Ada Harga yang Harus Dibayar dari Diplomasi Vaksin China di Asia Tenggara
Connect with us

Mild Report

Ada Harga yang Harus Dibayar dari Diplomasi Vaksin China di Asia Tenggara

Published

on

Ada Harga yang Harus Dibayar dari Diplomasi Vaksin China di Asia Tenggara

Gencil News -VOA – China mengumumkan proses pembuatan vaksin COVID-19nya akan segera selesai. Beijing mulai menjanjikan akses awal vaksin ini kepada negara-negara strategis bagi China.

Upaya ini tampaknya merupakan cara Beijing memperkuat posisi globalnya setelah wabah COVID-19 merebak di provinsi Wuhan dan kemudian menyebar ke luar negeri.

Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, yang juga terlibat dalam konflik Laut China Selatan menjadi target kampanye diplomasi vaksin Beijing. Bulan Juli lalu, Menteri Luar Negeri China menjanjikan Filipina diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin China.

Pada bulan Agustus, Sinovac yang merupakan perusahaan farmasi besar China menandatangani kerjasama dengan BUMN farmasi Indonesia, Bio Farma. China menjanjikan 250 juta dosis vaksin kepada Indonesia setiap tahun.

Awal September lalu, anggota politbiro China Yang Jiechi melakukan lawatan ke Myanmar dan berjanji akan memprioritaskan Myanmar jika China berhasil kembangkan vaksin COVID19.

“Bagi kebanyakan pemerintahan di kawasan Asia Tenggara, terlepas dari bagaimana hubungan mereka dengan China, baik terkait isu Laut China Selatan atau isu lainnya, mengatasi pandemi pasti jadi prioritas terpenting,” ujar Gregory Polling, pakar Asia Tenggara di Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington D.C.

“Mereka bisa saja tidak suka dengan tindakan China, mereka mungkin tidak suka berdiam diri dalam perselisihan dengan China, tapi jika vaksin hanya bisa didapatkan dari China maka mereka akan lakukan apapun untuk mendapatkannya,” ucapnya kepada VOA.

“Saya sangat khawatir China akan tebang pilih dalam hal negara mana saja yang akan menerima vaksinnya,” kata Lawrence Gastin, profesor Hukum Kesehatan Global di Georgetown University kepada VOA.

“Akan ada harga yang harus dibayar, yang akan menguntungkan China secara politis, secara ekonomi, dan militer. Vaksin demi keselamatan manusia tidak seharusnya dibarter demi kepentingan politik atau pengaruh semata.”

Hotspot COVID-19

Kasus COVID-19 terus meningkat di Asia Tenggara. Menurut pantauan CSIS, Indonesia dan Filipina memiliki angka kasus terkonfirmasi tertinggi di kawasan tersebut, masing-masing mencapai 200.000 dan 250.000 kasus.

Singapura mencatat hampir 60.000 kasus dan Myanmar dilaporkan mengalami peningkatan kasus COVID-19 secara tajam.

“Vaksin yang efektif tak ternilai harganya; sumber daya medis yang paling penting sepanjang sejarah modern,” kata Gostin. “Vaksin akan menyelamatkan banyak sekali nyawa dan membawa roda ekonomi kembali berputar.”

Amerika Serikat, China dan Inggris adalah negara-negara terdepan dalam adu balap global untuk mengembangkan vaksin COVID-19. China saat ini memiliki 2 projek pengembangan vaksin yang telah dinonaktifkan – yang menggunakan versi virus yang telah mati untuk mengajarkan tubuh bagaimana melindungi diri dari virus yang masih hidup – dan satu vaksin lain yang merupakan teknologi tinggi mRNA dalam fase uji klinis ke-3. Berdasarkan media pemerintah China, Beijing telah melakukan eksperimen vaksin COVID-19 terhadap kelompok beresiko tinggi sejak Juli lalu.

AS dan Inggris juga memiliki beberapa vaksin potensial yang telah masuk tahap 3 uji klinis.

Negara-negara seperti Indonesia dan Filipina, yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan atau memproduksi vaksin secara mandiri, menaruh harapan mereka pada negara lain. Pemerintahan AS, Uni Eropa, Jepang dan Inggris telah mengamankan puluhan juta dosis dari perusahaan-perusahaan farmasi besar terlebih dahulu. Menteri Kesehatan AS Alex Azar mengatakan Washington akan bagikan vaksinnya jika kebutuhan di dalam negerinya telah terpenuhi.

“Mereka harus mengantre bahkan jika mereka hendak membeli vaksin ini. Ini berarti mereka tidak memiliki pilihan selain China atau Rusia,” ujar Poling ke VOA.

Vaksin: sebuah prioritas

Terlepas dari pandemi, sikap agresif China di Laut China Selatan telah menyebabkan banyak keluhan dari AS dan pihak-pihak lain. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Juli mengatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam oleh China di kawasan tersebut adalah tindakan ilegal. Pada bulan Agustus, delegasi Australia mengatakan hal serupa dalam pernyataan resminya di PBB.

Negara-negara ASEAN juga telah mengukuhkan sikap awal tahun ini. Indonesia berupaya untuk promosikan Pedoman Perilaku China-ASEAN di Laut China Selatan, sebagai acuan perilaku terhadap isu-isu yang menyangkut Laut China Selatan. Vietnam, yang tahun ini menjabat sebagai ketua ASEAN, secara publik mengkritik perselisihan angkatan laut dengan militer China di kawasan tersebut.

Poling katakan inilah mengapa dirinya pesimis Vietnam akan mendapatkan akses terhadap vaksin China lebih awal.

“Vietnam menjadi negara pertama yang memesan vaksin Rusia dalam jumlah besar. Hal ini menyiratkan betapa tidak nyamannya Hanoi jika harus mengandalkan Beijing,” tambahnya.

Negara-negara ASEAN sebelumnya mengharapkan Indonesia akan ambil alih kepemimpinan untuk bernegosiasi dengan China terkait Laut China Selatan. Namun kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat menggeser prioritas Indonesia dari isu geopolitik.

“Menemukan vaksin yang efektif adalah prioritas utama,” ujar Shiskha Prabawaningtyas, ketua program Paramadina Graduate School of Diplomacy di Jakarta.

Shiskha menambahkan pemberitaan media dan masyarakat Indonesia nampak menyambut secara positif terhadap hasil perkembangan vaksin China.

“Narasi utama pers dan juga diskusi-diskusi di media sosial lebih mengarah kepada pertanyaan ‘kapan tepatnya’ vaksin (dari China) akan siap,” katanya pada VOA.

Di Filipina, popularitas Presiden Rodrigo Duterte berada di titik terendah selama ia menjabat, terutama karena respon pemerintahannya terhadap COVID-19. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional di televisi, Duterte mengatakan ia telah meminta Presiden China Xi Jinping agar Manila diberikan prioritas untuk memperoleh vaksin. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak akan mempermasalahkan konfilk dengan China soal Laut China Selatan.

“China mengklaim (Laut Filipina Barat), kamipun mengklaimnya juga. China punya pasukan, sedangkan kami tidak … sesederhana itu,” ujar Duterte.

Poling menyebut hal ini semakin menunjukkan bahwa tidak mungkin China tidak pamrih.

“Diplomat China tidak akan mengatakan: akui klaim kami sebagai barter untuk vaksin, namun kode ini akan dipahami secara tersirat,” kata Poling. “Akan ada ekspektasi bahwa jika Anda ingin akses awal terhadap vaksin ini, maka Anda akan menghindari garis merah China, dan konflik Laut China Selatan adalah salah satunya.”

Myanmar, yang telah dijanjikan akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin, akan menyelenggarakan pemilu di bulan November mendatang.

“Aung Sang Suu Kyi dan partainya mempunyai kedekatan dengan pemerintahan China, dan China pasti ingin mereka memenangkan pemilu lagi,” kata Khin Zaw Win, Direktur Tampadipa Institute, lembaga kajian yang berbasis di Yangon.

Khin menambahkan bahwa sejumlah proyek infrastruktur besar sudah masuk tahap final antara Beijing dan Yangon, termasuk Koridor Ekonomi China-Myanmar. “Vaksin yang efektif akan semakin memperkuat kerjasama ini,” katanya.

