Connect with us

Nasional

Paparan Hasil Kerja Wilayah Pasisi SESKO TNI

Published

on

Paparan Hasil Kerja Wilayah Pasisi SESKO TNI

Gencil News Paparan Hasil Kerja Wilayah Pasisi SESKO TNI. Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H. Ria Norsan, menghadiri Paparan Hasil Kerja Wilayah Pasisi SESKO TNI secara virtual dan Penyerahan Executive Summary.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Wagub mengucapkan terima kasih telah melaksakan Sesko dan mengambil satu laporan tentang wilayah Kalimantan Barat.

“Tadi saya melihat laporan-laporan yang Bapak buat ini baik sekali dan laporan ini merupakan masukan kami untuk Kalimantan Barat. Rekomendasi yang Bapak berikan Insya Allah akan kami tindaklanjuti kedepannya,” Ungkap Wagub Kalbar.

H. Ria Norsan menjelaskan Kalimantan Barat yang luasnya kurang lebih 146.807 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 5,6 juta jiwa dengan 12 Kabupaten, 2 Kota, 174 kecamatan dan 2031 desa. Sangat luas sekali namun penduduknya masih jarang dan juga wilayah Kalbar ini berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia.

“Kalbar ada beberapa Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah berjalan yaitu di Entikong Kabupaten Sanggau, Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Aruk Kabupaten Sambas, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, kemudian Sungai Kelik di Kabupaten Sintang yang sedang dibangun. Jadi berbatasan dengan negara tetangga tentulah keamanan sangat kita prioritaskan,” jelas H. Ria Norsan di Ruang Data Analityc, Kamis (24/09/2020).

Wagub Kalbar juga menyampaikan bahwa di Kalbar sudah mempunyai Pelabuhan International yang terletak di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

“Pelabuhan International Kijing baru dibangun dan sekarang sudah 89%, yang terletak di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan nanti pelabuhan ini bisa menggerakkan perekonomian di Kalimantan Barat,” ujar Wagub Kalbar.

Turut hadir acara ini Ketua DPRD Prov. Kalbar, M. Kebing L, beserta Forkopimda.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Demi Keamanan dan Kehalalan Vaksin Covid-19, Pemerintah Berangkat Ke Negara Pembuat

Published

on

Demi Keamanan dan Kehalalan Vaksin Covid-19, Pemerintah Berangkat Ke Negara Pembuat

Gencil News – Untuk memastikan keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi secara intens dengan sejumlah produsen vaksin di tiga negara, yakni Tiongkok, London dan Swiss. Tim gabungan dari kementerian dan lembaga terkait telah dikirim ketiga negara tersebut.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Achmad Yurianto mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi secara intens dengan sejumlah produsen vaksin COVID-19 di 3 negara yakni Tiongkok, London dan Swiss.

Bahkan tim gabungan dari K/L terkait telah dikirim ketiga negara tersebut. Ini disampaikan dalam temu media “Update Persiapan vaksin COVID-19 di Indonesia” yang digelar secara daring dan luring pada Senin (19/10) di Kementerian Kesehatan, Jakarta.

“Kemenkes bersama KemenBUMN, Kemenko Marinvest, Kemenag, BPOM, MUI, dan Biofarma bertemu beberapa produsen yang sudah selesai melakukan uji klinis fase 3 dan telah digunakan di negaranya. Tujuannya untuk mencari keamanan dan kehalalan bagi penduduk Indonesia,” kata Yuri.

Hingga kini tercatat ada 39 kandidat vaksin di seluruh dunia dengan perkembangan pengujian yang berbeda.

Ada yang masih ditahap uji coba di laboratorium, ada yang telah masuk uji klinis fase 1 maupun 2, kemudian ada juga yang selesai uji klinis fase 3.

Dari jumlah yang ada, tentunya yang menjadi kandidat kuat untuk saat ini adalah yang telah menyelesaian uji klinis fase 3 sehingga terjamin keamanannya.

Di Indonesia, Pemerintah telah mengidentifikasi dan menjajaki kerjasama dengan 4 produsen vaksin yakni Sinovac, Sinopharm dan CanSino dari Tiongkok, kemudian AstraZeneca dari Inggris. Dari keempat produsen tersebut, seluruhnya telah memberikan komitmen untuk mengirimkan vaksin COVID-19 bagi Indonesia.

Untuk AstraZeneca, dari hasil kunjungan Indonesia ke Inggis dan Swiss didapati komitmen bahwa mereka sanggup memberikan sebanyak 100 juta dosis vaksin yang rencananya akan mulai diberikan secara bertahap terhitung mulai Maret 2021.

