Connect with us

Nasional

Wapres RI : Bangun Birokrasi DNA Baru dengan Penyederhanaan Struktur

Published

on

Wapres RI
Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang diadakan secara virtual, Selasa (11/08). - foto kemenpanrb

Gencil News – Wakil Presiden (Wapres) RI K. H. Ma’ruf Amin mengajak seluruh instansi pemerintah untuk menjadikan penyederhanaan birokrasi sebagai momentum untuk membangun birokrasi berkelas dunia.

Birokrasi berkelas dunia ini disebut Wapres sebagai birokrasi dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan cara kerja yang lebih inovatif, sehingga siap menghadapi perubahan.

“Mari jadikan momentum ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun birokrasi kelas dunia, birokrasi dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, cara kerja baru yang lebih adaptif, inovatif, dan lebih responsif,” ujar Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang diadakan secara virtual, Selasa (11/08).

Saat ini, birokrasi dihadapkan pada situasi dunia yang semakin kompleks, penuh dinamika serta ketidakpastian.

Di era disrupsi ini, birokrasi dituntut untuk menghadapi tantangan tersebut dengan bekerja secara efektif dan efisien.

Birokrasi Indonesia di masa depan harus siap menghadapi lingkungan dinamis dengan pendekatan yang proaktif, serta tidak alergi dengan perubahan.

Tak hanya itu, pandemi Covid-19 yang tengah menimpa berbagai belahan dunia membawa dampak besar pada sendi kehidupan terutama sektor kesehatan dan ekonomi.

Wapres menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memulihkan kedua sektor tersebut, namun birokrasi masih dinilai lambat dalam menyikapi urgensi yang terjadi.

Dalam situasi seperti ini, birokrasi yang dinamis menjadi salah satu solusi untuk menghadapi berbagai tantangan itu. Menurutnya, kemampuan birokrasi untuk bergerak secara dinamis dapat dilakukan jika memiliki struktur yang proporsional sesuai kebutuhan.

“Sesuai arahan presiden bahwa untuk mempercepat proses pengambilan keputusan yang berkualitas, jalur birokrasi dipersingkat dengan penyederhanaan birokrasi,” tegasnya.

Arahan itu telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna MPR tahun lalu. Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level yang dilakukan melalui dua tahap antara lain dilakukan dengan menghapuskan jabatan struktural eselon III ke bawah pada struktur organisasi pemerintah dan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Wapres juga menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi ditargetkan selesai pada 31 Desember 2020. “Target penyelesaian penyederhanaan birokrasi adalah akhir Desember 2020,” tegasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Pengalihan jabatan telah tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Saat ini, Kementerian PANRB bersama kementerian terkait tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan penyetaraan penghasilan pejabat yang terdampak oleh penyederhanaan birokrasi.

Hingga 7 Agustus 2020, telah dilakukan penyederhanaan struktur birokrasi pada 41 kementerian dan lembaga. Terdapat penyederhanaan eselon III sebesar 53 persen, eselon IV sebesar 51 persen, dan eselon V sebesar 70 persen. Dengan demikian dari penyederhanaan struktur pada 41 kementerian dan lembaga tersebut terdapat 24.644 atau sebesar 59 persen struktur organisasi yang disederhanakan.

“Semoga tanggal 31 Desember 2020, proses ini bisa selesai sebagaimana visi misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Menteri Tjahjo melaporkan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemda terus melakukan konsolidasi internal dalam upaya untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Pengalihan jabatan ini dilakukan sesuai arahan wakil presiden yakni diharapkan tidak merugikan ASN dari segi penghasilan, kesejahteraan, karier, dan tidak mengganggu kinerja organisasi.

Rakor Penyederhanaan Birokrasi ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Plt. Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko, dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dengan dimoderatori Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. Rakor ini dihadiri oleh para SesMen/Sekjen/Sestama K/L, pejabat eselon I dan II kementerian terkait, Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KASN, Kepala BPKP, Ketua dan Anggota TI RBN dan TPK RBN. (kemenpanrb)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Banggar Sepakati RUU APBN 2021 siap dibawa ke Sidang Paripurna

Published

on

Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2021 siap dibawa ke Sidang Paripurna

Gencil News- Badan Anggaran Sepakati RUU APBN TA 2021 siap dibawa ke Sidang Paripurna. “Sembilan fraksi yang ada menyetujui RAPBN 2021 dibawa kepada pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna pada 29 September 2020,” ujar Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat tersebut, di Jakarta Pada Jumat (25/9).

Foto File : Ilustrasi- SindoNews

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal itu menunjukkan komitmen dari semua partai dalam menghadapi, menangani, dan mengatasi masalah pandemi covid-19 berserta dampaknya bersama pemerintah.

Ia menuturkan komitmen tersebut juga merupakan modal bagi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan dalam menangani dampak covid-19 baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.

Dalam postur RAPBN 2021 yang disetujui Banggar DPR, target pendapatan negara pada 2021 mencapai Rp1.743,64 triliun, turun dari usulan awal Rp1.776,36 triliun lantaran target penerimaan perpajakan yang diturunkan.

Belanja negara meningkat dari Rp2.747,52 triliun menjadi Rp2.750,02 triliun. Dengan ini, defisit anggaran yang awalnya dipatok Rp971,16 triliun meningkat menjadi Rp1.006,37 triliun atau dari 5,5% terhadap PDB menjadi 5,7% terhadap PDB.

Implikasinya, target pembiayaan utang meningkat dari sebesar Rp1.142,48 triliun menjadi RP1.177,35 triliun.

“Semua pandangan fraksi mengenai defisit menjadikan dasar bagi kami untuk terus memformulasikan APBN 2021 dan memberikan manfaat yang maksimal sesuai apa yang disampaikan pak presiden,” ujar sri mulyani.

dikutip dari laman instagram Sri Mulyani; RUU APBN TA. 2021 siap dibawa ke Sidang Paripurna. ⁣

“Kerja sama serta komitmen bersama dalam memformulasikan RUU APBN 2021 diharapkan dapat memberikan signal kepada masyarakat serta dunia usaha, bahwa pemerintah ingin terus memberikan dukungan agar mereka bisa pulih dan bangkit kembali. ⁣

Di sisi lain juga proses ini memberikan signal kehati-hatian di dalam menjaga keseluruhan dan keberlangsungan dari APBN, yang merupakan instrumen fiskal yang luar biasa penting dan bekerja luar biasa keras dalam situasi Covid-19.⁣”

Semoga kerja sama yang baik antara Pemerintah dan DPR RI dapat menjaga Republik Indonesia dari tantangan Covid-19 dan terus mampu membangun Indonesia menuju Indonesia maju, tutup nya.

Continue Reading

Nasional

Sudah 157 Pegawai KPK Mundur Sejak Tahun 2016

Published

on

Sudah 157 Pegawai KPK Mundur Sejak Tahun 2016

Gencil News- Sudah 157 Pegawai KPK Mundur Sejak Tahun 2016. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya.

Pada masa reformasi tahun 1999, lahir UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU Nomor 31 Tahun 1999. Pada 2001, lahir UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai ganti dan pelengkap UU Nomor 31 Tahun 1999.

Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, akhirnya terbentuk KPK.  Sebagai tindak lanjut pada 27 Desember 2002 dikeluarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.   Dengan lahirnya KPK ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru.

Pada 2019, dilakukan revisi UU pemberantasan korupsi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Dikutip dari Tempo. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Pada Jumat, 25 September 2020. Revisi UU KPK juga telah menghancurkan kewenangan lembaga antirasuah tersebut. Kurnia menilai wajar banyak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengundurkan diri-

di lain tempat Ali Fikri sebagai Plt Juru bicara KPK memberikan keterangan “Sebagai sebuah organisasi, pegawai yang mengundurkan diri adalah hal yang wajar terjadi di banyak organisasi/lembaga, termasuk tentu juga di KPK”.

Ali Fikri lalu merinci data pengunduran pegawai KPK periode 2016-September. Pada tahun 2016, ada 46 orang terdiri dari pegawai tetap 16 dan pegawai tidak Tetap 30.

“Tahun 2017 sebanyak 26 terdiri dari pegawai tetap 13 dan pegawai tidak tetap 13. Tahun 2018 sebanyak 31 terdiri dari 22 pegawai tetap dan 9 pegawai tidak tetap,” ujarnya.

“Alasan pengunduran diri tersebut beragam. Namun, lebih banyak karena ingin mengembangkan karier di luar instansi KPK,” ujar Ali Fikri.

Menurutnya, keputusan untuk keluar dari lembaga atau bertahan di lembaga agar tetap berjuang dari dalam menjaga KPK di tengah kondisi tidak lagi sama adalah pilihan yang tidak mudah. “Oleh karenanya, kedua pilihan tersebut harus kita hormati,” kata Ali.

Sebelumnya, pegawai KPK sekaligus Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah juga telah mengajukan surat pengunduran diri pada 18 September 2020 kepada Pimpinan, Sekjen, dan Kepala Biro SDM KPK. Saat ini, surat pengundurannya tersebut sedang diproses di Biro SDM KPK.

Adapun salah satu alasan pengunduran diri Febri disebabkan kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Febri sebelumnya menjabat sebagai Juru Bicara KPK sejak 6 Desember 2016 hingga 26 Desember 2019, tidak lama setelah Firli Bahuri dilantik sebagai Ketua KPK. Febri menyatakan tugasnya sebagai Juru Bicara KPK telah selesai dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Humas KPK.

Continue Reading

Nasional

Pimpinan Gereja Papua Desak Pembentukan Tim Independen

Published

on

Pimpinan Gereja Papua Desak Pembentukan Tim Independen

Gencil News – VOA – Sejumlah pimpinan gereja di Papua mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk mengungkap pelaku penembakan yang menewaskan pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua.

Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Tanah Papua, pendeta Andrikus Mofu mengatakan pemerintah harus membentuk tim independen untuk melakukan investigasi atas kematian Yeremia Zanambani, seorang pendeta penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Moni, salah satu suku di Bumi Cenderawasih.

“Peristiwa penembakan yang terjadi, saya mengingatkan supaya segera dibentuk tim independen guna melakukan investigasi secara adil, dan seimbang, untuk mengungkap peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Papua,” kata Mofu dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (24/9).

Mofu melanjutkan, tim independen yang dibentuk dalam kasus kematian pendeta Yeremia juga harus diberi tanggung jawab untuk mengangkat setiap peristiwa yang berkaitan dengan soal pelanggaran kemanusiaan di Papua.

“Kita tidak bisa mengabaikan peristiwa yang terjadi dan merenggut jiwa masyarakat termasuk anggota TNI-Polri,” ujarnya.

Selain membentuk tim independen, pemerintah didesak untuk segera membuka ruang dialog dengan semua pihak di Papua dan tidak membatasi kelompok-kelompok tertentu.

“Hari ini yang seperti kita saksikan ada berbagai rekayasa untuk menghadirkan tokoh-tokoh untuk berbicara atas nama Papua. Tapi ini tidak akan menyelesaikan permasalahan di Papua, karena itu saya minta supaya hal-hal seperti ini bisa diselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Masih kata Mofu, penempatan atau penambahan pasukan TNI-Polri di Papua, yang masih terus dilakukan, juga harus dievaluasi. Pasalnya, penambahan pasukan keamanan di Bumi Cenderawasih justru menimbulkan masalah baru.

“Karena itu, ketegangan dari dua belah pihak ini harus diselesaikan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah di Papua dengan langkah pendekatan operasi militer. Kepada pemerintah pusat bersungguh-sungguh secara serius untuk memberi perhatian dalam rangka untuk penyelesaian Papua sehingga kita berharap ke depan tidak ada lagi jiwa manusia yang menjadi korban sia-sia,” ujarnya.

Kematian pendeta Yeremia yang tewas ditembak menimbulkan aksi saling tuding di antara dua pihak yakni kelompok separatis bersenjata (KSB) atau yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dengan satuan tugas gabungan TNI-Polri.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan pendeta Yeremia tewas ditembak KSB, sedangkan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menuding TNI sebagai pelaku penembakan itu.

Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Sinode Wilayah Papua, pendeta Petrus Bonyadone juga yakin Yeremia tewas ditembak anggota TNI. “90 persen bahwa berita (penembakan) ini diduga kuat dilakukan oleh anggota TNI dapat dibenarkan, karena informasi kami terima langsung dari lapangan dan masih ada saksi-saksi,” ungkap saat konferensi pers secara virtual terkait penembakan pendeta Yeremia.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Arm Reza Nur Patria mengatakan belum bisa memberikan hasil laporan investigasi dari tim yang telah diberangkatkan ke Intan Jaya, Papua, untuk menyelidiki insiden penembakan pendeta Yeremia.

“Masih berlangsung proses investigasinya,” katanya melalui pesan singkat kepada VOA, Kamis (24/9) sore. Penembakan yang menewaskan pendeta Yeremia asal suku Moni, di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, terjadi pada Sabtu (19/9) sekitar pukul 18.15 waktu setempat.

Menurut kronologi dari sejumlah pendeta di Papua, sebelum terjadi penembakan Yeremia dan istri pergi ke kandang babi yang berjarak 300 meter dari rumahnya untuk memberi makan ternaknya. Setelah hampir sampai ke kandang babi pasangan suami istri itu bertemu dengan anggota TNI. Kemudian para anggota TNI bertanya kepada Yeremia dan istrinya mau ke mana dan dijawab ingin memberi makan ternak babi.

Setelah memberi makan ternak babi, istri Yeremia mengajaknya untuk pulang. Namun dia menolak, dan Yeremia meminta istrinya agar pulang lebih dahulu. Tak berselang lama setelah istri Yeremia sampai di rumah terdengar suara tembakan yang berasal dari kandang babi.

Lalu, istri Yeremia memberanikan diri ke kandang babi. Sampai di kandang babi dia melihat Yeremia sudah tergeletak dengan luka tembak. Saat itu Yeremia sempat mengatakan sesuatu kepada istrinya. “Aduh mama, saya ditembak,” ucap Yeremia.

Kemudian, istri Yeremia kembali ke rumah untuk memberitahukan penembakan tersebut kepada beberapa rekan sesama pendeta guna mencari bantuan. Keesokan harinya, para pendeta datang ke kandang babi dan mendapati Yeremia telah meninggal.

Continue Reading

TRENDING