Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Per Level Hingga 20 September
Connect with us

Nasional

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Per Level Hingga 20 September

Meskipun kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia terus membaik, namun pemerintah mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dengan munculnya berbagai varian-varian baru virus corona yang kemungkinan lebih ganas.

Published

on

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Per Level Hingga 20 September

Gencil News – VOA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per level di Jawa dan Bali berdampak baik pada kondisi pandemi di tanah air.

Luhut menjelaskan, tren kasus konfirmasi positif COVID-19 secara nasional turun hingga 93,9 persen. Bahkan untuk di Jawa dan Bali telah terjadi penurunan kasus corona hingga 96 persen dari titik puncak kasus di Indonesia pada 15 Juli lalu.

Selain itu, jumlah kasus aktif COVID-19 per 13 September sudah turun di bawah 100 ribu. Meski begitu, Luhut menegaskan selama status pandemi masih diberlakukan, maka kebijakan PPKM masih akan terus diperpanjang oleh pemerintah.

“Kapan PPKM per level di Jawa dan Bali akan terus diberlakukan? Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM level di seluruh wilayah Jawa dan Bali, dan di luar Jawa dan Bali juga sama, serta melakukan evaluasi setiap minggu, hingga menekan angka kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari. Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini, karena kalau dilepas tidak dikendalikan terus bisa nanti ada gelombang berikutnya. Kita sudah lihat pengalaman di berbagai negara, jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan di negara-negara lain,” ujar Luhut dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (13/9).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (13/9) mengatakan pemerintah akan memperpanjang PPKM per Level hingga 20 September (VOA)
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (13/9) mengatakan pemerintah akan memperpanjang PPKM per Level hingga 20 September (VOA)

Seiring dengan terus membaiknya situasi pandemi, pemerintah pun, kata Luhut, melakukan berbagai pelonggaran yakni pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen pada wilayah yang menerapkan PPKM level 2 dan 3, disertai dengan penggunaan aplikasi PeduliLindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu pemerintah juga mendorong peningkatan kepatuhan terhadap penggunaan PeduliLindungi pada lokasi industri yang belum menggunakan aplikasi tersebut secara maksimal.

Dalam pelonggaran ini, pemerintah, ujar Luhut, juga menambah lokasi wisata yang diperbolehkan beroperasi di wilayah kabupaten/kota level 3 dengan disertai implementasi PeduliLindungi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Khusus untuk tempat wisata tersebut, pihaknya juga memberlakukan kebijakan ganjil-genap mulai Jumat pukul 12.00 waktu setempat hingga Minggu pukul 18.00 waktu setempat yang bertujuan agar jumlah pengunjung tidak membludak.

“Kita juga akan melakukan pengetatan perjalanan internasional, yaitu wajib full vaksinasi, PCR tiga kali, melakukan karantina selama delapan hari dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Jadi pintu masuk udara hanya dari Cengkareng, dan Manado. Sedangkan Bali kita pertimbangkan untuk bisa jalan, tapi kita akan lihat 1-2 minggu ke depan,” kata Luhut.

Prokes Mulai Longgar

Penurunan kasus COVID-19 di Jawa dan Bali yang lebih cepat dari perkiraan ini, ujar Luhut, sayangnya tidak dibarengi dengan akselerasi program vaksinasi COVID-19 yang merata di seluruh Indonesia, implementasi aplikasi PeduliLindungi di enam sektor kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan yang mulai longgar, karena euforia masyarakat yang berlebihan. Menurutnya, hal ini cukup berbahaya karena berpotensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19.

Turis berjalan di pantai saat pemerintah memperpanjang pembatasan untuk mengekang penyebaran COVID-19 di Badung, Bali, 9 September 2021. (Foto Antara/Nyoman Hendra Wibowo/via REUTERS)
Turis berjalan di pantai saat pemerintah memperpanjang pembatasan untuk mengekang penyebaran COVID-19 di Badung, Bali, 9 September 2021. (Foto Antara/Nyoman Hendra Wibowo/via REUTERS)

“Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup massif, utamanya terjadi di beberapa lokasi wisata pantai Pangandaran, yang dipenuhi pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabotabek sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut. Hal ini diperparah karena lemahnya prokes yang diterapkan. Jadi prokes sangat penting, tapi masih banyak dilanggar,” tuturnya.

Terkait vaksinasi, data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 41 juta dosis stok vaksin di daerah yang belum disuntikkan. Luhut pun menyayangkan hal tersebut, mengingat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang cukup besar.

Maka dari itu, pemerintah akan memasukkan vaksinasi sebagai syarat tambahan penurunan level PPKM di daerah.

Ia menjelaskan, untuk daerah yang menerapkan PPKM level 3 bisa turun ke level 2 dengan cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50 persen, dan cakupan vaksinasi untuk lansia harus mencapai 40 persen.

Sedangkan untuk daerah yang menerapkan PPKM level 2, untuk bisa turun ke level 1 cakupan vaksinasin dosis pertama harus mencapai 70 persen, dan cakupan vaksinasi lansia harus bisa mencapai level 60 persen.

“Pencapaian target cakupan vaksinasi yang disebutkan di atas sangat penting mengingat sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau kematian terutama para lansia. Oleh karena itu target vaksinasi yang tinggi, adalah salah satu kunci utama dalam fase hidup bersama COVID-19,” tegasnya.

PPKM Per Level di Luar Jawa dan Bali

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan penerapan perpanjangan PPKM per level di luar Jawa dan Bali berlangsung selama dua pekan.

“PPKM di luar Jawa dan Bali ini diberlakukan masih dalam dua pekan, artinya perpanjangan tanggal 7 September-20 September 2021, namun kami melakukan evaluasi setiap minggu,” ungkap Airlangga.

Airlangga menjelaskan, per 12 September kontribusi kasus aktif COVID-19 di luar Jawa dan Bali terhadap kasus nasional tercatat 59,46 persen. Meski begitu, tren penurunan kasus aktif corona juga terjadi di luar Jawa dan Bali yakni di antaranya Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku dan Papua.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (VOA)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (VOA)

Dengan begitu, jika dilihat dari level provinsi maka saat ini tidak ada provinsi di luar Jawa dan Bali yang bersatus PPKM level 4. Lalu level 3 berlaku di 16 provinsi, dan level 2 diterapkan di 11 provinsi. Namun, pemerintah masih memberlakukan PPKM level 4 untuk 6 kabupaten/kota karena masih banyak indikator yang masih harus diperbaiki. Kemudian 16 kabupaten/kota berstatus PPKM level 3, dan satu kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 2.

Waspadai Varian Baru

Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai varian baru virus corona yang muncul di berbagai negara. Hal ini, dikarenakan varian delta yang telah menyebabkan lonjakan kasus yang eksponensial di Indonesia dan di beberapa negara lain. Pihaknya saat ini memantau tiga varian yakni Lamda, Mu dan C.1.2 agar jangan sampai masuk ke Indonesia.

“Ketiga varian ini memang sedang dalam penelitian bagaimana perilakunya, laju penularannya, dan apakah mereka bisa menghindar dari antibodi yang terbentuk secara natural maupun vaksinasi dan sampai sekarang memang belum ada hasil riset yang pasti, tetapi ketiga varian ini belum ada di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk memperkuat seluruh pintu masuk negara dengan melengkapi dan memperketat proses karantina di sana baik masuknya itu melalui udara, laut maupun darat,” ungkap Budi.

Orang-orang makan malam di tenda jajanan kaki lima saat pelonggaran PPKM di tengah pandemi COVID-19, di Jakarta, 28 Juli 2021. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)
Orang-orang makan malam di tenda jajanan kaki lima saat pelonggaran PPKM di tengah pandemi COVID-19, di Jakarta, 28 Juli 2021. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Pihak Kementerian Kesehatan, ujar Budi, juga akan memperkuat jaringan laboratorium whole genome sequencing (WGS) agar bisa dengan cepat mengidentifikasi berbagai varian baru virus corona tersebut. Sampai saat ini, sudah ada 21 jaringan laboratorium di Indonesia yang bersifat canggih untuk bisa mendeteksi varian baru ini dengan kapasitas pemeriksaan yang sudah jauh lebih besar dari sebelumnya.

“Setiap bulannya kita sudah mampu melakukan 1.866 genome sequencing sehingga total yang sudah kita lakukan sejak Januari-Agustus ada 6.161 genome sequencing dibandingkan dengan tahun lalu , satu tahun kita hanya lakukan 340 genome sequencing,” tuturnya. 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Jokowi Paparkan Program Prioritas G20 dalam Sidang Umum PBB

Published

on

Jokowi Paparkan Program Prioritas G20 dalam Sidang Umum PBB
Presiden Jokowi dalam Ratas di Istana Kepresidenan , Jakarta, Senin (6/9) mengatakan pemerintah mewaspadai varian baru Corona, Varian Mu agar tidak masuk ke Indonesia (Foto: Biro Setpres)

Gencil News – VOA – Dalam upaya menunjukkan kesiapannya untuk memimpin kelompok negara G20 pada tahun depan.

Presiden Joko Widodo pada Rabu (22/9) tampil dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76 memaparkan program-program yang menjadi prioritas pemerintahannya.

Pada pidato yang telah direkam sebelumnya itu, Jokowi mengatakan inklusivitas dan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan akan menempati urutan teratas dalam program utama yang dijalankan pemerintahannya pada 2022 nanti. Program tersebut bertemakan “Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat.”

“Politisasi dan diskriminasi terhadap (pengadaan) vaksin terus berlangsung pada saat ini. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan mengambil langkah yang nyata,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Dalam upayanya mengajak negara lain untuk bekerja sama, Jokowi menganjurkan negara-negara agar memobilisasi sumber daya ketahanan kesehatan global, seperti pendanaan dan vaksin, dan menetapkan protokol kesehatan global yang standar untuk perjalanan.

Walaupun perubahan iklim dan ekonomi menjadi bagian penting dari pidatonya, Jokowi juga menyoroti isu-isu terorisme, konflik dan perang.

Continue Reading

Nasional

Ombudsman Beri Rekomendasi soal TWK KPK kepada Presiden

Ombudsman telah memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Ketua DPR terkait temuan maladaministrasi dalam peralihan pegawai KPK menjadi ASN melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Published

on

Ombudsman Beri Rekomendasi soal TWK KPK kepada Presiden

Gencil News- VOA – Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mengatakan rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo soal TWK KPK telah diterima Sekretariat Negara.

Menurutnya, rekomendasi tersebut tersebut diberikan kepada presiden selaku pemimpin tertinggi dalam ranah kekuasaan eksekutif. Kata dia, presiden juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan pembinaan pegawai.

“Jadi tidak bisa Presiden mengatakan tidak boleh semuanya ke saya. Ini bukan kemauan Ombudsman ini perintah Undang-undang, kami justru salah kalau tidak bermuara kepada Presiden rekomendasinya,” tutur Endi Jaweng dalam diskusi “Akhir Nasib Pemberantasan Korupsi?” secara daring pada Minggu (19/9/2021).

Endi Jaweng menambahkan rekomendasi tersebut berisi tentang pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Namun, KPK telah meneken surat keputusan pemecatan terhadap 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK KPK pada 13 September 2021.

Menurut Endi, surat keputusan pemecatan terhadap 56 pegawai KPK yang diteken pimpinan KPK menyalahi prosedur. Ia beralasan surat tersebut semestinya ditandatangani Sekretaris Jenderal KPK selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK.

Adapun maladminitrasi alih status pegawai KPK yang ditemukan Ombudsman terjadi dalam tiga tahapan. Ketiganya adalah saat proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaa (TWK), hingga penetapan hasil asesmen TWK. Maladministrasi tersebut berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir Peraturan KPK No 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar TWK.


Temuan penyimpangan juga terjadi pada pelaksanaan rapat harmonisasi yang dihadiri pimpinan kementerian lembaga. Rapat ini seharusnya dihadiri perancang, administrator dan dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan penyalahgunaan wewenang terjadi dalam hal penandatanganan berita acara harmonisasi yang dilakukan pihak yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Mengapa Presiden Belum Bersikap soal TWK KPK?

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang belum mengambil kebijakan soal TWK KPK. Padahal, kata dia, lembaganya menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam TWK KPK. ANtara lain pelanggaran atas hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“Presiden tidak bergerak menurut kami, ini lebih besar dari soal alih status. Jadi ini kami mau letakkan tata kelola negara ini mau kemana?” ujar Choirul Anam.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (Foto: VOA/Sasmito)
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (Foto: VOA/Sasmito)

Anam menambahkan sebagaimana kasus lain yang ditangani lembaganya, rekomendasi Komnas HAM memang ditujukan kepada presiden. Semisal kasus penembakan yang mengakibatkan tewasnya anggota FPI oleh kepolisian. Namun, kata Anam, dalam kasus FPI, lembaganya bisa berkoordinasi secara langsung untuk memastikan rekomendasi lembaganya dijalankan. Berbeda dengan kasus TWK KPK yang belum ada tanggapan dari Presiden Joko Widodo.

Beluma ada tanggapan dari Istana terkait rekomendasi yang diberikan Komnas HAM dan Ombudsman terkait TWK KPK hingga berita ini diturunkan.

KPK Siap Selesaikan Tahapan Alih Status Pegawai

Rabu (15/9) Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, berdasarkan Keputusan Rapat Koordinasi bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri PANRB, Kepala BKN, dan Pimpinan KPK pada 13 September 2021, KPK akan menyelesaikan seluruh tahapan alih status pegawai menjadi ASN. Salah satu di antaranya dengan melantik 18 pegawai KPK yang lulus Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebelumnya, KPK juga telah melantik 1.274 pegawai menjadi ASN pada 1 Juni 2021.

Pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. (Foto: tangkapan layar/Sasmito Madrim/VOA)
Pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. (Foto: tangkapan layar/Sasmito Madrim/VOA)

Sementara 56 pegawai lainnya akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021. KPK juga masih memberi kesempatan kepada 3 orang pegawai yang baru menyelesaikan tugas dari luar negeri untuk mengikuti tes wawasan kebangsaan yang akan dimulai pada 20 September 2021.

“Keputusan ini sesuai jeda waktu proses peralihan yang wajib dilaksanakan oleh KPK, yaitu paling lama 2 tahun kepada pegawai yang TMS dan tidak mengikuti Diklat Bela Negara, diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK berdasarkan pasal 19 ayat (3) PP 63 tahun 2005,” ujar Alexander Marwata dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021). 

Continue Reading

Nasional

Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Soal Revisi UU Narkotika

Published

on

Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Soal Revisi UU Narkotika


Gencil News – VOA –
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati revisi Undang-undang Narkotika menjadi inisiatif pemerintah.

Kesepatan tersebut dilakukan ketika menyusun Program Legislasi nasional 2020-2024. Kata dia, DPR sejauh ini masih memegang kesepakatan tersebut terkait revisi Undang-Undang Narkotika.

“Tetapi kami di Komisi III telah mengingatkan Pemerintah, jika memang sulit untuk bisa mendapatkan cara pandang yang sama di antara kementerian dan lembaga pemerintah terkait, maka biarkan DPR saja yang melakukan inisiasi,” jelas Arsul kepada VOA, Senin (20/9/2021).

Arsul menambahkan terdapat sejumlah poin yang akan menjadi pembahasan revisi Undang-undang Narkotika. Antara lain penegasan bahwa pengguna narkoba akan direhabilitasi bukan dipidana penjara. Menurutnya, revisi ini akan menjadi salah satu solusi atas kelebihan penghuni di lapas-lapas Indonesia. Selain itu, Arsul berpandangan pemerintah juga perlu memberikan amnesti terhadap pengguna narkoba dan kejahatan ringan untuk mengatasi persoalan Lapas.

Lapas 1 Tangerang mengalami kebakaran pada 8 September 2021 pukul 01.45 wib. Setidaknya 41 warga binaan lapas dinyatakan meninggal dunia akibat insiden ini. (Foto: VOA/Indra Yoga)
Lapas 1 Tangerang mengalami kebakaran pada 8 September 2021 pukul 01.45 wib. Setidaknya 41 warga binaan lapas dinyatakan meninggal dunia akibat insiden ini. (Foto: VOA/Indra Yoga)

“Hemat saya, pemerintah perlu melakukan amnesti umum terhadap terpidana pengguna narkoba dan para pelaku kejahatan ringan yang bisa dibicarakan dulu di DPR,” tambahnya.

Pada lain kesempatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga mengatakan rata-rata Lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni hingga 102 persen. Sebagian besar merupakan narapidana kasus narkotika atau sekitar 135 ribu di seluruh Lapas Indonesia. “Dari Perkara narkotika ini arus masuknya banyak, sedangkan arus keluarnya sedikit,” tutur Reynhard Silitonga.

Seorang pria keluar dari lapas setelah dibebaskan karena kekhawatiran penularan COVID-19 di Lhoknga, Aceh, 6 April 2020. (Foto: AFP)
Seorang pria keluar dari lapas setelah dibebaskan karena kekhawatiran penularan COVID-19 di Lhoknga, Aceh, 6 April 2020. (Foto: AFP)

Reynhard Silitonga mencontohkan salah satu kesulitan narapidana narkotika bebas yaitu adanya kendala Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam aturan tersebut, narapidana narkotika dengan hukuman lima tahun penjara ke atas tidak memiliki hak mendapat remisi. Hal ini berbeda dengan narapidana kasus pembunuhan yang tetap mendapat remisi meskipun dihukum 15 tahun penjara asalkan berkelakuan baik.

Reynhard mendukung opsi lain di luar pemenjaraan untuk mengurangi kelebihan penghuni Lapas, antara lain dengan pidana sosial dan denda.

Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu. (Foto: Erasmus)
Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu. (Foto: Erasmus)

Sementara itu Direktur Eksekutif Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menyoroti perang terhadap narkotika yang berlebihan oleh pemerintah. Kebijakan ini memicu pemenjaraan terhadap para pengguna narkoba. Ini kemudian diperparah dengan minimnya penggunaan pidana alternatif oleh aparat hukum.

“Pada saat Presiden Joko Widodo 2014 mendukung perang terhadap narkotika. Angka pemenjaraan kita itu meningkat tajam dari 2014. Jadi overcrowding itu sudah bertahun-tahun,” kata Erasmus.

Erasmus mendorong pemerintah merevisi PP tentang Hak Warga Binaan khusus pada materi narkotika. Ia beralasan pemberian remisi bagi narapidana narkotika yang diputus di atas lima tahun penjara dengan sejumlah syarat sulit dipenuhi.

ICJR juga mendorong percepatan revisi UU Narkotika dengan menjamin adanya perlindungan dan pendekatan kesehatan bagi penggunaan narkotika. Caranya yaitu dengan tidak mempidana pengguna narkotika dan aparat penegak hukum fokus pada peredaran gelap narkotika atau bandar.

Awal September (8/9) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten terbakar. Peristiwa ini mengakibatkan 41 orang tewas dan 81 luka-luka. Di antara korban tewas terdapat dua warga negara asing, yang berasal dari Portugal dan Afrika Selatan.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Agustus 2021 menyebutkan jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 266.514, sementara kapasitas total hanya mencapai 135.561 penghuni.

Continue Reading

Nasional

Perusahaan Penyedia Platform Multichannel Chat Gelar Akan Konferensi

Published

on

By

Perusahaan Teknologi Penyedia Platform Multichannel Chat Akan Gelar Konferensi

Gencil News – Kabar gembira ! Qiscus akan menggelar konferensi tahunan pertamanya secara virtual yakni Conversa 2021 pada 28-30 September 2021 dengan tema “Embracing Business Agility”. Akan ada talkshow, webinar bisnis, booth pameran produk, dan perilisan produk baru.

Qiscus merupakan perusahaan teknologi penyedia platform Multichannel Chat untuk bisnis. Pembahasan dalam event ini akan menitikberatkan pada Customer Experience (CX) pengalaman pelanggan, kolaborasi dan otomatisasi.

Topik utama kegiatan ini seperti Leveraging on Technology in a ‘VUCA’ World, How Covid-19 Shifted Customer Expectations, Organizing Agility in A Business, Leveraging Automation to Answer the New Customer Expectation, dan lainnya.

“Kami sangat antusias dengan penyelenggaraan event ini. Melalui Conversa 2021, Qiscus ingin memberikan kesempatan diskusi untuk mengembangkan strategi dan cara pengaplikasian yang tepat bagi praktisi serta para pelaku bisnis untuk bersama-sama melakukan transformasi digital dan menciptakan pengalaman pelanggan yang terbaik,” ujar Delta Purna Widyangga, CEO dan Co-Founder Qiscus.

Seperti kita ketahui, pandemi Covid-19 telah membawa dampak besar bagi berbagai bisnis di Indonesia. Salah satunya memicu akselerasi proses transformasi digital yang menyebabkan pergeseran perilaku konsumen dalam waktu sangat singkat.

Menurut laporan Mckinsey, pembelian produk secara online mengalami peningkatan sebesar 60% sejak masa pandemi hingga kuartal-4 2020. Sementara mayoritas konsumen di Indonesia (60%) menyebutkan value dan kenyamanan sebagai prioritas utama yang mendorong mereka berbelanja merek baru. Data ini mengindikasikan pentingnya menghadirkan pengalaman pelanggan yang sesuai dengan ekspektasi konsumen untuk meningkatkan kontribusi saluran digital terhadap sales.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berupaya melakukan akselerasi transformasi digital, dengan menyiapkan Roadmap Digital Indonesia 2021-2024.

Akselerasi transformasi digital

Transformasi digital ini merupakan fokus utama yang perlu dilakukan mengingat kebiasaan masyarakat dan konsumen yang cenderung bergeser ke arah digital. Kesadaran akan pentingnya peran transformasi digital terhadap ketahanan industri dan bisnis pada situasi di masa depan inilah yang mendorong Qiscus mengadakan Conversa 2021.

Sebagai puncak acara, Qiscus pada 30 September 2021 akan menggelar sesi product launching untuk produk terbarunya.

Pengunjung yang ingin hadir di Conversa 2021 dapat mengakses link di https://event.conversa.cx/ dan melakukan registrasi di https://event.conversa.cx/register. Conversa 2021 juga memiliki sesi networking dan booth visit yang disediakan selama acara.

Aset Visual:
https://bit.ly/prasetpreconversa21

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING