Mengapa RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan?
Connect with us

Nasional

Mengapa RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan?

Sejumlah kalangan menilai RUU Masyarakat Hukum Adat harus segera disahkan karena aturan tersebut merupakan salah satu cara untuk merawat modal dasar bangsa Indonesia.

Published

on

Hukum Adat

Gencil News – VOA –Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat, yang diusulkan oleh dua anggota fraksi Partai Nasional Demokrat asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan dan Papua, sudah dibahas sejak periode 2014-2019.

RUU itu juga sudah disetujui oleh rapat pleno Badan Legislasi DPR pada 4 September 2020. Namun RUU ini tidak pernah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Padahal rancangan beleid itu sangat penting untuk menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat beragam suku di Indnesia.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta hari Selasa (23/11) Ketua Panitia Kerja RUU Masyarakat Hukum Adat Willy Aditya mengatakan salah satu hal yang membuat RUU ini tidak pernah disahkan dalam rapat paripurna DPR adalah karena tidak adanya kemauan politik, baik dari presiden maupun DPR.

Baca juga   Menag: Aturan Salat Id untuk Wilayah Zona Hijau dan Kuning

Padahal tujuh fraksi sudah sepakat melanjutkan RUU ini sebagai hak inisiatif DPR hasil pleno Badan Legislatif, sementara dua fraksi menolak.

Mereka yang menolak tampaknya dihantui bayang-bayang bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat akan menjadi hambatan bagi pembangunan dan investasi. Atau dikhawatirkan akan bertabrakan dengan pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja.

Pada praktiknya, kata Willy, korporasi-korporasi besar sebenarnya yang mencemaskan keberadaan undang-undang tersebut. Ini tampak dari pencaplokan tanah adat oleh perusahaan tertentu.

Para peserta pertemuan masyarakat adat berfoto di sela pertemuan yang berlangsung dekat Medan, Sumatra Utara, 17 Maret 2017. (Antara Foto/Irsan Mulyadi/via REUTERS)
Para peserta pertemuan masyarakat adat berfoto di sela pertemuan yang berlangsung dekat Medan, Sumatra Utara, 17 Maret 2017. (Antara Foto/Irsan Mulyadi/via REUTERS)

Pakar Hukum Agraria dan Hukum Adat Dr Aartje Tehupeiory membenarkan perlunya mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, dan tanah adat. Memang selama ini sudah ada regulasi yang mendorong pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi menurutnya regulasi itu berbenturan dengan investasi, terutama setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja.

Baca juga   Apakah Reuni 212 Dapat Disebut Kampanye?

“Kita perlu memang investasi tetapi juga harus ada keseimbangan-keseimbangan yang tidak merugikan masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan antropologi, juga hukum,” ujar Aartje.

Pendekatan antropologi dan hukum ini, lanjutnya, dibutuhkan untuk memahami bagaimana memperlakukan masyarakat adat dan menyelesaikan konflik. Ia mencontohkan masyarakat adat di Papua yang menjadi korban mafia tanah yang mencaplok tanah-tanah leluhur mereka.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Erasmus Cahyadi mengatakan RUU Masyarakat Hukum Adat dibutuhkan untuk melindungi keberagaman masyarakat Indonesia karena pernah punya pengalaman kelam tentang politik penyeragaman. Dia mencontohkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Baca juga   Aktivis Somasi Pemerintah Terkait Pembelajaran Tatap Muka

“Itu adalah suatu politik penyeragaman yang kemudian menghilangkan atau melemahkan keberagaman masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita lama sekali baru menyadari kekeliruan itu dan punya komitmen untuk mengubahnya dengan menciptakan suatu undang-undang baru yang namanya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014,” tutur Erasmus.

Erasmus menegaskan UU Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberagaman di Indonesia. Sekaligus untuk mengakui, mengatur, dan melindungi masyarakat adat sebagaimana mestinya. UU Masyarakat Hukum Adat juga menjadi dasar pengakuan masyarakat adat di muka hukum. 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Indonesia Punya Taksi Terbang Akan Mengudara di Bali dan Jakarta

Published

on

By

Indonesia Punya Taksi Terbang Akan Mengudara di Bali dan Jakarta
Taksi terbang EHang 216 (Foto istimewa)

Gencil News – Indonesia tak mau ketinggalan menuju industri transportasi masa depan. Pada akhir pekan kemarin, taksi terbang pertama yang ada di tanah air resmi mengudara melakukan ujicoba.