Namun ia mengingatkan sebagian masyarakat Myanmar masih memiliki “ketidakpercayaan mendalam terhadap vaksin China dan niat China sendiri.” Ia juga menyebut bahwa ia memperkirakan Myanmar akan terus meningkatkan hubungan ekonominya dengan China jika kemudian Yangon benar-benar memperoleh akses awal untuk mendapatkan vaksin China.

Huang Yanzhong, pejabat senior Kesehatan Global di Dewan Hubungan Luar Negeri, menyambut baik sikap China yang telah menjanjikan vaksin kepada sejumlah negara. Namun ia mengingatkan agar mewasapadai masalah yang akan muncul jika vaksinnya terbukti tidak efektif.

“Ada juga resikonya,” kata Huang. “China tidak bisa mengontrol media di negara-negara ini. Jadi jika vaksinnya terbukti tidak cukup efektif atau malah memiliki reaksi buruk, kampanye vaksin publik ini justru akan berdampak buruk terhadap citra global China.”

Poling mengatakan bahwa Filipina khususnya, berpotensi “meledak” secara politik.

“Ada isu Laut China Selatan, ada ketidakpercayaan kepada China, dan popularitas Duterte berada di titik terendah selama ia menjabat akibat respon pemerintahannya terhadap COVID,” ucapnya. “Jadi jika Anda berpikir ini akan jadi bumerang atau berdampak pada kemarahan publik, mungkin saja terjadi di Manila.”

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mild Report

Pengaruh Pilpres AS pada Dunia Islam dan Indonesia

Hubungan Amerika-Indonesia, menurut pengamat, akan lebih baik di bawah pemerintahan Biden-Harris nanti. Pendekatan pemerintahan Biden yang dinilai lebih dialogis, diyakini membuka peluang hubungan baik dengan banyak negara, termasuk Indonesia, selain berlanjutnya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara jazirah Arab, dikenal sebagai Abraham Accords.

Published

on

Hubungan AS-Indonesia diperkirakan akan lebih baik di bawah pemerintahan Biden-Harris (foto: dok).
Hubungan AS-Indonesia diperkirakan akan lebih baik di bawah pemerintahan Biden-Harris (foto: dok).

Gencil News – VOA – Dalam tulisannya yang terbit pada awal tahun ini di Majalah Foreign Affairs, “Why America Must Lead Again,” . Joe Biden mengatakan sebagai presiden ia akan mempererat kemitraan dengan Indonesia untuk memajukan nilai-nilai bersama di kawasan yang akan menentukan masa depan Amerika.

Setelah Biden menjadi presiden terpilih, Prof. Tirta Mursitama, pengamat internasional dan kepala departemen Hubungan Internasional Binus University di Jakarta mengatakan, “Dianggap bahwa Indonesia masih sebagai mitra yang penting, sebagai jembatan ‘perseteruan’ antara Amerika dan China. Ini hal yang tidak bisa disepelekan. Siapapun presiden Amerika Serikat, partai apapun, pasti dia akan datang mendekati Indonesia.”

Tetapi, Prof Tirta mengingatkan, tidak akan banyak perubahan pada Indonesia karena, “kalau demokrat itu berkuasa, isu-isu HAM kita pasti direcokin gitu. Mungkin ada isu Papua, mungkin juga penghormatan soal kaum minoritas. Itu mungkin akan menjadi PR buat kita tapi, menurut saya, kita tidak terlalu khawatir karena itu merupakan juga bunga-bunga dari satu hubungan luar negeri. Persoalan di domestik kita seperti apa, pasti juga kita akan meminta mereka menghormati juga masalah kita.”

Tirta kemudian mengajak masyarakat optimistis. Menurutnya, Biden menjadi kesempatan sekaligus tantangan, seperti apa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, pada masa depan.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dr. Dino Patti Djalal menilai Biden sangat peka terhadap kepentingan umat dan dunia Islam. Salah satu alasannya, karena Biden adalah wakil presiden semasa pemerintahan Presiden Obama.

Pendiri dan juga ketua Foreign Policy Community of Indonesia itu mengatakan pemerintahan Obama memang secara sistematis berusaha memperbaiki hubungan dengan dunia Muslim dan Biden bagian dari itu.

Ia mengakui upaya Obama itu tidak 100% efektif karena ada polling di dunia Islam yang menunjukkan beberapa negara tidak mempan. Image Amerika masih tidak terlalu baik di negara-negara tersebut, termasuk di Timur Tengah.

“Saya sangat meragukan, mohon maaf sekali, meragukan Presiden Biden akan mendorong perdamaian Israel-Palestina karena sekarang ini prioritasnya adalah tentu, nomor satu adalah COVID dan kedua adalah pemulihan ekonomi. Paling tidak untuk dua tahun pertama, dia tidak akan bisa mendorong perundingan Palestina Israel, dan ini mungkin bad news bagi Palestina. Tapi good news-nya, presiden Biden nanti akan beda dari presiden Trump dalam arti dia tidak akan mau menuruti Israel,” ulas Dino Djalal.

Pengamat lain, Dr. Muhamad Ali, dosen dan juga ketua program Middle East and Islamic Studies pada University of California Riverside berharap solusi dua negara bagi hubungan Israel dan Palestina akan terwujud. Sedangkan untuk Indonesia, ia optimistis akan dicapai hubungan dan kerjasama dalam banyak bidang, termasuk pendidikan.

Pada masa pemerintahan Biden-Harris, menurut Muhamad Ali, kemungkinan akan ada lagi utusan khusus untuk negara-negara Islam. Sedangkan khusus untuk Indonesia, Ali memperkirakan, “Saya kira akan melanjutkan US Indonesia Strategic Partnership dalam bidang militer, sains dan teknologi, kemudian juga isu perubahan iklim, itu juga akan dilanjutkan kembali, kemudian juga mungkin pembangunan infrastruktur ya, ikut membantu jaringan internet komunikasi teknologi dan lain-lain. Kemudian interfaith building mungkin, kerjasama dialog antar agama di Indonesia juga mungkin akan semakin didorong mungkin dengan technical assistance atau mungkin dengan dana dan lain-lain.”

Ali juga memperkirakan, dalam pemerintahan Biden Harris kelak akan terjadi peningkatan dalam kerjasama bidang pendidikan. Dan itu, menurutnya, adalah kemitraan yang paling strategis. 

Continue Reading

Mild Report

Rasisme Dan Seksisme Warnai Pemilu Presiden AS

Published

on

Rasisme Dan Seksisme Warnai Pemilu Presiden AS
Presiden Donald Trump dan mantan Wakil Presiden Joe Biden memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana seharusnya Amerika Serikat berhubungan dengan berbagai negara di dunia. (Foto: ilustrasi).

Gencil News – VOA – Rasisme dan seksisme senantiasa mewarnai pemilu presiden Amerika, dan semakin menguat dalam pemilu kali ini.

Mulai dari keikutsertaan enam perempuan sebagai kandidat calon presiden Partai Demokrat dan berakhir dengan terpilihnya Kamala Harris – seorang perempuan multi-etnis – sebagai calon wakil presiden.

Hingga pada besarnya jumlah perempuan yang ikut memberikan suara di TPS. Kedua calon presiden juga berupaya keras menjawab isu rasisme yang menjadi luka lama di Amerika.

Kritik tajam terhadap Kamala Harris mengemuka hanya beberapa jam setelah calon presiden Partai Demokrat Joe Biden memilihnya sebagai pendamping untuk melawan pasangan Donald Trump-Mike Pence dalam pemilihan presiden Amerika.

Berbeda dengan kecaman terhadap Biden, atau Trump dan Pence, yang lebih pada soal rekam jejak mereka menangani suatu isu; serangan terhadap Kamala lebih karena sosoknya sebagai perempuan.

Kecaman itu berlipat ganda karena Kamala berasal dari kelompok multi-etnis, ayah asal Jamaika dan ibu asal India.

Tak hanya Kamala. Lima perempuan yang bersama Kamala pada awal pilpres yang sebagai calon kandidat presiden dari Partai Demokrat. anggota Kongres dari Hawaii Tulsi Gabbar, senator New York Kirsten Gillibrand, senator Minnesota Amy Klobuchar, senator Massachusetts Elizabeth Warren dan aktivis-politisi Marianne Williamson.

