Connect with us

Nasional

Yuk Cari Tahu Alasan Kenapa Harus Memiliki NPWP

Published

on

Yuk Cari Tahu Alasan Kenapa Harus Memiliki NPWP

Yuk Cari Tahu Alasan Kenapa Harus Memiliki NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Tidak ubahnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

NPWP telah menjelma menjadi dokumen identitas yang paling diperlukan masyarakat saat ini. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan instansi dan lembaga yang mempersyaratkan NPWP sebagai salah satu kelengkapan pengurusan administrasi publik.

Mulai dari pendaftaran ijin usaha, pengurusan kredit dan pembukaan rekening bank, lamaran kerja, bahkan pendaftaran mahasiswa baru menjadikan NPWP sebagai salah satu persyaratan. Fakta ini sekaligus sebagai pembuka jalan terwujudnya single identity number di Indonesia.

Kewajiban pajak

Masyarakat yang baru memiliki KTP apalagi e-KTP tidak memiliki kewajiban pembayaran atau pelaporan rutin sebagai konsekuensi yang melekat pada si pemilik KTP. Pun begitu dengan SIM, kecuali kewajiban untuk perpanjangan SIM setiap lima tahun sekali.

Namun ada hal unik terkait kewajiban bagi masyarakat yang sudah ber-NPWP, atau biasa kita sebut dengan Wajib Pajak (WP). Ketika NPWP sudah didapat, maka kewajiban perpajakan sesuai undang-undang telah melekat pada Orang Pribadi atau Badan Usaha.

Kewajiban pembayaran (jika ada penghasilan), pelaporan, dan kepatuhan pajak, baik formal maupun material melekat pada WP sejak awal mereka terdaftar. Konsekuensi hukum juga akan diterima untuk setiap pelanggaran atau kelalaian dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

Adanya kewajiban pajak ini yang harus disadari dan dipahami oleh calon WP ketika akan mendaftar untuk memperoleh NPWP.

Jenis pajak yang menjadi kewajiban, tarif dan cara penghitungan, batas waktu pembayaran dan pelaporan, persyaratan pendaftaran, metode pelaporan, perubahan data, dan hal lain terkait kewajiban perpajakan menjadi hal yang perlu dikonsultasikan dengan petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di kantor pajak akan menjelaskan kewajiban perpajakan WP.

WP juga akan menandatangani surat pernyataan telah mendapatkan informasi terkait hak dan kewajiban sebagai WP.

Meningkatkan kepatuhan

Pada kenyataannya, masih cukup banyak WP yang kurang memahami kewajibannya setelah memiliki NPWP. Mereka baru mempertanyakan hal ini setelah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari kantor pajak, karena tidak melaporkan SPT Tahunan misalnya.

Alasan ketidaktahuan pun dikemukakan oleh WP. Jika sudah begini, yang rugi adalah WP sendiri karena harus menanggung denda adminstrasi untuk hal yang sebenarnya bisa dimitigasi oleh WP. Padahal dengan menyadari kewajiban pajak sejak mulai terdaftar, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuka beberapa saluran bagi WP untuk meminta informasi sejelas-jelasnya terkait kewajiban perpajakan. Selain bisa datang ke kantor pajak dan mendapatkan informasi di loket help desk  TPT, WP dapat menghubungi account representative (AR) yang telah ditunjuk untuk setiap WP. Jika tidak dimungkinkan untuk hadir langsung, Wajib Pajak dapat menghubungi kantor pajak via telepon atau menghubungi kring pajak di 1500200.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya penting bagi si WP sendiri, namun juga menjadi faktor penentu pencapaian target DJP. DJP menargetkan tingkat kepatuhan 80% pada tahun 2019. Ini berarti sedikitnya 80% dari jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang wajib melaporkan SPT Tahunan diharapkan telah melaporkan SPT Tahunan mereka pada tahun 2019. Kepatuhan WP yang tinggi akan menjadi jembatan tercapainya penerimaan pajak yang optimal. Oleh karena itu kepatuhan WP baru sangat diharapkan DJP untuk merespon tantangan pencapaian penerimaan pajak.

