Menko Luhut Pastikan UU Cipta Kerja tidak Dikerjakan Buru-Buru
Connect with us

Nasional

Menko Luhut Pastikan UU Cipta Kerja tidak Dikerjakan Buru-Buru

Published

on

Menko Luhut Pastikan UU Cipta Kerja tidak Dikerjakan Buru-Buru

Gencil News- Menko Luhut Pastikan UU Cipta Kerja tidak Dikerjakan Buru-Buru. Pihak buruh berpendapat hak-hak mereka dalam UU Ketenagakerjaan akan semakin berkurang jika UU Cipta Kerja Omnibus Law diteken presiden dan kemudian dijalankan.

Dilansir dari REPUBLIKA.CO.ID- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan buru-buru karena inisiasinya bahkan telah dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.

“Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini,” katanya dalam wawancara satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang ditayangkan salah satu saluran televisi swasta, Kamis malam (15/10).

Luhut menuturkan kala itu ia mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

“Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan,” katanya.

Luhut mengatakan dalam pembahasannya, tidak semua pihak pula sepakat. Ia pun mengakui itulah ciri demokrasi yang tidak pernah bulat. Ia juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak sempurna.

Menko Luhut Pastikan UU Cipta Kerja tidak Dikerjakan Buru-Buru. Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen). “Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Menurut Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha.

Ida juga mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi.

“Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang pemangku kepentingan ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan mengundang akademisi dari perguruan tinggi dan mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO),” kata Ida.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Sri Mulyani Berupaya Agar APBN Tetap Sehat Ditengah Pandemi

Published

on

Sri Mulyani Berupaya Agar APBN Tetap Sehat Ditengah Pandemi
Sumber Foto : istimewa/ Sri Mulyani

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar tetap sehat.

Sri Mulyani menegaskan hal itu harus karena APBN bekerja sangat keras untuk membantu meringankan dampak pandemi yang menerpa masyarakat.

Dalam acara Grand Final The Asset Manager 2020 Jakarta, Selasa (24/11) menkeu menyampaikan.

APBN mengalami tekanan, tapi Alhamdulillah selama ini APBN kita jaga untuk sehat.

Sehingga saat kita harus menghadapi Covid-19, kita masuk dalam kondisi sehat

Menkeu mencontohkan, untuk bidang kesehatan APBN berfungsi dalam pengadaan seperti:

Test, tracing, treatment, insentif bagi para tenaga medis, penyediaan APD, obat-obatan, hingga alat ventilator.

APBN juga memberikan dukungan kepada 37 juta keluarga mendapatkan bantuan langsung baik dalam bentuk tunai atau sembako.

APBN turut membantu lebih dari 35 juta keluarga dari sisi tagihan listriknya baik diskon sebesar 50 persen hingga 100 persen.

Selanjutnya, lebih dari 20 juta pegawai berpendapatan di bawah Rp 5 juta mendapat subsidi upah termasuk untuk para guru honorer.

Kemudian, APBN membantu kegiatan belajar dan mengajar para siswa dan guru melalui daring sehingga kami sediakan internet gratis bagi lebih dari 50 juta bagi siswa, guru, dan dosen.

Tak hanya itu anggaran belanja negara juga membantu lebih dari 20 juta UMKM mulai dari dalam bentuk bantuan produktif.

Hingga relaksasi pembayaran cicilan karena penerimaannya tidak banyak, sedangkan biaya meningkat akibat adanya pembatasan sosial.

Sri Mulyani menambahkan, Dunia usaha mengalami beban yang luar biasa. Pemerintah dan masyarakat mengalami beban yang luar biasa.

maka dalam hal ini instrumen fiskal memberikan banyak sekali dukungan.

Defisit APBN hingga akhir Oktober 2020 adalah sebesar Rp764,9 triliun atau 4,67 persen dari target Perpres 72/2020 Rp1.039 triliun atau 6,34 persen dari PDB.

Hal itu akibat dari realisasi penerimaan negara yang hingga Oktober hanya sebesar Rp1.276,9 triliun

Dan lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp2.041,8 triliun.

