Mantan Kepala BIN Peringatkan Pengepung Rumah Ibu Mahfud Md
Connect with us

Nasional

Mantan Kepala BIN Peringatkan Pengepung Rumah Ibu Mahfud Md

Published

on

Mantan Kepala BIN Peringatkan Pengepung Rumah Ibu Mahfud Md
Mantan Kepala BIN Hendropriyono peringatkan kepada para pengepung rumah ibu dari Menkopolhukam Mahfud MD. - Foto Istimewa

Gencil News – Mantan Kepala BIN Hendropriyono peringatkan kepada para pengepung rumah ibu dari Menkopolhukam Mahfud MD. Menurut Mantan Kepala BIN Hendropriyono pada pasal 48 dan 49 KUHP menjelaskan bahwa hukum memberikan kelonggaran kepada pihak yang diserang untuk melalukan pembelaan diri karena terpaksa.

“Saya ingatkan kepada para ananda yang berdemo ke rumah kediaman keluarga Bapak Mahfud Md. Dalam keadaan tersebut, hukum kita, di pasal 48 dan 49 KUHP, memberikan kelonggaran kepada yang diserang untuk melalukan pembelaan diri karena terpaksa. Bahkan hukum kita membenarkan jika pembelaan tersebut sampai melampaui batas,” ucap Hendropriyono, dalam keterangannya, Kamis (3/12/2020).

Sebagai informasi bunyi pada Pasal 48 KUHP itu berbunyi: “Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.”

Sedangkan pada pasal 49 KUHP berbunyi:

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

“Dalam keadaan masyarakat saat ini, Jika pihak yang diserang membela diri, terpaksa sampai melampaui batas, maka mereka tidak dapat dihukum. Bela diri karena terpaksa adalah demi menyelamatkan jiwa, harta bendanya sendiri maupun orang lain. Hak bela diri ini bukan berarti main hakim sendiri, karena keadaan jiwa keluarga yang diserang mendadak itu, menjadi goncang,” jelas Mantan Kepala BIN tersebut

“Keresahan yang mencekam umum dewasa ini menggoncangkan banyak orang, karena kerap terjadi gontok-gontokan politik, ideologi, dan agama,” ujarnya.

Hendropriyono manta kepala BIN ini juga menjelaskan bahwa korban yang melakukan pembelaan secara terpaksa. Hukum memberikan perlindungan kepada korban.

“Keluarga siapapun seperti Bapak Mahfud Md yang diserang, cukup dengan dapat mengira akan ada serangan atau ancaman serangan terhadap mereka. Maka pembelaan terpaksa, jika mereka lalukan, dilindungi oleh pasal 49 KUHP,” ujar Hendropriyono.

“Maksud dari pembelaan diri seperti melampaui batas adalah seperti matinya si penyerang. Karena itu, saya ingatkan agar demonstrasi jangan dilakukan ke kediaman, di mana keluarga yaitu anak, istri, orang tua, yang tidak tahu apa-apa bernaung untuk hidup. Kita berada di negara Indonesia untuk hidup bersama, bukan untuk mati bersama-sama,” sambungnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Sensus Penduduk 2020: Pria Lebih Banyak Daripada Wanita

Published

on

Sensus Penduduk 2020: Pria Lebih Banyak Daripada Wanita

Gencil News – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Sensus 2020 pada Kamis (21/1). Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS dan Kementerian Dalam Negeri, total penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 271.349.889 jiwa.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, jumlah penduduk dihitung hingga Desember 2020. Dari hasil penghitungan sensus 2020 sampai September saja, jumlah penduduk Indonesia adalah 270.203.911 jiwa.

“Kenaikan jumlah penduduk yang tercatat itu terjadi karena adanya kenaikan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,14 persen dari bulan September ke Desember 2020. Setelah hasil Sensus Penduduk 2020 kita sinkronisasi, maka jumlah penduduk Indonesia per Desember 2020 adalah 271.349.889 jiwa,” kata Suhariyanto

Sensus 2020 menunjukkan jumlah pria lebih banyak daripada wanita. Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 100 penduduk perempuan untuk setiap 102 penduduk laki-laki. Data ini bertentangan dengan hasil sensus 20 tahun lalu.

