Connect with us

Nasional

Presiden Joko Widodo Lantik Jenderal Andika Perkasa Sebagai KSAD

Published

on

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo resmi melantik Letjen Andika Perkasa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru. Andika yang sebelumnya menjabat menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad) menggantikan Jenderal TNI Mulyono, yang akan pensiun pada awal 2019.

Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M.Phil., Ph.D. (lahir di Bandung, Jawa Barat, 21 Desember 1964; umur 53 tahun, adalah seorang perwira tinggi TNI-AD yang menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada tanggal 23 Juli 2018.

Andika Perkasa, lulusan Akademi Militer 1987 ini berpengalaman dalam Infanteri (Kopassus). Sebelum menjabat Pangkostrad, ia adalah sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI-AD (Dankodiklatad).

Pada tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Panglima TNI No. Kep/12/I/2018 tanggal 4 Januari 2018, sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura pada tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Panglima TNI No. Kep/404/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 dan sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) berdasarkan Keputusan Panglima TNI No. Kep/760/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014.

Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/11). Upacara pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah oleh Presiden Jokowi yang diikuti oleh Andika setelah sebelumnya Sekertaris Militer membacakan surat Keputusan Presiden Nomor 97/TNI Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAD ditetapkan 22 November 2018.

“Saudara Letjen Jenderal Andika, Apakah Anda bersedia diambil sumpah dalam agama Islam?” Kata Jokowi.

“Bersedia,” jawab Andika yang didampingi oleh seorang rohaniwan.

Dalam sumpahnya, Andika menyatakan siap menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, sebagai pejabat tinggi negara, dia bersumpah akan menolak berbagai macam pemberian.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Andika mengikuti lafadz sumpah yang disampaikan Presiden Jokowi.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengam sebaik baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan setia menjunjung tinggi Sumpah Prajurit,” lanjut Andika.

Setelah prosesi pembacaan sumpah dan pelantikan selesai dilakukan, selanjutnya Jokowi dan Andika menandatangani berita acara yang disaksikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Polhukam Wiranto.

Upacara pelantikan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri para menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, para pimpinan DPR, DPD dan MPR serta para perwira tinggi di jajaran TNI maupun Polri.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Pemimpin Tertinggi Vietnam Bertekad Menjadi Negara Kelas Menengah 2025

Published

on

Pemimpin Tertinggi Vietnam Bertekad Menjadi Negara Kelas Menengah 2025

Gencil News -VOA – Pemimpin tertinggi Vietnam bertekad menjadikan negara itu setidaknya berpenghasilan menengah dalam lima tahun ke depan, keluar dari kemiskinan parah pada 1980-an. Caranya adalah dengan menarik lebih banyak investasi asing dalam bidang manufaktur.

Komisi Sentral Partai Komunis menuntaskan sesi paripurna pada 8 Oktober, yang diadakan untuk memetakan tujuan ekonomi makro negara itu. Seorang wakil menteri perencanaan mengatakan secara terpisah bahwa rakyat Vietnam rata-rata akan berpenghasilan sekitar $5.000 per tahun pada tahun 2025, naik dari $2.750 penghasilan sekarang.

Vietnam akan bisa mencapai itu, menjadi negara berpenghasilan menengah atau lebih tinggi dalam istilah Bank Dunia – dengan memperpanjang reformasi ekonomi 10 tahun yang kini menarik investor asing ke negara yang dipandang sebagai rekan manufaktur bagi pusat pabrik dunia, China.

Investasi mereka menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan di kalangan 97 juta orang Vietnam. Negara itu saat ini berpenghasilan menengah ke bawah.

Pemerintah kemungkinan bisa mendongkrak pendapatannya dengan meningkatkan infrastruktur dan memberi insentif kepada investor untuk produksi elektronik bernilai tinggi. Investor ternama saat ini termasuk Intel dan Samsung Electronics.

“Apa yang mereka lakukan 10 tahun lalu, tentu saja sejak saat itu sudah terlaksana. Saya tidak ingin mengatakan, mereka tidak perlu melakukan apa-apa lagi, tetapi mereka mengarah ke sana karena kebijakannya sudah ada,” kata Rajiv Biswas, ekonom regional senior di IHS Markit di Singapura. Firma analisis itu berbasis di London.

Perang, embargo, dan berkurangnya dukungan dari bekas Uni Soviet membuat sebagian besar orang Vietnam miskin pada 1980-an. Pembukaan pemerintah, yang diluncurkan pada 1986, mulai mendatangkan investasi.

