Tidak Ditemukan Efek Samping Berbahaya dalam Uji Vaksin Sinovac di Indonesia
Connect with us

Nasional

Tidak Ditemukan Efek Samping Berbahaya dalam Uji Vaksin Sinovac di Indonesia

Published

on

Tidak Ditemukan Efek Samping Berbahaya dalam Uji Vaksin Sinovac di Indonesia
Para sukarelawan yang menjadi subjek penelitian hanya mengeluhkan berbagai gejala ringan, seperti nyeri dan pegal otot pada bagian yang disuntik. (Foto: ilustrasi).
Uji klinis fase III vaksin Sinovac yang sedang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, tidak menunjukkan adanya gejala berbahaya yang memerlukan perhatian serius.

Gencil News – VOA – Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan dalam telekonferensi pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/11), “Hingga saat ini tidak ditemukan gejala KIPI yang berbahaya pada uji klinis fase III vaksin Sinovac di Bandung terhadap 1.620 subjek.”

KIPI adalah singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi, atau dalam bahasa sederhana ‘efek samping vaksin’.

Para sukarelawan yang menjadi subjek penelitian hanya mengeluhkan berbagai gejala ringan, seperti nyeri dan pegal otot pada bagian yang disuntik.

“Dan tidak ditemukan efek samping serius karena vaksin atau vaksinasi. Kami akan terus memantau perkembangan uji klinis dan perkembangan status kehalalannya,” kata Wiku.

Ia mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan selalu melakukan pengawasan selama proses pengadaan kandidat vaksin. Selain itu, ujar Wiku, pemerintah akan selalu berupaya transparan kepada publik terkait perkembangan pengadaan vaksin ini.

Kabar ini melegakan Badan Pengawasan Kesehatan Nasional Brasil (Anvisa) yang telah menghentikan uji klinis fase III CoronaVac, nama vaksi buatan Sinovac itu, karena menemukan efek samping yang serius.

Bagaimana Perkembangan Vaksin “Merah Putih”?

Bila tidak ada aral melintang, kata Wiku, vaksin Merah Putih, siap diedarkan pada 2022. Penelitian terkait vaksin buatan dalam negeri ini dilakukan oleh enam universitas dan lembaga penelitian terkemuka di Indonesia.

Pemerintah, akan terus mengawal dan mendukung pengembangan vaksin ini dengan baik, sehingga bisa segera diselesaikan dan dimanfaatkan.

“Bibit vaksin merah putih diharapkan dapat diserahkan kepada BioFarma pada 2021, selanjutnya BioFarma akan melakukan uji klinis tahap 1-3, jika seluruh tahapan uji klinis ini berjalan baik maka izin edar vaksin merah putih diproyeksikan diperoleh pada akhir 2021 dan didistribusikan pada awal 2022,” jelas Wiku.

Masyarakat Jangan Takut Untuk Divaksin

Wiku meminta masyarakat tidak takut dan ragu menerima vaksin COVID-19, pasalnya pemerintah akan memastikan bahwa vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi nanti merupakan vaksin yang aman, efektif dan halal.

“Masyarakat perlu mengetahui vaksin Covid-19 yang nantinya digunakan adalah vaksin yang bakal lulus uji klinis tahap III dan menerima emergency use authorization (EUA) dari Badan POM serta terdaftar di WHO,” jelasnya.

Ia memastikan pihaknya akan selalu melakukan investigasi dan mengkomunikasikan dengan pihak terkait, tentang berbagai isu-isu yang muncul dalam pengembangan vaksin.

“Apabila ditemukan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti, maka pemerintah akan melaporkan kepada WHO dan akan dievaluasi oleh Global Advisory Committee on Vaccine Safety,” katanya.

Mayoritas Provinsi di Indonesia Masih Mengalami Kenaikan Kasus COVID-19

Indonesia sejauh ini belum bisa melandaikan kurva COVID-19. Dua puluh dua dari 34 provinsi masih mengalami kenaikan kasus positif corona pada pekan ini. Provinsi yang mengalami kenaikan tertinggi pada pekan ini adalah Jawa Tengah (2.377), Jawa Barat (875), dan DKI Jakarta (793).

“Tak lupa kami juga sampaikan apresiasi kami terhadap tiga provinsi dengan angka penurunan kasus tertinggi yaitu Kalimantan Barat (turun 228), Jawa Timur (turun 223) dan Papua Barat (turun 142). Terima kasih sudah berusaha menekan laju penularan sebaik mungkin tetap semangat dan jangan sampai terlambat dengan pencapaian yang telah diraih,” katanya.

Sementara itu, perkembangan kasus aktif corona di Indonesia diklaim mengalami perkembangan ke arah positif. Wiku menjelaskan dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 319 kabupaten/kota atau 61,8 persen memiliki kasus aktif kurang dari 50 kasus.

“Ini artinya sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki kasus aktif yang tinggal sedikit. Jika penanganan Covid-19 dan kualitas penanganan kesehatan di 319 kabupaten/kota ini terus ditingkatkan maka kasus aktifnya dapat terus berkurang bahkan tidak ada kasus aktif sama sekali,” paparnya.

Liburan Akhir Tahun Terancam Ditiadakan

Berkaca dari pengalaman melonjaknya kasus corona setelah liburan panjang, pihak Satgas dan pemerintah, menurut Wiku, mungkin akan meniadakan liburan panjang natal dan tahun baru. Meski demikian ia mengatakan, keputusan itu akan bergantung kepada kedislipinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Apabila masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga kasus meningkat, maka tentu ada konsekuensi terhadap keputusan yang diambil pemerintah terkait masa libur akhir tahun. Kami belajar dari segala pengalaman dari liburan yang sudah terjadi di masa Covid dan ini menjadi pembelajaran bersama untuk hadapi aktivitas liburan di masa yang akan datang,” paparnya. 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Polisi Tangkap Ustaz Maaher, Diduga Karena “Ujaran Kebencian”

Published

on

Polisi Tangkap Ustaz Maaher, Diduga Karena "Ujaran Kebencian"
Ustaz Maaher dijemput karena dituduh menyebar informasi bernuansa kebencian SARA sehingga disangkakan melanggar Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Gencil News – Polisi tangkap Ustaz Maaher, dengan dugaan terkait dengan ujaran kebencian di media sosial. Polisi tangkap Ustaz Maaher pada kamis 3 desember 2020 pukul 04.00 Wib di kediamannya.

Pengacara Ustaz Maaher Djudju Djumantara membenarkan kejadian penangkapan tersebut. Menurut Djuju, Ustaz Maaher At-Thuailibi ditangkap sebagai pemilik akun Twitter Ust.Maaher At-Thuwailibi Official.

“Melakukan penangkapan terhadap Soni Ernata (pemilik/pengguna akun Twitter Ust.Maaher At-Thuwailibi Official) dan membawa ke kantor polisi untuk segera dilakukan pemeriksaan,” demikian isi surat penangkapan tersebut.

“Iya, jam 04.00 WIB, dijemput di rumah oleh tim Bareskrim Polri,” kata Djudju Djumantara.

Dalam surat penangkapan bernomor SP.Kap/184/XII/2020/Dittipidsiber, Maaher At-Thuailibi disebutkan sebagai tersangka.

Berdasarkan surat tersebut, Ustaz Maaher dijemput karena dituduh menyebar informasi bernuansa kebencian SARA sehingga disangkakan melanggar Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Sebagai pelapor, disebutkan adalah Waluyo Wasis Nugroho. Pelaporan itu tertanggal 27 November 2020.

“Kalau terkait detailnya kita belum tahu, belum jelas. Paling tidak mungkin terkait ujaran di Twitter, tapi kalo detailnya belum jelas,” kata Juju.

Continue Reading

Nasional

HRS Sudah Minta Maaf, Polisi Tegaskan Penyidikan Tetap Berlanjut

Published

on

HRS Sudah Minta Maaf, Polisi Tegaskan Penyidikan Tetap Berlanjut
Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab, Lc., M.A., DPMSS. atau yang lebih akrab disapa Habib Rizieq adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan pemimpin organisasi Front Pembela Islam. - Foto Wikipedia

Gencil News – Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah melayangkan minta maaf atas kerumunan yang terjadi beberapa saat lalu. Melalui akun youtube FPI yang disiarkan pada (2/12/2020) HRS sudah menyampaikan permintaan maafnya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago saat dimintai konfirmasi, Kamis (3/12/2020). Menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap kasus ini tetap akan berlanjut.

Kombes Erdi A Chaniago mengatakan proses penyidikan atas kasus itu tetap berlangsung. Penyidik saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Proses tetap masih berjalan. Sekarang ini masih ada pemanggilan kepada saksi-saksi. Yang terperiksa saat adalah dari perangkat kewilayahan Megamendung hingga kepada unsur dari Pemda Bogor. Dan Polisi akan mulai memerikasa pihak penyelenggara acara pada 8 desember 2020.

“Selama ini masih berjalan. Karena sekarang masih ada pemanggilan saksi-saksi,” jelas Erdi

Sebagai informasi. Habib Rizieq Shihab mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan itu, terjadi kerumunan massa. Sebagian massa bahkan ada yang tak mengenakan masker.

Lewat saluran youtube FPI Habib Rizieq Shihab menyampaikan permintaan maafnya atas kerumunan yang terjadi. HRS menegaskan segala bentuk kerumunan yang terjadi adalah tanpa unsur kesengajaan. Semua terjadi akibat antusias umat yang rindu.

“Sekali lagi saya minta maaf kalau dalam kerumunan-kerumunan tadi buat keresahan atau membuat pihak-pihak yang tidak nyaman atau apa namanya… melakukan pelanggaran. Itu di luar keinginan, tanpa kesengajaan, dan itu memang antusias umat rindu, cinta,” ujar Habib Rizieq dalam dialog nasional 212 seperti disiarkan akun YouTube FPI, Rabu (2/12/2020).

“Saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau kerumunan di Bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung, terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali karena antusias,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Presiden Joko Widodo Tunjuk Yasin Limpo jadi Menteri KKP Ad Interim

Published

on

Presiden Jokowidodo Tunjuk Yasin Limpo jadi Menteri KKP Ad Interim
Sumber Foto : istimewa/ Yasin Limpo

Presiden Jokowidodo menunjuk Syahrul Yasin Limpo untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (Sementara).

Selanjutnya, menggantikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan

Penunjukan Syahrul berkaitan dengan surat Luhut Binsar Pandjaitan ke Presiden memohon izin kepada Jokowi untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

“Intinya memohon izin kepada Bapak Presiden Jokowidodo untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pada tanggal 2–10 Desember 2020,”

Tulis Menteri Sekretaris Negara Praktino dalam Surat Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020.

Surat Menteri Sekretaris Negara itu juga berisi soal penunjukan Syahrul menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

“Dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian untuk menggantikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim,” tulis Pratikno dalam surat tersebut, Rabu.

Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri.

“Benar, Mentan sudah terima surat dari Menteri Sekretaris Negara,” kata Kuntoro.

Sebelumnya Luhut sempat menjadi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Edhy Prabowo.

“Kami beri tahukan bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian untuk menggantikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.” Menurut surat tersebut.

Foto: Istimewa
SK Menteri KKP

Continue Reading

TRENDING