Sensus Penduduk 2020: Pria Lebih Banyak Daripada Wanita
Connect with us

Nasional

Sensus Penduduk 2020: Pria Lebih Banyak Daripada Wanita

Published

on

Sensus Penduduk 2020: Pria Lebih Banyak Daripada Wanita

Gencil News – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Sensus 2020 pada Kamis (21/1). Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS dan Kementerian Dalam Negeri, total penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 271.349.889 jiwa.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, jumlah penduduk dihitung hingga Desember 2020. Dari hasil penghitungan sensus 2020 sampai September saja, jumlah penduduk Indonesia adalah 270.203.911 jiwa.

“Kenaikan jumlah penduduk yang tercatat itu terjadi karena adanya kenaikan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,14 persen dari bulan September ke Desember 2020. Setelah hasil Sensus Penduduk 2020 kita sinkronisasi, maka jumlah penduduk Indonesia per Desember 2020 adalah 271.349.889 jiwa,” kata Suhariyanto

Sensus 2020 menunjukkan jumlah pria lebih banyak daripada wanita. Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 100 penduduk perempuan untuk setiap 102 penduduk laki-laki. Data ini bertentangan dengan hasil sensus 20 tahun lalu.

“Dari total jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk perempuan mencapai 134.229.988 jiwa dan penduduk pria berjumlah 137.119.901 jiwa, serta ada 86.437.053 kartu keluarga,” ujar Suhariyanto.

Komposisi demografis berbasis gender di Indonesia menyesuaikan dengan keadaan dunia. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan semakin menurun.

Pada tahun 2019, dari total penduduk 7,79 miliar di dunia, penduduk perempuan adalah 49,58%, sedangkan laki-laki adalah 50,42%.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Kemenkominfo Rencana Bentuk Komite Etika Berinternet

Published

on

Kemenkominfo Rencana Bentuk Komite Etika Berinternet
Kemenkominfo mengumumkan rencana pembentukan komite etika berinternet, Jumat (26/2) yang bertujuan untuk mendorong penataan di ruang digital yang lebih sehat. (Foto: ilustrasi).

Gencil News – VOA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hari Jumat (26/2) mengumumkan rencana pembentukan komite etika berinternet yang bertujuan untuk mendorong penataan di ruang digital yang lebih sehat. Sebelumnya juga marak diskursus pembentukan virtual police untuk mengawasi perilaku netizen di dunia maya.

Dalam konferensi pers virtual, Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan pembentukan komite itu merupakan bagian dari arahan Presiden Joko Widodo 15 Februari lalu agar dunia maya Indonesia menjadi lebih “bersih, sehat, beretika, penuh sopan santun, bertata krama, produktif dan mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.”

Johnny G. Plate juga menyebut hasil survei digital Microsoft yang menilai netizen Indonesia memiliki tingkat keberadaban (civility) yang rendah. Dari 32 negara yang disurvei, Indonesia ada di peringkat 29 atau yang terburuk di Asia Tenggara.

Tingkat keberadaban netizen ini diukur dari persepsi netizen terhadap risiko yang mereka dapatkan di dunia maya, misalnya dari penyebarluasan berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, misogini, cyberbullying, trolling atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, micro-aggression atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal (kelompok etnis atau agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, kelompok LGBTQ dan lainnya) hingga ke penipuan, doxing atau mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya guna mengganggu atau merusak reputasi seseorang, hingga rekrutmen kegiatan radikal dan teror, serta pornografi.

Monetisasi Platform Media Sosial

Diwawancarai melalui telepon Jumat malam (26/2), pakar komunikasi dan digital media di Universitas Indonesia Dr. Firman Kurniawan mengatakan memahami rencana pembentukan komite etika berinternet ini karena “media digital, khususnya media sosial, hari-hari ini semakin tidak nyaman untuk berelasi atau menjadi bagian dari medium komunikasi.

Aplikasi Social Media di sebuah telepon genggam. (Foto: ilustrasi)
Aplikasi Social Media di sebuah telepon genggam. (Foto: ilustrasi)

Media sosial yang pada awalnya dirilis untuk memudahkan berkomunikasi, mencari informasi dan berbisnis misalnya, kini semakin lama lebih menonjolkan aspek bisnisnya. Misalnya saja YouTube yang kini mendorong pengguna untuk memiliki subscriber yang banyak atau Twitter, Facebook, Instagram yang mendorong pengguna memiliki followers-nya sebanyak-banyaknya, yang kemudian akan menarik pemasang iklan dan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik akun dan pengembang platform.

Platform media sosial ini lebih menonjolkan dimensi ekonomi sehingga berlomba-lomba menjadikan wahananya menjadi tempat menghasilkan uang, dan kadang-kadang dalam perlombaan itu terjadi kompetisi yang tidak sehat dan persoalan etika serta kenyamanan pengguna dilupakan.”

Penetrasi Internet Tinggi, Etika Tak Dijaga

Survei Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia tahun 2020 menunjukkan ada 196,7 juta orang di Indonesia yang menggunakan internet, atau berarti 73,7 persen dari total penduduk. Angka ini naik 8,9 persen atau sekitar 25,5 juta dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar menggunakan internet untuk berselancar di media sosial dan berkomunikasi.

Namun sebagaimana Menkominfo Johnny G. Plate, “sayangnya penggunaan ruang digital yang sedemikian masif, belum diikuti dengan perilaku pemanfaatan ruang digital yang beretika.”

Itulah sebabnya pembentukan komite etika berinternet dinilai perlu. Komite ini, menurut Johnny G. Plate, akan memiliki dua tugas utama yaitu “merumuskan panduan praktis terkait budaya serta etika berinternet dan bermedia sosial, yang berlandaskan pada asas kejujuran, penghargaan, kebajikan, kesantunan, dan penghormatan atas privasi individu lain dan data pribadi individu lain;” dan mendorong pelaksanaannya bersama seluruh pihak.

Pemerintah Diminta Juga Atur Perusahaan Medsos

Firman Kurniawan memuji langkah cepat ini, tetapi menilai pedoman seharusnya tidak saja dibuat untuk memagari netizen atau pengguna internet, khususnya media sosial, tetapi juga perusahaan teknologi raksasa dan pemilik platform media sosial.

“Kalau menurut saya, perusahaan teknologi raksasa dan pengembang platform, sebut saja Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan bahkan yang terbaru Clubhouse, harus juga dikenai aturan negara. Misalnya Facebook, yang sekarang tidak ada bedanya dengan stasiun televisi kita (RCTI, SCTV, Metro dll) yang diikat oleh aturan dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Atau medium film-film kita yang diikat oleh Lembaga Sensor Film, dan seterusnya. Jadi setiap medium itu ada pengawas dan aturannya, baik untuk urusan konten, maupun monetisasinya,” jelasnya.

Ditambahkannya, saat ini seperti terjadi “kegagapan” di pihak otorita berwenang menghadapi perkembangan platform media sosial yang luar biasa cepatnya. Walhasil yang banyak disasar, menurut Firman, adalah para pengguna. “UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE itu menyasar publik, tetapi bagaimana dengan penyelenggara platformnya?.”

Merujuk beberapa kejadian yang berkelindan dengan peran platform media sosial, seperti kerusuhan di gedung Kongres Amerika 6 Januari lalu atau berita hoaks soal kecurangan pemilu di beberapa negara, Firman mengatakan platform media sosial sebagai perangkat, tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan.

Menurut Firman, ada aspek struktural yang melekat pada platform, yang ketika digunakan seoptimal mungkin, kadang-kadang ada penyimpangan atau distorsi.

“Ketika platform mencatat aktivitas kita, disebut sebagai digital path dan mengumpulkan datanya sebagai algoritma, yang kemudian digunakan untuk mem-profiling perilaku orang. Perangkat ini digunakan untuk dalam tanda kutip ‘memanipulasi pengguna platform yang bersangkutan agar berperilaku yang menguntungkan pengembang platform, dalam arti meraih iklan’,” jelasnya.

“Soal apakah cara itu beretika atau tidak, tidak terlalu diperhatikan. Yang penting orang bisa memonetisasi dan menguntungkan pengembang platform, itu saja. Nah giliran kita menagih tanggung jawab para pengembang platform ini,” jelasnya.

Continue Reading

Nasional

Mensos Risma: Daerah Harus Bisa Lebih Mandiri Tangani Bencana

Published

on

Mensos Risma: Daerah Harus Bisa Lebih Mandiri Tangani Bencana
Sumber Foto : Biro Setpres 2020, dalam Foto Menteri Sosial Tri Rismaharini

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan pers Kemensos pada Senin, 1/3/2021 menyampaikan supaya daerah harus bisa lebih mandiri tangani bencana.

“Mengingat terjadi musibah bencana alam pada sebagian nusantara, maka pengadaan gedung d iubah untuk memaksimalkan penanganan bencana,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kementerian Sosial RI dalam upaya penanganan pasca terjadi bencana akan mengubah pengadaan gedung.

Selanjutnya, Pengadaan gedung nanti akan berubah untuk alokasi ke dana operasional bencana alam agar bisa lebih maksimal.

Melansir dari Republika. Hal tersebut Mensos Risma sampaikan saat menyerahkan bantuan alat kesehatan (alkes) kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di halaman Balai Kota Surabaya, Ahad (28/2).

Pemerintah Daerah (Pemda), kata Mensos, mempunyai peran strategis dalam mengatasi daerahnya masing-masing.

Kementerian Sosial (Kemensos) siap dengan buffer stock yang bisa dikirim dengan cepat ke lokasi bencana.

“Kami siapkan buffer stock yang sewaktu-waktu bisa dikirim cepat, tapi itu tergantung  Pemda  bisa mengatasi bencana yang terjadi.

Nanti, kita lihat mampu atau tidak dan seperti apa yang d ibutuhkan pada lokasi bencana,” katanya.

Untuk memudahkan penanganan pasca terjadi bencana, sudah melaporkan agar Pemda mandiri seperti memiliki tenda sendiri, dapur umum dan lain sebagainya.

“Sudah d iberikan kepada Pemda, berupa dapur umum, tenda, genset dan perahu. Termasuk, usulan pembangunan gedung agar d itiadakan untuk memaksimalkan upaya penanganan pasca terjadi bencana alam,” tegas Mensos.

Dengan dukungan dapur umum, tenda, genset dan perahu, Harapannya Pemda melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa mandiri sebelum Kemensos datang.

Dan juga, Termasuk diusulkan DAK untuk pengadaan alat berat.

“Untuk penanganan pasca terjadi bencana alam, kami sudah mengusulkan untuk pengadaan alat berat,” tandas Mensos.

Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan dua jenis alkses, berupa handsanitizer sebanyak 448 karton dan sebanyak 32 karton masker medis.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas bantuan alkes hand sanitizer dan masker medis yang KeMensos Tri Rismaharini berikan.

“Terima kasih atas bantuan dari Ibu Mensos, dan kami akan salurkan kepada para Nakes dan masyarakat yang membutuhkan khususnya dalam upaya pencegahan Covid-19, terlebih di Surabaya sudah memasuki zona hijau, ” terang Eri.

Continue Reading

Nasional

Pengerjaan Awal Untuk Sirkuit MotoGP Mandalika Sedang Berjalan

Published

on

Pengerjaan Awal Untuk Sirkuit MotoGP Mandalika Sedang Berjalan
Sumber Foto : CNN/ Sirkuit Mandalika untuk menggelar MotoGP Indonesia akan menggunakan aspal kelas dunia. (Dok: MGPA)

Gencil News- Pengerjaan tahap awal untuk lokasi sirkuit motogp Mandalika pada lapis pertama pengaspalan sudah berjalan sejak jum’at 26 Februari 2021

Penargetan pengaspalan lapisan pertama lintasan jalan kawasan khusus The Mandalika untuk sirkuit jalanan MotoGP ini rencana rampung akhir maret 2021.

Kemudian, berlanjut nanti pada lapisan kedua atau AC-Binder hingga lapisan terakhir atau Surface SMA sepanjang 4,31 Kilometer.

Aspal lapisan pertama atau AC-Base ini menggunakan asphalt mixing plant yang d ibangun PT Pembangunan Perumahan (Persero) pada area site facility untuk proyek jalan kawasan khusus.

Asphalt mixing plant menggunakan Lintec seri CSD 3000 berkapasitas maksimal 240 ton per jam.

“Ini merupakan asphalt mixing plant dengan kapasitas terbesar di Indonesia,” kata Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC, Arie Prasetyo.

Setelah pengaspalan sirkuit jalanan MotoGP Mandalika ini rampung, Arie menjelaskan, tahap selanjutnya adalah homologasi.

Homologasi adalah proses persetujuan/sertifikasi dalam dunia balap yang meliputi standar kendaraan balap, lintasan, dan komponen lainnya yang penyelenggara tentukan.

“Homologasi kemungkinan bisa terlaksana pada pertengahan tahun ini,” katanya.

Selanjutnya, pengerjaan Sirkuit Mandalikan fokus pada membuat saluran drainase baru, pengaspalan lintasan dan penyebaran batu kerikil pada gravel area.

Kemudian, penanaman rumput serta penyelesaian service road sepanjang 1,8 Km juga masuk dalam daftar fokus pekerjaan para pekerja sekarang.

Dengan begitu, kemungkinan besar pembangunan sirkuit ini bisa selesai tepat waktu pada pertengahan 2021 mendatang.

Continue Reading

Advertisement

KORAN GENCIL NEWS

TRENDING