Begini Syarat Proses Pengembalian Dana Taperum Pensiunan PNS
Connect with us

Nasional

Begini Syarat Proses Pengembalian Dana Taperum Pensiunan PNS

Published

on

Begini Syarat Proses Pengembalian Dana Taperum Pensiunan PNS

BP Tapera saat ini sedang melakukan persiapan untuk pengembalian Dana Taperum PNS kepada PNS Pensiun atau Ahli Waris PNS Pensiun.

Apalagi sejak Bapertarum PNS telah bubar sejak tanggal 23 Maret 2018.

Menurut Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro:

Pensiunan maupun ahli waris dapat menerima dana tersebut setelah melakukan verifikasi dokumen dan memiliki rekening atas nama peserta atau ahli waris.

BP Tapera berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengalihan dan pengembalian dana Taperum tersebut.

Bagi PNS yang pensiun maka dokumen-dokumen yang wajibnya antara lain:

  • KTP
  • SK Pensiun
  • dan nomor rekening bank.

Meskipun belum dapat tanggal pastinya, Namun Eko menyebutkan mereka tidak perlu datang ke kantor BP Tapera untuk proses pencairan.

Nantinya, dana pengembalian akan langsung kami kerjakan dan transfer ke rekening, setelah melalui proses validasi dan verfikiasi.

Sementara itu, untuk Ahli Waris memerlukan beberapa persyaratan tambahan, seperti:

  • Surat Kuasa Bermaterai
  • KTP Ahli Waris
  • dan Surat Keterangan Ahli Waris.

Merujuk PMK Nomor 122/2020, berikut ketentuan pengembalian dana Taperum bagi pensiunan PNS maupun ahli waris:

1. Pengembalian dana Taperum PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika PNS meninggal dunia

Akan terlaksana paling lama 3 tahun sejak BP Tapera menerima pengalihan Dana Taperum PNS.

2. Dalam hal setelah jangka waktu 3 tahun masih terdapat Dana Taperum PNS yang belum berhasil kembali selanjutnya BP Tapera menyimpan Dana Taperum PNS tersebut dalam rekening tersendiri dengan tetap mengusahakan pengembaliannya.

3. Dalam rangka mengusahakan pengembalian Dana Taperum PNS, BP Tapera menyediakan dan memperbarui informasi.

dan dapat terakses oleh PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau oleh ahli warisnya jika PNS meninggal dunia.

Informasi tersebut meliputi :

  • Nama PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia
  • Jumlah uang hak pengembalian Dana Taperum PNS
  • Status pengembalian Dana Taperum PNS.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Test Covid-19 Indonesia Melebihi Standar WHO, Menkes: Tes Corona Tidak Tepat Sasaran

Published

on

Test Covid-19 Indonesia Melebihi Standar WHO
Nakes melakukan test Covid-19 terhadap salah seorang anggota Tim SAR yang akan bertugas untuk pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJY182 yang jatuh setelah lepas landas dari Jakarta pada 9 Januari 2021. (Foto: Dany Krisnadhi / AFP)

Gencil News -VOA – Pemerintah mengatakan kapasitas tes Covid-19 Indonesia sudah melebihi standar WHO. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, fakta itu kemungkinan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Untuk pertama kalinya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan kapasitas tes swab PCR di tanah air sudah melebihi standar yang ditentukan oleh WHO, yakni 267.000 orang per minggu atau 38.000 orang per hari secara nasional.

Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tesyang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak tepat sasaran.

Menurutnya, tingginya kapasitas tes boleh jadi karena terlalu seringnya pejabat pemerintah menjalani tes, sementara kenyataan itu tidak terjadi di kalangan masyarakat umum.

Ia mencontohkan dalam satu minggu ia bisa menjalani tes swab PCR sebanyak lima kali sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“Emang benar kaya gitu? Testing kan gak gitu harusnya. Testing itu kan testing epidemiologi, aku diajarin sama teman-teman dokter, bukan testing mandiri, yang dites itu orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi hadap Presiden seperti Budi Gunadi Sadikin. Nanti tercapai standar WHO 1 per 1000 orang per minggu, tapi tidak ada gunannya secara epidemiologi. Seperti itu yang harus diberesin,” ungkap Budi dalam acara ‘Dialog Warga ‘Vaksin & Kita’ Komite Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Jabar’ yang disiarkan di YouTube PRMN SuCi, seperti dikutip, Jumat (22/1).

Budi tidak menjelaskan berapa kira-kira jumlah tes yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan apakah jumlah itu secara signifikan mempengaruhi total jumlah tes secara nasional yang sering digambarkan sebagai kapasitas tes.

Menurut Budi, sesuai dengan pernyataan WHO, mengatasi pandemi bukan hanya dengan melakukan vaksinasi dan memperkuat fasilitas kesehatan saja,namun juga mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat, katanya, perlu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Ia yakin, lambat laun masyarakat akan bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi pasca pandemi.

Lika-Liku Program Vaksinasi

Dalam kesempatan ini, Budi juga mengungkapkan bahwa proses pendistribusian vaksin Covid-19 ke 34 provinsi tidak mudah. Ia menjelaskan delapan provinsi mengembalikan vaksin Covid-19 ke pusat. Padahal, dalam tahap pertama ada 1,2 juta dosis vaksin yang harus segera dikirim.

Hal ini terjadi, ujar Budi, karena lemari-lemari pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19, sudah penuh oleh vaksin-vaksin regular seperti vaksin Polio, TBC, dan Difteri yang tidak dipakai pada tahun lalu atau tertunda karena terjadinya pandemi. Setiap tahun, setidaknya Indonesia melakukan vaksinasi reguler sebanyak 150-200 juta dosis.

Maka dari itu, Budi pun menggandeng pihak swasta seperti Kalbe Farma dan Kimia Farma untuk ikut membantu pendistribusian. Mereka diharapkan bisa ikut menyediakan lemari pendingin untuk bisa menyimpan vaksin Covid-19.

Data Kemenkes Diakui Budi Tidak Akurat

Dalam program vaksinasi massal Covid-19 ini, Budi mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan data yang dimiliki oleh kementerian yang dipimpinnya. Ia malah akan menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mendata penerima vaksin Covid-19.

“Untuk datanya karena sudah kapok, saya gak mau lagi pakai data Kementerian Kesehatan. Saya putuskan ambil data dari KPU aja lah, manual. Itu kan kemarin daerah Jawa Barat baru (menggelar) pemilihan, kayak-nya itu yang paling current,” ungkap Budi.

Lebih dari 132 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Covid-19

Sementara itu dalam telekonferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/1) Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan sudah 132 ribu orang yang divaksinasi dalam program vaksinasi massal Covid-19 bagi tenaga kesehatan hingga 21 Januari 2021 pukul 13.00 WIB. Tenaga kesehatan ini tersebar di 13.525 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota, dan 34 provinsi di Indonesia.

Jumlah tersebut, ujar Nadia, masih 22 persen dari target 598.483 tenaga kesehatan yang akan divaksin pada tahap pertama. Selanjutnya, pada tahap kedua, diharapkan sebanyak 888.282 tenaga kesehatan bisa segera divaksin.

“Terdapat 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa diberikan vaksinasi ataupun kemudian ditunda karena sejumlah alasan di antaranya merupakan penyintas Covid-19, atau memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan sedang dalam keadaan hamil. Proses vaksinasi kepada tenaga kesehatan masih akan terus berlangsung dan diharapkan hingga Februari, sehingga kami dapat mencapai target sebanyak 1,47 juta tenaga kesehatan divaksinasi,” jelas Nadia.

Cara Kerja Vaksin Covid-19

Dalam kesempatan ini, Nadia juga mengklarifikasi kabar Bupati Sleman Sri Purnomo yang positif Covid-19 setelah disuntik vaksin Sinovac. Ia menegaskan bahwa vaksin Covid-19 Sinovac berisi virus yang dimatikan atau inactivated virus. Jadi menurutnya, hampir tidak mungkin vaksin tersebut yang menyebabkan Sri Purnomo positif Covid-19.

“Jika melihat rentang waktu dari bapak bupati, maka sangat mungkin pada saat bapak bupati divaksinasi, beliau ini berada dalam masa inkubasi Covid-19, di mana tentunya sudah terpapar virus Covid-19 tapi tidak menunjukkan gejala. Secara alamiah waktu antara paparan dan munculnya gejala itu adalah sedang tinggi-tingginya sekitar pada lima sampai dengan enam hari. Hal ini adalah waktu yang pas karena beliau divaksinasi pada 14 Januari sementara hasil pemeriksaan swab PCR beliau positif di tanggal 20 Januari,” jelasnya.

Nadia menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 membutuhkan dua kali dosis penyuntikan, karena sistem imunitas tubuh memerlukan waktu paparan yang lebih lama untuk mengetahui bagaimana cara efektif untuk melawan virus tersebut.

Suntikan pertama, jelasnya dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal, yang akan dilanjutkan dengan suntikan kedua, untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Hal ini akan memicu respon antibodi yang lebih cepat dan efektif di masa yang akan datang.

“Suntikan kedua berfungsi sebagai booster untuk membentuk antibodi secara optimal dan imunitas ini baru akan terbentuk secara baik setelah tiga minggu suntikan kedua. Untuk itu, perlu dipahami, meskipun kita sudah divaksinasi Covid-19 masih ada resiko terpapar virus Covid-19. Namun tentunya diharapkan vaksin ini akan dapat mengurangi kemungkinan sakit berat. Proses pemberian vaksinasi tetap dilakukan seperti yang sudah ditargetkan, bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Keluarga Korban Pesawat Jatuh Tabur Bunga di Laut Jawa

Published

on

Keluarga Korban Pesawat Jatuh Tabur Bunga di Laut Jawa
Kolega awak pesawat Sriwijaya Air memberikan penghormatan untuk rekan-rekan mereka dengan menabur bunga dari geladak kapal Angkatan Laut Indonesia KRI Semarang di lokasi jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan SJ 182, 22 Januari 2021. (REUTERS/Ajeng Ulfiana)

Gencil News – Keluarga dan kerabat korban, Jumat (22/1), menggelar acara doa bersama dan tabur bunga di Laut Jawa, di mana sebuah pesawat jet Sriwijaya Air jatuh hampir dua pekan lalu dan menewaskan 62 orang di dalamnya.​

Sebuah kapal Angkatan Laut Indonesia membawa puluhan kerabat yang berduka itu ke lokasi tersebut. Banyak yang terlihat menangis saat berdoa dan melemparkan bunga ke laut. Sejumlah petugas dari Angkatan Laut, Basarnas, dan pegawai Sriwijaya Air juga melemparkan sejumlah karangan bunga ke laut.

Presiden maskapai penerbangan Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena, mengatakan ia berharap kunjungan ke lokasi tersebut dapat membantu keluarga menerima apa yang telah terjadi pada orang-orang yang mereka cintai dan sedikit meredakan kesedihan mereka.

“Kami juga merasa sedih dan kehilangan. Kru kami adalah bagian dari keluarga besar Sriwijaya Air tercinta,” katanya kepada wartawan di kapal itu. “Saya, secara pribadi, merasa sangat terpukul dengan kecelakaan ini.”

Pesawat itu jatuh menukik ke laut beberapa menit setelah lepas landas dari Jakarta pada 9 Januari. Tim SAR telah menemukan potongan-potongan tubuh pesawat dan jasad manusia di kawasan perairan antara pulau Lancang dan Pulau Laki di gugusan Kepulauan Seribu.

Upaya pengambilan potongan mayat berakhir, Kamis (21/1), tetapi pencarian terbatas untuk mesin perekam suara kokpit masih berlanjut

Perekam data penerbangan (FDR), yang melacak ketinggian dan sejumlah parameter lain penerbangan pesawat, telah ditemukan sebelumnya. Tim penyelidik, bekerja sama dengan Boeing dan General Electric, saat ini sedang mengevaluasi informasi yang terekam perangkat tersebut.

Sebuah tim dari Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) dan Badan Pengawas Penerbangan AS (FAA) adalah bagian dari penyelidikan itu.

Pesawat Boeing 737-500 berusia 26 tahun yang jatuh itu tidak dioperasikan selama hampir sembilan bulan pada tahun lalu karena pengurangan penerbangan terkait pandemi virus corona. Badan pengawas penerbangan Indonesia dan maskapai itu mengatakan, pesawat itu telah menjalani inspeksi sebelum kembali melakukan penerbangan komersial Desember lalu.

Estimated reading time: 2 minutes

Continue Reading

Nasional

Kemenkes Akan Pakai Data Dari KPU Untuk Penerima Vaksin

Published

on

Kemenkes-Akan-Pakai-Data-Dari-KPU-Untuk-Penerima-Vaksin

Gencil News – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku tidak mempercayai data terkait program vaksinasi Covid-19 milik Kementerian Kesehatan di bawah kepemimpinannya.

Budi menjelaskan, data yang dimaksud adalah tentang penerima program vaksinasi. Nantinya, untuk data penerima rencana vaksinasi, pihaknya akan menggunakan data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Datanya juga biar enggak salah gimana, saya udah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil,” kata Budi dalam sebuah diskusi virtual yang ditayangkan kanal PRMN SuCi di Youtube, Rabu (20/1).

“Aku pakai datanya KPU. Kita ambil KPU manual, kemarin baru pemilihan itu Jabar, kayaknya itu yang paling current, basednya untuk rakyat di atas 17 tahun,” ujar Budi.

Pemerintah memiliki target sekitar 181,5 juta orang Indonesia yang akan divaksinasi Covid-19. Mulai Januari 2021 hingga Maret 2022, proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap selama 15 bulan.

Budi menuturkan, rencana vaksinasi Covid-19 menemui banyak kendala lain. Salah satunya tentang lokasi penyimpanan vaksin.

“Kenapa bisa penuh? Salah hitung. Ini masih di provinsi lho. Setelah dilihat, saya baru tahu, setiap tahun kita vaksinasi reguler setiap tahunnya antara 130-200 juta. Vaksin TBC, polio, difteri dan sebagainya,” jelas Budi.

“Rupanya karena tahun kemarin Covid, jadi vaksinasi kurang tuh posyandu-posyandu. Akibatnya vaksin enggak kepake, ditaruh di lemari es di sana, begitu kita kirim penuh, sudah ada barangnya disimpan. Jadi chaotic,” kata dia

Continue Reading

TRENDING