 Juga ratusan perempuan lainnya, termasuk yang berasal dari Partai Republik, ketika mereka memperebutkan kursi di Senat dan DPR, atau bertarung untuk menjadi gubernur.

Pakar politik di Universitas Loyola di Chicago, Dr. Ratri Istania, mengatakan “Perjuangan perempuan di Amerika sejak 100 tahun lalu tampaknya memang belum selesai. Pengakuan hak perempuan untuk memberikan suara tidak serta merta membuat jalan mereka untuk duduk di lembaga legislatif [Senat dan DPR] dan eksekutif berjalan mulus. Tetapi ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Sejak pemilihan sela tahun 2018, jumlah perempuan yang ikut bertarung maupun yang memberikan suara meningkat pesat.”

Namun Prof. Etin Anwar, ilmuwan perempuan pada Hobart & William Smith Colleges di New York mengatakan kritik tajam yang diarahkan sebenarnya lebih karena warga ingin menguji calon yang bertarung dan sekaligus mengetahui agenda yang ditawarkan.

“Di Amerika ini meskipun mereka kejam satu sama lain, sangat galak pada lawan politiknya, itu semua karena pemilihnya sangat agenda-oriented [berorientasi pada agenda-agenda calon presiden.red]. Pemilih ingin tahu bagaimana rencana ekonomi Biden, bagaimana kebijakan imigrasi Trump, bagaimana kebijakan luar negeri mereka. Seperti apa di Demokrat, seperti apa di Republik. Jadi narasi-narasi rasis, seksis, homofobik, dan lain-lain itu semata-mata karena keingintahuan dan sekaligus mempertahankan agenda-agenda itu. Berbeda dengan di Indonesia, yang justru menimbulkan narasi-narasi kejam itu sebagian besar karena orientasi agama.”

Ferraro & Palin Juga Hadapi Kecaman Pedas

Dalam sejarah Amerika. Kamala haris adalah perempuan ketiga sebagai calon wakil presiden AS. Sebelumnya ada Geraldine Ferraro yang mendampingi Walter Mondale sebagai cawapres dari Partai Demokrat dalam pilpres tahun 1993.

John McCain pernah memilij Sarah Palin sebagai cawapres Partai Republik dalam pilpres tahun 2008. Keduanya juga menghadapi kecaman yang tidak kalah sengitnya.

Hillary Clinton juga pernah mengalami keadaan seperti ini. Capres Partai Demokrat dalam pilpres tahun 2016. Dan puluhan atau bahkan ratusan perempuan yang mencalonkan diri untuk kursi di Senat dan DPR.

Baik di tingkat negara bagian maupun nasional, termasuk untuk posisi eksekutif. Anggota Kongres Alexandria Ocasio Cortez, Ayanna Pressley, Ilhan Omar dan Rashida Tlaib merasakan langsung dampak iklim yang memarjinalkan perempuan ini.

Demikian pula Gubernur Michigan Gretchen Whitmer, satu dari sembilan gubernur perempuan di Amerika. Yang baru-baru ini menjadi target penculikan karena kebijakannya tentang lockdown.

“Jika kita melihat apa yang terjadi memang tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika ini sebenarnya masih misoginis. Apalagi jika melihat kultur politik yang memang didominasi warga kulit putih, Evangelical, dan setelah terpilihnya Amy Coney Barrett; saya kira memang perjuangan politik perempuan di Amerika agak sedikit suram. Ini karena konservatif tidak terlalu suka jika perempuan memimpin.” papar pakar politik di Universitas Loyola di Chicago, Dr. Ratri Istania.

Pasca Tewasnya George Flyod

Isu rasisme juga semakin menguat pasca tewasnya laki-laki kulit hitam George Flyod. Floyd tertangkap polisi. Polisi menduga Floyd menggunakan uang dua puluh dolaran palsu untuk berbelanja pada sebuah toko Kelontong.

Kasus Flyod membuka luka lama warga Amerika keturunan Afrika akan aksi kekerasan polisi terhadap mereka. Kedua calon presiden berupaya keras menjawab hal ini dalam kampanye dan debat terbuka.

Partisipasi Politik, Khususnya Perempuan, Diperkirakan Tinggi

Mengingat sengitnya pertarungan pilpres kali ini, US Elections Project dan Brookings Institute memperkirakan jumlah warga Amerika yang akan memberikan suara akan sangat tinggi.

Indikasi ini sudah tampak dari melesatnya jumlah warga yang memberikan suara lebih dini, baik lewat pos maupun yang datang langsung ke TPS.

Pada negara-negara bagian yang sudah melangsungkan early voting, yang hingga laporan ini jumlahnya sudah mencapai hampir 90 juta.

Dari hampir 240 juta warga Amerika berhak memilih, lebih dari 150 juta diperkirakan akan memberikan suara tahun ini atau berarti lebih dari 62% – jumlah yang hampir menyamai jumlah mereka yang memberikan suara pada pemilu 2008 [61,65%] dan pilpres 2016 – dan juga 2004 – yaitu 60.1%.

Survei oleh Pew Research atas pemilu paruh waktu pada November 2018 menunjukkan jumlah pemilih perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Sekitar 55% perempuan memberikan suara mereka, berbanding laki-laki yang mencapai 51,8%. Atau jauh lebih tinggi daripada pemilu paruh waktu pada tahun 2014. Di mana hanya 43% perempuan dan 40,8% laki-laki yang memberikan suara mereka.

Continue Reading

Mild Report

Potensi Bencana Mengiringi Pemindahan Ibu Kota Negara

Published

on

Potensi Bencana Mengiringi Pemindahan Ibu Kota Negara
Gerbang selamat datang di Kabupaten Penajam Paser Utara (dari arah pelabuhan feri Balikpapan), 22 April 2011. (Foto: Ezagren/wikipedia)

Gencil News – VOA – Tidak semua orang bahagia menjadi warga ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Yati Dahlia, warga Suku Baliq, di Sekayu, Penajem Paser Utara. Dia bahkan tegas menolak kehadiran pusat Indonesia di kampungnya kelak.

“Kami sangat keberatan, khususnya masyarakat Paser Baliq, kalau IKN di sini, pembangunan yang ada saya rasa enggak melibatkan masyarakat adat yang ada di sini. Bahkan pemuda-pemudinya kesusahan untuk mencari pekerjaan,” kata Dahlia.

IKN yang disebut Dahlia adalah Ibu Kota Negara. Presiden Jokowi telah menetapkan dimulainya proyek pemindahan ibu kota itu pada akhir 2019 lalu.

Desa tempat tinggal Dahlia bahkan sudah dipilih menjadi titik nol ibu kota baru. Sayang, seperti dituturkan Dahlia, warga Suku Baliq tidak pernah diajak berembuk soal itu.

Padahal mereka khawatir dampak buruk pindahnya ibu kota. Hutan mereka sudah rusak, dan masyarakat setempat akan tersisih.

Dahlia mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi “Di Balik Mega Proyek Ibu Kota Negara Baru,” Selasa (27/10) sore. Diskusi diselenggarakan sejumlah lembaga masyarakat di Kalimantan Timur.

Polemik pemindahan ibu kota sebenarnya sempat tertimbun pandemi. Namun, penetapan Jalan Jokowi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab beberapa hari lalu, mengangkat kembali polemik tersebut.

Apalagi diketahui, Januari lalu Jokowi menunjuk Putra Mahkota UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed sebagai Dewan Pengarah pembangunan ibu kota baru.

Negara itu juga menjanjikan investasi senilai 6,8 miliar dollar AS atau setara Rp 314,9 triliun di sana.

Apa yang menjadi keresahan Dahlia, nampaknya akan bertepuk sebelah tangan. Keputusan pemerintah pusat tentu sudah bulat.

Warkhatun Najidah, akademisi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur menilai, secara hukum dan politis, kemungkinan membatalkan proyek ini kecil sekali. Karena itu, tugas pemerintah lokal adalah membela kepentingan warganya.

Pemerintah dan DPRD provinsi Kalimantan Timur harus menginventarisir, apa yang harus dilindungi, mendengar suara rakyat, dan memperjelas urusan-urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan lokal.

Termasuk di dalamnya, menyampaikan dengan jelas ke pusat, bahwa ada sebagian masyarakat yang menolak.

“Jadi dalam proses penentuan, substansinya Kalimantan Timur itu ikut di dalamnya. Tunjukkan bahwa kita bukan ruang kosong. Ini kita punya potensi luar biasa semacam ini, bukan hanya potensi ekonomi tetapi potensi kerusakan juga ditunjukkan,” kata Najidah.

Tidak mungkin, lanjut Najidah, pemerintah pusat akan memotret secara nyata masalah yang ada di daerah.

Karena itulah, peran pemerintah lokal harus terlihat. Keterlibatan itu termasuk dalam penentuan peruntukan wilayah, karena nyatanya di kalangan masyarakat sudah beredar kabar soal fungsi titik-titik tertentu di masa depan.

Najidah mengingatkan, memindahkan ibu kota bukan sekadar membangun gedung-gedung, tetapi juga manusia di dalamnya.

Memindahkan Masalah

Pemerintah pusat sebenarnya sudah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait proyek ibukota baru.

Dalam dokumen itu, ada empat hal yang dibahas yaitu keberlanjutan tata air dan perubahan iklim, perlindungan habitat tumbuhan dan satwa liar, dinamika sosial budaya termasuk ekonomi di dalamnya serta pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sayangnya, menurut Wahyu A Perdana, kajian yang berujung pada ditemukannya banyak masalah itu, tidak diakhiri dengan pembatalan proyek ibu kota. Wahyu adalah manajer kampanye pangan, air dan ekosistem esensial, Eksekutif Nasional Walhi.

“Seringkali Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kepentingan justifikasi. Isi dan temuannya apa, keputusannya berbeda, tetap melakukan justifikasi,” kata Wahyu.

Dalam konteks keberlanjutan dan tata air misalnya, pemerintah sendiri berkesimpulan wilayah calon ibu kota baru, daya dukungnya tidak memadai.

Peningkatan populasi nantinya, akan membuat masalah air seperti yang dialami Jakarta saat ini, yaitu kekurangan air di satu sisi dan banjir di sisi lain. Wahyu bahkan menyebut, ibu kota baru akan diikuti pemindahan bencana dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Dalam dinamika sosial budaya, juga ada kesimpulan bahwa kepemilikan atas tanah mengancam tatanan modalitas lokal. Sedang dalam konteks perlindungan tumbuhan dan satwa liar, akan ada tekanan terhadap habitat, dan resiko konflik antara manusia dan satwa. Calon ibu kota baru juga memiliki resiko kebakaran lahan cukup tinggi, risiko pencemaran akibat kekeringan, dan kualitas air laut menurun. Namun semua kesimpulan itu tidak membalikkan rencana membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menjaga Kepentingan Lokal

Sementara itu, Yohana Tiko dari WALHI Kalimantan Timur berpendapat, warga lokal tetap akan menjadi korban investasi. Pengalaman selama ini, lanjut Tiko, sudah membuktikan hal itu.

“Sebelum hadirnya pemindahan ibu kota ke sini, penghargaan terhadap masyarakat lokal itu tidak pernah terjadi dengan hadirnya investasi di Kalimantan Timur sendiri. Banyak kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yang sampai sekarang itu tidak terselesaikan oleh pemerintah. Padahal dia punya punya power untuk menyelesaikan itu,” kata Tiko.

Walhi Kaltim juga berpendapat, rencana pemindahan ibu kota kesana bukan semacam kitab suci yang tidak bisa diubah. Apalagi, sepanjang perencanaan itu, menurut Tiko pemerintah pusat tidak pernah bertanya kepada masyarakat lokal, apakah mereka menerima rencana pemindahan ibu kota ke daerahnya.

Ahmad Ashov dari Trend Asia bahkan menyebut rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sebagai malapetaka.

“Seruan saya tetap sama, yang pertama cabut ini keputusan memindahkan IKN. Yang seharusnya dilakukan adalah memulihkan Kalimantan Timur dan memulihkan Jakarta. Termasuk juga dampak-dampak sosial yang sudah terjadi,” kata Ashov.

Continue Reading

TRENDING