Connect with us

Nasional

Wirausaha Sosial, Tren Bisnis Anak Muda

Published

on

Di Pringsewu, Lampung, terdapat banyak pusat industri kecil pembuatan keset atau alas pembersih kaki, terutama dari kain perca. Usaha kecil dan menengah itu mempekerjakan karyawan dan memproduksi puluhan ribu keset setiap bulan dan dikirim ke berbagai daerah di tanah air.

Di Pringsewu, Lampung, terdapat banyak pusat industri kecil pembuatan keset atau alas pembersih kaki, terutama dari kain perca. Usaha kecil dan menengah itu mempekerjakan karyawan dan memproduksi puluhan ribu keset setiap bulan dan dikirim ke berbagai daerah di tanah air.

Di sana lah Ani Lailia, mahasiswa Universitas Lampung Angkatan 2013, lahir dan besar.

Di sekitar rumahnya, Ani melihat ada banyak ibu rumah tangga yang tak memiliki kesibukan lain selain mengerjakan tugas domestiknya. Kondisi itu memberinya ide untuk memberdayakan para perempuan itu. Ani kemudian membuat skema kerja sama di manadia menyediakan bahan baku, dan ibu rumah tangga mengisi waktu luang dengan kegiatan ekonomi produktif. Lahirlah usaha bisnis sosial produksi keset, Sumringah.

Awalnya, Sumringah menerapkan sistem kerja berdasar upah, tetapi ternyata tidak efektif. Lalu, Ani mencoba sistem kemitraan. Ternyata sistem kemitraan lebih efektif dari segi keuangan dan lebih optimal.

“Mitra kami ibu rumah tangga semua. Mereka juga memiliki kegiatan masing-masing. Makanya peluang ini ada untuk ibu-ibu,” papar Ani.

Sumringah memberi kesempatan kepada ibu-ibu untuk menambah penghasilan dengan menjadi mitra perajin keset Sumringah. (Foto: Ani Lailia/Sumringah)
Sumringah memberi kesempatan kepada ibu-ibu untuk menambah penghasilan dengan menjadi mitra perajin keset Sumringah. (Foto: Ani Lailia/Sumringah)

Sejak berdiri pada Maret 2017, produk keset Sumringah telah menyebar ke seluruh Indonesia melalui penjualan online. Ada 45 perempuan tergabung dalam Sumringah, dengan produksi sekitar 1.200 lembar keset setiap bulan.

Kualitas produk ditentukan oleh Sumringah. Mitra yang kualitasnya belum bagus, masuk ke program perbaikan. Sumringah juga menyediakan layanan pelatihan bagi ibu rumah tangga yang ingin bergabung memproduksi keset bersama mereka.

Bisnis Sosial Makin Berkembang

Sumringah adalah salah satu pemenang kompetisi Sociopreneur Muda Indonesia (Soprema) 2019. Kompetisi, yang berlangsung dari Mei-14 November 2019, merupakan ajang inkubasi sociopreneur yang dilaksanakan Youth Studies Centre (YouSure) dan Student Research and Creative Corner (SRCC). Keduanya adalah lembaga dari Fisipol UGM Yogyakarta.

Sociopreneur atau pebisnis sosial, menghitung seberapa besar lingkungan menerima manfaat dari bisnis yang dijalankannya. Karena itulah, skema usahanya menempatkan kelompok tertentu sebagai pelaku penting dalam usaha. Bisnis tersebut tidak hanya digerakkan oleh pemiliknya, tetapi menjadi milik bersama.

Sociopreneur Muda Indonesia (Soprema) 2019 mempertemukan anak-anak muda penggerak sociopreneur dari seluruh Indonesia. (Foto: Humas Soprema)
Sociopreneur Muda Indonesia (Soprema) 2019 mempertemukan anak-anak muda penggerak sociopreneur dari seluruh Indonesia. (Foto: Humas Soprema)

“Soprema menekankan pada inovasi dan dampak sosial. Sehingga tidak hanya sekedar inovasi, tapi bagaimana dampak sosial yang muncul dan punya kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan,” kata ketua penyelenggara Soprema 2019, Hempri Suyatna.

Selain Sumringah, pemenang Soprema 2019 lainnya adalah Tenoon di Makassar dan Sahabat Care di Palu

Kisah Tenoon di Makassar

Dari namanya, sudah jelas bisnis sosial ini menjual produk tenun. Tenoon memilih kain terbaik dari Toraja, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kain-kain itu kemudian dibawa ke Makassar untuk dijahit menjadi berbagai produk cantik oleh para penjahit difabel.

Nicky Claraentia Pratiwi dari Tenoon menyebut, usaha itu tidak hanya mengejar untung, tetapi juga memberdayakan komunitas sasaran. Mereka membeli kain langsung dari para perempuan penenun di wilayah timur Indonesia. Selanjutnya,dari kain-kain itu, komunitas difabel di Makassar membuat barang sehari-hari, seperti tas, dompet kecil serba guna atau pouch, hingga sampul notebook.

“Kami mengusung tiga misi. Pertama, pendekatan field trip.Kami tidak membeli di pengepul tetapi langsung ke penenun. Kami membentuk lingkungan inklusif dalam pekerjaan. Kami melakukan edukasi produk tenun kepada konsumen. Bisa dibilang selalu ada cerita dalam produk yang kami jual kepada konsumen,” kata Nicky kepada VOA.

Tenoon memusatkan produksinya di Makassar, Sulawesi Selatan dengan mempekerjakan para difabel. (Foto: Tenoon)
Tenoon memusatkan produksinya di Makassar, Sulawesi Selatan dengan mempekerjakan para difabel. (Foto: Tenoon)

Sekitar 95 persen produk Tenoon dijual di Indonesia, sisanya diekspor. Sebanyak 60 persen langsung dipesan perusahaan untuk menjadi suvenir resmi. Sisanya dibeli konsumen melalui toko online dan pameran.

Tahun depan, Tenoon akan meluncurkan proyek sosial bernama Berdaya Bareng. Proyek yang didukung sejumlah pihak, termasuk Kedutaan Besar Amerika, akan melakukan pemetaan kompetensi penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan.

Aplikasi Karena Peduli

Di Palu ada Sahabat Care, yang membangun aplikasi yang memudahkan warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, untuk mendapatkan layanan kesehatan, papar Luluk Sindriani kepada VOA.

Ide diawali oleh keprihatinan banyak batita yang harus menempuh perjalanan jauh ke kota untuk berobat.

“Ada pasien yang tinggal di daerah Palu, hanya saja dia jangkauannya satu jam. Tidak mungkin anak usia 2 bulan dibawa turun ke kota, kemudian kena angin, kan agak rentan kondisinya,” tutur Luluk.

“Jadi kita kepikiran, adanya teknologi, adanya internet, kenapa tidak dibuat semacam aplikasi yang bisa memudahkan orang-orang untuk menemukan layanan kesehatan di rumah,” katanya.

Seorang bidan yang tergabung dalam Sahabat Care sedang memberi layanan perawatan bayi di Palu. (Foto: Luluk Sindriani/Sahabat Care)
Seorang bidan yang tergabung dalam Sahabat Care sedang memberi layanan perawatan bayi di Palu. (Foto: Luluk Sindriani/Sahabat Care)

Sebelum gempa, ada sekitar 40 tenaga kesehatan tergabung. Bencana itu memangkas hampir separuh jumlah tersebut, baik karena menjadi korban maupun pindah ke kota lain. Saat ini, mereka tengah merekrut kembali tenaga kesehatan terutama bidan, untuk mengembalikan layanan. Bahkan tahun depan, layanan akan berkembang ke Parigi, di mana sekitar 20 tenaga kesehatan sudah siap bergabung.

Sahabat Care, menurut Luluk, bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tenaga kesehatan menerima pendapat tambahan sedangkan masyarakat dimudahkan. Di kawasan yang minim akses transportasi, aplikasi itu membuat layanan kesehatan lebih terjangkau.

Sahabat Care,yang bisa diunduh dari Google Playstore itu, tentu saja tidak gratis. Sahabat Care menetapkan tarif sesuai layanan yang dibutuhkan. Lembaga ini menerima 30 persen dari tarif sebagai bentuk bagi hasil. Dana itu digunakan untuk pengembangan usaha dan kegiatan sosial, yang bermanfaat bagi warga Palu dan sekitarnya. Sejak sekitar setahun terakhir, Sahabat Care rutin melayani lebih dari 700 pasien.

Tren Bisnis Anak Muda

Kehadiran Tenoon, Sumringah dan Sahabat Care adalah bagian dari tren di kalangan anak muda. Mendirikan bisnis, bagi anak muda saat ini tidak hanya soal berhitung laba, tapi juga memasukkan unsur peran bagi masyarakat dalam rancangan bisnis dan penerapannya.

Imam Gunawan, Asisten Deputi (Asdep) Kewirausahaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga pun mencatat fenomena itu.

“Semakin kesini, permasalahan semakin kompleks dan semakin saling terkait. Jika dulu persoalan diselesaikan hanya dengan konsep entrepreneur dan nilai tambah saja, kini tidak lagi. Nampaknya, nilai-nilai sosial perlu dikawinkan dengan nilai-nilai entrepreneurship sehingga lahirlah sebuah entrepreneurship tetapi dengan nilai-nilai sosial yang kental di dalamnya,”paparnya.

Soprema 2019 mengumpulkan 436 tim sociopreneur muda dari 31 provinsi di Indonesia. Dalam proses seleksi 9-13 September terpilih 60 tim. Mereka kemudian dikumpulkan di Yogyakarta pekan lalu, untuk bertemu, berbagi cerita, dan menguraikan kelebihan masing-masing.

“Melalui Soprema, ini kita ingin menyemai inspirasi kaum muda dari seluruh nusantara, melibatkan pemuda di tanah air untuk mengembangkan kewirausahaan sosial,” kata Direktur YouSure, Najib Azca, saat peluncuran Soprema 2019. 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Wapres RI : Bangun Birokrasi DNA Baru dengan Penyederhanaan Struktur

Published

on

Wapres RI
Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang diadakan secara virtual, Selasa (11/08). - foto kemenpanrb

Gencil News – Wakil Presiden (Wapres) RI K. H. Ma’ruf Amin mengajak seluruh instansi pemerintah untuk menjadikan penyederhanaan birokrasi sebagai momentum untuk membangun birokrasi berkelas dunia.

Birokrasi berkelas dunia ini disebut Wapres sebagai birokrasi dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan cara kerja yang lebih inovatif, sehingga siap menghadapi perubahan.

“Mari jadikan momentum ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk membangun birokrasi kelas dunia, birokrasi dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, cara kerja baru yang lebih adaptif, inovatif, dan lebih responsif,” ujar Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang diadakan secara virtual, Selasa (11/08).

Saat ini, birokrasi dihadapkan pada situasi dunia yang semakin kompleks, penuh dinamika serta ketidakpastian.

Di era disrupsi ini, birokrasi dituntut untuk menghadapi tantangan tersebut dengan bekerja secara efektif dan efisien.

Birokrasi Indonesia di masa depan harus siap menghadapi lingkungan dinamis dengan pendekatan yang proaktif, serta tidak alergi dengan perubahan.

Tak hanya itu, pandemi Covid-19 yang tengah menimpa berbagai belahan dunia membawa dampak besar pada sendi kehidupan terutama sektor kesehatan dan ekonomi.

Wapres menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memulihkan kedua sektor tersebut, namun birokrasi masih dinilai lambat dalam menyikapi urgensi yang terjadi.

Dalam situasi seperti ini, birokrasi yang dinamis menjadi salah satu solusi untuk menghadapi berbagai tantangan itu. Menurutnya, kemampuan birokrasi untuk bergerak secara dinamis dapat dilakukan jika memiliki struktur yang proporsional sesuai kebutuhan.

“Sesuai arahan presiden bahwa untuk mempercepat proses pengambilan keputusan yang berkualitas, jalur birokrasi dipersingkat dengan penyederhanaan birokrasi,” tegasnya.

Arahan itu telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna MPR tahun lalu. Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level yang dilakukan melalui dua tahap antara lain dilakukan dengan menghapuskan jabatan struktural eselon III ke bawah pada struktur organisasi pemerintah dan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Wapres juga menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi ditargetkan selesai pada 31 Desember 2020. “Target penyelesaian penyederhanaan birokrasi adalah akhir Desember 2020,” tegasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Pengalihan jabatan telah tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Saat ini, Kementerian PANRB bersama kementerian terkait tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan penyetaraan penghasilan pejabat yang terdampak oleh penyederhanaan birokrasi.

Hingga 7 Agustus 2020, telah dilakukan penyederhanaan struktur birokrasi pada 41 kementerian dan lembaga. Terdapat penyederhanaan eselon III sebesar 53 persen, eselon IV sebesar 51 persen, dan eselon V sebesar 70 persen. Dengan demikian dari penyederhanaan struktur pada 41 kementerian dan lembaga tersebut terdapat 24.644 atau sebesar 59 persen struktur organisasi yang disederhanakan.

“Semoga tanggal 31 Desember 2020, proses ini bisa selesai sebagaimana visi misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Menteri Tjahjo melaporkan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemda terus melakukan konsolidasi internal dalam upaya untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Pengalihan jabatan ini dilakukan sesuai arahan wakil presiden yakni diharapkan tidak merugikan ASN dari segi penghasilan, kesejahteraan, karier, dan tidak mengganggu kinerja organisasi.

Rakor Penyederhanaan Birokrasi ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Plt. Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko, dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dengan dimoderatori Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. Rakor ini dihadiri oleh para SesMen/Sekjen/Sestama K/L, pejabat eselon I dan II kementerian terkait, Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KASN, Kepala BPKP, Ketua dan Anggota TI RBN dan TPK RBN. (kemenpanrb)

Continue Reading

Nasional

Angka Kematian di 22 Provinsi Indonesia di Bawah Dunia

Published

on

Angka Kematian di 22 Provinsi Indonesia di Bawah Dunia
Para penjahit di bawah jembatan Jatinegara mengenakan masker pelindung di tengah pandemi virus corona (Covid-19) di Jakarta, 22 Juli 2020 (Foto: Reuters)


Gencil News – Voa – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan Angka Kematian di 22 Provinsi Indonesia di Bawah Dunia.

“Jadi sebenarnya kinerja dari angka kematian itu ada 22 provinsi dari 34 provinsi yang berada di bawah angka rata-rata dunia. Ini adalah prestasi dari 22 provinsi ini dan harus tetap dipertahankan dan ditekan terus agar tetap terjaga. Demikian pula dari sisi lainnya yaitu 12 provinsi kita harapkan untuk bisa ditekan,” ungkap Wiku dalam telekonferensi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/8).

Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia saat ini adalah 4,5 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia, yakni 3,64 persen.

Namun demikian, Wiku mengatakan angka kematian akibat wabah ini, di 22 provinsi di Indonesia masih di bawah rata-rata dunia.

Beberapa di antara 22 provinsi yang memiliki angka kematian di bawah rata-rata angka kematian dunia adalah

DKI Jakarta (3,56 persen)

Sulawesi Selatan (3,18 persen)

Jawa Barat (3 persen)

Bali (1,28 persen)

Papua (1,06 persen)

Kalimantan Timur (2,84 persen)

Maluku Utara (3,3 persen)

Gorontalo (2,54 persen)

Maluku (1,8 persen)

Sumatra Barat (2,8 persen)

Daerah Istimewa Yogyakarta (2,85 persen)

Riau (1,8 persen)

Aceh (2,8 persen)

Papua Barat (1 persen)

Kalimantan Barat (0,96 persen)

Kalimantan Utara (0,67 persen)

Jumlah Kasus Aktif Corona di Indonesia Masih di Bawah Rata-Rata Dunia

Dalam kesempatan ini, Wiku juga membandingkan angka kasus positif aktif dan angka kesembuhan antara dunia dan Indonesia.

Ia menjelaskan, angka kasus positif aktif di Indonesia masih berada di bawah dunia, yaitu 30,8 persen atau sekitar 39.082 kasus dari total 127.083 kasus per 10 Agustus 2020. Angka rata-rata kasus positif aktif di dunia saat ini mencapai 31,5 persen.

“Kasus aktif artinya kasus yang masih aktif di masyarakat, kasus Covid-19, dibandingkan dengan kasus kumulatif atau terkonfirmasi positif, itu menunjukkan jumlah kasus sampai dengan sekarang,” jelasnya.

Sementara itu, angka kesembuhan Indonesia per 10 Agustus 2020, sama dengan angka kesembuhan dunia, yakni 64,7 persen.

“Kesembuhan Indonesia kebetulan kemarin sama dengan dunia yaitu 64,7 persen dan dunia 64,7 persen,” imbuhnya.

Continue Reading

Nasional

Pemda Wajib Tutup Sekolah Jika Risiko Penyebaran Covid-19 Kembali Tinggi

Published

on

Pemda Wajib Tutup Sekolah Jika Risiko Penyebaran Covid-19 Kembali Tinggi
Anggota staf sekolah membersihkan ruang kelas setelah sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona di Solo, Jawa Tengah, 16 Maret 2020. (Foto: AP)

Gencil NEws -Pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Agama dan Menteri Kesehatan telah menyepakati pemberian izin belajar mengajar secara tatap muka langsung di sekolah.

Namun, kegiatan belajar mengajar seperti ini hanya diperbolehkan di daerah yang masuk dalam kategori zona hijau dan kuning saja. Sebelumnya, hanya daerah di zona hijau saja yang diperbolehkan.

Dalam kesempatan ini, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta daerah setempat yang kembali membuka sekolah tatap muka untuk selalu melakukan pengawasan dan evaluasi secara bertahap. Apabila, risiko perebakan wabah virus corona kembali meninggi, katanya, sekolah harus kembali ditutup.

“Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman, atau tingkat risiko daerah berubah jadi lebih tinggi, maka pemda wajib menutup kembali satuan pendidikan tersebut,” ujar Wiku.

Ia pun memperingatkan pembukaan sekolah di wilayah zona kuning dan hijau harus memenuhi beberapa persyaratan dan aturan.

Pertama, sekolah tatap muka boleh dilakukan dengan persetujuan pemda setempat atau kantor wilayah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid.

Kedua, protokol kesehatan diberlakukan secara ketat, diantaranya dengan membatasi jumlah murid dalam satu ruangan pada saat belajar. “Dari kapasitas, pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas,” ucap Wiku.

Wiku pun meminta, pembukaan sekolah tatap muka ini hendaknya diprioritaskan di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) atau daerah yang kesulitan mendapatkan akses jaringan internet sehingga tidak memungkinkan proses pembelajaran jarak jauh.

“Banyak satuan pendidikan di daerah 3T yang sangat kesulitan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh karena minimnya akses digital,” kata Wiku.

Continue Reading

TRENDING