Peningkatan Pelayanan

Kenyataan bahwa setiap hari bisa jadi ada ribuan WP baru yang terdaftar di seluruh Indonesia membuka peluang bagi DJP untuk meningkatkan capaian penerimaan pajak. Pelayanan pun diberikan secara maksimal sebagai wujud pelaksanaan ease of doing business. Kemudahan persyaratan juga diterapkan, walaupun risiko ketidakpatuhan WP menjadi taruhan. Hal ini dapat dimitigasi dengan pemberian informasi sejelas-jelasnya terkait kewajiban perpajakan kepada WP baru termasuk menyediakan sarana yang memudahkan WP untuk patuh. Harapannya, WP dapat berkontribusi cukup dengan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Ketidakpatuhan WP akan mencederai tujuan pemberian NPWP kepada WP. Padahal sebagai bentuk kemudahan pelayanan, DJP telah menyiapkan sarana pelaporan SPT secara elektronik. Tidak perlu repot dan antri di kantor pajak, cukup melapor secara e-filing dari mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dilakukan dari telepon selular semudah memesan produk secara online.

Satu hal yang perlu diingat, pelaporan pajak bukan berarti harus ada pembayaran. Jika memang tidak ada kegiatan usaha atau penghasilan yang diterima maka pelaporan pun dapat dilakukan tanpa adanya pembayaran pajak.

Kembali, NPWP bukan hanya sekedar kartu untuk melengkapi persyaratan dokumen pelayanan publik bagi masyarakat. Namun, lebih dari itu, ada kewajiban di bidang perpajakan yang melekat begitu masyarakat mendapatkan NPWP dan berhak menyandang sebutan ‘Wajib Pajak’. Pemahaman terhadap kewajiban pajak yang melekat ini menjadi penting dalam menunjang peningkatan kepatuhan WP yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan penerimaan pajak yang optimal.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Tujuh Kandidat Vaksin di Dunia Memasuki Tahap III Uji Klinis

Published

on

Tujuh Kandidat Vaksin di Dunia Memasuki Tahap III Uji Klinis

GENCIL NEWS – Tujuh kandidat vaksin di dunia saat ini mulai memasuki tahap III Uji Klinis. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan. Sejauh ini baru ada tujuh kandidat vaksin corona di dunia yang memasuki uji klinis tahap III.

Dijelaskannya, cukup banyak kandidat vaksin yang dikembangkan. Berdasarkan data yang diperolehnya ada 139 kandidat vaksin yang telah masuk ke tahap uji pra klinis.

Dari jumlah tersebut lanjutnya ada 25 kandidat vaksin yang memasuki uji klinis tahap I. 17 kandidat vaksin dengan uji klinis tahap II dan tujuh kandidat vaksin yang sedang dalam uji klinis tahap III.

“Dan belum ada satupun di dunia yang sudah lulus uji,” ungkap Wiku dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8).

Adapun tujuh kandidat vaksin Covid-19 yang masuk uji klinis tahap III tersebut, kata Wiku adalah vaksin yang sedang dikembangkan oleh Sinovac Biotech Ltd; Wuhan Institute bersama Sinopharm; Beijing Institute bersama Sinopharm; BioNTech dan Fosun Pharma; Universitas Oxford dan Astrazeneca; Moderna bersama NIAID Amerika; dan Murdoch Children’s Research Institute.

Wiku memaparkan uji klinis tahap III itu merupakan uji vaksin pada ribuan orang untuk memastikan keamanannya, keefektifannya, dan efek sampingnya.

