Connect with us

Nasional

Lawan Politik Dalam Kabinet Jokowi, Upaya Menghadirkan Rekonsiliasi dan Stabilitas

Published

on

Pelantikan menteri yang menjadi pembantu Presiden Joko Widodo tidak memuaskan semua pihak, terlebih dengan masuknya lawan politik dalam kabinet Indonesia Maju.

Tidak sedikit pendukung Jokowi yang kecewa, namun sejumlah kalangan melihat langkah ini sebagai upaya rekonsiliasi dan mempertahankan stabilitas sosial politik.

Tak banyak yang memahami pertimbangan Presiden Joko Widodo ketika memilih para pembantunya, termasuk mereka yang sebelumnya menjadi pesaing dalam pemilu presiden lalu.

Dalam sebuah diskusi di Surabaya, Jumat (08/11) malam, mantan tenaga ahli bidang komunikasi politik, Kantor Staf Presiden, Wandy Nicodemus Tuturoong mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto sebagai menteri didasari pada keinginan menghadirkan suasana sosial politik yang sejuk, serta mengajak seluruh elemen bangsa melakukan rekonsiliasi demi Indonesia maju.

Para pembicara diskusi publik yang diadakan Roemah Bhinneka dan ALIT, menyoroti persoalan bangsa pasca penetapan kabinet Indonesia Maju
Para pembicara diskusi publik yang diadakan Roemah Bhinneka dan ALIT, menyoroti persoalan bangsa pasca penetapan kabinet Indonesia Maju

“Apa yang diputuskan sekarang ini kan mau memberi sebuah narasi besar tentang rekonsiliasi, terutama dengan adanya pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan itu juga terlihat dari komposisi menteri-menteri di bidang Polhukam, memberi kesan bahwa perlu adanya stabilitas, dan tentu saja itu rekonsiliasi dan stabilitas itu penting untuk jangka panjang,” kata Wandy Nicodemus Tuturoong.

Wandy juga berharap kabinet yang baru ini dapat bekerja dengan baik, untuk mewujudkan Indonesia maju pada 2045 atau 10 tahun Indonesia merdeka.

Masyarakat, kata Wandy, juga diajak untuk membangun ruang publik yang sehat, dimana selama ini masyarakat disuguhkan banjir informasi melalui media sosial dan perangkat digital yang justru memperkeruh suasana. Membangun optimisme, harapan, dan ruang publik yang sehat, menurut Wandy, jauh lebih penting dibandingkan mengikuti kegaduhan yang banyak menyita energi bangsa.

“Kalau kita bersama-sama bisa membangun sebuah narasi bersama, agenda setting bersama tentang Indonesia maju misalnya, 2045 kan 25 tahun lagi.

Kalau kita bisa bangun dari sekarang apa yang harus kita lakukan ke sana, maka itulah yang akan tercapai, sehingga kita tidak akan terombang-ambing dengan berbagai macam ketidak pastian,” kata Wandy Nicodemus Tuturoong.

Para aktivis, akademisi, dan penggerak kebhinnekaan sepakat menghadirkan runag publik yang baik untuk Indonesia Maju
Para aktivis, akademisi, dan penggerak kebhinnekaan sepakat menghadirkan runag publik yang baik untuk Indonesia Maju

“Nah, itu yang mungkin perlu dijadikan agenda bersama, untuk membangun ruang publik yang sehat itu. Sekarang ini ruang publik kita kan keruh, dan ya ini tidak terlepas dari sebuah era digital, dimana orang sekarang banyak sekali bisa berkomunikasi lewat internet, sosial media khususnya, dan sekarang saking banyaknya informasi itu kan membuat publik menjadi sulit untuk menentukan mana sebetulnya yang paling priorotas,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan pakar politik dan pengajar Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga Surabaya, Joko Susanto. Ia menilai upaya menggandeng lawan politik dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang belum tuntas akibat iklim politik yang tidak stabil.

Usai pelantikan Kabinet Indonesia Maju. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)
Usai pelantikan Kabinet Indonesia Maju. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

“Kalau itu dalam rangka menyelesaikan problemnya dari sekarang, itu bagus. Tetapi itu lebih dalam kerangka untuk antisipasi politik lima tahun ke depan, penyelesaiannya menjadi sangat politik praktis,” kata Joko Susanto.

Padahal, lanjutnya, di depan ada persoalan real yang membutuhkan terobosan-terobosan besar. Untuk membangun satu kekuatan yang melompat, Indonesia maju, itu memang membutuhkan modal besar, dan modal itu salah satunya adalah dari dukungan politik.

“Kita bisa membaca yang dilakukan oleh Jokowi itu, dalam rangka untuk membangun satu modalitas politik yang besar. Tapi modalitas politik yang besar tanpa satu agenda-agenda besar, tanpa ada suatu political will yang besar untuk menghadirkan satu inisatif-inisiatif tingkat tinggi, itu akhirnya hanya mengumpulkan kawan sebanyak-banyaknya untuk kemudian menguasai permainan, itu saja,” paparnya.

Roemah Bhinneka bersama Arek Lintang (ALIT) selaku penyelenggara diskusi, memandang kegalauan yang muncul dalam masyarakat ini adalah akibat situasi politik, hukum, ekonomi, hingga sosial budaya, perlu disikapi secara bijak dan kritis tanpa harus memunculkan kebencian maupun kecintaan yang membutakan.

Koordinator Roemah Bhinneka, Iryanto Susilo menuturkan, diskusi terkonsep yang memunculkan solusi diharapkan dapat menjadi langkah kritis masyarakat, untuk terus mengawal pemerintahan lima tahun ke depan ke arah yang lebih baik.

“Jadi kita tidak mau menyebarkan berita hoaks, menjadi tendensi, menjadi perspektif yang simpang siur. Kata kuncinya itu adalah mendukung dengan kritis,” kata Iryanto Susilo.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

218 ribu Sekolah Negeri dan Swasta Terapkan Belajar Jarak Jauh

Published

on

218 ribu Sekolah Negeri dan Swasta Terapkan Belajar Jarak Jauh

GENCIL NEWS – 218 ribu Sekolah Negeri dan Swasta Terapkan Belajar Jarak Jauh. Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan ada 218 ribu SD, SMP dan SMA, baik swasta maupun negeri, di Indonesia.

Pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan bagi sekolah yang berada dalam zona hijau atau aman dari penyebaran corona.

“Jumlahnya terakhir jika tidak keliru, tinggal 62 kabupaten yang masih zona hijau. Itu pun yang boleh dibuka baru SMP, SMA, SMK. Baru dua bulan kemudian, SD dan yang terakhir,Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).”

Pemerintah telah menambah kebijakan mengenai pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta menyediakan fasilitas teknologi, materi maupun bantuan pulsa, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi dan pihak swasta.

Para guru sebagai tulang punggung pendidikan, yang pada awal pandemi tidak siap menghadapi peralihan kegiatan belajar dan mengajar, juga mendapat pelatihan untuk memudahkan PJJ daring.

I Ketut Suarnaya dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membimbing para guru di provinsi Bali dalam penggunaan daring. Ia mengatakan, masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran PJJ.

“Kalau kepala sekolahnya baru 50% dari yang semestinya, jadi kita tidak bisa menyasar 3.000 sekolah, tapi sekitar 1.000 dalam waktu sebulan setengah ini sudah kita lakukan.”

Selama berlangsung pandemi, pemerintah melonggarkan standar kurikulum dan penilaian nasional bagi jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas.

“Pembelajaran di rumah ini kan cukup berat ya, itulah kenapa penilaiannya itu lebih banyak kualitatif. Tujuannya, mendorong motivasi siswa untuk tetap belajar di rumah,” tambah Hamid.

Kelonggaran lain juga diberikan kepada para guru untuk melaksanakan sistem pembelajaran yang paling tepat bagi para siswa. Apakah melalui daring, bimbingan online lewat platform kelas, ruang chat, atau luring dengan memanfaatkan siaran televisi, atau pesan text dengan aplikasi tertentu.

Sejalan dengan tren pembelajaran daring dan luring, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini juga membuka peluang dilanjutkannya sistem pembelajaran ini pasca pandemi kelak sebagai alternatif pilihan dan tambahan bagi sekolah-sekolah yang sudah mampu melaksanakannya.

Di Amerika, meskipun kegiatan belajar daring dan luring menjadi pilihan yang positif selama pandemi, American Academy of Pediatrics dalam pertimbangannya mengenai pembukaan sekolah-sekolah, mengatakan pentingnya pembelajaran secara langsung telah terbukti kebenarannya. Lembaga itu mengingatkan, sudah ada bukti dampak negatif pada anak-anak akibat penutupan sekolah. 

Continue Reading

Nasional

Catat! Rekrutmen CPNS Tahun 2020 Ditiadakan

Published

on

Catat! Rekrutmen CPNS Tahun 2020 Ditiadakan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo

Rekrutmen CPNS untuk tahun 2020 untuk sementara ditiadakan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan sampai saat ini pemerintah belum berencana membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020.

Pemerintah akan berfokus terlebih dulu untuk menuntaskan proses seleksi CPNS tahun 2019.

“Untuk CPNS tahun 2020 belum ada kebijakannya. Pemerintah masih akan menyelesaikan terlebih dahulu proses penerimaan CPNS 2019,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana melalui pesan singkatnya, Selasa (7/7/2020).

Dalam kesempatan berbeda. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan meniadakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020.

“Penerimaan CPNS tahun 2020 akan kami tiadakan,” ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Rabu (08/07). 

Hal ini mengingat bahwa penerimaan CPNS tahun 2019 akan masuk pada tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan SKB ini tertunda karena pandemi Covid-19. 

Tahun ini pemerintah masih akan menuntaskan proses seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang tertunda karena pandemi Covid-19.

“SKB akan dilanjutkan bulan September-Oktober 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kementerian PANRB dan BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB (Gugus Tugas Covid-19) dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan agar pelaksanaan SKB benar-benar memenuhi standar protokol kesehatan,” jelasnya.

Dijelaskan juga bahwa rekrutmen ASN untuk tahun 2021 akan dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah.

Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19.

Continue Reading

Nasional

Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia, Masih di Atas Rata-rata Global

Published

on

Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia, Masih di Atas Rata-rata Global

GENCIL NEWS – Juru Bicara Penanganan Kasus Virus Corona, Dr Achmad Yurianto melaporkan sampai Selasa (7/7) angka kematian akibat Covid-19 di Tanah Air sudah menyentuh angka 3.309 setelah ada 68 orang yang meninggal dunia hari ini. Ternyata jumlah tersebut, kata Yuri masih di atas rata-rata global.

“Kalau kita hitung secara global angka kematian pada kasus Covid-19 ini berkisar 4,99 persen. Relatif sedikit lebih tinggi dibanding dengan angka global pada 4,64 persen. Ini adalah rata-rata nasional,” ujar Yuri dalam telekonferensi di Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (7/7).

Meski begitu, Yuri menjelaskan terdapat 20 provinsi yang angka kematiannya sudah di bawah angka rata-rata global.

Bahkan ada 11 provinsi yang angka kematiannya di bawah dua persen, yaitu Jambi, Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bali, Kalimantan Timur dan Papua Barat.

“Angka ini diharapkan akan terus turun dengan semakin baiknya layanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit,” imbuhnya.

Sementara itu, dilaporkan ada ada 866 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 30.785. Angka kesembuhan tersebut sudah mencapai 46,06 persen. Masih jauh di bawah rata-rata global yaitu 56,55 persen.

“Namun ada 19 provinsi yang memiliki angka sembuh di atas rata-rata global. Bahkan ada sembilan provinsi dengan angka sembuh sudah melebihi 80 persen kasus, diantaranya di provinsi Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Gorontalo, Jogjakarta, Sumatera Barat dan Bangka Belitung,” jelasnya.

Indonesia kini memiliki 66.226 kasus Covid-19, setelah ada penambahan 1.268 kasus baru hari ini. Secara nasional, jumlah testing juga masih relatif rendah yaitu hanya 3.394 per satu juta penduduk. Adapun lima provinsi dengan jumlah testing terbanyak per satu juta penduduk adalah DKI Jakarta (26.527), Sumatera Barat (9.124), Bali ( 8.870), Sulawesi Selatan (6.288), dan Papua (5.440).

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) kini 38.702, sementara jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) 13.471.

Continue Reading

TRENDING