Masyarakat Berperan Penting Turunkan Kasus COVID-19
Connect with us

Nasional

Masyarakat Berperan Penting Turunkan Kasus COVID-19

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), menilai masyarakat memiliki peran penting dalam menurunkan angka Covid-19. Lalu, apa yang harus dilakukan masyarakat guna menurunkan angka COVID-19?

Published

on

Masyarakat Berperan Penting Turunkan Kasus COVID-19
Mural bermuatan pesan kesadaran pandemi COVID-19 di Tangerang, 8 February 2021. (Photo by Demy Sanjaya / AFP)

Gencil News – VOA – Ketua Dewan Pakar PB IDI, Menaldi Rasmin mengatakan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam menurunkan pandemi COVID-19. Menurutnya, masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah dengan cara mematuhi regulasi yang telah dibuat.

“Masih belum berjalannya 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi) di tengah-tengah publik itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita masih mesti berpikir. Ketika dunia angkanya sudah mulai turun. Indonesia kalau pun turun tidak terlalu,” katanya dalam konferensi pers IDI yang dilakukan secara daring, Senin (1/3).

“Kata kuncinya bukan pada pemerintah, nakes. Kata kuncinya pada kita semua masyarakat,” Menaldi menambahkan.

Menurutnya, apabila masyarakat tidak patuh dan mengabaikan gerakan 5M. Maka bukan tidak mungkin akan terjadi mutasi perubahan dari virus COVID-19.

“Tapi kalau itu (virus) dibantu mutasi maka kita akan masuk ke dalam kesulitan baru. Selain kita menjadi sulit untuk menemukannya. Kita sulit lagi untuk mengobatinya. Kita sulit lagi untuk mencegahnya,” ucap Menaldi.

Selain peran masyarakat yang berpengaruh dalam penurunan angka COVID-19. Menaldi juga menuturkan bahwa program vaksinasi COVID-19 dinilai merupakan cara yang paling etis untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity guna mendapatkan kekebalan masyarakat.

“Cara yang paling etis adalah seperti yang dilakukan pemerintah dengan memvaksinasi masyarakat. Minimal 70 persen dari masyarakat, artinya 180 juta penduduk,” ujarnya.

Penurunan angka COVID-19 akan tercapai apabila masyarakat sangat disiplin dan patuh dalam menerapkan gerakan 5M. Sebab, perilaku masyarakat dinilai bisa menjadi pemutus rantai penularan COVID-19.

Sejumlah pekerja media mengikuti proses pemberian vaksin COVID-19 (foto Petrus Riski-VOA).
Sejumlah pekerja media mengikuti proses pemberian vaksin COVID-19 (foto Petrus Riski-VOA).

“Kita tahu sampai sekarang belum ada obat yang definitif untuk virus tipe ini. Kita belum bisa mengandalkan obat sebagai pemutus rantai hubungan antar penular. Pemutusan rantai penular itu harus dengan preferensi pertama yaitu 5M, vaksinasi didasari perilaku publik,” ungkapnya.

Ketua Tim Mitigasi PB IDI, Adib Khumaidi memaparkan ada empat permasalahan dalam penanganan COVID-19. Pertama, belum bersinerginya regulasi sistem kesehatan nasional. Kedua, tidak siapnya sistem kesehatan nasional di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Ketiga, ketergantungan industri dan teknologi kesehatan terhadap luar negeri.

“Terakhir, kurangnya kesadaran serta tidak patuhnya masyarakat di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19,” ujarnya.

Menurutnya, belum bisa memprediksi kapan pandemi COVID-19 di Indonesia akan berakhir. Namun, memaksimalkan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment), ditambah dengan program vaksinasi yang baik dan target herd immunity bisa tercapai di tahun 2021. Bukan tidak mungkin penurunan pandemi COVID-19 bisa dicapai.

“Kita bisa melihat dari kurva akan melandai atau naik kembali,” ucap Adib.

Sementara, Ketua Divisi Pedoman dan Protokol Tim Mitigasi PB IDI, Eka Ginanjar menjelaskan dibutuhkan segitiga pengendalian risiko dalam upaya menurunkan angka COVID-19. Di dalam segitiga pengendalian risiko salah satunya terdapat eliminasi.

