Pemerintah Diimbau Tunda Skema Vaksinasi COVID-19 Mandiri
Connect with us

Nasional

Pemerintah Diimbau Tunda Skema Vaksinasi COVID-19 Mandiri

Published

on

Pemerintah Diimbau Tunda Skema Vaksinasi COVID-19 Mandiri
S. Parlindungan Gultom, seorang dokter berusia 76 tahun, menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech, setelah BPOM menyetujui penggunaan vaksin Sinovac untuk lansia, di Jakarta, 8 Februari 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

Gencil News – VOA – Skema vaksinasi Covid-19 mandiri diyakini akan mengakibatkan ketimpangan dalam memperoleh akses vaksinasi terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Sejumlah kalangan menolak wacana vaksinasi COVID-19 mandiri untuk kalangan bisnis yang diusulkan oleh pemerintah karena akan menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh akses vasinasi, terutama bagi kelompok rentan.

Direktur Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda mengungkapkan pemerintah sebaiknya menunda kebijakan vaksinasi mandiri karena ketersediaan vaksin COVID-19, baik secara global maupun domestik, masih sangat terbatas.

Mengutip penjelasan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Olivia mengatakan per 17 Februari 2021, 75 persen suplai vaksin COVID-19 di dunia baru digunakan oleh sepuluh negara. Sementara masih ada 130 negara yang bahkan belum mendapatkan dosis pertama.

Di Tanah Air, ujar Olivia, vaksinasi tahap ketiga pada Mei-Juli dengan target kelompok rentan membutuhkan 146,7 juta dosis, sedangkan jumlah pengadaan baru 102 juta. Jadi, masih ada kekurangan sekitar 40 juta dosis yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

“Maka rekomendasi kami, tentunya untuk menunda skema vaksin mandiri ini. Pemerintah dapat fokus untuk upaya untuk pengadaan bagi kelompok rentan dengan merek apapun yang sudah terbukti aman dan efikasinya sesuai dengan standar WHO,” kata Olivia dalam telekonferensi pers di Jakarta, Minggu (21/2).

Pemerintah, ujar Olivia, juga harus memperbaiki sistem pendataan dan strategi lainnya, serta mengutamakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada lansia untuk menjangkau kelompok tersebut.

Erri Suprijadi berusia 70 tahun meninggalkan tenda setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di sebuah puskesmas di Jakarta, 8 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)
Erri Suprijadi berusia 70 tahun meninggalkan tenda setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di sebuah puskesmas di Jakarta, 8 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Selain itu, pemerintah ujar Olivia harus tetap fokus mengoptimalkan penanganan pandemi dengan strategi “3T” (testing, tracing, dan treatment), serta “3M” (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah kemungkinan akan membuka opsi vaksinasi COVID-19 mandiri agar perusahaan-perusahaan bisa memvaksinasi para karyawan. Alasan Jokowi, kebijakan itu bisa mempercepat vaksinasi, sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok dapat segera tercapai.

Rekomendasi WHO

Dalam kesempatan yang sama, Senior Advisor on Gender and Youth di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) Diah Saminarsih menuturkan, bahwa menurut WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), kelompok masyarakat rentan harus menjadi prioritas dalam program vaksinasi massal COVID-19.

Hal itu sesuai dengan kampanye untuk persamaan hak vaksinasi (campaign for vaccine equity) yang dikeluarkan WHO pada 19 Februari bahwa keadilan dari sudut kesehatan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam pembangunan kesehatan. Jika hal itu tidak terjadi, kelompok masyarakat rentan akan semakin terpinggirkan khususnya dalam program vaksinasi massal COVID-19 ini.

“Jadi tadi prinsip health equity bahwa kelompok populasi rentan kita anggap adalah orang yang mau mengambil buah apel dengan tinggi badan lebih rendah. Jadi, dia yang harus diberikan bantuan tempat berpijak yang lebih tinggi. Jadi prinsip itu yang tidak boleh kita hilangkan,” tuturnya.

Oleh karena itu, WHO, ujarnya telah membuat Covax Facility untuk membantu negara-negara yang tidak mempunyai kapabilitas untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dengan cepat.

Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)
Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Peran Swasta

Pendiri KawalCovid19, Elina Ciptadi, mengatakan pihak swasta bisa membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi massal COVID-19, tetapi bukan dalam pengadaan vaksin.

Ia mencontohkan, pihak swasta dapat menyediakan tempat yang luas untuk program vaksinasi massal bagi kelompok prioritas. Pihak swasta juga bisa membantu pemerintah mendata masyarakat yang akan menjalani vaksinasi, misalnya, mendata kelompok lansia.

“Ini contoh saja. Yang namanya gotong-royong itu seperti ini. Jadi, pihak-pihak selain pemerintah bergotong-royong untuk mempercepat vaksinasi ke kelompok-kelompok yang prioritas,” ungkap Elina.

Menurutnya apabila skema vaksin mandiri ini tetap dijalankan dalam waktu dekat, bisa dipastikan pemerintah akan kewalahan dalam pengawasan program tersebut.

“Sementara banyak wacana yang kita dengar di luar itu adalah misalnya Maret vaksin mandiri, sudah bisa dijalankan. Lho, kalau Maret berarti lansia masih disuntik, kemudian bagaimana dengan pelayan publik seperti guru?” kata Olivia.

“Nah, bijak kah itu dilakukan sekarang ketika memonitor satu sistem saja itu masih ada banyak gap untuk perbaikan?” ujarnya.

Anggaran Kesehatan

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira, menduga opsi vaksinasi COVID-19 mandiri itu tercetus karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk menopang krisis di sektor kesehatan.

“Masalahnya pemerintah ini mengalami kesalahan dalam alokasi anggaran. Contoh, anggaran belanja kesehatan itu bukan nomor satu yang paling tinggi padahal kita mengalami krisis kesehatan. Anggaran perlindungan sosial juga bukan nomor satu paling tinggi,” ungkap Bhima.

Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)
Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)

Ia menjelaskan, sektor infrastruktur mendapat anggaran paling besar dalam APBN 2021. Disusul belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran bunga utang.

Untuk infrastruktur, kata Bhima, anggarannya naik menjadi Rp441 triliun dari Rp281 triliun di 2020. Anggaran untuk Kementerian Pertahanan juga naik menjadi Rp137 triliun, dan anggaran di Kepolisian naik menjadi Rp112 triliun, sedangkan anggaran kesehatan justru turun menjadi Rp170 triliun pada tahun ini.

“Jadi sebenarnya tidak benar alasan bahwa kita tidak punya anggaran untuk melakukan vaksinasi secara lebih cepat, membeli vaksin dengan kualitas lebih baik misalnya tingkat efikasinya,” jelasnya.

Menurut, argumen itu tidak berdasarkarena sebenarnya banyak pos anggaran yang masih bisa digeser,”

Pertanyaannya, kata Bhima, apakah pemerintah mau merelakan beberapa pos yang tidak penting dan segera, digeser karena tekanan dari industri.

Lanjutnya, ia pun menyangsikan perusahaan-perusahaan besar akan menggratiskan vaksinasi kepada para karyawannya. Menurutnya, hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri di kalangan karyawan, karena banyak gaji yang dipotong atau bahkan tidak dibayarkan pada masa pandemi ini.

“Mereka khawatir sudah dipotong iuran BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Tapera juga plus nanti kalau vaksinasi mandiri, yaitu dibebankan kepada karyawan. Berapa banyak sisa dari pendapatan karyawan yang nantinya digunakan untuk keperluan sehari-harinya kalau sudah ditambah pengurangan gaji untuk vaksin?” tanya Bhima.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Presiden Cabut Perpres Soal Investasi Baru Industri Minuman Keras

Published

on

Presiden Cabut Perpres Soal Investasi Baru Industri Minuman Keras
Presiden Cabut Perpres Soal Investasi Baru Industri Minuman Keras Foto: BPMI Setpres/Kris

Gencil News – Setelah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak, akhirnya Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembukaan investasi baru industri minuman keras (miras) yang mengandung alkohol.

Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat aturan soal usaha atau investasi miras ini menuai kontroversi.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Presiden pun menyampaikan alasan dari pencabutan dari Perpres yang mengatur soal pembukaan investasi baru industri minuman keras.

Presiden mengaku mendapatkan banyak masukan dari sejumlah pihak, termasuk ulama dan Organisasi Islam di Indonesia.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” jelas Jokowi.

Continue Reading

Nasional

Masyarakat Berperan Penting Turunkan Kasus COVID-19

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), menilai masyarakat memiliki peran penting dalam menurunkan angka Covid-19. Lalu, apa yang harus dilakukan masyarakat guna menurunkan angka COVID-19?

Published

on

Masyarakat Berperan Penting Turunkan Kasus COVID-19
Mural bermuatan pesan kesadaran pandemi COVID-19 di Tangerang, 8 February 2021. (Photo by Demy Sanjaya / AFP)

Gencil News – VOA – Ketua Dewan Pakar PB IDI, Menaldi Rasmin mengatakan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam menurunkan pandemi COVID-19. Menurutnya, masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah dengan cara mematuhi regulasi yang telah dibuat.

“Masih belum berjalannya 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi) di tengah-tengah publik itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita masih mesti berpikir. Ketika dunia angkanya sudah mulai turun. Indonesia kalau pun turun tidak terlalu,” katanya dalam konferensi pers IDI yang dilakukan secara daring, Senin (1/3).

“Kata kuncinya bukan pada pemerintah, nakes. Kata kuncinya pada kita semua masyarakat,” Menaldi menambahkan.

Menurutnya, apabila masyarakat tidak patuh dan mengabaikan gerakan 5M. Maka bukan tidak mungkin akan terjadi mutasi perubahan dari virus COVID-19.

“Tapi kalau itu (virus) dibantu mutasi maka kita akan masuk ke dalam kesulitan baru. Selain kita menjadi sulit untuk menemukannya. Kita sulit lagi untuk mengobatinya. Kita sulit lagi untuk mencegahnya,” ucap Menaldi.

Selain peran masyarakat yang berpengaruh dalam penurunan angka COVID-19. Menaldi juga menuturkan bahwa program vaksinasi COVID-19 dinilai merupakan cara yang paling etis untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity guna mendapatkan kekebalan masyarakat.

“Cara yang paling etis adalah seperti yang dilakukan pemerintah dengan memvaksinasi masyarakat. Minimal 70 persen dari masyarakat, artinya 180 juta penduduk,” ujarnya.

Penurunan angka COVID-19 akan tercapai apabila masyarakat sangat disiplin dan patuh dalam menerapkan gerakan 5M. Sebab, perilaku masyarakat dinilai bisa menjadi pemutus rantai penularan COVID-19.

Sejumlah pekerja media mengikuti proses pemberian vaksin COVID-19 (foto Petrus Riski-VOA).
Sejumlah pekerja media mengikuti proses pemberian vaksin COVID-19 (foto Petrus Riski-VOA).

“Kita tahu sampai sekarang belum ada obat yang definitif untuk virus tipe ini. Kita belum bisa mengandalkan obat sebagai pemutus rantai hubungan antar penular. Pemutusan rantai penular itu harus dengan preferensi pertama yaitu 5M, vaksinasi didasari perilaku publik,” ungkapnya.

Ketua Tim Mitigasi PB IDI, Adib Khumaidi memaparkan ada empat permasalahan dalam penanganan COVID-19. Pertama, belum bersinerginya regulasi sistem kesehatan nasional. Kedua, tidak siapnya sistem kesehatan nasional di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Ketiga, ketergantungan industri dan teknologi kesehatan terhadap luar negeri.

“Terakhir, kurangnya kesadaran serta tidak patuhnya masyarakat di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19,” ujarnya.

Menurutnya, belum bisa memprediksi kapan pandemi COVID-19 di Indonesia akan berakhir. Namun, memaksimalkan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment), ditambah dengan program vaksinasi yang baik dan target herd immunity bisa tercapai di tahun 2021. Bukan tidak mungkin penurunan pandemi COVID-19 bisa dicapai.

“Kita bisa melihat dari kurva akan melandai atau naik kembali,” ucap Adib.

Sementara, Ketua Divisi Pedoman dan Protokol Tim Mitigasi PB IDI, Eka Ginanjar menjelaskan dibutuhkan segitiga pengendalian risiko dalam upaya menurunkan angka COVID-19. Di dalam segitiga pengendalian risiko salah satunya terdapat eliminasi.

“Kita tahu bahwa segitiga ini untuk menghindari suatu infeksi, eliminasi adalah hal yang paling penting. Eliminasi yang saat ini kita deteksi adalah vaksinasi. Vaksinasi merupakan program dunia yang bisa diharapkan bisa mendapatkan herd immunity,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Sebelum Bepergian Ke Luar Kota, Jangan Lupa Aplikasi eHAC

Published

on

Sebelum Bepergian Ke Luar Kota, Jangan Lupa Aplikasi eHAC

GENCIL NEWS – Sebelum bepergian ke luar kota, Anda wajib mengunduh aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC), yang didalamnya terdapat formulir isian kartu kewaspadaan kesehatan. Lalu mengisi data Anda dengan lengkap.

Selanjutnya kartu kesehatan kewaspadaan akan diverifikasi oleh petugas yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen di setiap pos pemeriksaan baik bandara, stasiun kereta api, terminal dan pelabuhan.

Berikut panduan mengisi aplikasi eHAC

Melalui aplikasi ponsel

1. Langkah pertama untuk mengisi e-HAC menggunakan aplikasi pada ponsel adalah mengunduh aplikasi ” EHAC Indonesia” di Google Store atau Apple Store.

2. Setelah diunduh, lakukan setting aplikasi meliputi pemilihan bahasa, registrasi user atau pengguna baru, dan setting lokasi perangkat

3. Setelah selesai melakukan setting awal, maka akan tampil halaman utama eHAC. Untuk membuat Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektonik e-HAC maka pilih tombok “visitor” atau “pengunjung”

4. Selanjutnya, akan muncul pilihan beberapa tombol yakni: Data Profil (untuk masuk halaman profil) Panik (untuk ditekan saat kondisi darurat dan butuh bantuan medis Tombol HAC: Pilih tombol HAC untuk mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan

5. Setelah memilih Tombol HAC, selanjutnya akan muncul 2 pilihan yakni: HAC Indonesia: untuk membuat kartu e-HAC saat berkunjung ke Indonesia dari luar negeri HAC Domestik Indonesia: untuk membuat Kartu eHAC saat akan bepergian antar kota di Indonesia

6. Isi data diri pada form registrasi yang muncul meliputi nama, usia, jenis kelamin, negara, nomor identitas, lokasi tujuan, perkiraan waktu kedatangan, kendaraan, dan sebagainya. Jika sudah, klik “Selanjutnya”.

7. Isi form registrasi mengenai lokasi asal dan jika sudah selesai klik selanjutnya.

8. Isi form mengenai gangguan kesehatan yang dialami dengan menandai check box yang sesuai gejala yang dirasa, dan kosongi jika tak ada gejala. Selanjutnya klik Submit

9. Anda akan dibawa kembali ke halaman HAC dan di situ akan tampil Kartu Kewaspadaan Kesehatan E-HAC yang baru dibuat.

10. Pilih HAC untuk membuka menu pilihan dan akan muncul pilihan: Lihat HAC: untuk menampilkan informasi pada HAC dan menampilkan barkode HAC yang digunakan untuk ditunjukkan kepada petugas saat check point pemeriksaan.

Hapus HAC: bila ternyata ada informasi yang salah.

Mengisi e-HAC melalui website bisa diakses melalui link https://inahac.kemkes.go.id

Klik tombol “Get Started” Pilih Sign Up untuk memulai pendaftaran dengan mengisi e-mail dan password Masuk ke dashboard pengguna melalui alamat: https://inahac.kemkes.go.id/webhac.

Pilih tombol “Domestik” atau dari menu dropd own klik “My eHAC”, lalu menu “Create eHAC Domestik”.

Bila Anda dari luar negeri, pilih tombol “Foreign” atau klik dari menu drop down “My eHAC”, pilih menu “Create eHAC Foreign” Selanjutnya akan muncul form pertama berupa isian data eHAC Domestik  Isi data yang tersedia meliputi data pribadi dan lokasi tujuan, jika sudah klik “Next”.

Selanjutnya, isi form kedua yang meliputi data daerah asal, jika sudah klik “Next” Form selanjutnya adalah form deklarasi kesehatan.

Isi gejala kesehatan yang Anda alami dengan sebenar-benarnya, kosongkan pilihan jika tak merasakan gejala, selanjutnya klik “next” Selanjutnya, Anda diminta untuk menyatakan kebenaran informasi yang sudah diisikan pada form-form sebelumnya.

Jika masih ragu, Anda dapat kembali memeriksa isian sebelumnya dengan menekan tombol “Previous”. Bila informasi yang Anda isikan sebelumnya sudah sesuai, tandai check box persetujuan dan pilih tombol “Finish” pada bagian bawah form, untuk mengirim data yang Anda isi serta menampilkan HAC yang dibuat.

Jika HAC yang Anda buat berhasil, maka akan tampil pada layar perangkat pemberitahuan, bahwa HAC berhasil dibuat Pilih tombol untuk download HAC sesuai bahasa pengantar yang diinginkan Anda dapat mencetak HAC yang dibuat untuk diperlihatkan kepada petugas di tempat pemeriksaan, atau Anda dapat juga mendownloadnya dan menyimpannya ke ponsel untuk memudahkan membawanya.

Berbagai perubahan peraturan ini pun juga terjadi untuk kegiatan perjalanan dalam negeri. Jika sebelumnya pada awal dibukanya kembali transportasi massa untuk umum persyaratannya dokumen yang wajib dibawa adalah:

  • surat hasil pemeriksaan RT-PCR negative yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari
  • atau surat keterangan hasil pemerikasaan rapid test antigen/antibody nonreaktif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat keterangan diterbitkan
  • dan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas

Sekarang ada penambahan persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh para calon penumpang sebelum bepergian menggunakan transportasi massa, yaitu kewajiban menyerahkan kartu kewaspadaan kesehatan.

Hal ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Continue Reading

Advertisement

KORAN GENCIL NEWS

TRENDING