“Dari total jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk perempuan mencapai 134.229.988 jiwa dan penduduk pria berjumlah 137.119.901 jiwa, serta ada 86.437.053 kartu keluarga,” ujar Suhariyanto.

Komposisi demografis berbasis gender di Indonesia menyesuaikan dengan keadaan dunia. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan semakin menurun.

Pada tahun 2019, dari total penduduk 7,79 miliar di dunia, penduduk perempuan adalah 49,58%, sedangkan laki-laki adalah 50,42%.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Pertimbangkan Opsi Vaksinasi Mandiri untuk Korporasi

Published

on

Jokowi Pertimbangkan Opsi Vaksinasi Mandiri untuk Korporasi
Seorang petugas medis menyiapkan dosis vaksin Sinovac untuk Covid-19 sebelum memberikannya kepada dokter di Jakarta, 19 Januari 2021. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Gencil News – VOA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan salah satu kunci kebangkitan perekonomian adalah vaksinasi massal Covid-19. Maka dari itu, guna mempercepat program vaksinasi Covid-19, pemerintah kemungkinan akan membuka opsi vaksinasi mandiri bagi perusahaan-perusahaan besar, untuk para karyawan mereka.

“Kemudian ada yang bertanya bagaimana mempercepat lagi? Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan: ‘Pak bisa nggak kita vaksin mandiri?’ Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa, kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?” ujar Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Kompas 100 CEO Forum 2021, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/1).

“Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan,” lanjutnya.

Menurut Jokowi, Indonesia mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk melakukan program vaksinasi secara cepat. Dengan 30 ribu vaksinasitor, 10 ribu puskesmas, dan 3 ribu rumah sakit, Jokowi mengatakan seharusnya program vaksinasi massal Covid-19 ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

“Negara lain nggak punya, puskesmas nggak punya, kita memiliki, yang setiap tahun juga melakukan vaksinasi imunisasi terhadap anak-anak kita. Oleh sebab itu terus kita dorong. Juga kesiapan vaksinnya jangan sampai terlambat. Ini kenapa pernah saya bilang sebetulnya tidak ada setahun harusnya vaksinasi kita yang bisa kita selesaikan, karena angka-angkanya yang kita hitung kita bisa,” jelasnya.

Usai rapat terbatas di Istana Negara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan regulasi terkait opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri bagi korporasi. Menurutnya, yang akan diatur salah satunya adalah pembelian vaksin oleh sektor-sektor industri tertentu.

“Dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga. Jadi beberapa hal yang terkait teknis akan dipersiapkan dan itu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dari vaksin yang gratis,” ujar Airlangga.

Continue Reading

Nasional

Menkes Buka Peluang Vaksinasi Mandiri Kemungkinan Pada Bulan April

Published

on

Menkes Buka Peluang Vaksinasi Mandiri Kemungkinan Pada Bulan April

Menkes (Menteri Kesehatan) Budi Gunadi Sadikin membuka peluang untuk perusahaan melakukan vaksinasi corona mandiri kemungkinan pada bulan April 2021.

Sedangkan, Pemerintah sendiri masih tengah mengkaji perizinan supaya perusahaan bisa melakukan program vaksinasi secara mandiri bagi para pegawainya.

Hal ini guna mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga seluruh masyarakat bisa mendapat vaksin dengan cepat.

“Vaksin bukan hanya lindungi diri sendiri tapi untuk lindungi keluarga kita, tetangga kita dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi seluruh umat manusia di seluruh dunia,” kata Budi dalam video virtual, Kamis (21/1/2021).

Selanjutnya, Budi memastikan jadwal masyarakat umum atau publik untuk vaksinasi baru akan mulai pada akhir April atau Mei.

Sebab yang prioritas saat ini adalah tenaga kerja hingga pekerja layanan umum.

Adapun pada Januari-Februari vaksinasi corona akan kita jadwalkan untuk 1,4 juta tenaga kesehatan.

Selanjutnya 17 juta pekerja layanan masyarakat pada Maret-April, setelah itu menyusul 25 juta lansia.

“Jadi mohon pengertiannya Bapak/Ibu, kita akan melakukan penyuntikan untuk publik di akhir April sama Mei. Tolong juga dipahami dan di-share ke teman-teman bahwa dijaga tahapannya. Kalau kita mau loncat, tolong pikirkan dampaknya ke teman-teman yang lain,” tambahnya.

Continue Reading

TRENDING