Mitigasi Dampak Pandemi Covid-19 dan Atasi Pengangguran
Connect with us

Nasional

Mitigasi Dampak Pandemi Covid-19 dan Atasi Pengangguran

Published

on

Mitigasi Dampak Pandemi Covid-19 dan Atasi Pengangguran
"Sementara pelatihan vokasi di masa pandemi tetap penting untuk dilakukan karena menjadi bekal bagi mereka yang baru masuk maupun yang ingin kembali masuk pasar kerja, " kata Menaker Ida Fauziyah di Sidoarjo pada Jumat (06/11/2020). Foto/data Kemenaker

Gencil News – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan sejak pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya mitigasi risiko dampak pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan.


Pertama, Kemnaker melakukan pelatihan berbasis kompetensi dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Kemnaker. Pelatihan ini tetap dilakukan dengan melalui model blended training maupun full secara luring (luar jaringan) dengan protokol kesehatan.


“Sementara pelatihan vokasi di masa pandemi tetap penting untuk dilakukan karena menjadi bekal bagi mereka yang baru masuk maupun yang ingin kembali masuk pasar kerja, ” kata Menaker Ida Fauziyah di Sidoarjo pada Jumat (06/11/2020).

Menaker Ida menegaskan di masa pandemi Covid-19, Kemnaker juga memiliki program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan penciptaan wirausahan baru, inkubasi bisnis, dan padat karya. Bahkan tiga kegiatan tersebut memperoleh anggaran tambahan jaring pengaman sosial mengingat situasi saat ini lapangan kerja baru relatif terbatas dibandingkan kondisi normal.


“Diperlukan kesempatan-kesempatan kerja baru yang muncul agar para angkatan kerja kita masih bisa bekerja dan mendapat penghasilan, ” katanya.


Upaya Kemnaker lainnya untuk meringankan beban pemberi kerja terdampak Covid-19, yakni memprakarsai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 terkait keringanan pembayaran iuran Jamsostek selama pandemi Covid-19.


“Adanya relaksasi tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan yang dialami perusahaan sehingga tidak sampai melakukan PHK sehingga berakibat pada semakin meningkatnya pengangguran, ” katanya.


Langkah lainnya, Kemnaker memperoleh mandat untuk menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta.


Mitigasi terakhir Kemnaker yaitu informasi pasar kerja untuk memgurangi tingkat pengangguran. Kemnaker telah memiliki layanan informasi pasar kerja “karirhub” yang terintegrasi dalam satu ekosistem sistem informasi ketenagakerjaan (Sisnaker).


“Saat ini sekitar 11.694 lowongan kerja tersedia di karirhub. Ini menunjukkan pada masa pandemi pun, meski tidak sebanyak pada kondisi normal, masih ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja,” ujarnya.


Untuk mengoptimalkan layanan informasi pasar kerja saat ini, lanjut Menaker, mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan pusat pelayanan pasar kerja dan ditargetkan dapat beroperasi.


“Selain memberi informasi, pusat pelayanan pasar juga dapat mengakselerasi penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri sehingga fenomena missmatch tidak terus terulang,” ujarnya.


Ia mengatakan, program-program untuk mengatasi pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya ada di Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga di luar Kementerian Ketenagakerjaan. Padat karya diperluas. Padat karya yang ada di Kementerian PUPR dan di Kementerian Desa PDTT dan lainnya.

Bisa Terima Bantuan Subsidi Gaji

Untuk memastikan bantuan subsidi gaji/upah (BSU) benar-benar tersalurkan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendatangi kediaman penerima BSU di Grinting, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang berbeda dari penerima program BSU kali ini penerima ini adalah perangkat desa dan pekerja borongan.


“Saya baru saja silaturahim ke rumah Pak irfan dan Pak Sholeh. Mereka berdua merupakan penerima program subsidi upah dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Menaker Ida.


Menurutnya, para penerima program subsidi upah tersebut adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.


“Pak Sholeh ini adalah perangkat desa. Beliau menjadi peserta yang preminya dibayar oleh Pemkab Sidoarjo. Ia mengambil program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, Pak Irvan ini adalah pekerja borongan di PT batara mulia jaya,” kata Menaker Ida.


Menaker Ida Fauziyah, mengungkapkan selama ini penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) berjalan lancar. Pada termin I penyerapannya sudah mencapai 98,7 persen dari yang sudah tersalurkan kepada 12,4 juta penerima program.

“Kami berharap program pemerintah ini memberikan manfaat kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.


Dijelaskan lebih lanjut, Menaker Ida mengatakan penyaluran BSU termin II berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, penyalurannya berdasarkan atas rekomendasi dari KPK. “Kami harus mempadankan data program ini dengan data wajib pajak dari Dirjen Pajak (DJP). Karena di peraturan menteri itu mereka dengan upah dibawah Rp5 juta,” ujarnya.

Dijelaskan Ida, pemadanan data sudah diselesaikan dan datanya telah diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya clear n clean kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer ke para pekerja,” kata Menaker Ida.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Indonesia Sentuh Angka Positivity Rate COVID-19 Terendah Selama Pandemi

Published

on

Indonesia Sentuh Angka Positivity Rate COVID-19 Terendah Selama Pandemi

Gencil News – VOA – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan positivity rate COVID-19 di Indonesia per Mei 2021 mencapai 11,3 persen. Angka ini, menurut Wiku, terendah selama pandemi, di mana terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pada Januari hingga Februari 2021. Ketika itu, jumlah kasus positif menyentuh level 27,2 persen.

Penurunan ini, menurut Wiku, disebabkan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah, seperti adanya kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro.

“Perbaikan dengan penghapusan cuti bersama pada tanggal merah, serta intervensi kebijakan melalui pelaksanaan PPKM Mikro dan pembentukan posko di tingkat Desa atau Kelurahan terbukti berpengaruh dalam menurunkan angka penambahan kasus positif dan kasus aktif dari waktu ke waktu sehingga positivity rate juga menurun. Positivity rate di Indonesia pada Mei adalah 11,3 persen, terendah selama pandemi,” ungkap Wiku dalam telekonferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (11/5).

Meski terjadi penurunan, Wiku berharap masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya, belajar dari situasi pandemi yang terjadi di India, peningkatan kasus secara signifikan sangat mungkin terjadi.

Wiku menjelaskan, positivity rate COVID-19 di India pada awalnya lebih rendah dibandingkan dengan di Indonesia, yakin berkisar 2-3 persen dan paling tinggi mencapai delapan persen pada September tahun lalu.

Namun, kondisi ini berubah sejak April 2021, di mana positivity rate corona di India mencapai 14 persen, dan menyentuh level 21,7 persen pada Mei 2021, dengan penambahan kasus harian mencapai 400.000 kasus.

“Ini menunjukkan, tidak butuh waktu lama untuk menaikkan kasus yang diakibatkan oleh abainya kita dalam menjaga protokol kesehatan. Sedangkan di Indonesia, butuh belajar selama 12 bulan menangani pandemi untuk akhirnya menemukan formulasi yang tepat dalam menjaga agar kasus semakin turun setiap harinya,” paparnya.

Maka dari itu, Wiku meminta masyarakat untuk tidak pulang ke kampung halaman pada masa libur Idul Fitri. Ia menekankan, apabila masyarakat tetap nekat mudik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib sama seperti India.

“Sebagai gambaran, keadaan di India saat ini sangat mengkhawatirkan, di mana rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien, baik COVID-19 maupun non COVID-19. Bukan hanya rumah sakit, tenaga kesehatan maupun alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan juga tidak mencukupi lagi. Jangan sampai kita berada dalam kondisi seperti ini. Maka dari itu, jangan lakukan silaturahmi fisik. Ketahuilah, jika kita masih memaksakan untuk bertemu dalam rangka silaturahmi fisik, baik dengan keluarga ataupun dengan kerabat di manapun, maka kemungkinan besar kita dapat tertular dan menularkan virus COVID-19,” tegasnya.

Zonasi COVID-19

Per 9 Mei 2021, ujar Wiku, terdapat 12 kabupaten/kota yang masuk zona merah atau risiko tinggi. Sedangkan untuk daerah dengan risiko sedang atau zona oranye tercatat 324 kabupaten/kota.

Wiku memperingatkan satgas dan pemerintah di daerah agar menyiapkan sarana dan fasilitas kesehatan guna menangani potensi peningkatan kasus. Pasalnya, zonasi oranye didominasi oleh daerah tujuan mudik.

“Sebagai catatan jumlah kabupaten/kota di zona oranye didominasi oleh kabupaten/kota yang berasal dari provinsi tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat di provinsi-provinsi ini penularan lebih mungkin terjadi dengan cepat,” kata Wiku.

Ribuan Pemudik Positif Corona

Dalam kesempatan yang lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil dari pengetatan dan penyekatan yang dilakukan pihak kepolisian di 381 titik lokasi terdapat ribuan pemudik yang positif COVID-19.

“Jumlah pemudik yang dirandom testing dari 6.700, 4.123 orang positif, dan dilakukan isolasi mandiri 1.686 orang dan yang dirawat 75 orang. Kemudian untuk kendaraan di operasi ketupat, jumlah yang diperiksa 113.694 dan yang diputar balikkan 41.097 dan pelanggaran 346 kendaraan,” ungkap Airlangga.

Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta untuk mudik menjelang perayaan Idulfitri, di tengah wabah COVID-19 di Tangerang . (REUTERS)
Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta untuk mudik menjelang perayaan Idulfitri, di tengah wabah COVID-19 di Tangerang . (REUTERS)

Ia menambahkan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga telah tiba di Indonesia mendekati libur lebaran kali ini. Tecatat, 24.215 PMI tiba di tanah air pada April kemarin, sementara pada Mei diprediksi setidaknya akan ada 25.467 PMI yang akan pulang.

Pemerintah, ujar Airlangga, akan melakukan penanganan secara khusus terkait kedatangan PMI untuk mencegah terjadinya imported cases di tanah air. Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Airlangga, akan berkoordinasi dengan Pemda setempat dan pihak TNI/Polri untuk melakukan karantina, serta screening ketat dengan tes swab PCR.

“Dan hasil positif yang cukup tinggi ini diantisipasi di daerah yang memang masuk untuk PMI dan kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah Sumatera, termasuk dengan Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar terkait kebutuhan tempat, karantina bagi PMI dan diantisipasi yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana RS Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut,” pungkasnya.

Epidemiolog: Indonesia Termasuk Negara Dengan Risiko Paparan COVID-19 yang Tinggi

Ahli Epidemilogi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan kenekatan masyarakat yang tetap mudik pada masa lebaran kali ini berpotensi besar dalam menyebar virus corona, apalagi sebagian besar pemudik tidak mengetahui apakah dirinya positif atau negatif corona.

“Kita ini memiliki tes positivity rate di atas 10 persen. Berapa pun pokoknya di atas 10 persen itu adalah daerah atau negara yang memiliki risiko paparan tinggi. Eksposurenya tinggi sehingga setiap orang yang mobile itu besar kemungkinan membawa virus,” ujar Dicky kepada VOA.

Menurut Dicky, tingkat penularan virus corona di Indonesia sudah masuk level transmisi komunitas atau community transmission. Ini artinya, pemerintah, kata Dicky, tidak bisa mendeteksi sebagian besar infeksi virus corona yang ada di masyarakat. “Jadi baru puncak gunung esnya yang bisa dideteksi,” tuturnya.

Maka dari itu, arus mudik memang berpotensi meningkatkan kasus COVID-19 di Indonesia, namun memang tidak akan serta merta meningkat seperti yang terjadi di India.

Bom Waktu

Lebih jauh Dicky mengungkapkan ia meragukan validitas klaim pemerintah bahwa kurva kasus COVID-19 di tanah air sudah turun. Menurutnya, laporan COVID-19 yang disajikan pemerintah selama ini tidak memadai untuk bisa dijadikan sebuah kurva epidemiologi. Hal ini dikarenakan data-data yang disajikan tidak secara real time, dengan jeda yang cukup panjang dan jumlah tes yang tidak memenuhi standar WHO dan tidak merata di seluruh daerah.

Para petugas memeriksa sebuah bus penumpang pada hari pertama penerapan larangan mudik nasional untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, di Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Mei 2021. (Foto: Adeng Bustomi/ Antara Foto via Reuters)
Para petugas memeriksa sebuah bus penumpang pada hari pertama penerapan larangan mudik nasional untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, di Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Mei 2021. (Foto: Adeng Bustomi/ Antara Foto via Reuters)

“Saat ini sebenarnya kurva kita ini masih panjang, lama dan menguat, dan masih di gelombang pertama, artinya ketika satu gelombang belum selesai dalam waktu satu tahun itu artinya strateginya salah, tidak efektif dan itu tidak berhasil melandaikan kurva. Kita belum melandaikan kurva ini dan ini berbahaya karena artinya kita menyimpan bom waktu, dan itulah yang menyebabkan kita masih berada dalam level community transmission,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Dicky menyarankan pemerintah melakukan perbaikan mulai dari sistem pengawasan di komunitas, puskesmas, rumah sakit serta surveillance genomic. Selain itu, ia berharap pemerintah juga bisa memperbaiki sistem kesehatan dengan baik, mulai dari semua fasilitas kesehatan beserta sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan memadai.