Selanjutnya, untuk Sinovac telah memberikan komitmen untuk memberikan 3 juta vaksin siap pakai yang akan dikirim secara bertahap yakni 1,5 juta pada November dan 1,5 juta pada Desember mendatang.

Dengan pemberian dual use, apabila satu orang diberikan 2 kali suntikan maka jumlah tersebut dapat digunakan untuk 1,5 juta orang. Pada 2021, Sinovac berkomitmen untuk mengirimkan secara bertahap bahan baku pembuatan vaksin.

“Dari Sinovac, dia akan memberikan kesempatan bagi Biofarma untuk memproduksi vaksin ini di Indonesia,” ucapnya. Selanjutnya dari Sinopharm berkomitmen untuk memberikan 15 juta dosis vaksin kepada Indonesia pada Desember 2020.

Dengan pemberian dua kali vaksinasi, maka jumlah tersebut bisa diberikan untuk 7,5 juta orang. Di samping Tiongkok, Vaksin dari Sinopharm saat ini telah menyelesaikan uji klinis fase 3 termasuk di Tiongkok, Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki.

Bahkan otoritas di Tiongkok dan UEA telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin tersebut. Menyusul dengan perizinan yang telah dikeluarkan, pemerintah Indonesia berupaya meminta data sharing untuk selanjutnya dipelajari oleh BPOM bersama MUI dan Kemenag.

Kandidat vaksin terakhir dari Tiongkok yang dijajaki oleh Indonesia adalan CanSino. Vaksin tersebut telah diuji di negara Arab Saudi dan Kanada. Untuk menjamin keamanan produk, Emergency Use Authorization (EUA) telah dikelurkan oleh otoritas setempat.

“Mereka sanggup memberikan 100 ribu dosis, dengan diberikan single dose makan bisa diberikan untuk 100 ribu orang,” terang Yuri.

Merujuk pada komitmen dari ketiga produsen tersebut, Pemerintah mencatat sebanyak 9,1 juta vaksin akan tersedia hingga akhir 2020. Adapun kepastian mengenai waktu ketersediannya, bergantung pada Emergency Use Authorization yang dikeluarkan oleh BPOM serta rekomendasi kehalalan dari MUI dan Kemenag.

“Semuanya direncanakan selesai akhir Oktober, diharapkan awal November dapat kepastian terminologi manfaat dan akibat dari BPOM serta keamanan dari aspek kehalalan dari Kemenag dan MUI,” tutur Yuri.

Wakil Direktur LPPOM MUI Muti Arintawati yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa sejak awal MUI telah dilibatkan dalam persiapan penggunaan vaksin COVID-19 di Indonesia termasuk Vaksin Merah Putih.

Ia menilai langkah tersebut merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan sejak awal bahwa vaksin COVID-19 terjamin kehalalannya.Pihaknya menyebutkan setidaknya ada 3 hal penting yang harus diperhatikan untuk menentukan bahwa suatu produk dinyatakan halal.

Pertama ketelusuran (traceability) yakni untuk mengetahui apakah produk memakai bahan-bahan yang halal dan diproduksi dengan fasilitas yang terbebas dari kontaminasi yang menyebabkan produk menjadi tidak halal.

Kedua, harus memiliki sistem jaminan halal yakni perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk menggunakan bahan, proses, fasilitas, dan prosedur yang memastikan bahwa produk yang di produksi terjamin kehalalannya.

Kemudian yang ketiga, otentikasi yang dibuktikan dengan uji laboratorium untuk tidak ada kontaminasi maupun kepalsuan, sehingga dapat dibuktikan kehalalannya.

Terkait dengan proses sertifikasi halal vaksin COVID-19, Muti menyebutkan saat ini LPPOM masih menunggu hasil indentifikasi tim yang saat ini berada di Tiongkok, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan apakah terbukti halal atau tidak.

“Kami masih menunggu tim yang saat ini di Tiongkok. Setelah hasilnya diperoleh, baru kemudian bisa dinilai apakah memang semua persyaratan bisa dipenuhi oleh industri vaksin tersebut,” terangnya.

Dengan sejumlah pertimbangan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen vaksin, maka keluarnya EUA dari BPOM dan sertifikat halal dari MUI dan Kemenag menandai bahwa produk tersebut dipastikan aman dari segi kehalalan serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.

“Efek samping ini tidak ada ya, tetapi kita tetap meminta data sharing dari vaksin tersebut. Kita juga telah membentuk tim untuk melakukan evaluasi dari pasca vaksinasi. Ini sudah menjadi SOP global,” kata Yuri.

Pihaknya menyebutkan pemerintah telah membuat skema siapa saja orang-orang yang diprioritaskan untuk menerima vaksin pada tahap awal.

Pertama bagi tenaga kesehatan di RS Rujukan yang memberikan perawatan bagi pasien COVID-19, tenaga kesehatan di laboratorium tempat pemeriksaan spesimen COVID-19, dan tenaga kesehatan yang melakukan contact tracing untuk menemukan kasus baru.

Kedua, publik services yang memberikan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan seperti Satpol PP, TNI dan Polri.

Publik services yang dimaksud juga termasuk pegawai yang memberikan layanan terhadap pengguna jasa bandara, stasiun, dan pelabuhan.

“Jumlah tenaga kesehatan ini kurang lebih sekitar 2 juta orang dan akan kita update terus. Karena tidak menutup kemungkinan adanya tambahan tenaga kesehatan di RS, data pasti ini yang tahu pihak RS,” Ucapnya.

Yuri mengatakan bahwa 9,1 juta dosis vaksin COVID-19 yang diperuntukkan bagi kelompok tersebut diberikan secara gratis dengan pembiayaan sepenuhnya ditanggung APBN.

Selain pembiayaan dari APBN, saat ini pemerintah tengah menyusun skema vaksinasi dengan pembiayaan mandiri.

Lebih lanjut, pihaknya menjabarkan bahwa tidak semua golongan usia akan menerima vaksinasi COVID-19.

Ada kelompok usia yang dikecualikan yakni kelompok usia 0-18 tahun, 60 tahun keatas serta orang dengan penyakit penyerta (komorbid) berat.

Hal ini mengacu pada uji klinis fase 3 yang dilakukan oleh Sinovac dan CanSino bahwa vaksinasi hanya diberikan untuk kelompok usia 18-59 tahun.

“Kami tidak memiliki uji klinis pada usia 0-18 tahun, maupun usia 60 tahun keatas. Sehingga belum akan diberikan vaksinasi pada kelompok tersebut, tapi bukan berarti kita abaikan, kita akan terus melakukan penelitian dan pengembangan. Tetapi untuk saat ini kita berikan pada kelompok usia tersebut (18-59 tahun),” kata Yuri.

Di samping menjalin komitmen dengan produsen vaksin dari luar negeri, Indonesia melalui Lembaga Eijkman terus melakukan penelitian dan pengembangan Vaksin Merah Putih.

Di rencanakan, pada kuartal empat tahun 2021 telah selesai melakukan uji klinis fase ketiga. Sehingga pada tahun 2022, Indonesia telah mandiri menggunakan vaksin produksi dalam negeri.

Kendati proses penemjan vaksin telah menemukan titik terang, Yuri menekankan bahwa bukan berarti pandemi COVID-19 telah usai.

Menurutnya, vaksin hanya melindungi dari sakit bukan melindungi dari paparan COVID-19. Untuk itu, dia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh lengah dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam proses adaptasi kebiasaan baru di semua tatanan kehidupan.

“Vaksin adalah pertahanan kedua, pertahanan pertama agar kita tidak terpapar yakni dengan protokol kesehatan. Tidak benar dengan adanya vaksin semuanya menjadi normal, kita memulai adaptasi kebiasaan baru dengan 3W yakni wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan wajib mencuci tangan pakai sabun,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama 7 Bidang Kesehatan

Published

on

Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama 7 Bidang Kesehatan
Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama 7 Bidang Kesehatan - Foto/ Data Kementrian Kesehatan RI

Gencil News – Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang menandatangani kerja sama (Memorandum of Cooperation) bidang kesehatan secara virtual, Senin (19/10).

Kesepakatan kerja sama dilakukan untuk menguatkan sistem kesehatan antara kedua negara.Terdapat 7 bidang kesehatan yang disepakati dalam kerja sama tersebut, antara lain bidang Farmasi Dan alat Kesehatan; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Layanan Kesehatan; Teknologi Informasi Kesehatan; Layanan Perawatan Lansia; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Serta Kesehatan Lingkungan.

Penandatanganan dilakukan antara Menkes dr. Terawan Agus Putranto dan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Indonesia Ishii Masafumi.

Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengutamakan program prioritas nasional dengan memperkuat sistem kesehatan masyarakat terhadap pandemi.Menkes Terawan mengatakan seperti banyak pengalaman di berbagai negara, Indonesia selalu menghadapi tantangan yang harus dihadapi bersama.

Tantangan tersebut berhubungan dengan sistem surveilans, kapasitas laboratorium, infrastruktur kesehatan, dan akses terhadap vaksin dan pengobatan.

