Ketua MPR: Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Banyak Kerugiannya
Connect with us

Nasional

Ketua MPR: Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Banyak Kerugiannya

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menegaskan tidak berencana mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Published

on

Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Banyak Kerugiannya
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dilantik saat pelantikan presiden untuk periode kedua, di Gedung DPR di Jakarta, 20 Oktober 2019. (Foto: Adi Weda via REUTERS)


Gencil News – VOA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo kembali menepis wacana amandemen Undang-Undang 1945 demi menambah masa jabatan presiden. Ia menegaskan memperpanjang masa jabatan presiden tidak akan menghasilkan banyak manfaat bagi Indonesia.

Sekelompok pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Wacana ini langsung menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena konstitusi saat ini hanya mengizinkan presiden menjabat maksimal selama dua periode.

“Saya jawab sekarang lebih banyak mana antara manfaat dan mudaratnya (untuk masa jabatan presiden tiga periode?). Lebih banyak mudaratnya. Sehingga sampai hari ini belum pernah ada satu catatan pun di MPR (mengenai pembahasan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode),” kata Bambang dalam sebuah diskusi pada Senin (13/9).

Presiden RI Joko Widodo disambut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo seusai pengambilan sumpah saat pelantikan presiden periode kedua, di Gedung DPR, Jakarta, 20 Oktober 2019. (Foto: Adi Weda via REUTERS)
Presiden RI Joko Widodo disambut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo seusai pengambilan sumpah saat pelantikan presiden periode kedua, di Gedung DPR, Jakarta, 20 Oktober 2019. (Foto: Adi Weda via REUTERS)

Dia menegaskan sejak pertama kali ia menjabat Ketua MPR, belum ada pembahasan mengenai masa jabatan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Bambang menekankan masa jabatan presiden maksimal dua periode sudah tepat.

Menanggapi bantahan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo tersebut, mantan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengaku merasa lega.

Meski begitu, Busyro, yang juga mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengajak semua pihak untuk terus mengawasi. Tujuannya agar jangan sampai amandemen konstitusi menghasilkan aturan tentang perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan jabatan presiden maksimal menjadi tiga periode.

“Kiranya jauh lebih beretika jika Pemilu 2024 dipersiapkan sebagai praktik demokrasi milik rakyat, bukan menjadi dominasi minoritas eksklusif dari elite dinasti politik dan nepotisme keluarga dan koalisi parpol yang hanya akan mengulang derita rakyat,” ujar Busyro.

Busyro menegaskan sudah menjadi kewajiban partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan MPR untuk melindungi hak mutlak rakyat dalam memperoleh hawa sejuk, damai, aman, adil dan sejahtera lahir batin melalui pembaruan tatanan politik yang berbasis moral konstitusional.

Sementara itu, mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan ada pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan momentum proses amandemen untuk memasukkan kepentingannya masing masing.

“Kelompok yang mendorong presiden tiga periode, atau perpanjangan masa jabatan presiden, menunda pemilu dari 2024 ke 2027, itu akan menangkap momentum amandemen sebagai kesempatan untuk memperjuangkan dan mengadvokasi apa yang menjadi kepentingan politik atau kelompok mereka dengan segala motifnya, apakah ekonomi dan akses terhadap sumber daya alam,” tutur Titi.

Karena itu, Titi memperingatkan semua pihak, terutama MPR, agar berhati-hati ketika membicarakan tentang amandemen UUD 1945.

Sejalan dengan Bambang, ia menambahkan masa jabatan presiden tiga periode tidak cocok untuk Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan di masa Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpin dan di Orde Baru.

Banyak pihak menganggap pembicaraan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada situasi saat ini di mana negara sedang berupaya menanggulangi dampak pandemi COVID-19 tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Titi lalu menekankan terbatasnya keterlibatan publik dalam pembicaraan mengenai wacana amandemen tersebut hanya akan menimbulkan kontroversi lanjutan di kemudian hari.

Bambang menambahkan pembahasan selama ini lebih banyak terkait dengan upaya bagaimana menghadirkan kembali Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) ke dalam konstitusi, seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Bambang, Badan Pengkajian MPR telah membahas masalah PPHN ini sejak dua periode lalu. Pada 18 Januari, Badan Pengkajian MPR telah menyampaikan hasil kajiannya yang merekomendasikan bentuk hukum dari PPHN, yakni melalui ketetapan MPR masuk dalam pasal-pasal dari UUD 1945 atau cukup dalam bentuk undang-undang saja.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Jokowi Paparkan Program Prioritas G20 dalam Sidang Umum PBB

Published

on

Jokowi Paparkan Program Prioritas G20 dalam Sidang Umum PBB
Presiden Jokowi dalam Ratas di Istana Kepresidenan , Jakarta, Senin (6/9) mengatakan pemerintah mewaspadai varian baru Corona, Varian Mu agar tidak masuk ke Indonesia (Foto: Biro Setpres)

Gencil News – VOA – Dalam upaya menunjukkan kesiapannya untuk memimpin kelompok negara G20 pada tahun depan.