“PSBB (pembatasan sosial berskala besar) menjadi sangat penting, mungkin 2 minggu paling tidak, di Jawa Bali serentak untuk mencegah, karena ini saya sampaikan alarmnya sudah semakin serius, sudah saatnya kita lakukan respon yang jauh lebih serius,” pungkasnya. 

Continue Reading

Nasional

Alamak Pengemis Ini Berpenghasilan Rp18 juta Per Bulan

Published

on

Alamak Pengemis Ini Berpenghasilan Rp18 juta Per Bulan

Gencil News – Alamak Pengemis Ini Berpenghasilan Rp18 juta Per bulan. Berbagai macam cara orang mendapatkan penghasilan. Ada yang berdagang, menjadi makelar bahkan menjadi pengemis – yang penting dapur bisa ngebul.

Alhasil ada warga Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa timur yang berprofesi menjadi pengemis dan dia mampu meraup uang belasan juta rupiah tiap bulannya.

Warga berinisial T tersebut bahkan mampu membangun rumah dan membeli sepeda motor dari profesi mengemisnya tersebut.

Kesehariannya, T biasanya mengemis di depan Pom Bensin, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Batu, Jawa Timur.

T merupakan seorang penyandang disabilitas yang sehari-hari menggunakan kakinya untuk beraktivitas, termasuk untuk makan dan minum.

“Saya sudah lima tahun di Kota Batu. Saya mangkal di Karangploso dulu, tapi penghasilannya sedikit, jadi pindah ke Kota Batu,” katanya, seperti dilansir Tribun Jatim, Minggu (9/5/2021).

T mengaku penghasilan perharinya cukuo besar yakni Rp 600.000, jika dalam 30 hari dia tidak berhenti mengemis, maka dia bisa meraup Rp 18 juta. Angka yang fantastis.

Diakui T, dengan penghasilan besarnya itu dia sudah bisa membangun rumah di kampung halamannya. Dan bahkan dia  mampu membeli sepeda motor yang kini dioperasikan temannya untuk mengantar dan menjemput dirinya setiap harinya.

Pengeluaran perbulannya T mengakui antara lain hanya membayar indekos sebesar Rp 500.000.

Tentu, profesi T tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan penghasilan. Mengemis adalah perbuatan yang tidak dianjurkan terlebih jika kita masih mampu bekerja secara normal.

Continue Reading

Nasional

Dilarang Mudik, 18 Juta Warga Diperkirakan Tetap Pulang Kampung

Lebaran tahun ini akan kembali terasa sepi bagi Gandi Setyawan, warga Bogor asal Gunung Kidul Yogyakarta.

Rencana Gandi untuk merayakan hari raya bersama anak dan istrinya di kampung halaman tahun ini kembali kandas, setelah pemerintah memberlakukan larangan mudik lebaran tahun ini.

Published

on

Dilarang Mudik, 18 Juta Warga Diperkirakan Tetap Pulang Kampung
Penumpang menunggu di stasiun kereta untuk pulang ke kampung halaman menjelang perayaan Idul Fitri, di tengah pandemi COVID-19, di Jakarta, 5 Mei 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
“Ya sebenarnya mau mudik.. Apalagi lebaran tahun lalu juga gak bisa mudik, gak bisa ketemu keluarga, orang tua… tapi sekarang mudik masih dilarang… ada penyekatan, jadi cari tiket bis juga susah… pake motor juga takut banyak penyekatan, musti pake surat antigen juga… jadi mungkin lebaran tahun ini gak jadi mudik,” komentarnya.

Gencil News – VOA – Pemerintah memberlakukan larangan mudik untuk mencegah meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Indonesia, yang selama dua bulan terakhir mulai menurun.

“Jangan dulu kembali ke kampung halaman, jangan dulu liburan ke kampung, jangan lebaran di kampung, bersabar… bersabar ini adalah salah satu kunci kita untuk sukses mengendalikan COVID. Dengan bersabar kita bisa menyelamatkan banyak orang… baik diri kita, orang lain dan juga menyelamatkan bangsa kita,” jelas Doni Monardo, Kepala Satgas Penanganan COVID-19.

Larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sejumlah titik penyekatan didirikan untuk mencegah kendaraan pemudik, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Meski dilarang sejumlah masyarakat tetap berupaya untuk mudik. Survei Kementerian Perhubungan baru-baru ini menunjukkan, meski ada larangan, sebanyak 7 persen atau 18 juta masyarakat Indonesia akan tetap melakukan mudik untuk merayakan hari raya di kampung halaman.

Petugas memeriksa bus pada hari pertama larangan mudik lewat laut, darat, udara, dan kereta api menjelang lebaran, dalam upaya mencegah penularan COVID-19, 6 Mei 2021, (Antara Foto / Adeng Bustomi / via Reuters.)
Petugas memeriksa bus pada hari pertama larangan mudik lewat laut, darat, udara, dan kereta api menjelang lebaran, dalam upaya mencegah penularan COVID-19, 6 Mei 2021, (Antara Foto / Adeng Bustomi / via Reuters.)

“Kalo tahun kemarin masih bisa nahan kangen… tahun ini gak bisa.. Karena bapak saya udah tua. Kangen,” kata Sri Utami, salah seorang calon pemudik.

“Saya kan cuma kerja proyek di sini, ‘gak punya tempat tinggal di sini… proyek udah ditutup, ya pulang kampung,” kata Deni Chandra.

Bagi sebagian masyarakat larangan mudik ini mungkin sulit diterima, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dengan keluarganya seperti gandi dan pemudik lain. Terlebih lagi ini merupakan kali kedua larangan mudik diberlakukan, setelah tahun lalu juga dilarang, dengan alasan yang sama.

Petugas memeriksa mobil di pos pemeriksaan di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, pada hari pertama larangan mudik menjelang lebaran di tengah pandemi COVID-19, 6 Mei 2021. (Antara Foto / Adeng Bustomi / via Reuters.)
Petugas memeriksa mobil di pos pemeriksaan di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, pada hari pertama larangan mudik menjelang lebaran di tengah pandemi COVID-19, 6 Mei 2021. (Antara Foto / Adeng Bustomi / via Reuters.)

Pemerintah memberlakukan larangan mudik untuk mencegah meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Indonesia, yang selama dua bulan terakhir mulai menurun.

“Harusnya sih mudik tidak dilarang tapi setiap orang mudik diwajibkan menjalankan protokol Kesehatan. Karena tahun lalu sudah tidak bisa mudik untuk bertemu dengan keluarga,” imbuh Gandi Setyawan.

Dari pengalaman sebelumnya, libur panjang biasanya diikuti lonjakan kasus COVID baru, yang angkanya bervariasi, dari mulai 37 hingga 119 persen.

Pemerintah masih terus berupaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Data terakhir kasus COVID-19 di indonesia berjumlah 1,7 juta kasus dengan 47 ribu meninggal dunia.

Selanjutnya kejadian ini diselesaikan secara mediasi, dan tangani oleh pihak Polsek Pontianak Selatan.
Continue Reading

Nasional

Pencairan insentif Kartu Prakerja Akan Lanjut Kembali Setelah Lebaran

Published

on

Pencairan insentif Kartu Prakerja Akan Lanjut Kembali Setelah Lebaran

Gencil News– Manajemen Kartu Prakerja mengumumkan, penyaluran insentif bagi peserta Kartu Prakerja yang sudah menyelesaikan pelatihan akan mengalami kemunduran sementara hingga tanggal 18 Mei 2021.

“Untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri, penyaluran insentif akan libur untuk sementara dari tanggal 11 sampai dengan 18 Mei 2021,” tulis Project Management Office (PMO) dalam akun resmi Kartu Prakerja, @prakerja.go.id, Mengutip dari Kompas.com, Selasa (11/5/2021).

Manajemen mengungkap, pencairan insentif Kartu Prakerja akan lanjut kembali setelah momen libur panjang Idul Fitri.

“Penyaluran insentif yang belum terbayar akan lanjut kembali pada tanggal 19 Mei 2021,” tulis PMO.

Adapun insentif tersebut dberkan kepada peserta yang telah menyelesaikan pelatihan, mengisi ulasan progam dan mendapat sertifikat pelatihan.

Para peserta ini mendapat insentif sebesar Rp 3,55 juta, yang terdiri dari biaya pelatihan Rp 1 juta.

Selanjutnya, insentif pasca pelatihan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei.

Sebagai informasi, insentif Kartu Prakerja telah 2,5 juta peserta terima, dan senilai Rp 2,5 triliun hingga tanggal 22 April 2021.

Pemerintah sendiri menganggarkan dana Rp 20 triliun untuk program unggulan pemerintah di masa pandemi Covid-19 tersebut. Anggaran ini naik dari sebelumnya hanya Rp 10 triliun.

Sebagai tambahan, jika lolos menjadi penerima Kartu Prakerja, maka manfaat bantuan pelatihan adalah sebesar Rp1.000.000. Bantuan untuk pelatihan diberikan secara non-tunai.

Peserta dapat cek saldo bantuan pelatihan pada dashboard akun. Pastikan pengecekan dilakukan secara berkala.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING