Connect with us

Nasional

Satgas Saber Pungli Puji Data Analytic Room Pemprov Kalbar

Published

on

Data Analytic Room yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada bulan oktober 2019.

Gencil News – Pembangunan DAR (Data Analytic Room) bertujuan untuk menyediakan ruang penyajian data pembangunan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pemerintah. Termasuk untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Sutarmidji mengatakan dengan adanya DAR, Pemprov Kalbar berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat. “Itulah tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi itu syarat utama,” katanya.

Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Menkopolhukam Terkagum-kagum dan Mengapresiasi Gubernur Kalbar.

“Saya jujur selaku koordinator kelompok ahli satgas saber pungli Menkopolhukam terkagum-kagum ada upaya sistem aplikasi yang canggih yang diperkenalkan kami dari pak Gubernur Sutarmidji,” kata Adi Warman, SH, MH, MBA Rabu (12/2/2020) Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar.

Adi warman juga mengatakan jika sistem ini kalau berjalan dengan maksimal itu sangat mengurangi atau resistensi. Karena dari ruangan ini bisa di kontrol sedemikian rupa. Jadi ini transparan sekali. jelasnya

“saya berharap daerah-daerah lain bisa meniru seperti ini,”

“Kami ini mutar keliling Indonesia melakukan supervisi dan monitoring, kordinasi setiap daerah kami datang khususnya tingkat Provinsi. Forkompinda tidak lengkap, tapi di Kalbar ini luar biasa, saya masuk ruangan ini, saya tunduk dan merenung langsung cair suasana. Ini menandakan bahwa daerah ini luar biasa, kepemimpinan Sutarmidji selaku kepala daerah luar biasa bisa menyatukan.

Ini tidak gampang, dibeberapa daerah mengalami kesulitan. Seperti sekarang terlihat pak Kajati disini, Pak Kapolda disini ikut mendampingi Gubernur Kalbar, ini jujur saja. Mungkin kerjaan beliau-beliau masih banyak, tapi karena ikatan batin dengan pak Gubernur ini luar biasa. ungkapnya 

“saya apresiasi, ini akan jadi catatan kita di Jakarta,” Mungkin nanti akan diarahkan daerah lain untuk studi banding kesini, untuk melihat bahwa ini sesuatu yang menggembirakan untuk bangsa ini. mudah-mudahan ini tertular kemana-mana.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Wapres RI : Bangun Birokrasi DNA Baru dengan Penyederhanaan Struktur

Published

on

Wapres RI
Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang diadakan secara virtual, Selasa (11/08). - foto kemenpanrb

Gencil News – Wakil Presiden (Wapres) RI K. H. Ma’ruf Amin mengajak seluruh instansi pemerintah untuk menjadikan penyederhanaan birokrasi sebagai momentum untuk membangun birokrasi berkelas dunia.

Birokrasi berkelas dunia ini disebut Wapres sebagai birokrasi dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan cara kerja yang lebih inovatif, sehingga siap menghadapi perubahan.

“Mari jadikan momentum ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun birokrasi kelas dunia, birokrasi dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, cara kerja baru yang lebih adaptif, inovatif, dan lebih responsif,” ujar Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang diadakan secara virtual, Selasa (11/08).

Saat ini, birokrasi dihadapkan pada situasi dunia yang semakin kompleks, penuh dinamika serta ketidakpastian.

Di era disrupsi ini, birokrasi dituntut untuk menghadapi tantangan tersebut dengan bekerja secara efektif dan efisien.

Birokrasi Indonesia di masa depan harus siap menghadapi lingkungan dinamis dengan pendekatan yang proaktif, serta tidak alergi dengan perubahan.

Tak hanya itu, pandemi Covid-19 yang tengah menimpa berbagai belahan dunia membawa dampak besar pada sendi kehidupan terutama sektor kesehatan dan ekonomi.

Wapres menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memulihkan kedua sektor tersebut, namun birokrasi masih dinilai lambat dalam menyikapi urgensi yang terjadi.

Dalam situasi seperti ini, birokrasi yang dinamis menjadi salah satu solusi untuk menghadapi berbagai tantangan itu. Menurutnya, kemampuan birokrasi untuk bergerak secara dinamis dapat dilakukan jika memiliki struktur yang proporsional sesuai kebutuhan.

“Sesuai arahan presiden bahwa untuk mempercepat proses pengambilan keputusan yang berkualitas, jalur birokrasi dipersingkat dengan penyederhanaan birokrasi,” tegasnya.

Arahan itu telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna MPR tahun lalu. Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level yang dilakukan melalui dua tahap antara lain dilakukan dengan menghapuskan jabatan struktural eselon III ke bawah pada struktur organisasi pemerintah dan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Wapres juga menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi ditargetkan selesai pada 31 Desember 2020. “Target penyelesaian penyederhanaan birokrasi adalah akhir Desember 2020,” tegasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Pengalihan jabatan telah tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Saat ini, Kementerian PANRB bersama kementerian terkait tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan penyetaraan penghasilan pejabat yang terdampak oleh penyederhanaan birokrasi.

Hingga 7 Agustus 2020, telah dilakukan penyederhanaan struktur birokrasi pada 41 kementerian dan lembaga. Terdapat penyederhanaan eselon III sebesar 53 persen, eselon IV sebesar 51 persen, dan eselon V sebesar 70 persen. Dengan demikian dari penyederhanaan struktur pada 41 kementerian dan lembaga tersebut terdapat 24.644 atau sebesar 59 persen struktur organisasi yang disederhanakan.

“Semoga tanggal 31 Desember 2020, proses ini bisa selesai sebagaimana visi misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Menteri Tjahjo melaporkan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemda terus melakukan konsolidasi internal dalam upaya untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Pengalihan jabatan ini dilakukan sesuai arahan wakil presiden yakni diharapkan tidak merugikan ASN dari segi penghasilan, kesejahteraan, karier, dan tidak mengganggu kinerja organisasi.

Rakor Penyederhanaan Birokrasi ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Plt. Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko, dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dengan dimoderatori Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. Rakor ini dihadiri oleh para SesMen/Sekjen/Sestama K/L, pejabat eselon I dan II kementerian terkait, Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KASN, Kepala BPKP, Ketua dan Anggota TI RBN dan TPK RBN. (kemenpanrb)

Continue Reading

Nasional

Angka Kematian di 22 Provinsi Indonesia di Bawah Dunia

Published

on

Angka Kematian di 22 Provinsi Indonesia di Bawah Dunia
Para penjahit di bawah jembatan Jatinegara mengenakan masker pelindung di tengah pandemi virus corona (Covid-19) di Jakarta, 22 Juli 2020 (Foto: Reuters)


Gencil News – Voa – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan Angka Kematian di 22 Provinsi Indonesia di Bawah Dunia.

“Jadi sebenarnya kinerja dari angka kematian itu ada 22 provinsi dari 34 provinsi yang berada di bawah angka rata-rata dunia. Ini adalah prestasi dari 22 provinsi ini dan harus tetap dipertahankan dan ditekan terus agar tetap terjaga. Demikian pula dari sisi lainnya yaitu 12 provinsi kita harapkan untuk bisa ditekan,” ungkap Wiku dalam telekonferensi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/8).

Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia saat ini adalah 4,5 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia, yakni 3,64 persen.

Namun demikian, Wiku mengatakan angka kematian akibat wabah ini, di 22 provinsi di Indonesia masih di bawah rata-rata dunia.

Beberapa di antara 22 provinsi yang memiliki angka kematian di bawah rata-rata angka kematian dunia adalah

DKI Jakarta (3,56 persen)

Sulawesi Selatan (3,18 persen)

Jawa Barat (3 persen)

Bali (1,28 persen)

Papua (1,06 persen)

Kalimantan Timur (2,84 persen)

Maluku Utara (3,3 persen)

Gorontalo (2,54 persen)

Maluku (1,8 persen)

Sumatra Barat (2,8 persen)

Daerah Istimewa Yogyakarta (2,85 persen)

Riau (1,8 persen)

Aceh (2,8 persen)

Papua Barat (1 persen)

Kalimantan Barat (0,96 persen)

Kalimantan Utara (0,67 persen)

Jumlah Kasus Aktif Corona di Indonesia Masih di Bawah Rata-Rata Dunia

Dalam kesempatan ini, Wiku juga membandingkan angka kasus positif aktif dan angka kesembuhan antara dunia dan Indonesia.

Ia menjelaskan, angka kasus positif aktif di Indonesia masih berada di bawah dunia, yaitu 30,8 persen atau sekitar 39.082 kasus dari total 127.083 kasus per 10 Agustus 2020. Angka rata-rata kasus positif aktif di dunia saat ini mencapai 31,5 persen.

“Kasus aktif artinya kasus yang masih aktif di masyarakat, kasus Covid-19, dibandingkan dengan kasus kumulatif atau terkonfirmasi positif, itu menunjukkan jumlah kasus sampai dengan sekarang,” jelasnya.

Sementara itu, angka kesembuhan Indonesia per 10 Agustus 2020, sama dengan angka kesembuhan dunia, yakni 64,7 persen.

“Kesembuhan Indonesia kebetulan kemarin sama dengan dunia yaitu 64,7 persen dan dunia 64,7 persen,” imbuhnya.

Continue Reading

Nasional

Pemda Wajib Tutup Sekolah Jika Risiko Penyebaran Covid-19 Kembali Tinggi

Published

on

Pemda Wajib Tutup Sekolah Jika Risiko Penyebaran Covid-19 Kembali Tinggi
Anggota staf sekolah membersihkan ruang kelas setelah sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona di Solo, Jawa Tengah, 16 Maret 2020. (Foto: AP)

Gencil NEws -Pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Agama dan Menteri Kesehatan telah menyepakati pemberian izin belajar mengajar secara tatap muka langsung di sekolah.

Namun, kegiatan belajar mengajar seperti ini hanya diperbolehkan di daerah yang masuk dalam kategori zona hijau dan kuning saja. Sebelumnya, hanya daerah di zona hijau saja yang diperbolehkan.

Dalam kesempatan ini, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta daerah setempat yang kembali membuka sekolah tatap muka untuk selalu melakukan pengawasan dan evaluasi secara bertahap. Apabila, risiko perebakan wabah virus corona kembali meninggi, katanya, sekolah harus kembali ditutup.

“Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman, atau tingkat risiko daerah berubah jadi lebih tinggi, maka pemda wajib menutup kembali satuan pendidikan tersebut,” ujar Wiku.

Ia pun memperingatkan pembukaan sekolah di wilayah zona kuning dan hijau harus memenuhi beberapa persyaratan dan aturan.

Pertama, sekolah tatap muka boleh dilakukan dengan persetujuan pemda setempat atau kantor wilayah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid.

Kedua, protokol kesehatan diberlakukan secara ketat, diantaranya dengan membatasi jumlah murid dalam satu ruangan pada saat belajar. “Dari kapasitas, pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas,” ucap Wiku.

Wiku pun meminta, pembukaan sekolah tatap muka ini hendaknya diprioritaskan di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) atau daerah yang kesulitan mendapatkan akses jaringan internet sehingga tidak memungkinkan proses pembelajaran jarak jauh.

“Banyak satuan pendidikan di daerah 3T yang sangat kesulitan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh karena minimnya akses digital,” kata Wiku.

Continue Reading

TRENDING