Presiden Joko Widodo pada Rabu (22/9) tampil dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76 memaparkan program-program yang menjadi prioritas pemerintahannya.

Pada pidato yang telah direkam sebelumnya itu, Jokowi mengatakan inklusivitas dan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan akan menempati urutan teratas dalam program utama yang dijalankan pemerintahannya pada 2022 nanti. Program tersebut bertemakan “Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat.”

“Politisasi dan diskriminasi terhadap (pengadaan) vaksin terus berlangsung pada saat ini. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan mengambil langkah yang nyata,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Dalam upayanya mengajak negara lain untuk bekerja sama, Jokowi menganjurkan negara-negara agar memobilisasi sumber daya ketahanan kesehatan global, seperti pendanaan dan vaksin, dan menetapkan protokol kesehatan global yang standar untuk perjalanan.

Walaupun perubahan iklim dan ekonomi menjadi bagian penting dari pidatonya, Jokowi juga menyoroti isu-isu terorisme, konflik dan perang.

Continue Reading

Nasional

Ombudsman Beri Rekomendasi soal TWK KPK kepada Presiden

Ombudsman telah memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Ketua DPR terkait temuan maladaministrasi dalam peralihan pegawai KPK menjadi ASN melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Published

on

Ombudsman Beri Rekomendasi soal TWK KPK kepada Presiden

Gencil News- VOA – Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mengatakan rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo soal TWK KPK telah diterima Sekretariat Negara.

Menurutnya, rekomendasi tersebut tersebut diberikan kepada presiden selaku pemimpin tertinggi dalam ranah kekuasaan eksekutif. Kata dia, presiden juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan pembinaan pegawai.

“Jadi tidak bisa Presiden mengatakan tidak boleh semuanya ke saya. Ini bukan kemauan Ombudsman ini perintah Undang-undang, kami justru salah kalau tidak bermuara kepada Presiden rekomendasinya,” tutur Endi Jaweng dalam diskusi “Akhir Nasib Pemberantasan Korupsi?” secara daring pada Minggu (19/9/2021).

Endi Jaweng menambahkan rekomendasi tersebut berisi tentang pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Namun, KPK telah meneken surat keputusan pemecatan terhadap 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK KPK pada 13 September 2021.

Menurut Endi, surat keputusan pemecatan terhadap 56 pegawai KPK yang diteken pimpinan KPK menyalahi prosedur. Ia beralasan surat tersebut semestinya ditandatangani Sekretaris Jenderal KPK selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK.

Adapun maladminitrasi alih status pegawai KPK yang ditemukan Ombudsman terjadi dalam tiga tahapan. Ketiganya adalah saat proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaa (TWK), hingga penetapan hasil asesmen TWK. Maladministrasi tersebut berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir Peraturan KPK No 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar TWK.


Temuan penyimpangan juga terjadi pada pelaksanaan rapat harmonisasi yang dihadiri pimpinan kementerian lembaga. Rapat ini seharusnya dihadiri perancang, administrator dan dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan penyalahgunaan wewenang terjadi dalam hal penandatanganan berita acara harmonisasi yang dilakukan pihak yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Mengapa Presiden Belum Bersikap soal TWK KPK?

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang belum mengambil kebijakan soal TWK KPK. Padahal, kata dia, lembaganya menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam TWK KPK. ANtara lain pelanggaran atas hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“Presiden tidak bergerak menurut kami, ini lebih besar dari soal alih status. Jadi ini kami mau letakkan tata kelola negara ini mau kemana?” ujar Choirul Anam.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (Foto: VOA/Sasmito)
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (Foto: VOA/Sasmito)

Anam menambahkan sebagaimana kasus lain yang ditangani lembaganya, rekomendasi Komnas HAM memang ditujukan kepada presiden. Semisal kasus penembakan yang mengakibatkan tewasnya anggota FPI oleh kepolisian. Namun, kata Anam, dalam kasus FPI, lembaganya bisa berkoordinasi secara langsung untuk memastikan rekomendasi lembaganya dijalankan. Berbeda dengan kasus TWK KPK yang belum ada tanggapan dari Presiden Joko Widodo.

Beluma ada tanggapan dari Istana terkait rekomendasi yang diberikan Komnas HAM dan Ombudsman terkait TWK KPK hingga berita ini diturunkan.

KPK Siap Selesaikan Tahapan Alih Status Pegawai

Rabu (15/9) Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, berdasarkan Keputusan Rapat Koordinasi bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri PANRB, Kepala BKN, dan Pimpinan KPK pada 13 September 2021, KPK akan menyelesaikan seluruh tahapan alih status pegawai menjadi ASN. Salah satu di antaranya dengan melantik 18 pegawai KPK yang lulus Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebelumnya, KPK juga telah melantik 1.274 pegawai menjadi ASN pada 1 Juni 2021.

Pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. (Foto: tangkapan layar/Sasmito Madrim/VOA)
Pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. (Foto: tangkapan layar/Sasmito Madrim/VOA)

Sementara 56 pegawai lainnya akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021. KPK juga masih memberi kesempatan kepada 3 orang pegawai yang baru menyelesaikan tugas dari luar negeri untuk mengikuti tes wawasan kebangsaan yang akan dimulai pada 20 September 2021.

“Keputusan ini sesuai jeda waktu proses peralihan yang wajib dilaksanakan oleh KPK, yaitu paling lama 2 tahun kepada pegawai yang TMS dan tidak mengikuti Diklat Bela Negara, diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK berdasarkan pasal 19 ayat (3) PP 63 tahun 2005,” ujar Alexander Marwata dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021). 

Continue Reading

Nasional

Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Soal Revisi UU Narkotika

Published

on

Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Soal Revisi UU Narkotika


Gencil News – VOA –
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati revisi Undang-undang Narkotika menjadi inisiatif pemerintah.

Kesepatan tersebut dilakukan ketika menyusun Program Legislasi nasional 2020-2024. Kata dia, DPR sejauh ini masih memegang kesepakatan tersebut terkait revisi Undang-Undang Narkotika.

“Tetapi kami di Komisi III telah mengingatkan Pemerintah, jika memang sulit untuk bisa mendapatkan cara pandang yang sama di antara kementerian dan lembaga pemerintah terkait, maka biarkan DPR saja yang melakukan inisiasi,” jelas Arsul kepada VOA, Senin (20/9/2021).

Arsul menambahkan terdapat sejumlah poin yang akan menjadi pembahasan revisi Undang-undang Narkotika. Antara lain penegasan bahwa pengguna narkoba akan direhabilitasi bukan dipidana penjara. Menurutnya, revisi ini akan menjadi salah satu solusi atas kelebihan penghuni di lapas-lapas Indonesia. Selain itu, Arsul berpandangan pemerintah juga perlu memberikan amnesti terhadap pengguna narkoba dan kejahatan ringan untuk mengatasi persoalan Lapas.

Lapas 1 Tangerang mengalami kebakaran pada 8 September 2021 pukul 01.45 wib. Setidaknya 41 warga binaan lapas dinyatakan meninggal dunia akibat insiden ini. (Foto: VOA/Indra Yoga)
Lapas 1 Tangerang mengalami kebakaran pada 8 September 2021 pukul 01.45 wib. Setidaknya 41 warga binaan lapas dinyatakan meninggal dunia akibat insiden ini. (Foto: VOA/Indra Yoga)

“Hemat saya, pemerintah perlu melakukan amnesti umum terhadap terpidana pengguna narkoba dan para pelaku kejahatan ringan yang bisa dibicarakan dulu di DPR,” tambahnya.

Pada lain kesempatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga mengatakan rata-rata Lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni hingga 102 persen. Sebagian besar merupakan narapidana kasus narkotika atau sekitar 135 ribu di seluruh Lapas Indonesia. “Dari Perkara narkotika ini arus masuknya banyak, sedangkan arus keluarnya sedikit,” tutur Reynhard Silitonga.

Seorang pria keluar dari lapas setelah dibebaskan karena kekhawatiran penularan COVID-19 di Lhoknga, Aceh, 6 April 2020. (Foto: AFP)
Seorang pria keluar dari lapas setelah dibebaskan karena kekhawatiran penularan COVID-19 di Lhoknga, Aceh, 6 April 2020. (Foto: AFP)

Reynhard Silitonga mencontohkan salah satu kesulitan narapidana narkotika bebas yaitu adanya kendala Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam aturan tersebut, narapidana narkotika dengan hukuman lima tahun penjara ke atas tidak memiliki hak mendapat remisi. Hal ini berbeda dengan narapidana kasus pembunuhan yang tetap mendapat remisi meskipun dihukum 15 tahun penjara asalkan berkelakuan baik.

Reynhard mendukung opsi lain di luar pemenjaraan untuk mengurangi kelebihan penghuni Lapas, antara lain dengan pidana sosial dan denda.

Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu. (Foto: Erasmus)
Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu. (Foto: Erasmus)

Sementara itu Direktur Eksekutif Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menyoroti perang terhadap narkotika yang berlebihan oleh pemerintah. Kebijakan ini memicu pemenjaraan terhadap para pengguna narkoba. Ini kemudian diperparah dengan minimnya penggunaan pidana alternatif oleh aparat hukum.

“Pada saat Presiden Joko Widodo 2014 mendukung perang terhadap narkotika. Angka pemenjaraan kita itu meningkat tajam dari 2014. Jadi overcrowding itu sudah bertahun-tahun,” kata Erasmus.

Erasmus mendorong pemerintah merevisi PP tentang Hak Warga Binaan khusus pada materi narkotika. Ia beralasan pemberian remisi bagi narapidana narkotika yang diputus di atas lima tahun penjara dengan sejumlah syarat sulit dipenuhi.

ICJR juga mendorong percepatan revisi UU Narkotika dengan menjamin adanya perlindungan dan pendekatan kesehatan bagi penggunaan narkotika. Caranya yaitu dengan tidak mempidana pengguna narkotika dan aparat penegak hukum fokus pada peredaran gelap narkotika atau bandar.

Awal September (8/9) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten terbakar. Peristiwa ini mengakibatkan 41 orang tewas dan 81 luka-luka. Di antara korban tewas terdapat dua warga negara asing, yang berasal dari Portugal dan Afrika Selatan.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Agustus 2021 menyebutkan jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 266.514, sementara kapasitas total hanya mencapai 135.561 penghuni.

Continue Reading

Nasional

Perusahaan Penyedia Platform Multichannel Chat Gelar Akan Konferensi

Published

on

By

Perusahaan Teknologi Penyedia Platform Multichannel Chat Akan Gelar Konferensi

Gencil News – Kabar gembira ! Qiscus akan menggelar konferensi tahunan pertamanya secara virtual yakni Conversa 2021 pada 28-30 September 2021 dengan tema “Embracing Business Agility”. Akan ada talkshow, webinar bisnis, booth pameran produk, dan perilisan produk baru.

Qiscus merupakan perusahaan teknologi penyedia platform Multichannel Chat untuk bisnis. Pembahasan dalam event ini akan menitikberatkan pada Customer Experience (CX) pengalaman pelanggan, kolaborasi dan otomatisasi.

Topik utama kegiatan ini seperti Leveraging on Technology in a ‘VUCA’ World, How Covid-19 Shifted Customer Expectations, Organizing Agility in A Business, Leveraging Automation to Answer the New Customer Expectation, dan lainnya.

“Kami sangat antusias dengan penyelenggaraan event ini. Melalui Conversa 2021, Qiscus ingin memberikan kesempatan diskusi untuk mengembangkan strategi dan cara pengaplikasian yang tepat bagi praktisi serta para pelaku bisnis untuk bersama-sama melakukan transformasi digital dan menciptakan pengalaman pelanggan yang terbaik,” ujar Delta Purna Widyangga, CEO dan Co-Founder Qiscus.

Seperti kita ketahui, pandemi Covid-19 telah membawa dampak besar bagi berbagai bisnis di Indonesia. Salah satunya memicu akselerasi proses transformasi digital yang menyebabkan pergeseran perilaku konsumen dalam waktu sangat singkat.

Menurut laporan Mckinsey, pembelian produk secara online mengalami peningkatan sebesar 60% sejak masa pandemi hingga kuartal-4 2020. Sementara mayoritas konsumen di Indonesia (60%) menyebutkan value dan kenyamanan sebagai prioritas utama yang mendorong mereka berbelanja merek baru. Data ini mengindikasikan pentingnya menghadirkan pengalaman pelanggan yang sesuai dengan ekspektasi konsumen untuk meningkatkan kontribusi saluran digital terhadap sales.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berupaya melakukan akselerasi transformasi digital, dengan menyiapkan Roadmap Digital Indonesia 2021-2024.

Akselerasi transformasi digital

Transformasi digital ini merupakan fokus utama yang perlu dilakukan mengingat kebiasaan masyarakat dan konsumen yang cenderung bergeser ke arah digital. Kesadaran akan pentingnya peran transformasi digital terhadap ketahanan industri dan bisnis pada situasi di masa depan inilah yang mendorong Qiscus mengadakan Conversa 2021.

Sebagai puncak acara, Qiscus pada 30 September 2021 akan menggelar sesi product launching untuk produk terbarunya.

Pengunjung yang ingin hadir di Conversa 2021 dapat mengakses link di https://event.conversa.cx/ dan melakukan registrasi di https://event.conversa.cx/register. Conversa 2021 juga memiliki sesi networking dan booth visit yang disediakan selama acara.

Aset Visual:
https://bit.ly/prasetpreconversa21

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING