Organisasi Guru Ragukan Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka
Connect with us

Nasional

Organisasi Guru Ragukan Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka

Published

on

Organisasi Guru Ragukan Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka
Sebuah sekolah dasar di pinggiran Jakarta (Foto: ilustrasi - REUTERS/Willy Kurniawan).

Gencil News- VOA – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meragukan kesiapan sekolah untuk menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada Juli 2021.

Pemerintah telah membuat daftar periksa kesiapan proses belajar mengajar satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 sejak November lalu. Namun, tidak semua sekolah merespons daftar periksa tersebut hingga menjelang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka terbatas pada Juli 2021.

Mengutip data kemdikbud.go.id, sebanyak 47,2 persen dari total 535.067 sekolah belum merespons data isian kesiapan belajar per Minggu (4/4) sore. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan data tersebut menunjukkan pembelajaran tatap muka belum siap dijalankan pada Juli nanti.

Daftar periksa kesiapan proses belajar mengajar satuan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. (Courtesy: Kemdikbud)
Daftar periksa kesiapan proses belajar mengajar satuan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. (Courtesy: Kemdikbud)

Apalagi, kata dia, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan belum melakukan verifikasi terhadap sejumlah indikator kesiapan belajar tatap muka. Semisal ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, serta pengukur suhu tubuh.

“Sarana cuci tangan dengan air mengalir dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) masih ada 11 ribuan sekolah yang tidak memiliki,” jelas Satriwan Salim kepada VOA, Minggu (4/4).

Satriwan menambahkan jumlah guru dan tenaga pendidikan yang telah divaksin corona masih sekitar 500 ribu orang dari target lima juta orang yang divaksin. Ia meragukan target vaksinasi guru dan tenaga pendidikan yang masih jauh tersebut dapat tuntas sebelum Juli 2021.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. (Foto: dok. pribadi)
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. (Foto: dok. pribadi)

Karena itu, ia menyarankan pemerintah mempercepat vaksinasi jika ingin menggelar pembelajaran tatap muka. Kata Satriwan, sekolah swasta juga dapat menggelar vaksinasi mandiri untuk mempercepat target lima juta vaksinasi guru dan tenaga pendidikan.

“Apakah sanggup sampai bulan Juni terselesaikan lima juta pendidik dan tenaga pendidikan. Padahal dua faktor ini menentukan sekolah ini dibuka atau tidak,” tambahnya.

Tatap Muka Secara Terbatas

Satriwan menuturkan pantauan lembaganya juga menemukan sekolah-sekolah di dua puluh provinsi telah membuka sekolah secara terbatas sejak Januari lalu. Sejumlah sekolah ditemukan kurang memperhatikan protokol kesehatan dan gurunya belum mendapat vaksin. Namun, tidak ada sanksi yang diberikan pemerintah kepada sekolah yang melanggar aturan protokol kesehatan.

Pesantren Putri IGBS Darul Marhamah yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, merupakan salah satu sekolah yang telah menggelar pembelajaran tatap muka. Dewan Pembina Darul Marhamah Azalia Afiff mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah protokol kesehatan di sekolah dan angket persetujuan orang tua murid sebelum kegiatan tatap muka.

Siswa Muslim mengenakan masker dan menjaga jarak aman, saat membaca Alquran di Masjid Al-Kautsar Daarul Qur'an selama bulan suci Ramadhan tahun lalu, di Bogor, Jawa Barat. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)
Siswa Muslim mengenakan masker dan menjaga jarak aman, saat membaca Alquran di Masjid Al-Kautsar Daarul Qur’an selama bulan suci Ramadhan tahun lalu, di Bogor, Jawa Barat. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Ia juga menuturkan telah membuat Satgas COVID-19 Darul Marhamah untuk mengantisipasi penularan corona di sekolah. Satgas tersebut di antaranya terdiri dari guru, orang tua murid, dan rumah sakit.

“Kita tanda tangan kontrak dengan rumah sakit. Bahwa mereka akan membantu kita apabila ada yang terpapar di Darul Marhamah dan dalam kondisi parah. Kita juga ada dokter sehari-hari,” jelas Azalia Afiff dalam diskusi daring, Sabtu (3/4) malam.

Azalia menambahkan sejauh ini belum ada santri yang terpapar virus corona selama pembelajaran tatap muka. Namun, jika ada murid yang terpapar maka mereka akan dirujuk ke rumah sakit atau diserahkan ke orang tua jika ingin merawat secara pribadi anaknya.

Akselerasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Pemerintah, Rabu (30/3), telah mengumumkan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah dapat dilakukan pada Juli mendatang. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Antara lain akselerasi vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik, serta fleksibilitas pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah.

“Baik itu mau beli masker, hand sanitizer, alat untuk pengukur tubuh itu sudah diperbolehkan. Harusnya prioritas dana BOS untuk melaksanakan tatap muka,” jelas Nadiem dalam diskusi daring, Kamis (1/4).

Nadiem mengimbau sekolah yang guru dan tenaga pendidiknya telah divaksin secara lengkap agar memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Namun, ia menekankan orang tua murid bebas untuk memilih anaknya untuk ikut pembelajaran tatap muka atau tidak.


Nadiem juga mengatakan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Antara lain maksimal 18 anak per kelas, menjaga jarak antar tempat duduk siswa, dan tidak ada aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Pemerintah daerah juga memiliki hak menutup kembali sekola apabila kasus corona di daerah tersebut mengalami peningkatan.

“Seperti arahan presiden kepada masing-masing pemda. Kita akan buka, kalau ada infeksi tutup, lalu buka lagi kalau sudah aman,” tambah Nadiem.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Ingat Jangan Nekat Mudik! Sederet Sanksi Bisa Menanti

Published

on

Ingat Jangan Nekat Mudik! Sederet Sanksi Bisa Menanti

Gencil News– Pemerintah sudah mengimbau dan memberlakukan larangan mudik untuk tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Jadi jangan nekat mudik!

Melalui, Kementerian Perhubungan imbauan mengenai larangan mudik juga sudah keluar, jika masih nakal maka akan ada sederet sanksi yang menanti.

Selanjutnya, ini sederet sanksi jika masih tidak mengindahkan larangan mudik!

Pertama, Pidana dan Denda

Melihat dari kejadian tahun lalu, maka kendaraan pribadi yang kerap menjadi pengangkut pemudik jika melanggar akan mendapat sanksi tilang sesuai UU Lalu Lintas.

Begitu juga dengan kendaraan truk untuk mengangkut pemudik. Pelanggaran Pasal 303 UU LLAJ.

Pasal 308 UU LLAJ memberikan sanksi pidana paling lama 2 bulan atau denda Rp 500 ribu.

Sedangkan Pasal 303 UU LLAJ sanksinya pidana kurungan penjara paling lama 1 bulan atau denda Rp 250 ribu.

Kedua, Kendaraan akan disita

Jika terbukti melakukan pelanggaran maka pihak berwajib akan menyita kendaraan kendaraan. “Kita sita kendaraannya dan kita pulangkan setelah 17 Mei,” kata Sambodo.

Ketiga, Kendaraan Putar Balik

Ditlantas Polda Metro Jaya memastikan jajarannya akan menjaga titik-titik pos pengamanan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, Akan ada pemeriksaan kendaraan yang lewat.

Sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik dan membandel Paling ringan tentu saja kendaraan akan kami suruh putar balik.

“Kalau dia kendaraan pribadi, yang dibawa keluarga tanpa dipungut bayaran kita putar balik,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat meninjau lokasi pos pengamanan, Sabtu (17/4).

Keempat, Cabut Izin Travel

Lebih lanjut sambodo menyampaikan kembali, Sementara bagi travel resmi maupun bus kota yang mengangkut pemudik izinya bisa kita cabtu.

Namun, hal itu menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.

Continue Reading

Nasional

Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran

Published

on

Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran
Menaker Keluarkan Surat Edaran Untuk Karyawan Swasta dan TKI tidak Mudik Lebaran (Foto : Menaker Ida Fauziyah dalam Rapat UU Ciptaker)

Gencil News- Dalam upaya mengendalikan penyebaran virus corona, maka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah keluarkan Surat Edaran.

Surat edaran tersebut ialah berupa imbauan kepada Karyawan Swasta dan TKI agar tidak mudik saat lebaran tahun 2021.

Imbauan tersebut Menteri Ketenagakerjaan sampaikan dan tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/7/HK.04/IV/2021

SE tersebut ialah tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selanjutnya Surat edaran tersebut juga sudah terbit pertanggal 16 April 2021.

Dalam keterangan resminya, Menaker menyampaikan “Mengimbau kepada pekerja atau buruh swasta dan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021,”

Surat Edaran ini lanjutan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Selanjutnya, kegiatan mudik bisa terjadi jika karyawan tersebut mengalami kondisi darurat.

Seperti adanya keluarga sakit, meninggal, kondisi hamil harus ada pendampingan satu orang anggota keluarga.

Dan bilamana ada kepentingan persalinan dengan pendampingan maksimal dua orang.

Pekerja yang mengalami kondisi darurat harus memiliki surat izin keluar masuk (SIKM).

Pekerja swasta juga harus memiliki surat izin tertulis dari perusahaan lengkap tanda tangan basah atau elektronik pimpinan perusahaan serta identitas pekerja.

Untuk Tenaga Kerja Indonesia harus melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan.

Atau pejabat dinas luar negeri yang Kepala Perwakilan Republik Indonesia tunjuk dan melampirkan juga tanda tangan basah atau elektronik dari para pejabat tersebut.

Continue Reading

Kota Pontianak

Wako Edi Ajak Belanja Takjil, Sebagai Upaya Bangkitkan Ekonomi

Published

on

By

Wako Edi Ajak Belanja Takjil, Sebagai Upaya Bangkitkan Ekonomi

Gencil News – Wako Edi Kamtono mengajak kepada masyarakat yang memiliki rezeki yang lebih, untuk belanja takjil. Wako Edi ajak belanja takjil adalah sebagai bentuk kampanye Wako untuk mendorong perekonomian rakyat agar lebih baik.

 Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memanfaatkan waktu luang setiap sore menjelang berbuka puasa untuk berburu takjil.

Aksi berburu takjil yang dilakukannya ini dengan memborong kue-kue yang dijual pedagang juadah. Takjil yang diborongnya tidak hanya untuk dirinya sekeluarga, tetapi juga dibagi-bagikan kepada masyarakat.

Edi mengajak masyarakat untuk membeli takjil yang dijual oleh para pedagang juadah. Ia berharap dengan banyaknya masyarakat yang membeli kue-kue yang dijual oleh para pedagang kecil, bisa membangkitkan semangat mereka untuk berjualan takjil demi meningkatkan pendapatan mereka.

“Para pedagang kecil seperti penjual takjil ini perlu kita support, caranya dengan membeli dagangan mereka,” ujarnya, Minggu (18/4/2021).

Menurutnya, hampir sebagian besar masyarakat merasakan dampak pandemi Covid-19. Tak terkecuali para pedagang kecil yang berjualan kue.

Betapa tidak, pendapatan mereka drastis menurun akibat daya beli masyarakat yang kian merosot. Oleh sebab itulah, ia mengajak masyarakat yang mempunyai rejeki lebih untuk membeli takjil lebih banyak, kemudian takjil-takjil tersebut bisa dibagikan ke masjid-masjid atau orang-orang yang ditemui.

Namun bila tidak, cukup membeli untuk kebutuhan sekeluarga. “Insha Allah para pedagang takjil merasa terbantukan dengan kita membeli dagangan mereka,” ucapnya.

Continue Reading

Nasional

Buntut Kecelakaan Sriwijaya Air, Boeing Hadapi Tuntutan Hukum

Published

on

By

Buntut Kecelakaan Sriwijaya Air, Boeing Hadapi Tuntutan Hukum
Pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-300, mirip dengan Boeing 737-500 SJY182 yang kehilangan kontak dalam penerbangan dari Jakarta ke Pontianak pada 9 Januari. 2021. (Foto: AFP/Adek Berry)

Gencil News – Perusahaan Boeing menghadapi tuntutan hukum di Seattle terkait dugaan tidak berfungsinya sistem autothrottle pada pesawat tua Sriwijaya Air yang jatuh pada Januari di Laut Jawa. Peristiwa nahas tersebut menewaskan 62 orang.

Associated Press mengutip The Seattle Times melaporkan bahwa gugatan tersebut diajukan pada Kamis (15/4) di Pengadilan Tinggi King County atas nama 16 keluarga korban kecelakaan. Dalam gugatan tersebut disebutkan insiden pada Boeing 737 sebelumnya yang melibatkan kegagalan fungsi sistem autothrottle seharusnya mendorong Boeing mendesain ulang sistem tersebut.

Autothrottle adalah sistem pengaturan daya yang digunakan pilot dalam mengemudikan pesawat.

Boeing dalam sebuah pernyataan menyampaikan simpati kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan 9 Januari itu, tetapi menambahkan bahwa “tidak pantas untuk berkomentar sementara para ahli teknis kami terus membantu penyelidikan, atau pada proses pengadilan yang tertunda.”

Pesawat Sriwijaya Air Boeing 737 yang jatuh tersebut tidak digunakan selama sembilan bulan pada tahun lalu karena pandemi COVID-19 telah memangkas perjalanan lewat udara. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan sertifikat kelaikan udara baru untuk pesawat tersebut pada bulan Desember yang memungkinkannya terbang lagi.

Menurut laporan awal kecelakaan Penerbangan SJ182 oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), catatan pemeliharaan menunjukkan bahwa pilot berulang kali melaporkan masalah pada autothrottle pada hari-hari sebelum terjadinya penerbangan fatal itu. Para teknisi juga telah mencoba memperbaiki masalah dengan membersihkan sakelar dan konektor.

Pesawat itu menukik ke laut dekat rangkaian Pulau Seribu ketika hujan deras tak lama setelah lepas landas dari Jakarta.

Sriwijaya Air hanya tercatat pernah mengalami insiden keselamatan kecil sebelumnya, meskipun seorang petani tewas pada tahun 2008 ketika sebuah pesawat keluar dari landasan pacu saat mendarat karena masalah hidrolik. 

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

TRENDING