Continue Reading

Nasional

Perludem Temukan Iklan Kampanye Pilkada Berbayar di Medsos di Luar Jadwal

Published

on

Perludem Temukan Iklan Kampanye Pilkada Berbayar di Medsos di Luar Jadwal
Seorang pria berjalan di depan logo-logo media sosial di Jakarta Convention Center, Jakarta, 16 Meii 2016. (Foto: Reuters)

Gencil News – VOA – Perludem menemukan 5.675 iklan berbayar dengan nilai lebih dari Rp1,8 miliar di media sosial terkait dengan Pilkada 2020. Iklan tersebut dilakukan di luar jadwal yang telah disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Organisasi nirlaba Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan ada 12.291 iklan berbayar di platform Facebook tentang sosial, pemilu dan politik sepanjang 4 Agustus hingga 9 November 2020. Sebanyak 5.675 iklan di antaranya berkaitan dengan Pilkada 2020 yang diiklankan oleh 159 akun dengan nilai lebih dari Rp1,8 miliar.

Penayangan iklan kampanye di media sosial semestinya dilaksanakan 14 hari sebelum dimulainya masa tenang atau dari 22 November-5 Desember 2020. Hal itu diatur dalam Peraturan KPU 11/2020 tentang Kampanye Pilkada Pasal 47 ayat 6. Peneliti Perludem, Mahardhika, mengatakan penayangan iklan kampanye di luar jadwal tersebut berpotensi dianggap sebagai pelanggaran pidana.

“Perludem juga menemukan beberapa berita atau disinformasi, terutama di iklan yang berbayar. Perludem punya kepedulian terhadap iklan kampanye yang berbayar karena dia menargetkan warga yang sesuai target,” jelas Mahardhika dalam diskusi daring, Minggu (22/11).

Perludem memantau iklan berbayar di media sosial dengan metode penargetan karena dapat memanipulasi kecenderungan pilihan politik pengguna media sosial. Sementara bagi partai dan kandidat, metode penargetan iklan kampanye berbayar dapat menguntungkan mereka yang memiliki dana kampanye lebih besar. Ini juga dapat menahan ide-ide politik dari partai dan kandidat dengan dana kampanye yang kecil.

Lima daerah dengan jumlah iklan kampanye berbayar terbanyak, yaitu Sulawesi Tengah (834 iklan), Makassar (560 iklan), Surabaya (364 iklan), Sidoarjo (339 iklan), dan Kalimantan Tengah (329 iklan).

Mahardhika menambahkan lembaganya juga menemukan sejumlah risiko pelanggaran di media sosial, seperti kampanye hitam, politik identitas, hingga penggunaan robot dalam kampanye. Namun, kata dia, masih ada celah regulasi untuk mengatasi risiko ini karena Undang-undang Pilkada 2020 tidak mengatur jelas tentang pelanggaran di media sosial.

“Regulasi itu belum memadai untuk menanggulangi risiko ini. Undang-undang Pilkada di Pasal 69 itu lebih banyak soal larangan kampanye secara umum seperti mempersoalkan dasar negara dan menghina seseorang, agama, ras dan golongan,” tambah Dhika.

Dhika menjelaskan lembaganya bersama sejumlah organisasi telah menyusun pedoman etik kampanye politik di media sosial untuk Pilkada 2020 untuk mengatasi celah regulasi tersebut. Pedoman etik ini berisi imbauan kepada partai, kandidat, perusahaan media sosial, dan penyelenggara Pilkada 2020. Isinya antara lain mengenai komitmen untuk menyebarkan informasi yang benar dan melaporkan dana kampanye secara jujur.

Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar, mengatakan lembaganya telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan di media sosial dalam Pilkada 2020. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, kepolisian, dan perusahaan media sosial. Bawaslu juga menemukan 105 akun yang sudah beriklan di media sosial di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU.

“Apakah itu masuk kategori pidana, tidak bisa, karena itu masih perdebatan karena tidak diatur di Pasal 65 Undang-undang Pilkada. Tapi kalau kita mengacu pada PKPU 13/2020 sudah jelas mengatakan ada iklan di media sosial,” ujar Fritz Siregar, Minggu (22/11).

Fritz menambahkan lembaganya juga menemukan 38 isu hoaks tentang Pilkada 2020. Hingga 18 November 2020, Bawaslu telah memeriksa 380 tautan internet dan telah merekomendasikan 182 unggahan di media sosial untuk diturunkan. Menurut Fritz, persoalan Pilkada 2020 di media sosial merupakan tanggung jawab semua pihak karena ranahnya yang luas.

Sementara Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengapresiasi pedoman etik yang disusun Perludem dengan sejumlah lembaga. Ia berharap pedoman ini dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan pemilu mendatang.

“Kami mengapresiasi, selain upaya yang dilakukan penyelenggara, maka peran masyarakat sipil menjadi penting. Karena media sosial sangat luas cakupannya dan pesat perkembangannya,” jelas Raka Sandi, Minggu (22/11/2020).

Raka Sandi menuturkan lembaganya juga telah menghimpun akun-akun resmi media sosial yang telah didaftarkan tim kampanye para pasangan calon. Ia berharap akun-akun tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam penyampaian visi, misi dan program kerja pasangan calon di tengah keterbatasan pandemi corona. 

Continue Reading

Bisnis

Mau Lancar Bertransaksi? Pakai Mobile Banking Bank Kalbar Aja!

Published

on

Mau Lancar Bertransaksi? Pakai Mobile Banking Bank Kalbar Aja!

Gencil News- Kini layanan perbankan banyak menggunakan teknologi digital banking demi kelancaran bertransaksi serta memanfaatkan momen perkembangan teknologi. Bank Kalbar melalui Fitur Mobile Banking memudahkan dalam bertransaksi.

Selanjutnya, Jika mau bayar apa saja kebutuhan sehari hari bisa melalui Mobile Banking Bank Kalbar. Layanan transaksi yang tersedia dalam menu semua ada.

seperti tagihan listrik, uang kuliah, asuransi, internet, BPJS, hingga membayar pajak daerah bisa melalui aplikasi mobile banking Bank Kalbar.

Layanan mobile banking benar-benar cocok dengan kebutuhan masyarakat modern yang identik dengan kesibukan yang memakan banyak waktu dan tenaga.

Cukup dengan menggunakan Smatphone seorang nasabah tetap bisa melakukan transaksi perbankan tanpa harus mengunjungi bank.

Dengan adanya layanan ini, baik pihak nasabah maupun pihak bank sama-sama akan mendapat keuntungan.

Fitur yang sederhana membuat mobile banking bank kalbar sangat mudah untuk dimengerti.

Tunggu apalagi segera aktifkan M-Banking Bank Kalbar. Caranya gampang banget. Bagi pengguna android. Anda tinggal masuk ke Play Store kemudian tuliskan “Bank Kalbar” pada kolom pencarian. Unduh dan segera lakukan aktivasi.

Demikian juga, jika anda pengguna iOS masuk melalui Apple Store dan klik kolom pencarian tuliskan “Bank Kalbar” Unduh dan segera lakukan aktivasi.

Syarat dan Ketentuan

Nasabah harus memiliki kartu ATM Bank Kalbar

Menjaga kerahasian PIN dan KATA KUNCI Mobile Banking

Pembuatan kata kunci menggunakan kombinasi angka dan huruf minimal 6 digit

Smartphone yang dapat mengakses aplikasi Mobile Banking harus compatible dan memiliki Paket Data Internet

Platform Smartphone yang didukung, sebagai berikut:
1. Berbasis IOS minimal versi 7.0
2. Berbasis Android minimal versi Ice Cream Sandwich

Lupa kata kunci, akan direset jika terjadi kesalahan menginput kata kunci sebanyak 5 kali

Mengganti Smartphone, maka nasabah harus menginstal ulang aplikasi dan mengirim SMS

Jika mengganti SIMCARD, maka harus registrasi ulang di Customer Service Bank Kalbar

Smartphone rusak atau hilang nasabah melaporkan ke Kantor Cabang/Capem Bank Kalbar terdekat untuk mengisi formulir keluhan nasabah.

Continue Reading

TRENDING