“Semua pihak yang ada di dunia berusaha untuk mendapatkan vaksin yang aman dan efektif untuk Covid-19 termasuk Indonesia. Kami tetap berusaha keras agar bisa mendapatkan vaksin ini dalam jumlah yang besar untuk bisa melindungi rakyat Indonesia lainnya,” imbuhnya.

Zona Risiko Tinggi Covid-19 Turun

Wiku juga mengatakan per 2 Agustus terdapat penurunan daerah dengan risiko tinggi Covid-19 dari 44 menjadi 33 kabupaten/kota.

Sedangkan zona risiko sedang naik dari 160 menjadi 194 kabupaten/kota. Ia juga menyoroti ada delapan kabupaten/kota di zona merah yang tidak beranjak dari zona itu dalam kurun waktu empat minggu, termasuk Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Semarang dan Banjar.

Selain itu, dilaporkan ada 13 kabupaten/kota yang berubah dari zona oranye menjadi zona merah atau zona berisiko tinggi, termasuk Karangasem (Bali), Depok (Jawa Barat) dan Ambon (Maluku).

“Kami mohon kepada pemda, bupati dan walikota untuk memperhatikan penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing dan melaporkan kendala yang dihadapi kepada Satgas Covid-19 nasional dan agar menjadi perhatian untuk seluruh anggota masyarakat di delapan kabupaten/ kota ini untuk jangan lelah untuk menerapkan protokol kesehatan,” ujar Wiku.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Keluarkan Instruksi Atur Sanksi Pelanggar Protokol COVID-19

Published

on

Jokowi Keluarkan Instruksi Atur Sanksi Pelanggar Protokol COVID-19
Presiden berbincang dengan Seskab sebelum Ratas mengenai Penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Sektor Aviasi dan Pariwisata, Kamis (6/8) di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

GENCIL NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan instruksi baru guna mendisiplinkan warga di saat pandemi Covid-19. Presiden Jokowi memerintahkan kepala daerah untu membuat aturan yang memuat kewajiban hingga sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Perintah Jokowi ke kepala daerah tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019, diakses detikcom dari situs JDIH Setneg, Kamis (6/8/2020).

Para gubernur, bupati, dan wali kota diminta meningkatkan sosialisasi mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kepala daerah diminta Jokowi melibatkan tokoh masyarakat.

Jokowi memerintahkan para kepala daerah menetapkan peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup), atau peraturan wali kota (perwali) yang memuat kewajiban soal protokol COVID-19 hingga sanksi bagi pelanggar protokol itu.

Warga harus diwajibkan patuh menggunakan masker yang menutup hidung-mulut-dagu, membersihkan tangan teratur, menjaga jarak, dan menerapkan hidup bersih serta sehat.

Inpres Nomor 6 Tahun 2020

Para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk:

a. meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya;

b. menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan antara lain:
1) kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
a) perlindungan kesehatan individu yang
meliputi:
(1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
(2) membersihkan tangan secara teratur;
(3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan
(4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
b) perlindungan kesehatan masyarakat, antara lain meliputi:
(1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
(2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
(3) upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
(4) upaya pengaturan jaga jarak;
(5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
(6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Cororta Virus
Disease 2O19 (COVID-19); dan
(7) fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk
mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2) kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat darr fasilitas umum.
3) tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), meliputi:
a) perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b) sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c) tempat ibadah;
d) stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
e) transportasi umum;
f) kendaraan pribadi;
g) toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
h) apotek dan toko obat;
i) warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
j) pedagang kaki lima/lapak jajanan;
k) perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
1) tempat pariwisata;
m) fasilitas oelayanan kesehatan;
n) area publik, tempat lairinya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
o) tempat dan fasiliters umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilit.as umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib memfasilitasi pelaksanaan
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
5) memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
6) sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa:
a) teguran lisan atau teguran tertulis;
b) kerja sosial;
c) denda administratif; atau
d) penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
7) memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
8) memuat ketentuan terkait sosialisasi berupa sarana informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19) bagi masyarakat.
9) melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

c. Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.

d. Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Continue Reading

Nasional

Politik Dinasti di Pilkada, Refleksi Praktik Dinasti Partai Politik

Published

on

Politik Dinasti di Pilkada, Refleksi Praktik Dinasti Partai Politik

GENCIL NEWS – VOA – Politik dinasti dalam pilkada merupakan refleksi praktik dinasti partai politik. Untuk itu, penyelenggara pilkada mesti memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan secara adil dan setara bagi semua calon, baik itu kandidat dinasti politik maupun calon non-dinasti politik.


Lebih dari 20 tahun pasca reformasi, sejarah berulang. Geliat nepotisme dan politik dinasti kembali tampak dalam pemilihan kepala daerah, yang dijadwalkan berlangsung Desember nanti.

Ada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming yang siap bertarung menjadi calon wali kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution yang akan berebut kursi wali kota Medan, Sumatera Utara.

Ada putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah yang menjadi bakal kandidat wali kota Tangerang Selatan.

Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Saraswati Djojohadikusumo, sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Juga Hanindito Himawan Pramono, putra Pramono Anung, yang siap memasuki pilkada di Kediri.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan politik dinasti atau politik kekerabatan bukan hal yang dilarang karena dalam demokrasi setiap orang memiliki kesetaraan.

Yang mesti dicegah adalah dampak buruk dari politik dinasti dan calon tunggal. Dalam diskusi virtual bertajuk Pilkada, Antara Dinasti dan Calon Tunggal, Selasa (4/8).

Titi mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan politik dinasti dan calon tunggal adalah hal yang kontrversial dan problematik dalam demokrasi meski diakui oleh konstitusi.

“Ada limitasi akses warga negara pada posisi-posisi publik melalui konstestasi pemilu. Rekrutmen calon, baik politik dinasti ataupun calon tunggal, ini dilakukan cenderung tidak demokratis. Melainkan melalui sebuah skema yang eksklusif, tidak terbuka, dan minim partisipasi dari anggota, pengurus, maupun publik,” kata Titi.

Selain itu, lanjut Titi, ada keraguan terhadap kapasitas dan kompetensi kepemimpinan calon dari dinasti politik dibandingkan calon tunggal. Juga ada kencenderungan praktek korupsi yang melibatkan calon berlatar keluarga politik dan calon tunggal.

Titi menegaskan dinasti di pilkada adalah refleksi dari praktek dinasti di partai politik. “Jadi praktik dinasti di partai dilanjutkan dengan pilkada. Biasanya berkaitan dengan penguasaan modal, lalu dia juga menguasai struktur partai dan akhirnya menentukan rekrutmen politik. Itu semua diatur oleh keluarga politik,” ujar Titi.

Titi menekankan penyelenggara pilkada mesti memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan secara adil dan setara bagi semua calon, baik itu kandidat dinastik poltik atau calon non-dinasti politik.

20 Persen Wilayah Administrasi Dikuasai Dinasti Politik

Dalam diskusi yang sama, peneliti Yoes Kenawas mengatakan ketika pilkada tahun 2015, 2017, dan 2018 terdapat 202 individu berupaya untuk membuat dinasti politik. Mereka terdiri dari 146 kepala daerah dan 56 wakil kepala daerah.

Dari jumlah tersebut, 117 orang menang dalam pilkada, yakni 82 kepala daerah dan 35 wakil kepala daerah. Sedangkan 85 orang lainnya (64 kepala daerah dan 21 wakil kepala daerah) kalah dalam pilkada.

Dari 117 orang yang menang, mereka berkuasa di 108 wilayah administrasi, baik di kabupaten/kota dan provinsi. Jumlah ini sama dengan 20 persen dari total wilayah administrasi di seluruh Indonesia.

Sementara mengenai calon tunggal dalam pilkada, lanjut Yoes, pada 2015 terdapat tiga calon tunggal, sembilan calon tunggal di 2017, dan 16 calon tunggal dalam pilkada 2018. Mereka terdapat di 28 kabupaten/kota.

Dari 28 kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal itu, 68 persennya kandidat non-dinasti dan 32 persen adalah kandidat dinasti politik. Dalam pilkada 2018, ada sebelas kandidat tunggal merupakan dinasti politik yang berlaga di tujuh kabupaten dan dua kota.

Dari 202 orang berupaya membuat dinasti politik pada pilkada 2015, 2017, dan 2018, tambah Yoes, sebanyak 191 (95 persen) kandidat dinasti politik bertarung pada pilkada dengan calon lebih dari satu pasangan. Hanya 11 (5 persen) kandidat dinasti politik bertarung sebagai calon tunggal.

“Kesimpulan sementaranya adalah dinasti politik masih sulit melakukan monopoli politik atau monopoli kekuasaan secara total. Masih ada sumber-sumber oposisi di dalam masyarakat, baik itu menang digerakkan oleh elite ataupun organik dari masyarakat, yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan saat nanti pilkada 2020,” ujar Yoes.

Yoes berharap KPU mengeluarkan persyaratan untuk memudahkan calon independen ikut bertarung dalam pilkada 2020. Hal ini, menurutnya, penting, untuk mengurangi fenomena dinasti politik dan calon tunggal dalam pilkada.

Fenomena Melawan Kotak Kosong

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih Titi Marlinda menceritakan proses terjadinya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah 2018 di Kota Prabumulih dimulai ketika di hari terakhir dua calon perseorangan gagal memenuhi syarat, termasuk mengumpulkan sepuluh persen tanda tangan dari 13.322 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Sedangkan ketika pembukaan calon dari partai politik, di hari pertama tidak ada yang mendaftar. Hingga di hari terakhir dari masa pendaftaran 8-10 Januari, hanya datang satu calon bersama sepuluh pendamping dari partai pendukung. Kemudian masa pendaftaran diperpanjang tiga hari lagi tapi tidak ada yang mendaftar.


Sehingga hanya ada calon tunggal yang merupakan petahana, yakni Wali Kota Ridho Yahya dan wakilnya Ardiansyah Fikri. Dari hasil survei, 96 persen masyarakat Prabumulih sangat senang dengan program-program yang sudah berjalan selama lima tahun kepemimpinan keduanya, 2013-2018. Masyarakat menganggap figur yang pas untuk kembali memimpin dan mengelola Kota Prabumulih.

“Contoh program-program itu adalah pembangunan perumahan untuk warga miskin, kemudian jaringan gas kota, mereka mengajak ASN (aparatur sipil negara) untuk berinfak. Yang uniknya itu, dia (Wali Kota Ridho Yahya) dalam satu hari dari jam 5-7 pagi dia mau ke kantor, menerima masyarakat 200 orang dalam sehari,” kata Titi.

Meski begitu, lanjut Titi, di masa kampanye, ada gerakan mensosialisasikan kotak kosong untuk melawan kandidat petahana. Pasangan calon petahana Wali Kota Ridho Yahya dan wakilnya Ardiansyah Fikri akhirnya menang.

Titi mengungkapkan ada sejumlah ganjalan dihadapi KPU Prabumulih dalam pemilihan kepala daerah 2018. Mereka tidak selesai mensosialisasikan tentangnya adanya calon tunggal. Selain itu, anggaran untuk pemungutan dan penghitungan suara baru turun sehari menjelang pencoblosan pukul dua siang.

Walau cuma tersisa sehari, menurut Titi, distribusi logistik untuk pemungutan suara bisa dilaksanakan. Sebab Prabumulih adalah kota kecil yang terdiri dari enam kecamatan, 22 kelurahan, dan 15 desa. 

Continue Reading

Kumpulan Resep Masakan Enak

TRENDING