Taksi terbang yang baru saja melakukan ujicoba pertamanya di Bali adalah EHang 216. Seperti telah diberitakan sebelumnya, taksi terbang ini dibawa ke Indonesia oleh Rudy Salim, sosok di belakang Prestige Motocars.

“Hasilnya berhasil dengan sempurna, semuanya berjalan dengan lancar,” ujar Executive Chairman Prestige Aviation, Rudy Salim, Sabtu (27/11/2021).

Melansir dari Detik, dalam dua pekan terakhir, taksi terbang EHang 216 melakukan dua tes terbang. Yang pertama pada 25 November yang digelar secara tertutup. Sementara tes kedua dilangsungkan pada 26 November, yaitu flight demo yang dibuka secara umum.

Baca juga   Menag: Aturan Salat Id untuk Wilayah Zona Hijau dan Kuning

EHang mengelilingi langit Bali sesuai rute perizinan dari Direktorat Navigasi Penerbangan untuk mendemonstrasikan kontrol dan koordinasinya secara akurat dari pusat komando. Ujicoba terbang ini dilakukan di wilayah Black Stone Beach Bali.

“Tahap pertama demo ini tanpa penumpang atau cargo di mana kita sebelumnya harus dulu melatih crew kita selama 2 minggu dengan trainer langsung dari pabrikan Ehang, tim yang dilatih adalah pilot dan senior engineer yang sudah pengalaman di dunia aviasi,” jelas dia.

“Tujuan pelatihan agar tim familiar dengan operasional, perawatan pesawat. Juga membangun confident level untuk tahapan selanjutnya,” sambung Rudy.

Setelah Bali, taksi terbang EHang 216 rencananya juga akan dijajal melayang di langit Jakarta. Pihak Prestige Aviation kini masih menunggu izin terbang dan ujicoba di wilayah ibukota.
“Kami akan terus melakukan test di Jakarta, memberikan edukasi mengenai Autonomous Aerial Vehicle (AAV), sembali menunggu proses perizinan,” cetus Rudy.

Baca juga   Langgar Netralitas, 991 ASN Terancam Sanksi Disiplin dan Kode Etik

Kehadiran taksi terbang bisa menjadi opsi untuk menghindari jalanan macet terutama jika ingin berpergian pada jarak yang tak terlalu jauh.

Satu hal yang menjadi pertanyaan banyak pihak ialah masalah keselamatan. Rudy mengatakan teknologi otonom bisa meminimalisir kemungkinan kegagalan atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19 Keluarkan Surat Edaran Terbaru Perjalanan Internasional

Published

on

By

Satgas Covid-19 Keluarkan Surat Edaran Terbaru Perjalanan Internasional

Gencil News- Satgas Penanganan Covid-19 sudah mengeluarkan surar edaran terbaru mengenai protokol kesehatan perjalanan internasional terbaru.

Surat Edaran tersebut tertuang pada No. 23 Tahun 2021 mengenai Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mulai berlaku pada hari ini, Senin (29/11/2021).

Surat ini nantinya akan ditetapkan masa berlakunya pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Dari keluarnya surat tersebut, jadi untuk Surat Edaran No. 20 Tahun 2021 serta Addendun Surat Edaran No.20 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali.

Baca juga   Bupati Paolus: Globalisasi Menjadi Tantangan Kedepan

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengeluarkan atas dasar penemuan varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529 yang saat ini ada pada negara Afrika Selatan.

Varian ini memiliki nama Omicron dan menyebar luas pada beberapa negara di dunia. Yang mana adanya kemunculan varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529 sudah menyebabkan peningkatan kasus khususnya pada Benua Afrika bagian Selatan.

“Pada prinsipnya, untuk bisa beradaptasi dengan baik, kebijakan COVID-19 pun harus adaptif dengan dinamika virusnya termasuk dinamika variannya yang terjadi secara global,” kata Wiku

Ia menerangkan bahwa atas adanya arahan dari presiden serta koordinasi intens, maka diputuskan untuk mnyesuaikan seluruh upaya pengendalian Covid-19.