Continue Reading

Nasional

Pajak di 13 Bandara Dihapus Hingga Desember 2020

Published

on

Pajak di 13 Bandara Dihapus Hingga Desember 2020

Gencil News- Pajak di 13 Bandara Dihapus Hingga Desember 2020. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto dalam konferensi pers virtual pada Kamis (22/10/20) memperkirakan 1.628.314  penumpang bandara bisa menikmati kebijakan penghapusan biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau airport tax hingga Desember 2020.

Adapun stimulus PJP2U itu diberlakukan bagi calon penumpang yang membeli tiket mulai dari tanggal 23 Oktober 2020 jam 00.01 WIB hingga 31 Desember 2020 jam 23.59 WIB, dan tiket yang dibeli untuk penerbangan sebelum jam 00.01 tanggal 1 Januari 2021.

Foto Ilustrasi Files : Firstbusinessflight

Pajak di 13 Bandara Dihapus Hingga Desember 2020. adapun daftar 13 bandara dengan airport tax yang ditanggung pemerintah ialah ;

  • Bandara Soekarno-Hatta (CGK),
  • Bandara Hang Nadim (BTH),
  • Bandara Kualanamu Medan (KNO),
  • Bandara Bali I Gusti Ngurah Rai Denpasar (DPS),
  • International Yogyakarta Kulon Progo (YIA),
  • Halim Perdanakusuma Jakarta (HLP),
  • Bandara Internasional Lombok Praya (LOP),
  • Jenderal Ahmad Yani Semarang (SRG),
  • Bandara Sam Ratulangi Manado (MDC).
  • Bandara Komodo Labuan Bajo (LBJ),
  • Bandara Silangit (DTB),
  • Bandara Banyuwangi (BWX)
  • Bandara Adi Sucipto (JOG).

Dengan stimulus ini, biaya PSC tidak lagi dikenakan kepada penumpang, Novie menilai insentif PSC ini dapat mendorong maskapai untuk kembali membuka/menambah layanan rute domestik, lalu maskapai menambah frekuensi terbang di rute yang sudah ada, dan bandara dapat meningkatkan utilisasi slot time penerbangan.

“Stimulus ini diyakini dapat membuat penerbangan semakin optimal berkontribusi ke perekonomian, dan turut mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ujarnya.

Dampak yang diharapkan dari insentif ini juga adalah meningkatnya pergerakan penumpang di bandara meningkat dan naiknya tingkat keterisian penumpang di pesawat (load factor). Stimulus PJP2U ini sendiri akan berlaku mulai 23 Oktober hingga 30 Desember 2020.

Novie berharap jika program insentif itu dinilai efektif tentu Kemenhub akan melakukan melanjutkan hingga 2021.


Continue Reading

Nasional

Luhut Harap Kerja Sama Strategis Meningkat Setelah Bertemu Dubes AS

Published

on

Luhut Harap Kerja Sama Strategis Meningkat Setelah Bertemu Dubes AS

Gencil News- Luhut Harap Kerja Sama Strategis Meningkat Setelah Bertemu Dubes AS. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Yong Kim. Pemerintah ingin kerja sama strategis Indonesia-AS meningkat.
 
“Terutama di sektor investasi infrastruktur, energi, dan connectivity,” ujar Luhut dalam akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Jumat, 23 Oktober 2020.
 
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan juga berharap kerja sama Indonesia-Amerika Serikat dapat erat di sektor kesehatan dan perekonomian imbas pandemi covid-19. Apalagi hubungan dengan negeri Paman Sam telah terjalin lama, bahkan sebelum kemerdekan Indonesia.

Luhut menyampaikan akan banyak hal yang bisa dikerjakan bersama dengan Amerika Serikat ke depan. Terutama bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat bisa saling bahu membahu menghadapi dampak pandemi COVID-19 di sektor Kesehatan dan Perekonomian.

Sung Yong Kim resmi menyerahkan Letters of Credentials atau surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo pada 21 Oktober 2020 lalu. Penyerahan surat tersebut sebagai tanda Kim menggantikan Dubes AS sebelumya, Joseph R Donovan Jr.

Diketahui sebelumnya, ia menjabat sebagai Dubes AS untuk Republik Filipina dari November 2016 hingga Oktober 2020. Ia juga pernah memegang posisi sebagai Utusan Khusus Perundingan Enam Negara untuk urusan Korea Utara, dengan tingkatan setara duta besar.

Ia pernah berdinas di Tokyo, Kuala Lumpur, dan Hong Kong. Sebelum bergabung dengan Dinas Luar Negeri, Dubes Sung Yong Kim bekerja sebagai seorang jaksa di Los Angeles, California.

Continue Reading

TRENDING