“Kerja sama bilateral menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan tersebut termasuk dalam rangka memerangi COVID-19. Kerja sama itu melibatkan lembaga pemerintah lain, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan,”kata Menkes.

Saya menantikan keberhasilan implementasi kerja sama (MoC) ini,” tambah Menkes Terawan.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI telah lama berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Jepang sejak tahun 2017 dalam mengembangkan Memorandum of Cooperation untuk meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan.

Continue Reading

Nasional

Begini Cara Daftar dan Syarat, hingga Pencairan BLT UMKM

Published

on

Begini Cara Daftar dan Syarat, hingga Pencairan BLT UMKM

Gencil News- Begini Cara Daftar dan Syarat, hingga Pencairan BLT UMKM. Pemerintah diketahui memberikan stimulus yang nanti nya diharapkan mampu membantu UMKM menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19 yang menghambat tingkat permintaan.

Bantuan modal kerja ini juga berbeda dengan bantuan sosial lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa atau pemberian sembako. Stimulus terbaru untuk UMKM akan diarahkan untuk kegiatan produktif, sehingga dapat mendukung UMKM untuk bertahan.

Tahapan Cara daftar Untuk mendapatkan BLT UMKM masyarakat, dapat mendaftar melalui Dinas Koperasi dan UMKM daerah sesuai domisili.

“Caranya surati atau telepon dinas yang menangani Koperasi dan UMKM untuk diusulkan menjadi calon penerima BPUM. Dinas akan melakukan verifikasi dan mengusulkan kepada Kemenkop UKM,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman melansir Kompas.com, Jumat (16/10/2020).

Calon penerima bantuan dapat pula diusulkan oleh koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Selain itu, calon penerima bantuan ini bisa pula diusulkan kementerian/lembaga, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK.

Begini Cara Daftar dan Syarat, hingga Pencairan BLT UMKM

Pendaftar bisa melengkapi data usulan dengan melengkapi:

  • NIK Nama lengkap
  • Alamat tempat tinggal (sesuai KTP)
  • Bidang usaha
  • Nomor telepon

Syarat

Adapun untuk mendaftar sebagai calon penerima bantuan UMKM harus memenuhi persyaratan:

  • Memiliki usaha berskala mikro.
  • WNI.
  • Bukan ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD.
  • Tidak sedang memiliki pinjaman di bank dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pelaku usaha mikro yang memiliki alamat berbeda antara domisili dan lokasi usaha, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Bantuan nantinya akan disalurkan melalui nomor rekening yang bersangkutan secara bertahap. Jika pelaku usaha mikro belum memiliki nomor rekening maka dapat dibuatkan rekening saat pencairan oleh bank penyalur, yakni BRI, BNI dan Bank Syariah Mandiri.

Bantuan ini bukan merupakan pinjaman maupun kredit, tetapi merupakan hibah. Maka, dalam proses pencairannyam penerima tidak dikenakan biaya apa pun.

Pencairan BLT UMKM hanya diberikan kepada pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan atau menerima bantuan peminjaman atau sejenisnya dari perbankan.

Nantinya, penerima akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari bank penyalur apabila dinyatakan lolos verifikasi sebagai penerima bantuan. Notifikasi tersebut dikirimkan melalui pesan SMS oleh bank penyalur.

Sebagai contoh, salah satu pihak bank penyalur, BRI menjelaskan apabila mendapatkan pesan notifikasi, maka masyarakat dapat segera datang ke kantor BRI terdekat.

“Masyarakat penerima SMS dapat mendatangi Kantor BRI terdekat dengan membawa KTP serta bukti SMS tersebut untuk dicetak buku tabungannya,” jelas Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto.

Perlu diketahui, dana bantuan yang diterimakan tidak dapat langsung digunakan. Penerima harus melengkapi semua persyaratan dari dokumen hingga surat pernyataan. Jika belum melengkapi dokumen tersebut, maka saldo BLT UMKM akan ditangguhkan. Di sisi lain, untuk menghindari adanya SMS penipuan yang mengatasnamakan BRI, Aestika menekankan proses pencairan bantuan tersebut bersifat gratis alias tidak ada pungutan biaya.

Selain itu, mereka yang mendapatkan notifikasi hanya perlu datang ke kantor BRI terdekat, bukan ke tempat lain.

Adapun dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan adalah sebagai berikut:

  • Buku tabungan
  • Kartu ATM dan identitas diri
  • Surat pernyataan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), dan/kuasa penerimaan dana banpres

Sementara, jika penerima bantuan tidak memiliki rekening BRI, maka dapat mendatangi kantor BRI terdekat untuk mengurusnya.


Continue Reading

TRENDING