Baca juga   Hapus Hoaks, Mardani Ali Sera Usul Konpers Bersama Jokowi-Prabowo

“Untuk memperkuat penyesuaian ini, kementerian dan lembaga menyusun dasar hukum yang memperkuat keputusan pengetatan kedatangan pelaku perjalanan dari negara dengan kemungkinan potensi importasi pada negara tetangga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan prokes terbaru ini sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait.

“Tidak hanya sektor kesehatan, sektor lain seperti hubungan diplomatis, ekonomi dan investasi, serta ketahanan dan pertahanan juga diperhatikan demi menjamin kegiatan masyarakat yang aman produktif Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Muncul Varian Omikron, Pemerintah Belum akan Terapkan ‘Lockdown’

Meskipun muncul varian baru COVID-19 – yang dikenal sebagai omikron – yang yang diperkirakan lebih ganas dari varian sebelumnya, pemerintah yakin kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) per level masih bisa menekan perebakan wabah virus mematikan ini.

Published

on

Varian Omikron
Seorang perempuan mengenakan masker pelindung berjalan melewati mural bertema virus corona saat wabah COVID-19 terus berlanjut di Solo, Jawa Tengah, 21 Februari 2021. (Foto: Antara/Mohammad Ayudha via REUTERS)

Gencil News – VOA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah belum akan menerapkan kebijakan lockdown untuk mengantisipasi munculnya varian baru omikron atau B.1.1.529 yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan.

Ia yakin dunia dan Indonesia sudah lebih siap dalam mengantisipasi munculnya berbagai varian baru COVID-19 berdasarkan pengalaman dalam mengendalikan pandemi selama hampir dua tahun.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves yang sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat di Jakarta, Senin malam (23/8). (Courtesy: Kemenko Marves)
Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves yang sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat di Jakarta, Senin malam (23/8). (Courtesy: Kemenko Marves)

“Jadi kita mencari keseimbangan, karena pengalaman lockdown itu juga tidak menyelesaikan masalah. Kita sudah lihat banyak negara yang melakukan lockdown malah dapat serangan lebih banyak. Kita yang melakukan pendekatan seperti PPKM atau keseimbangan itu akan lebih baik,” ungkap Luhut dalam telekonferensi pers di Jakarta, Minggu (28/11).

Larangan Masuk WNA dan Penambahan Waktu Karantina

Adapun kebijakan yang diambil pemerintah guna mencegah masuknya varian Omikron di Tanah Air adalah melarang warga negara asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara di bagian selatan Afrika, yaitu : Afrika Selatan, Bostwana, Namimbia, Zimbabwe, Leshoto, Mozambik, Eswatini, Angola, Zambia dan Hong Kong, untuk masuk ke Indonesia.

Para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta di tengah pandemi COVID-19, Tangerang, 4 Mei 2021. (Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters)
Para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta di tengah pandemi COVID-19, Tangerang, 4 Mei 2021. (Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters)

Untuk warga negara Indonesia (WNI) yang akan pulang ke Tanah Air dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara di atas tersebut akan dikarantina selama 14 hari. Selain itu, waktu karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang berasal dari daftar di luar negara-negara di atas juga akan ditambah.

Baca juga   Mahfud Klarifikasi Pernyataan Jaksa Agung Soal Semanggi I dan II

“Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar, menjadi tujuh hari dari sebelumnya tiga hari,” jelas Luhut.

Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 29 November 2021. Daftar negara-negara yang disebutkan, kata Luhut, bisa bertambah ataupun berkurang tergantung pada evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah.

Pihak Kementerian Kesehatan, jelasnya juga akan meningkatkan tindakan whole genome sequencing (WGS) pada setiap kasus positif yang didapatkan dari pelaku perjalanan internasional untuk medeteksi lebih awal keberadaan daripada varian-varian baru tersebut.

“Masyarakat tidak perlu panik, dalam menyikapi varian omikron ini. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri, dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian omikron. Selain itu peningkatan prokes, dan kepatuhan terhadap penggunaan PeduliLindungi juga harus terus ditingkatkan. Dan upaya ini menbutuhkan kerja sama yang erat dari masyarakat,” tuturnya.

