Survei SMRC: 43 Persen Orang Suka FPI – Gencil News
Connect with us

Nasional

Survei SMRC: 43 Persen Orang Suka FPI

Published

on

Survei SMRC: 43 Persen Orang Suka FPI

Gencil News – VOA – Empat puluh tiga persen warga yang disurvei SMRC mengaku suka dengan FPI, meskipun hanya sepertiga warga yang mengaku mengenal FPI setuju dengan perjuangannya.

Saiful Mujani Research & Consulting SMRC, Kamis (26/11) merilis hasil survei opini publik terhadap Front Pembela Islam FPI dan pemimpinnya Rizieq Shihab. Hasilnya 69 persen responden mengatakan mengenal organisasi massa yang berpusat di Petamburan, Jakarta Barat ini, tetapi hanya 43 persen yang menyukainya.

Dalam konferensi pers virtual, Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas mengatakan “kita menemukan dari total 69 persen warga yang tahu FPI ini, 43 persen diantaranya mengaku suka, 41 persen tidak suka dan 16 persen tidak menjawab.”

Survei SMRC dilakukan pada rentang waktu 18-21 November 2020 atas 1.201 reponden yang dipilih dengan metode simple random sampling dan margin error 2,9 persen. Tingkat kepercayaan pada survei ini 95 persen.

Jika dibandingkan dengan survei yang sama pada Januari 2018, Abbas mengatakan ada peningkatan jumlah warga yang mengetahui sepak terjang FPI dari 59 persen pada tahun 2018, menjadi 69 persen pada tahun 2020. Sementara jumlah mereka yang menyukai juga naik dari 33 persen pada tahun 2018, menjadi 43 persen pada tahun 2020.

77 Persen Responden Setuju Aparat Bubarkan Acara FPI

Lebih jauh Abbas mengatakan survei juga menunjukkan secara umum warga menilai negatif terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak tibanya Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta 10 November lalu hingga resepsi pernikahan putrinya yang dihadiri ribuan orang, yang sebagian besar tidak mengenakan masker.

“Dari 49 persen responden yang tahu acara Rizieq itu, mayoritas 77 persen setuju jika aparat keamanan dan pemda membubarkan acara itu dengan alasan pandemi Covid-19. Responden lebih banyak berpihak pada aparat keamanan dibanding Rizieq Shihab,” ujar Abbas.

Survei juga menunjukkan 42 persen responden setuju bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai gagal menjalankan PSBB [pembatasan sosial berskala besar] secara adil. Meskipun ada 33 persen lainnya yang tidak setuju dan 26 persen tidak menjawab pertanyaan tentang hal ini.

Empat puluh delapan persen responden mendukung sikap Kapolri Idham Aziz yang mencopot Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Rudy Sufahriadi dari jabatannya sebagai dampak kegagalan aparat kepolisian menegakkan protokol kesehatan terhadap FPI. Delapan puluh enam persen mendukung langkah Kemenkopolhukam menegur pihak kepolisian.

Beberapa pelanggaran yang dinilai telah dilakukan FPI pada masa pandemi virus corona ini antara lain pengerahan ribuan orang pendukung untuk menjemput Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, Rizieq Shihab tidak menjalani karantina sepulang dari luar negeri, serta menggelar acara keagamaan dan pernikahan putrinya dengan mengundang ribuan orang.

Ketidaktegasan aparat dan pemda DKI Jakarta menyikapi pelanggaran yang dilakukan FPI dinilai tidak saja merugikan masyarakat lain, tetapi juga semakin melegitimasi FPI di mata publik. Hal ini diungkapkan Noorhaidi Hasan, pakar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

“Oke ada masalah terkait FPI dan Rizieq. Ketika pemerintah tegas dengan law enforcement, penegakan hukumnya, polisi dan pemda yang melakukan itu, kalau ada yang melanggar ya ditindak tegas. Kalau berani melakukan itu, bolehlah tentara mem-back-up di belakangnya. Ini kan tugas kepolisian. Ternyata kan tidak bisa apa-apa juga. Saya meyakini law enforcement dikedepankan. Jangan terlalu banyak konflik atau polemik yang tidak perlu.”

Hal senada disampaikan Jajang Jaroni, pakar di Universitas Islam Negeri Jakarta. “Pada saat pandemi seperti ini kita harus kita sebagai warga melakukan pembatasan-pembatasan. Tetapi ini semua dilanggar Rizieq, modelnya dia selalu melakukan hal-hal seperti itu. Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq justru akan mendelegitimasi dirinya sendiri,” komentarnya.

Sebelumnya aparat mengambil tindakan tegas terhadap beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan. Misalnya kerumunan massa dalam pentas musik yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal, Jawa Tengah, yang kini sedang memasuki tahap persidangan, atau pencopotan seorang bupati di Pontianak, Kalimantan Barat karena melanggar protokol kesehatan. Berbagai pelanggaran oleh warga juga dikenai sanksi sosial mulai dari membersihkan sungai hingga membayar denda.

Sementara kegiatan yang berpotensi memicu kehadiran ribuan orang, seperti Haul Habib Ali di Solo yang sedianya digelar awal Desember, telah dibatalkan. Ini belum termasuk ratusan acara konser musik, pentas seni, pesta pernikahan hingga demonstrasi yang semuanya dibatalkan demi mematuhi protokol kesehatan dan mencegah perebakan luas Covid-19.

Popularitas Rizieq Shihab

Secara khusus SMRC juga menanyakan kepada para responden tentang kesukaan mereka pada beberapa tokoh, termasuk Rizieq Shihab.

“Survei ini menunjukkan Ridwan Kamil Gubernur Jabar, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Khofifah Gubernur Jawa Timur ada di lapisan satu. Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, di lapisan ke dua. Sedangkan Rizieq di lapisan ke tiga atau di bawah 50 persen. Rizieq tergolong tokoh yang kurang disukai masyarakat,” papar Abbas.

Sosiolog di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Neng Dara Afifah menilai meskipun kecil, prosentase dukungan pada Rizieq Shihab tidak bisa dianggap remeh.

“Persentase popularitas FPI dan Rizieq dari hasil survey ini jangan dianggap remeh! Responden yang suka dengan tidak suka sangat tipis selisihnya. Ini pandangan publik lho, tentang FPI dan Rizieq, ini bukan sesuatu yang kecil dan remeh, artinya ini sesuatu yang serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” komentarnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Test Covid-19 Indonesia Melebihi Standar WHO, Menkes: Tes Corona Tidak Tepat Sasaran

Published

on

Test Covid-19 Indonesia Melebihi Standar WHO
Nakes melakukan test Covid-19 terhadap salah seorang anggota Tim SAR yang akan bertugas untuk pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJY182 yang jatuh setelah lepas landas dari Jakarta pada 9 Januari 2021. (Foto: Dany Krisnadhi / AFP)

Gencil News -VOA – Pemerintah mengatakan kapasitas tes Covid-19 Indonesia sudah melebihi standar WHO. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, fakta itu kemungkinan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Untuk pertama kalinya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan kapasitas tes swab PCR di tanah air sudah melebihi standar yang ditentukan oleh WHO, yakni 267.000 orang per minggu atau 38.000 orang per hari secara nasional.

Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tesyang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak tepat sasaran.

Menurutnya, tingginya kapasitas tes boleh jadi karena terlalu seringnya pejabat pemerintah menjalani tes, sementara kenyataan itu tidak terjadi di kalangan masyarakat umum.

Ia mencontohkan dalam satu minggu ia bisa menjalani tes swab PCR sebanyak lima kali sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“Emang benar kaya gitu? Testing kan gak gitu harusnya. Testing itu kan testing epidemiologi, aku diajarin sama teman-teman dokter, bukan testing mandiri, yang dites itu orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi hadap Presiden seperti Budi Gunadi Sadikin. Nanti tercapai standar WHO 1 per 1000 orang per minggu, tapi tidak ada gunannya secara epidemiologi. Seperti itu yang harus diberesin,” ungkap Budi dalam acara ‘Dialog Warga ‘Vaksin & Kita’ Komite Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Jabar’ yang disiarkan di YouTube PRMN SuCi, seperti dikutip, Jumat (22/1).

Budi tidak menjelaskan berapa kira-kira jumlah tes yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan apakah jumlah itu secara signifikan mempengaruhi total jumlah tes secara nasional yang sering digambarkan sebagai kapasitas tes.

Menurut Budi, sesuai dengan pernyataan WHO, mengatasi pandemi bukan hanya dengan melakukan vaksinasi dan memperkuat fasilitas kesehatan saja,namun juga mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat, katanya, perlu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Ia yakin, lambat laun masyarakat akan bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi pasca pandemi.

Lika-Liku Program Vaksinasi

Dalam kesempatan ini, Budi juga mengungkapkan bahwa proses pendistribusian vaksin Covid-19 ke 34 provinsi tidak mudah. Ia menjelaskan delapan provinsi mengembalikan vaksin Covid-19 ke pusat. Padahal, dalam tahap pertama ada 1,2 juta dosis vaksin yang harus segera dikirim.

Hal ini terjadi, ujar Budi, karena lemari-lemari pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19, sudah penuh oleh vaksin-vaksin regular seperti vaksin Polio, TBC, dan Difteri yang tidak dipakai pada tahun lalu atau tertunda karena terjadinya pandemi. Setiap tahun, setidaknya Indonesia melakukan vaksinasi reguler sebanyak 150-200 juta dosis.

Maka dari itu, Budi pun menggandeng pihak swasta seperti Kalbe Farma dan Kimia Farma untuk ikut membantu pendistribusian. Mereka diharapkan bisa ikut menyediakan lemari pendingin untuk bisa menyimpan vaksin Covid-19.

Data Kemenkes Diakui Budi Tidak Akurat

Dalam program vaksinasi massal Covid-19 ini, Budi mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan data yang dimiliki oleh kementerian yang dipimpinnya. Ia malah akan menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mendata penerima vaksin Covid-19.

“Untuk datanya karena sudah kapok, saya gak mau lagi pakai data Kementerian Kesehatan. Saya putuskan ambil data dari KPU aja lah, manual. Itu kan kemarin daerah Jawa Barat baru (menggelar) pemilihan, kayak-nya itu yang paling current,” ungkap Budi.

Lebih dari 132 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Covid-19

Sementara itu dalam telekonferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/1) Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan sudah 132 ribu orang yang divaksinasi dalam program vaksinasi massal Covid-19 bagi tenaga kesehatan hingga 21 Januari 2021 pukul 13.00 WIB. Tenaga kesehatan ini tersebar di 13.525 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota, dan 34 provinsi di Indonesia.

Jumlah tersebut, ujar Nadia, masih 22 persen dari target 598.483 tenaga kesehatan yang akan divaksin pada tahap pertama. Selanjutnya, pada tahap kedua, diharapkan sebanyak 888.282 tenaga kesehatan bisa segera divaksin.

“Terdapat 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa diberikan vaksinasi ataupun kemudian ditunda karena sejumlah alasan di antaranya merupakan penyintas Covid-19, atau memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan sedang dalam keadaan hamil. Proses vaksinasi kepada tenaga kesehatan masih akan terus berlangsung dan diharapkan hingga Februari, sehingga kami dapat mencapai target sebanyak 1,47 juta tenaga kesehatan divaksinasi,” jelas Nadia.

Cara Kerja Vaksin Covid-19

Dalam kesempatan ini, Nadia juga mengklarifikasi kabar Bupati Sleman Sri Purnomo yang positif Covid-19 setelah disuntik vaksin Sinovac. Ia menegaskan bahwa vaksin Covid-19 Sinovac berisi virus yang dimatikan atau inactivated virus. Jadi menurutnya, hampir tidak mungkin vaksin tersebut yang menyebabkan Sri Purnomo positif Covid-19.

“Jika melihat rentang waktu dari bapak bupati, maka sangat mungkin pada saat bapak bupati divaksinasi, beliau ini berada dalam masa inkubasi Covid-19, di mana tentunya sudah terpapar virus Covid-19 tapi tidak menunjukkan gejala. Secara alamiah waktu antara paparan dan munculnya gejala itu adalah sedang tinggi-tingginya sekitar pada lima sampai dengan enam hari. Hal ini adalah waktu yang pas karena beliau divaksinasi pada 14 Januari sementara hasil pemeriksaan swab PCR beliau positif di tanggal 20 Januari,” jelasnya.

Nadia menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 membutuhkan dua kali dosis penyuntikan, karena sistem imunitas tubuh memerlukan waktu paparan yang lebih lama untuk mengetahui bagaimana cara efektif untuk melawan virus tersebut.

Suntikan pertama, jelasnya dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal, yang akan dilanjutkan dengan suntikan kedua, untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Hal ini akan memicu respon antibodi yang lebih cepat dan efektif di masa yang akan datang.

“Suntikan kedua berfungsi sebagai booster untuk membentuk antibodi secara optimal dan imunitas ini baru akan terbentuk secara baik setelah tiga minggu suntikan kedua. Untuk itu, perlu dipahami, meskipun kita sudah divaksinasi Covid-19 masih ada resiko terpapar virus Covid-19. Namun tentunya diharapkan vaksin ini akan dapat mengurangi kemungkinan sakit berat. Proses pemberian vaksinasi tetap dilakukan seperti yang sudah ditargetkan, bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Keluarga Korban Pesawat Jatuh Tabur Bunga di Laut Jawa

Published

on

Keluarga Korban Pesawat Jatuh Tabur Bunga di Laut Jawa
Kolega awak pesawat Sriwijaya Air memberikan penghormatan untuk rekan-rekan mereka dengan menabur bunga dari geladak kapal Angkatan Laut Indonesia KRI Semarang di lokasi jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan SJ 182, 22 Januari 2021. (REUTERS/Ajeng Ulfiana)

Gencil News – Keluarga dan kerabat korban, Jumat (22/1), menggelar acara doa bersama dan tabur bunga di Laut Jawa, di mana sebuah pesawat jet Sriwijaya Air jatuh hampir dua pekan lalu dan menewaskan 62 orang di dalamnya.​

Sebuah kapal Angkatan Laut Indonesia membawa puluhan kerabat yang berduka itu ke lokasi tersebut. Banyak yang terlihat menangis saat berdoa dan melemparkan bunga ke laut. Sejumlah petugas dari Angkatan Laut, Basarnas, dan pegawai Sriwijaya Air juga melemparkan sejumlah karangan bunga ke laut.

Presiden maskapai penerbangan Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena, mengatakan ia berharap kunjungan ke lokasi tersebut dapat membantu keluarga menerima apa yang telah terjadi pada orang-orang yang mereka cintai dan sedikit meredakan kesedihan mereka.

“Kami juga merasa sedih dan kehilangan. Kru kami adalah bagian dari keluarga besar Sriwijaya Air tercinta,” katanya kepada wartawan di kapal itu. “Saya, secara pribadi, merasa sangat terpukul dengan kecelakaan ini.”

Pesawat itu jatuh menukik ke laut beberapa menit setelah lepas landas dari Jakarta pada 9 Januari. Tim SAR telah menemukan potongan-potongan tubuh pesawat dan jasad manusia di kawasan perairan antara pulau Lancang dan Pulau Laki di gugusan Kepulauan Seribu.

Upaya pengambilan potongan mayat berakhir, Kamis (21/1), tetapi pencarian terbatas untuk mesin perekam suara kokpit masih berlanjut

Perekam data penerbangan (FDR), yang melacak ketinggian dan sejumlah parameter lain penerbangan pesawat, telah ditemukan sebelumnya. Tim penyelidik, bekerja sama dengan Boeing dan General Electric, saat ini sedang mengevaluasi informasi yang terekam perangkat tersebut.

Sebuah tim dari Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) dan Badan Pengawas Penerbangan AS (FAA) adalah bagian dari penyelidikan itu.

Pesawat Boeing 737-500 berusia 26 tahun yang jatuh itu tidak dioperasikan selama hampir sembilan bulan pada tahun lalu karena pengurangan penerbangan terkait pandemi virus corona. Badan pengawas penerbangan Indonesia dan maskapai itu mengatakan, pesawat itu telah menjalani inspeksi sebelum kembali melakukan penerbangan komersial Desember lalu.

Estimated reading time: 2 minutes

Continue Reading

Nasional

Kemenkes Akan Pakai Data Dari KPU Untuk Penerima Vaksin

Published

on

Kemenkes-Akan-Pakai-Data-Dari-KPU-Untuk-Penerima-Vaksin

Gencil News – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku tidak mempercayai data terkait program vaksinasi Covid-19 milik Kementerian Kesehatan di bawah kepemimpinannya.

Budi menjelaskan, data yang dimaksud adalah tentang penerima program vaksinasi. Nantinya, untuk data penerima rencana vaksinasi, pihaknya akan menggunakan data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Datanya juga biar enggak salah gimana, saya udah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil,” kata Budi dalam sebuah diskusi virtual yang ditayangkan kanal PRMN SuCi di Youtube, Rabu (20/1).

“Aku pakai datanya KPU. Kita ambil KPU manual, kemarin baru pemilihan itu Jabar, kayaknya itu yang paling current, basednya untuk rakyat di atas 17 tahun,” ujar Budi.

Pemerintah memiliki target sekitar 181,5 juta orang Indonesia yang akan divaksinasi Covid-19. Mulai Januari 2021 hingga Maret 2022, proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap selama 15 bulan.

Budi menuturkan, rencana vaksinasi Covid-19 menemui banyak kendala lain. Salah satunya tentang lokasi penyimpanan vaksin.

“Kenapa bisa penuh? Salah hitung. Ini masih di provinsi lho. Setelah dilihat, saya baru tahu, setiap tahun kita vaksinasi reguler setiap tahunnya antara 130-200 juta. Vaksin TBC, polio, difteri dan sebagainya,” jelas Budi.

“Rupanya karena tahun kemarin Covid, jadi vaksinasi kurang tuh posyandu-posyandu. Akibatnya vaksin enggak kepake, ditaruh di lemari es di sana, begitu kita kirim penuh, sudah ada barangnya disimpan. Jadi chaotic,” kata dia

Continue Reading

TRENDING