Connect with us

Global

Bintang Film Panas yang Dibayar Pengacara Trump Siap Bicara

Published

on

GENCIL.NEWS Stormy Daniels, bintang film dewasa yang terkait dengan Presiden Donald Trump bebas untuk mengungkap kisahnya setelah pengacara Trump mengaku membayar uang tutup mulut kepada Daniels, kata Gina Rodriguez, manajer Daniels, kepada Associated Press, Rabu (14/2).

Daniels, yang bernama asli Stephanie Clifford, tidak lagi terikat dengan kontrak yang melarang Daniels untuk mengungkap hal itu karena pengacara Trump, Michael Cohen mengaku membayar Daniels $130 ribu dolar pemilihan presiden 2016. “Segalanya terbuka sekarang dan Daniels akan membeberkan kisahnya” kata Rodriguez menandaskan.

Cohen mengatakan kepada Harian New York Times, Selasa (13/2), baik Trump Organization(perusahaan induk usaha Trump) maupun kubu kampanye Trump tidak terlibat dalam pembayaran itu. Ia menambahkan, uang $130 ribu itu juga tidak diganti baik langsung maupun tidak langsung.

“Dalam transaksi pribadi 2016 saya pakai uang saya sendiri untuk membayar $130 ribu kepada Stephanie Clifford,” kata Cohen dalam sebuah pernyataan.

Cohen, yang mengaku sudah lebih dari sepuluh tahun sebagai pengacara Trump, menegaskan komitmen untuk lebih melindungi kliennya dari sebelumnya.

“Walaupun tidak benar, bukan berarti hal itu tidak dapat merugikan atau merusak kita. Saya akan tetap melindungi Trump,” kata dia.

Cohen tidak menjelaskan mengapa ia membayarnya dan apakah Trump mengetahui pembayaran itu. Awalnya, dia menyangkal Trump berselingkuh dengan Clifford.

Pada Januari majalah InTouch memuat wawancara dengan Clifford yang dilakukan 2011, saat dia diberitakan melakukan hubungan seks dengan Trump di Lake Tahoe, Nevada, tidak lama setelah istri ke-3 Trump, Melania, melahirkan putra mereka, Barron. {as/al]

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nasional

Mulai Pekan Depan Polri Gelar Operasi Patuh 2020

Published

on

Mulai Pekan Depan Polri Gelar Operasi Patuh 2020
Operasi Patuh 2020 23 Juli 2020 - 5 Agustus 2020

GENCIL NEWS – Mulai pekan depan Polri akan menggelar Operasi Patuh 2020. Operasi Patuh ini di mulai Polri pada pekan depan kamis 23 Juli 2020 sampai 5 Agustus 2020.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono memberikan instruksi kepada jajarannya untuk melakukan tindakan hukum secara preemtif, preventif serta mengedepankan tindakan persuasif dan humanis dengan orientasi mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Fokus lain adalah menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) berlalu lintas selama pelaksanaan operasi berlangsung.

Istiono mengingatkan kepada seluruh jajaran agar tetap mempersiapkan pengamanan Kamseltibcar Lantas baik di jalur tol, arteri maupun lokasi wisata.

Karena pada momentum jelang Hari Raya Idul Adha, Polri memprediksi masyarakat akan menggunakan kesempatan untuk melakukan perjalanan mudik atau berlibur ke lokasi wisata.

“Tingkatkan kedisiplinan masyarakat di new normal ini, oleh karena itu cara bertindak dilakukan dengan preemtif, preventif dan persuasif kepada masyarakat dengan orientasi kedisiplinan, baik di ruang publik maupun pelayanan publik. Dan hindari tindakan yang kurang simpatik pada momentum operasi ini,” kata Istiono seperti dikutip laman Korlantas Polri.

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Kushariyanto menegaskan tindakan tilang tidak dilarang.

Namun, tetap harus mengedepankan tindakan humanis dahulu, seperti menargetkan pelanggaran apa yang akan ditindak dan sosialisasikan kepada masyarakat.

“Silakan lakukan dengan tilang, tetapi lakukan pemberitahuan dahulu melalui media-media sosial atau media lain sebelum menindak, jangan kita mencari-cari alasan. Misalnya di Jakarta penindakan dikhususkan untuk melawan arus, jadi bila ada pengendara yang tertangkap tidak usah memeriksa surat-surat, langsung lakukan tilang. Ini akan meringkas petugas di lapangan,” ujar Kushariyanto.

Kushariyanto juga mengingatkan agar para petugas menggunakan APD selama Operasi Patuh 2020. Yang tak kalah pentingnya adalah menerapkan protokol kesehatan di lapangan.

“Ada 15 jenis pelanggaran yang menjadi target sasaran penilangan, ini adalah pelanggaran yang sifatnya berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas,” ujar Sambodo dalam keterangan kepada wartawan, Senin (13/7/2020). Apa saja?

Berikut 15 jenis pelanggaran yang akan ditindak:

1. Menggunakan handphone saat berkendara
2. Menggunakan kendaraan bermotor di atas trotoar
3. Mengemudikan kendaraan bermotor secara melawan arus
4. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalur busway
5. Mengemudikan kendaraan bermotor melintas di bahu jalan
6. Sepeda motor melintas atau masuk jalan tol.
7. Sepeda motor melintas di jalan layang non-Tol
8. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)
9. Pengemudi yang tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan
10. Mengemudikan kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan
11. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak menggunakan helm SNI
12. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari
13. Mengemudikan kendaraan bermotor yang membiarkan penumpang tidak menggunakan helm
14. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup
15. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan.

Continue Reading

Internasional

60 Universitas di AS Menolak Peraturan Trump Tentang Mahasiswa Asing

Published

on

60 Universitas di AS Menolak Peraturan Trump Tentang Mahasiswa Asing
Suasana di sekitar perpustakaan Widener di Harvard Yard, kampus Universitas Harvard di Cambridge, Massachusetts, 13 Agustus 2019. (Foto: dok)

Hampir 60 universitas AS, Minggu (12/7) mengajukan laporan singkat yang mendukung gugatan dua universitas lainnya, dalam upaya memblokir peraturan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Peraturan itu melarang mahasiswa asing tetap berada di AS jika lembaga pendidikan mereka tidak mengadakan kelas yang dihadiri langsung mereka pada semester musim gugur ini.

Gugatan itu diajukan oleh Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology (MIT) pada Rabu pekan lalu di sebuah pengadilan federal di Boston.

Apa yang disebut sebagai amicus brief  itu, yakni dokumen pendukung yang diajukan pihak-pihak yang berkepentingan, diajukan oleh 59 universitas Amerika pada hari Minggu, termasuk tujuh perguruan tinggi Ivy League lainnya.

Dalam amicus brief  itu disebutkan bahwa universitas-universitas itu mengandalkan pedoman federal, yang masih akan “berlaku selama masa darurat,” yang mengizinkan para mahasiswa internasional menghadiri seluruh kelasnya secara online selama pandemi.

Disebutkan pula bahwa situasi darurat masih terus berlangsung, namun kebijakan pemerintah berubah secara mendadak dan drastis, membuat persiapan mereka yang mengajukan amicus itu berantakan dan menimbulkan kerugian dan kekacauan yang signifikan.

Sekitar 1,1 juta mahasiswa asing kuliah di berbagai perguruan tinggi AS pada tahun ajaran 2018-2019, sebut sebuah laporan Departemen Luar Negeri dan Institute of International Education (IIE). Jumlah tersebut merupakan 5,5 persen dari keseluruhan peserta pendidikan tinggi AS.

Pengumuman pemerintahan Trump mengejutkan lembaga-lembaga pendidikan yang sedang bergulat dalam menghadapi tantangan untuk memulai kembali kelas secara aman, sementara pandemi virus corona terus merebak di seluruh dunia dan kasusnya melonjak di AS.

Pemerintah AS telah berusaha membuat sekolah dan perguruan tinggi buka kembali pada musim gugur mendatang. Harvard telah menyatakan akan menyelenggarakan seluruh kelasnya secara online pada semester itu.

Continue Reading

Nasional

Amnesty International: 3.000 Pekerja Kesehatan Meninggal Akibat Corona

Published

on

Amnesty International 3.000 Pekerja Kesehatan Meninggal Akibat Corona
Petugas medis yang menggunakan alat pelindung diri berupa jas hujan dan masker bedah di Rumah Sakit Seto Hasbadi Kota Bekasi. (Foto: dokumentasi Rumah Sakit Seto Hasbadi)

GENCIL NEWS – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai pemerintah di berbagai negara gagal dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja kesehatan dari ancaman corona atau Covid-19.

Amnesty Internasional mencatat ada lebih dari tiga ribu pekerja kesehatan yang meninggal akibat corona hingga 5 Juni 2020, sementara Badan Perawat Internasional (International Council of Nurses) melaporkan, setidaknya ada 230 ribu pekerja kesehatan yang tertular corona.

“Kami mendesak agar negara memastikan bahwa para pekerja kesehatan, baik itu rumah sakit maupun rumah sakit swasta itu menyediakan seluruh perlengkapan kesehatan yang esensial buat mereka selama masa pandemi belum berakhir. Dan harus dengan standar internasional,” jelas Usman Hamid dalam konferensi pers online, Senin (13/7).

Berdasarkan pantauan Amnesty International, negara-negara dengan jumlah kematian petugas kesehatan tertinggi antara lain Amerika Serikat (507 orang), Rusia (545 orang), Inggris (540 orang) dan Brazil (351 orang).

Sementara di Indonesia terdapat 89 tenaga kesehatan yang meninggal dan 878 tenaga kesehatan terinfeksi virus corona. Angka-angka tersebut diperkirakan jauh lebih rendah dari jumlah sebenarnya di lapangan.

Amnesty International juga menyoroti kurangnya alat pelindung diri (APD) di 63 negara yang disurvei. Menurut laporan Amnesty, dokter di Kota Meksiko menuturkan bahwa rata-rata dokter di sana menghabiskan 12 persen dari gaji bulanan untuk membeli APD sendiri.

Kondisi ini kemudian diperparah oleh pembatasan perdagangan di sejumlah negara. Sejak Juni 2020, 56 negara dan dua blok dagang yakni Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia telah memberlakukan pelarangan dan pembatasan ekspor APD beserta komponen-komponennya.

“Kondisi kesehatan yang menjadi masalah pekerja kesehatan juga menyangkut kesehatan mental mereka. Jadi ada banyak laporan yang kami temukan bahwa jumlah pasien dan tenaga kesehatan yang melaporkan masalah kesehatan mental terus meningkat,” tambah Usman.

Amnesty International juga mencatat adanya mogok kerja dan protes yang dilakukan pekerja kesehatan atas kondisi kerja yang tidak aman di 31 negara.

Namun, protes tersebut mendapat respon yang negatif dari otoritas negara. Antara lain penahanan terhadap sembilan tenaga medis di Mesir dan pembubaran protes damai yang mengecam perusahaan penyedia jasa kebersihan rumah sakit di Malaysia.

Para pekerja medis juga tidak mendapat upah yang layak dan dalam beberapa kasus tidak diberi upah seperti yang terjadi di Sudan dan Guatemala. Mereka juga mendapat stigma dan tindak kekerasan karena pekerjaan mereka. Di Indonesia tercatat ada 15 kasus diskriminasi dengan 214 korban tenaga medis mulai dari penolakan tempat tinggal, pemakaman, hingga kekerasan terhadap mereka.

Continue Reading

TRENDING