“Kita tahu bahwa segitiga ini untuk menghindari suatu infeksi, eliminasi adalah hal yang paling penting. Eliminasi yang saat ini kita deteksi adalah vaksinasi. Vaksinasi merupakan program dunia yang bisa diharapkan bisa mendapatkan herd immunity,” pungkasnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran

Published

on

Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran
Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran (Foto : Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat UU Ciptaker)

Gencil News- Dalam upaya mengendalikan penyebaran virus corona, maka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah keluarkan Surat Edaran.

Surat edaran tersebut ialah berupa imbauan kepada Karyawan Swasta dan TKI agar tidak mudik saat lebaran tahun 2021.

Imbauan tersebut Menteri Ketenagakerjaan sampaikan dan tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/7/HK.04/IV/2021

SE tersebut ialah tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selanjutnya Surat edaran tersebut juga sudah terbit pertanggal 16 April 2021.

Dalam keterangan resminya, Menaker menyampaikan “Mengimbau kepada pekerja atau buruh swasta dan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021,”

Surat Edaran ini lanjutan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Selanjutnya, kegiatan mudik bisa terjadi jika karyawan tersebut mengalami kondisi darurat.

Seperti adanya keluarga sakit, meninggal, kondisi hamil harus ada pendampingan satu orang anggota keluarga.

Dan bilamana ada kepentingan persalinan dengan pendampingan maksimal dua orang.

Pekerja yang mengalami kondisi darurat harus memiliki surat izin keluar masuk (SIKM).

Pekerja swasta juga harus memiliki surat izin tertulis dari perusahaan lengkap tanda tangan basah atau elektronik pimpinan perusahaan serta identitas pekerja.

Untuk Tenaga Kerja Indonesia harus melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan.

Atau pejabat dinas luar negeri yang Kepala Perwakilan Republik Indonesia tunjuk dan melampirkan juga tanda tangan basah atau elektronik dari para pejabat tersebut.

Continue Reading

Kota Pontianak

Wako Edi Ajak Belanja Takjil, Sebagai Upaya Bangkitkan Ekonomi

Published

on

By

Wako Edi Ajak Belanja Takjil, Sebagai Upaya Bangkitkan Ekonomi

Gencil News – Wako Edi Kamtono mengajak kepada masyarakat yang memiliki rezeki yang lebih, untuk belanja takjil. Wako Edi ajak belanja takjil adalah sebagai bentuk kampanye Wako untuk mendorong perekonomian rakyat agar lebih baik.

 Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memanfaatkan waktu luang setiap sore menjelang berbuka puasa untuk berburu takjil.

Aksi berburu takjil yang dilakukannya ini dengan memborong kue-kue yang dijual pedagang juadah. Takjil yang diborongnya tidak hanya untuk dirinya sekeluarga, tetapi juga dibagi-bagikan kepada masyarakat.

Edi mengajak masyarakat untuk membeli takjil yang dijual oleh para pedagang juadah. Ia berharap dengan banyaknya masyarakat yang membeli kue-kue yang dijual oleh para pedagang kecil, bisa membangkitkan semangat mereka untuk berjualan takjil demi meningkatkan pendapatan mereka.

“Para pedagang kecil seperti penjual takjil ini perlu kita support, caranya dengan membeli dagangan mereka,” ujarnya, Minggu (18/4/2021).

Menurutnya, hampir sebagian besar masyarakat merasakan dampak pandemi Covid-19. Tak terkecuali para pedagang kecil yang berjualan kue.

Betapa tidak, pendapatan mereka drastis menurun akibat daya beli masyarakat yang kian merosot. Oleh sebab itulah, ia mengajak masyarakat yang mempunyai rejeki lebih untuk membeli takjil lebih banyak, kemudian takjil-takjil tersebut bisa dibagikan ke masjid-masjid atau orang-orang yang ditemui.

Namun bila tidak, cukup membeli untuk kebutuhan sekeluarga. “Insha Allah para pedagang takjil merasa terbantukan dengan kita membeli dagangan mereka,” ucapnya.

Continue Reading

Nasional

Buntut Kecelakaan Sriwijaya Air, Boeing Hadapi Tuntutan Hukum

Published

on

By

Buntut Kecelakaan Sriwijaya Air, Boeing Hadapi Tuntutan Hukum
Pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-300, mirip dengan Boeing 737-500 SJY182 yang kehilangan kontak dalam penerbangan dari Jakarta ke Pontianak pada 9 Januari. 2021. (Foto: AFP/Adek Berry)

Gencil News – Perusahaan Boeing menghadapi tuntutan hukum di Seattle terkait dugaan tidak berfungsinya sistem autothrottle pada pesawat tua Sriwijaya Air yang jatuh pada Januari di Laut Jawa. Peristiwa nahas tersebut menewaskan 62 orang.

Associated Press mengutip The Seattle Times melaporkan bahwa gugatan tersebut diajukan pada Kamis (15/4) di Pengadilan Tinggi King County atas nama 16 keluarga korban kecelakaan. Dalam gugatan tersebut disebutkan insiden pada Boeing 737 sebelumnya yang melibatkan kegagalan fungsi sistem autothrottle seharusnya mendorong Boeing mendesain ulang sistem tersebut.

Autothrottle adalah sistem pengaturan daya yang digunakan pilot dalam mengemudikan pesawat.

Boeing dalam sebuah pernyataan menyampaikan simpati kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan 9 Januari itu, tetapi menambahkan bahwa “tidak pantas untuk berkomentar sementara para ahli teknis kami terus membantu penyelidikan, atau pada proses pengadilan yang tertunda.”

Pesawat Sriwijaya Air Boeing 737 yang jatuh tersebut tidak digunakan selama sembilan bulan pada tahun lalu karena pandemi COVID-19 telah memangkas perjalanan lewat udara. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan sertifikat kelaikan udara baru untuk pesawat tersebut pada bulan Desember yang memungkinkannya terbang lagi.

Menurut laporan awal kecelakaan Penerbangan SJ182 oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), catatan pemeliharaan menunjukkan bahwa pilot berulang kali melaporkan masalah pada autothrottle pada hari-hari sebelum terjadinya penerbangan fatal itu. Para teknisi juga telah mencoba memperbaiki masalah dengan membersihkan sakelar dan konektor.

Pesawat itu menukik ke laut dekat rangkaian Pulau Seribu ketika hujan deras tak lama setelah lepas landas dari Jakarta.

Sriwijaya Air hanya tercatat pernah mengalami insiden keselamatan kecil sebelumnya, meskipun seorang petani tewas pada tahun 2008 ketika sebuah pesawat keluar dari landasan pacu saat mendarat karena masalah hidrolik. 

Continue Reading

Nasional

Siklon Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Siaga, Kalbar?

Published

on

Siklon Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Siaga, Kalbar?

Gencil News – Siklon Surigae meningkat dalam waktu 24 Jam ke depan. Siklon Surigae diperkirakan mengalami kenaikan intensitas dalam 24 jam ke depan dan terus bergerak mengarah ke barat laut. Sembilan provinsi diminta meningkatkan kesiapsiagaan.

Berikut sembilan provinsi diminta siaga: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Siklon tropis Surigae cenderung bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Namun keberadaannya tetap memberikan dampak tidak langsung bagi sejumlah provinsi di Tanah Air, demikian analisis BMKG.

“Menurut prediksi BMKG hingga Sabtu (17/4) pukul 19.00 WIB, posisi siklon tropis tersebut masih akan berada di perairan Samudra Pasifik dan diperkirakan bergerak menuju sebelah utara Maluku Utara, atau pada 11,7 LU dan 129,7 BT, atau sekitar 1.040 kilometer sebelah utara timur laut Tahuna,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati, dalam keterangannya, Sabtu (17/4/2021).

Diperkirakan akan bergerak dengan kecepatan 10 knot atau 19 kilometer per jam dengan kekuatan 95 knots atau 185 kilometer per jam dengan tekanan 935 hPa.

Dia mengatakan akibat adanya pergerakan dan fenomena siklon tropis tersebut, BMKG memprediksi dampaknya dapat berupa potensi hujan lebat disertai kilat/petir serta angin kencang di sembilan wilayah.

gelombang air laut setinggi 1,25-2,5 meter berpeluang terjadi di laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Bitung-Likupang, Laut Maluku, perairan selatan Sulawesi Utara, Laut Halmahera, dan perairan Biak hingga Jayapura.

Selanjutnya, gelombang air laut dengan ketinggian rata-rata 2,5-4 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Talaud dan perairan utara Halmahera.

Adapun gelombang air laut setinggi 4-6 meter berpeluang terjadi di Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua Barat.

“Sehubungan dengan adanya perkembangan informasi mengenai siklon tropis Surigae tersebut, BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan menginstruksikan kepada pemangku kebijakan di kabupaten/kota di wilayah masing-masing agar dapat melaksanakan upaya penguatan kesiapsiagaan menghadapi beberapa dampak dari siklon tropis tersebut,” kata Raditya.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

TRENDING