Mendagri Menyampaikan Pelanggar Pilkada Ditindak Tegas
Connect with us

Nasional

Mendagri Menyampaikan Pelanggar Pilkada Ditindak Tegas

Published

on

Mendagri Menyampaikan Pelanggar Pilkada Ditindak Tegas

Gencil News-Mendagri Menyampaikan Pelanggar Pilkada Ditindak Tegas. Selain pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pelanggaran juga terjadi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Maka dari itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta ada tindakan tegas terhadap pelanggar aturan Pilkada 2020.

Paslon yang melanggar aturan protokol kesehatan pun sudah diberi sanksi. Tito Karnavian meminta KPU Bawaslu menindak tegas pelanggaran terhadap siapa pun tanpa tebang pilih.

“Kemudian juga yang melanggar pun sudah diberi sanksi dan kita mendorong Bawaslu dan Polri ada pelanggaran yang bisa ditindak Bawaslu mohon ditindak tegas, tegak lurus saja, jangan pilih-pilih,” tuturnya.

Mendagri Tito Karnavian mencatat sudah ada sekitar 9.000 pertemuan tatap muka sampai 10 Oktober 2020. Namun 256 di antaranya melanggar karena pertemuan dengan kapasitas di atas 50 orang atau sekitar 2,7 persen. Tito mengatakan pelanggaran itu sudah ditindak.

“Dalam catatan kami, dari tanggal 26 september hingga 10 Oktober, ada 9.189 pertemuan terbatas, itu 256-nya di atas 50 orang. Tapi tidak semasif seperti pada waktu masa pendaftaran. Kalau dihitung persentase lebih-kurang 2,7 persen. Kurang dari 3 persen artinya relatif kecil tapi bukan berarti ditoleransi meskipun kurang dari 3 persen itu sudah diberi tindakan, terutama dari Bawaslu, melalui pembubaran atau berat,” ujar Tito Karnavian.

Mendagri Menyampaikan Pelanggar Pilkada Ditindak Tegas. Paslon yang melanggar aturan protokol kesehatan pun sudah diberi sanksi. Tito meminta KPU Bawaslu menindak tegas pelanggaran terhadap siapa pun tanpa tebang pilih.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Pemerintah Catat 56,2 Juta Penduduk Tidak Bekerja Akibat Pandemi

Published

on

Pemerintah Catat 56,2 Juta Penduduk Tidak Bekerja Akibat Pandemi
Sumber Foto : Ilustrasi Jobless/ aa.tr

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, dampak pandemi membuat sektor ketenagakerjaan mengalami disrupsi yang luar biasa. Saat ini ada 56,2 juta penduduk Indonesia yang tidak bekerja karena pandemi Covid-19.

Pemerintah mencatat ada 14,28 persen atau 29,12 juta orang dari 203 juta angkatan kerja terdampak disrupsi kerja.

Selanjutnya, 5 juta lebih orang yang saat ini menjadi pengangguran, penduduk tidak bekerja sementara dan menjadi bukan angkatan kerja. Lalu lebih dari 24 juta orang mengalami pengurangan jam kerja.

“Saat ini terdapat 56,2 juta orang yang tidak bekerja. Saya kira ini dampak yang luar biasa untuk sektor ketenagakerjaan,” kata Susiwijono, Jumat (4/12).

Selain itu, jumlah pengangguran di Indonesia juga naik 2,67 juta orang. Sehingga total pengangguran yang ada saat ini mencapai 9,77 juta orang.

Sementara itu, jumlah pekerja paruh waktu yang ada di Indonesia saat ini lebih dari 3 juta orang. Sedangkan jumlah orang yang setengah menganggur lebih dari 13 juta orang.

Sehingga Total jumlah nya bisa menjadi 56,2 juta orang yang tidak bekerja.

Susi mengatakan, kondisi ini menjadi tantangan yang harus indonesia hadapi dari sektor ketenagakerjaan.

Maka, untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah mendorong dengan pemberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Memang perlu terobosan besar yang dalam menyelesaikan tantangan yang kita hadapi bersama,” kata dia.

Lewat pemberlakuan undang-undang sapujagat ini nanti harapannya bisa menyelesaikan tantangan yang ada.

Penyederhanaan regulasi yang ada bisa memberikan perlindungan bagi UMKM, koperasi dan pembukaan lapangan kerja lewat terbukanya ruang penerimaan investasi. [azz]

Sumber : Merdeka

Continue Reading

Nasional

Polisi Tangkap Ustaz Maaher, Diduga Karena “Ujaran Kebencian”

Published

on

Polisi Tangkap Ustaz Maaher, Diduga Karena "Ujaran Kebencian"
Ustaz Maaher dijemput karena dituduh menyebar informasi bernuansa kebencian SARA sehingga disangkakan melanggar Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Gencil News – Polisi tangkap Ustaz Maaher, dengan dugaan terkait dengan ujaran kebencian di media sosial. Polisi tangkap Ustaz Maaher pada kamis 3 desember 2020 pukul 04.00 Wib di kediamannya.

Pengacara Ustaz Maaher Djudju Djumantara membenarkan kejadian penangkapan tersebut. Menurut Djuju, Ustaz Maaher At-Thuailibi ditangkap sebagai pemilik akun Twitter Ust.Maaher At-Thuwailibi Official.

“Melakukan penangkapan terhadap Soni Ernata (pemilik/pengguna akun Twitter Ust.Maaher At-Thuwailibi Official) dan membawa ke kantor polisi untuk segera dilakukan pemeriksaan,” demikian isi surat penangkapan tersebut.

“Iya, jam 04.00 WIB, dijemput di rumah oleh tim Bareskrim Polri,” kata Djudju Djumantara.

Dalam surat penangkapan bernomor SP.Kap/184/XII/2020/Dittipidsiber, Maaher At-Thuailibi disebutkan sebagai tersangka.

Berdasarkan surat tersebut, Ustaz Maaher dijemput karena dituduh menyebar informasi bernuansa kebencian SARA sehingga disangkakan melanggar Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Sebagai pelapor, disebutkan adalah Waluyo Wasis Nugroho. Pelaporan itu tertanggal 27 November 2020.

“Kalau terkait detailnya kita belum tahu, belum jelas. Paling tidak mungkin terkait ujaran di Twitter, tapi kalo detailnya belum jelas,” kata Juju.

Continue Reading

Nasional

HRS Sudah Minta Maaf, Polisi Tegaskan Penyidikan Tetap Berlanjut

Published

on

HRS Sudah Minta Maaf, Polisi Tegaskan Penyidikan Tetap Berlanjut
Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab, Lc., M.A., DPMSS. atau yang lebih akrab disapa Habib Rizieq adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan pemimpin organisasi Front Pembela Islam. - Foto Wikipedia

Gencil News – Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah melayangkan minta maaf atas kerumunan yang terjadi beberapa saat lalu. Melalui akun youtube FPI yang disiarkan pada (2/12/2020) HRS sudah menyampaikan permintaan maafnya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago saat dimintai konfirmasi, Kamis (3/12/2020). Menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap kasus ini tetap akan berlanjut.

Kombes Erdi A Chaniago mengatakan proses penyidikan atas kasus itu tetap berlangsung. Penyidik saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Proses tetap masih berjalan. Sekarang ini masih ada pemanggilan kepada saksi-saksi. Yang terperiksa saat adalah dari perangkat kewilayahan Megamendung hingga kepada unsur dari Pemda Bogor. Dan Polisi akan mulai memerikasa pihak penyelenggara acara pada 8 desember 2020.

“Selama ini masih berjalan. Karena sekarang masih ada pemanggilan saksi-saksi,” jelas Erdi

Sebagai informasi. Habib Rizieq Shihab mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan itu, terjadi kerumunan massa. Sebagian massa bahkan ada yang tak mengenakan masker.

Lewat saluran youtube FPI Habib Rizieq Shihab menyampaikan permintaan maafnya atas kerumunan yang terjadi. HRS menegaskan segala bentuk kerumunan yang terjadi adalah tanpa unsur kesengajaan. Semua terjadi akibat antusias umat yang rindu.

“Sekali lagi saya minta maaf kalau dalam kerumunan-kerumunan tadi buat keresahan atau membuat pihak-pihak yang tidak nyaman atau apa namanya… melakukan pelanggaran. Itu di luar keinginan, tanpa kesengajaan, dan itu memang antusias umat rindu, cinta,” ujar Habib Rizieq dalam dialog nasional 212 seperti disiarkan akun YouTube FPI, Rabu (2/12/2020).

“Saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau kerumunan di Bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung, terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali karena antusias,” pungkasnya.

Continue Reading

TRENDING