Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan alasan presiden yang menyebut penerbitan Perppu tidak etis merupakan (suatu hal yang) keliru.

Ia beralasan, penerbitan Perppu juga sudah pernah dilakukan presiden-presiden sebelum Jokowi. Ia juga meyakini para hakim MK juga tidak ada yang tersinggung jika presiden mengeluarkan Perppu KPK.

“Eksekutif dan yudikatif itu tidak ada hubungan proseduralnya. Jadi tidak ada kesopanan atau norma yang terlangkahi kalau mengeluarkan Perppu. Berbeda misalnya proses pembentukan UU karena DPR dan pemerintah,” jelas Bivitri.

Bivitri menambahkan pelemahan KPK akan terus berlanjut jika presiden terus menunda mengeluarkan Perppu. Sebab, KPK akan kehilangan kewenangan dengan munculnya Dewan Pengawas yang akan terbentuk Desember mendatang.

Baca juga   Kerabat Korban Lion Air Berdoa, Tabur Bunga di Laut