Penelitian Lebih Lanjut

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hanya butuh waktu singkat bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menaikkan status varian Omikron dari varian under investigation menjadi varian of concern (VOC).

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan setidaknya sudah ada lebih dari 25 mutasi varian Delta di Indonesia. (Foto: Courtesy/Biro Setpres RI)
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan setidaknya sudah ada lebih dari 25 mutasi varian Delta di Indonesia. (Foto: Courtesy/Biro Setpres RI)

Menurutnya, berdasarkan penelitian awal menunjukkan bahwa mutasi dari varian omikron tersebut mencapai 50. Dari total jumlah mutasi tersebut telah teridentifikasi varian-varian buruk yang ada di varian COVID-19 sebelumnya seperti alpha, beta, delta dan gamma.

Baca juga   5 Lagu Rock Malaysia Yang Terkenal di Indonesia, Ada Yang Kamu Suka?

Mutasi yang buruk ini, kata Budi, dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok mutasi yang meningkatkan keparahan, mutasi yang meningkatkan transmisi penularan dan mutasi yang meningkatkan escape immunity.

Seorang perempuan berjalan melewati mural bertema virus corona yang menyerukan agar masyarakat selalu menggunakan masker untuk menekan penyebaran COVID-19, di Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Senin 1 November 2021. (Foto: AP)
Seorang perempuan berjalan melewati mural bertema virus corona yang menyerukan agar masyarakat selalu menggunakan masker untuk menekan penyebaran COVID-19, di Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Senin 1 November 2021. (Foto: AP)

“Untuk kelompok meningkatkan keparahan, sampai sekarang belum ditemukan indikasi bahwa varian omikron ini meningkatkan keparahan. Untuk meningkatkan transmisi penularan, kemungkinan besar dia lebih cepat. Apakah dia bisa escape immnunity? Atau menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya, tapi balik lagi ini belum dikonfirm,” ungkap Budi.

Sampai saat ini, kata Budi, kasus konfirmasi positif yang berasal dari varian omikron sudah terdeteksi di sembilan negara dengan total 128 kasus. Sedangkan empat negara lainnya masih berupa kasus probable. Varian omikron yang paling banyak terdeteksi sejauh ini ada di Afrika Selatan, Bostwana, Inggris, Hong Kong dan Australia.

“Kita juga melihat risikonya ke Indonesia bagaimana? Untuk negara-negara yang sudah terkonfimasi ada, yang paling banyak penerbangan ke Indonesia adalah Hong Kong, Italia dan Inggris baru Afsel. Untuk negara-negara yang kemungkinan ada (kasus probable) paling besar dari Belanda, dan Jerman,” tuturnya.

Baca juga   Bupati Paolus: Globalisasi Menjadi Tantangan Kedepan

Ia menekankan, sampai saat ini varian Omikron belum terdeteksi di Indonesia.

Tanggapan Ahli Epidemiologi

Dalam kesempatan yang sama, ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Iwan Ariawan bersama dengan epidemiologi lainnya mengatakan pemerintah perlu waspada terhadap kemunculan varian omikron tersebut, karena masih banyak yang belum diketahui mengenai varian tersebut. Sehingga tindakan pencegahan seperti yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat.

“Kami sudah berdiskusi dengan pemerintah mengenai tindakan terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Tentunya karena infomasi tentang varian baru ini masih berkembang dan akan dievaluasi dalam dua minggu ke depan. Kita lihat perkembangannya seperti apa, kita bahas lagi yang terbaik tindakan pencegahan untuk Indonesia,” ungkap Iwan.

Sejumlah perempuan mengenakan masker pelindung berbelanja di pasar jalan Gasibu di tengah pandemi COVID-19 di Bandung, Jawa Barat, 31 Oktober 2021. (Foto: Reuters)
Sejumlah perempuan mengenakan masker pelindung berbelanja di pasar jalan Gasibu di tengah pandemi COVID-19 di Bandung, Jawa Barat, 31 Oktober 2021. (Foto: Reuters)

Lebih jauh, Iwan mengimbau kepada pemerintah untuk melarang WNA dari negara yang sudah terjadi transmisi komunitas varian omikron untuk sementara waktu masuk ke Indonesia.

“Artinya yang dilarang masuk itu adalah yang sudah terjadi transmisi komunitas, jadi sudah menyebar populasi di negara itu. Sedangkan di negara-negara yang baru terdeteksi saat di pintu masuk, itu tidak perlu dilarang karena belum menyebar di populasi negara itu, tapi itu kita perlu amati dan perlu segera ubah daftar negara-negara sesuai dengan perkembangan varian omikron ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Selamat Ulang Tahun Gubernur Sutarmidji ke 59

Published

on

Selamat Ulang Tahun Gubernur Sutarmidji ke 59
Foto Bersama anak anak Panti A.Yani dan Tunas Melati - 📸 foto diambil pada 29 november 2019 - Dok IG bang.midji

 Gencil News – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berulang tahun hari ini. Pada hari ini, 59 tahun yang lalu Sutarmidji lahir di Pontianak (Kalimantan Barat).

Gubernur ke -9 Provinsi Kalimantan Barat ini lahir dari pasangan Tahir Abubakar dan Djaedah. Suami dari Lismaryani ini lahir pada 29 November 1962.

Sutarmidji terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Barat setelah memenani Pilgub Kalbar 2018. Sutarmidji pun maju dalam Pilgub Kalbar 2018 dengan menggandeng  Ria Norsan.

Sebanyak 6  Partai NasdemPartai GolkarPKSPKBPartai Hanura dan PPP yang mendukung Midji-Norsan.

Baca juga   Langgar Netralitas, 991 ASN Terancam Sanksi Disiplin dan Kode Etik

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Kalbar 2018 menyatakan bahwa Sutarmidji dan Ria Norsan adalah pemenang pasangan calon gubernur Kalimantan Barat.

Langkah awal ia sebagai gubernur Kalbar. Ia sudah mewacanakan beberapa hal. Yakni wacana peningkatan akreditasi Rumah Sakit Soedarso di Pontianak menjadi A, dan rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya.

Sutarmidji memiliki beberapa program kerja, yang antara lain sebagai berikut:
  • menekan angka kemiskinan Kalbar yang diketahui tertinggi di masa ia mulai menjabat dengan terobosan di bidang infrastruktur untuk memudahkan akses masyarakat pedalaman;
  • kedua, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalbar yang ada pada peringkat ke-29 dari 34 provinsi;
  • ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur desa, kecamatan, sampai provinsi agar akses mobilitas lancar;
  • keempat, peningkatan pelayanan publik yang menurut penilaian Ombudsman RI masih di zona kuning;
  • kelima, mempercepat pembangunan rumah sakit 12 lantai yang khusus pengguna BPJS dan tanpa kelas;
  • keenam, mendorong pemekaran provinsi maupun kabupaten agar pelayanan masyarakat makin dekat;
  • ketujuh, peningkatan akses air bersih dan sanitasi;
  • kedelapan, pendidikan gratis sampai SMA.
Baca juga   Menag: Aturan Salat Id untuk Wilayah Zona Hijau dan Kuning

Baca juga   Pemkot Pontianak Prioritaskan DAK Untuk Rehabilitasi Sekolah

Pendidikan gratis yang ia canangkan, sudah mulai pada tahun 2019 dari SD sampai SMA. Kemudian tentang pemekaran Provinsi Kapuas Raya, ia perjuangkan mengingat luasnya daerah Kalbar guna mempercepat pembangunan dan pelayanan publik pada masyarakat.

Kemudian, ia juga menyebutkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu membuat skat kanal dan sumur pompa untuk memadamkam api di lahan gambut yang dalamnya —menurut Sutarmidji— mencapai 9 meter dan perlu diguyur air banyak.

Diharapkan dengan itulah, daya beli, nilai tambah dan pendapatan petani meningkat yang berdampak positif untuk Kalimantan Barat.

Di masa awal kepemimpinannya, tak lama ia menjabat gubernur, ia berhasil menambah APBD Kalbar dari Rp 5,3 triliun menjadi Rp 5,9 triliun. Hal yang pertama akan disentuhnya ialah soal jalan dan infrastruktur.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING