Mempelajari Epidemi Guna Menghindari Pandemi di Masa Depan
Connect with us

Mild Report

Mempelajari Epidemi Guna Menghindari Pandemi di Masa Depan

Dunia tidak siap saat pandemi COVID-19 pertama kali terjadi. Pandemi ini telah menampakkan kesenjangan besar dalam persiapan dan kemampuan kita untuk menanggapi virus tersebut.

Published

on

Para pakar kesehatan mengatakan bahwa ini akan terjadi kembali di masa depan. Namun diharapkan, apabila pandemi tersebut terulang kembali, tidak harus sampai separah COVID-19.
Pasien dirawat di bawah tenda darurat yang didirikan di kompleks rumah sakit untuk menangani masuknya orang yang menderita virus corona, di Yogyakarta pada 13 Juli 2021. (Foto: AFP/Agung Supriyanto)
Loading...

Gencil News – VOA – Para pakar kesehatan mengatakan bahwa ini akan terjadi kembali di masa depan. Namun diharapkan, apabila pandemi tersebut terulang kembali, tidak harus sampai separah COVID-19.

COVID-19 telah mengakibatkan banyak kesedihan di dunia. Walau sejumlah negara mungkin telah berhasil mengatasi penyebaran virus tersebut, sebagian lainnya masih berjuang melawan cengkeraman COVID sehingga harus kembali melakukan berbagai pembatasan atau lockdown. Banyak orang, termasuk para ilmuwan, yang mempertanyakan mengapa pandemi tersebut tidak dapat ditangani atau dikendalikan lebih baik.

Dr. Tom Frieden telah berpengalaman bekerja untuk mengendalikan sejumlah epidemi. Ia adalah mantan direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Menurutnya, kita tidak akan pernah bisa tahu apakah COVID sebenarnya dapat dihentikan.

Dr. Tom Frieden, mantan Direktur CDC (foto: dok).
Dr. Tom Frieden, mantan Direktur CDC (foto: dok).

Dr. Frieden mengatakan, hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap hari para pekerja kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan di seluruh dunia selalu bekerja untuk menghentikan epidemi.

Satu lagi virus corona mematikan yang dijuluki MERS pernah muncul di kawasan timur tengah hampir satu dekade yang lalu. Dr. Frieden menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai direktur CDC.

Dr. Frieden selalu menanyakan kepada orang-orang apakah mereka pernah teringat adanya wabah MERS besar di Amerika, dan mereka akan nampak bingung dan kemudian mengatakan mereka tidak ingat. Dr. Frieden kemudian mengatakan bahwa itu memang tidak pernah terjadi di Amerika. Ia menjelaskan bahwa CDC telah menetapkan cara untuk mengujinya, lalu memperingatkan para dokter. Jadi mereka menemukan sejumlah kasus MERS, namun tidak sampai menyebar.


Dr. Frieden kini mengepalai organisasi Resolve to Save Lives, yang pernah mempelajari bagaimana negara-negara miskin sekali pun telah berhasil mengalahkan epidemi. Penelitian tersebut mengambil sejumlah contoh bagaimana negara-negara tersebut berhasil menghentikan epidemi atau mencegahnya terjadi melalui kepemimpinan yang baik, penanaman modal pada fasilitas kesehatan dan pekerja kesehatan, dan juga melalui keterlibatan masyarakat.

Anthrax merupakan bakteri yang terbentuk secara alami di dalam tanah. Bakteri tersebut mematikan bagi binatang yang merumput, kecuali jika binatang itu divaksinasi.

Anthrax juga dapat membunuh manusia yang menangani atau memakan daging yang telah terinfeksi.

Di Kenya, para relawan telah dilatih untuk memperhatikan tanda-tanda penyakit tersebut dan melaporkannya. Dua tahun yang lalu, Anthrax pernah mewabah di sebuah komunitas suku. Seorang relawan melaporkanya, lalu pekerja kesehatan segera mengambil tindakan, dan lebih dari 10 ribu hewan divaksinasi. Alhasil, sebuah epidemi berhasil dihentikan di tempat.

Saat terjadinya epidemi Ebola di Afrika Barat yang berakhir lima tahun yang lalu, Nigeria luput akibat sebuah program vaksinasi polio yang aktif.

Vaksinasi ebola di kota Goma, DRC. Wabah ebola pernah melanda negara-negara Afrika Barat.
Vaksinasi ebola di kota Goma, DRC. Wabah ebola pernah melanda negara-negara Afrika Barat.

Para pekerja kesehatan telah terhubung dengan komunitas, dan mereka tahu cara melakukan pelacakan kontak dan bagaimana mengartikan data dari laboratorium.

Amanda McClelland waktu itu berada di Afrika Barat saat terjadinya epidemi tersebut. Kini ia menjabat sebagai Senior Vice President pada organisasi Resolve to Save Lives.

Amanda mengatakan bahwa penggunaan tim polio di Lagos merupakan salah satu kisah sukses yang telah mereka lihat bagaimana caranya untuk diperkuat.

Nigeria berhasil mengendalikan wabah Ebola hanya dalam waktu sekitar dua bulan, dibandingkan dengan dua tahun yang dihabiskan oleh tiga negara lain. Dengan infrastruktur yang tepat, kepemimpinan yang tepat dan penindakan yang cepat, Dr. Frieden mengatakan sejumlah epidemi tidak hanya dapat dicegah, namun telah berhasil dicegah. Negara negara harus bekerja sama untuk mencegah penyebaran penyakit ke seluruh dunia.

Satu hal yang menurut para ahli dapat kita pelajari dari COVID-19, adalah bahwa dunia tidak siap untuk menghadapi pandemi berikutnya, yang mereka katakan akan terjadi kembali.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mild Report

Glorifikasi Pelaku Kekerasan Seksual: Media atau Masyarakat yang Sakit?

Published

on

By

Glorifikasi Pelaku Kekerasan Seksual
Terduga operator seks siber webcam anak David Timothy Deakin, dari Peoria, Illinois. Sejumlah pihak di Indonesia menilai tayangan kebebasan mantan pelaku kejahatan seksual amat menyakitkan. (Foto: AP)
Loading...

Gencil News – VOA – Televisi Indonesia sepi dari perayaan kemenangan atlet difabel dalam Paralimpiade Tokyo 2020, yang mempersembahkan dua emas, tiga perak dan empat perunggu. Seorang pelaku kekerasan seksual pada anak yang bebas dari penjara, justru dielu-elukan.

Anggiasari Puji Aryatie melihat kontradiksi pekan ini. Di satu sisi, para atlet Paralimpiade di Tokyo menunjukkan perjuangan dan bertanding secara luar biasa. Mereka mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa di bidang olahraga, setelah latihan panjang bertahun-tahun. Di sisi lain, tak banyak ulasan untuk merayakan capaian itu.

“Prestasi mereka justru jarang terdengar, karena kalah oleh pemberitaan yang sensasional. Kalau kita dengar, seseorang yang bebas dari hukuman akibat kejahatan kekerasan seksual pada anak, justru oleh beberapa kelompok masyarakat, pembebasannya dielu-elukan. Ini tidak sebanding,” kata Anggie.

Anggie adalah perempuan difabel, aktivis sosial dan juga tenaga ahli Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

Melihat apa yang terjadi, kata Anggie, nampaknya masyarakat harus lebih banyak belajar melihat isu kemanusiaan sebagai prioritas. Kasus ini, ujarnya, juga menjadi pembelajaran bagi semua, ketika seorang pelaku kejahatan seksual kepada anak menyita perhatian hanya karena statusnya sebagai selebriti.

“Kita juga semakin yakin, pemulihan korban kekerasan seksual pada anak lelaki dan perempuan harus menjadi prioritas untuk melindungi masa depannya. Itu sebabnya, kita perlu mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” tambahnya.

Hary Susanto dan Leani Ratri Oktila dari Indonesia merayakan kemenangan mereka melawan Lucas Mazur dan Faustine Noel dari Prancis di Paralympic Games Tokyo 2020. (Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha)
Hary Susanto dan Leani Ratri Oktila dari Indonesia merayakan kemenangan mereka melawan Lucas Mazur dan Faustine Noel dari Prancis di Paralympic Games Tokyo 2020. (Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Masyarakat Tanpa Sanksi Sosial

Pelaku kejahatan seksual yang dimaksud, adalah penyanyi dangdut Saipul Jamil. Pada Februari 2016, dia mengenal DS, seorang penonton studio dalam acara televisi di mana dia turut mengisinya. Beralasan rumah mereka sejalan, Saipul menawarkan anak berumur 17 tahun itu pulang bersama.

Di rumahnya, Saipul meminta DS memijat, lebih dari itu, dua kali penyanyi itu hendak mencabuli DS, tetapi ditolak. Sampai DS tertidur di kamar asisten Saipul Jamil, dan kemudian menjadi korban aksi kekerasan seksual. DS pulang, dan bersama orang tuanya melaporkan tindakan itu ke polisi. Pengadilan menghukum Saipul Jamil, dan setelah sejumlah remisi, dia bebas pada 2 September.

Kebebasan Saipul Jamil dirayakan dengan kalungan bunga dan penyambutan. Stasiun televisi bahkan mengundangnya untuk berbagi kisah hidup.

Pada 1992, sosiolog yang juga kriminolog dari Universitas Gadjah Mada, Suprapto berada di Amerika Serikat. Ketika itu, dia mengikuti salah satu persidangan kasus hubungan seksual seorang pria dengan perempuan di bawah umur. Suprapto melihat sendiri bagaimana masyarakat memberikan sanksi sosial yang berat bagi pelaku. Begitu pula proses hukum yang mengikutinya. Meski cenderung lebih terbuka dalam soal seksualitas, perilaku yang menempatkan anak-anak sebagai korban sangat tidak dapat diterima.

Karena itulah, apa yang dilakukan stasiun televisi terhadap penyanyi Saipul Jamil menohok akal sehat siapapun.

Suprapto melihat kasus ini dari sudut pandang teori struktur sosial. Salah satu dimensi dalam teori ini, ujarnya, adalah stratifikasi atau pelapisan sosial.

Di dalam masyarakat, dikenal upaya tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi maupun pengaruh seseorang kepada masyarakat, karena posisinya sebagai figur publik. Tindak kriminal ini dilakukan pelaku dengan memanfaatkan kelebihan yang dia miliki, sehingga masyarakat tidak memberikan respons sebagaimana seharusnya.

“Masyarakat kadang silau oleh popularitas, sehingga misalnya ada tokoh-tokoh publik yang melakukan pelecehan, kemudian menikahi perempuan yang masih anak-anak. Masyarakat itu menjadi permisif karena pelaku merupakan tokoh publik,” kata Suprapto kepada VOA.

Dalam kasus semacam ini, tokoh politik yang melakukan korupsi atau artis yang melanggar hukum, bisa dengan mudah kembali menjalani karirnya seperti semula. Seolah-olah, tidak ada kesalahan yang pernah dia lakukan, sehingga dia wajar tidak menerima sanksi sosial dari masyarakat. Menurut Suprapto, karena pengaruh kekuasaan ekonomi maupun popularitas pelaku kejahatan, masyarakat menunjukkan respons yang biar. Sikap mereka berbeda, ketika pelaku dinilai sebagai warga biasa.

“Tentunya, kita tidak hanya membicarakan kasus yang sedang kita lihat saat ini. Tetapi juga tokoh atau selebriti lain yang melakukan hal-hal serupa. Dia misalnya, lepas dari proses hukum atau keluar dari penjara, kemudian mudah saja kembali lagi,” tambah dosen yang baru saja pensiun setelah 38 tahun mengajar di UGM ini.

Ilustrasi kekerasan seksual pada anak. (Foto: Media Sosial Twitter)
Ilustrasi kekerasan seksual pada anak. (Foto: Media Sosial Twitter)

Faktor kedua, meminjam teori yang dikembangkan pakar dari Amerika Serikat, Walt Whitman Rostow, kata Suprapto, masyarakat Indonesia mengalami lompatan yang mempengaruhi tingkat kedewasaan emosional dan sosial.

Menurut Rostow, ada lima tahap perkembangan masyarakat, yaitu tradisional, prakondisi menuju lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan dan era konsumsi massa tinggi. Menurut Suprapto, masyarakat Indonesia melompat dari era lepas landas langsung masuk ke era konsumsi massa tinggi.

“Akibatnya, kecerdasan emosinya rendah, sehingga mudah dipengaruhi media, bukan saja media resmi tetapi juga informasi dari media sosial. Kita tidak sempat menapaki tahap pendewasaan, sehingga sangat mudah dipengaruh oleh siapa yang lebih banyak bicara,” kata Suprapto.

Suprapto berharap media di Indonesia mau berubah, dan menempatkan kasus-kasus yang menjadikan anak-anak sebagai korban, dalam perhatian khusus. Sikap ini sangat penting terutama untuk memberikan dukungan kepada para korban.

Menyakitkan Bagi Korban

Pengajar dan Konselor di Jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Semarang, Mulawarman, menilai tayangan kebebasan Saipul Jamil itu akan sangat menyakitkan bagi korbannya.

“Ini menjadi warning, bahwa glorifikasi seperti ini dianggap sebagai dukungan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku, yang itu dianggap sudah selesai. Padahal banyak hal yang diderita oleh korban. Kita tidak mengerti bahwa korban ini bisa saja mengalami dampak psikologis yang sangat serius,” kata Mulawarman kepada VOA.

Korban dalam analisa Mulawarman, tidak terbatas pada korban dalam kasus Saipul Jamil. Dalam kasus lain yang serupa, kata Mulawarman, setiap korban berpotensi menderita depresi, mengalami gangguan kecemasan, dan gangguan-gangguan pasca traumatik karena kejahatan pelaku. Dampak itu tidak mudah dihilangkan.

“Di beberapa riset atau hasil penelitian, justru banyak yang mengarah atau punya kecenderungan untuk suicide, atau upaya-upaya untuk bunuh diri,” lanjutnya.

Dalam kasus semacam ini, korban merasa malu. Namun yang lebih menyakitkan lagi, lewat glorifikasi pelaku di televisi, korban merasa bahwa dia dinilai tidak lebih penting dan tidak lebih diperhatikan daripada pelaku. Kecenderungan secara umum, tambahnya, konsentrasi masyarakat dalam kasus-kasus kekerasan seksual, memang lebih banyak ditujukan kepada pelaku.

Penting dilakukan saat ini adalah memberi dukungan kepada korban, apalagi setelah ramai pemberitaan di media massa terkait pelaku. Korban layak menerima dukungan psikologis, bagaimana dia harus memahami dirinya dan memahami masa depannya. Dukungan lain adalah memberi tempat kepada korban agar dia dapat menyampaikan apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan, kepada orang-orang yang tepat. Jangan sampai korban merasa masyarakat lebih memberi tempat kepada pelaku dibanding kepada korban.

“Glorifikasi ini juga ada karena “campur tangan” media. Mustinya media-media ini sensitif, perlu menyaring konten yang tidak justru menyuarakan pelaku. Karena ini akan membuat korban makin depresi, makin rendah diri, dan makin merasa tidak bermakna. Media harus ikut menyuarakan suara kemanusiaan,” tambah Mulawarman.

Korban juga harus dibantu memahami bahwa kehidupannya saat ini masih tetap bisa dijalani dengan layak.

Untuk mencegah lebih banyak anak menjadi korban kekerasan seksual dari publik figur, Mulawarman memandang penting upaya pendidikan bagi anak-anak. Sekolah, masyarakat, dan keluarga harus bekerja sama membangun pengertian bahwa anak-anak perlu menempatkan seseorang sesuai proporsinya. Setiap orang memiliki potensi untuk dijadikan contoh yang memberi pengaruh positif.

Aktivis perempuan dari gerakan anti kekerasan memegang spanduk bertuliskan "Memberantas Kekerasan Seksual? Pasti Ada Jalan!" saat protes pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di kampus-kampus, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di
Aktivis perempuan dari gerakan anti kekerasan memegang spanduk bertuliskan “Memberantas Kekerasan Seksual? Pasti Ada Jalan!” saat protes pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di kampus-kampus, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di

“Kita perlu melihat, orang-orang ini, selebriti, figur publik adalah orang-orang yang bisa menjadi model anutan, terutama bagi anak-anak. Kalau anutannya saja sudah salah, maka bisa jadi salah semua nanti. Maka perlu edukasi, bahwa model anutan itu dilihat sisi positifnya. Jika ada sesuatu yang tidak baik, harus jadi bahan edukasi bahwa tidak semua sisi orang itu baik,” tambah Mulawarman.

Sudut pandang anak-anak atau remaja terhadap seorang artis, kata Mulawarman, kadang tidak proporsional. Kondisi semacam inilah yang bisa menjadi jalan masuk seorang anak menjadi korban dari figur publik. Dalam sejumlah kasus kekeraan seksual pesohor ke penggemarnya, rasa kagum yang berlebihan bisa menjadi awal potensi seorang anak atau remaja menjadi korban.

Bunuh Diri Industri Televisi

Industri televisi di Indonesia, menurut dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Bono Setyo, memang memiliki ambiguitas terutama terkait idealisme dan bisnis.

Secara normatif idealis, televisi dan industri penyiaran seharusnya berpihak pada masyarakat. Bentuknya adalah menyuguhkan siaran yang mengedukasi dan berkualitas. Kasus Saipul Jamil, kata Bono, menunjukkan televisi mengedepankan sisi bisnis yang begitu kental. Acara sambutan luar biasa dan slot siaran di televisi nasional, diakui Bono agak mengherankan dan bahkan melanggar etika. Apalagi, pesohor itu dihukum atas kasus kekerasan seksual yang menempatkan anak-anak sebagai korban.

“Mestinya ada sanksi sosial, termasuk industri televisi itu harusnya “memberikan sanksi sosial” kepada siapapun, tidak hanya artis. Entah itu artis, entah itu pejabat, yang melakukan tindakan kriminalitas atau mungkin pernah menjadi seorang narapidana,” kata Bono.

Keputusan televisi dalam kasus ini menunjukkan kredibilitas yang kurang baik. Jika masyarakat melek media dan memiliki literasi yang baik, stasiun televisi bersangkutan akan ditinggalkan.

Masyarakat selaku penonton dapat bekerja sama memperbaiki iklim penyiaran, dengan industri televisi dan sektor bisnis sebagai pemasang iklan. Masyarakat harus memilih acara-acara berkualitas, agar pemasang iklan mengalihkan anggarannya dari siaran yang tidak mendidik. Jika stasiun televisi tidak dapat “dipaksa” untuk berubah, masyarakat harus mengambil inisiatif terlebih dahulu. Jika iklan pindah ke siaran bermutu, stasiun televisi otomatis akan memproduksi siaran yang lebih baik.

Ilustrasi desakan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. (Foto: VOA/Sasmito Madrim)
Ilustrasi desakan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. (Foto: VOA/Sasmito Madrim)

Bono mengingatkan, kualitas yang buruk adalah semacam upaya bunuh diri bagi industri televisi. Sektor ini harus berpikir jauh ke depan, tidak hanya terkait teknologi, tetapi juga kompetisi. Bukan hanya kompetisi antarstasiun televisi, justru yang lebih mengkhawatirkan adalah kompetisi dengan platform media sosial yang bisa menjadi alternatif sumber tontonan.

“Masyarakat semakin cerdas untuk bisa memilih tayangan yang sekiranya lebih baik dan menyehatkan untuk dikonusumsi,” pesan Bono.

Program Studi Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah bekerja sama selama tujuh tahun melakukan riset indeks kualitas siaran televisi. Ada delapan konten televisi yang dianalisis, yaitu berita, talkshow, sinetron, religi, wisata budaya, variety Show, program acara anak, dan infotainment.

“Secara umum, secara kualitas beberapa kategori sudah baik. Hanya saja, memang kayak sinetron dan infotainment itu masih belum bisa memenuhi standar kualitas,” tambah Bono.

Standar kualitas yang dimaksud adalah sesuai pedoman yang dikeluarkan KPI.

Hingga Selasa (7/9) sore, hampir setengah juta orang telah menandatangani petisi di laman change.org yang menolak Saipul Jamil diberi tempat kembali oleh televisi Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatan, ada aturan hukum terkait produksi siaran televisi di Indonesia. Isi siaran harus terpilih, sehat untuk perkembangan anak serta beorientasi kepentingan terbaik bagi anak.

“Maraknya tayangan yang menampilkan figur pelaku kejahatan seksual terhadap anak, bukan informasi yang tepat dan berkesesuaian dengan stimulasi perkembangan anak. Pemberitaan yang berlebihan justru rentan menimbulkan beragam dampak,” kata Ketua KPAI, Susanto dalam keterangan resminya, 7 September.

Dampak yang dikhawatirkan KPAI antara lain, rentan ditiru karena melihat seorang pelaku kejahatan seksual, tetap terkesan terhormat. Dampak kedua, rentan menimbulkan kesan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan hal biasa. Padahal kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang menjadi konsen serius negara dan harus dicegah semaksimal mungkin. Dampak ketiga, kata Susanto, pemberitaan yang berlebihan dapat mengganggu suasana batin masyarakat dan korban.

Ilustrasi desakan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. (Foto: Sasmito)
Ilustrasi desakan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. (Foto: Sasmito)

KPAI sendiri telah menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan surat rekomendasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar memberikan imbauan dan edukasi secara berkelanjutan kepada lembaga penyiaran untuk menjaga marwah lembaga penyiaran. KPAI juga meminta KPI menyesuaikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk berorientasi perlindungan terhadap korban, saksi dan pelaku anak.

“Karena pemberitaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang berlebihan rentan mengganggu psikologis korban,tidak sesuai dengan etika dan kepatutan penyiaran di ruang publik, serta dampak lainnya,” tambah Susanto.

KPI telah meminta seluruh lembaga penyiaran televisi tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi pembebasan Saipul Jamil dalam isi siaran.

“Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban,” kata Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, Senin (6/9).

KPI juga meminta lembaga penyiaran lebih berhati-hati menayangkan muatan-muatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan artis atau publik figur.

KPI meyakini, hak individu memang tidak boleh dibatasi, tetapi hak publik dan rasa nyaman juga harus diperhatikan. Alasannya, frekuensi adalah milik publik dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan, kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.

“Mengedepankan hak individu tapi melukai hak masyarakat tentu tidak patut dilakukan,” tambahnya.

Mulyo juga mengatakan, momentum revisi P3SPS tahun 2012 yang sedang dilakukan KPI akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan pengaturan secara eksplisit tentang hal ini. KPI sendiri telah mengirim surat peringatan kepada 18 stasiun televisi terkait kasus ini. 

Continue Reading

Mild Report

Eksistensi Masyarakat Adat dan Ekspansi Sawit di Sorong

Published

on

Eksistensi Masyarakat Adat dan Ekspansi Sawit di Sorong
Pekerja mengumpulkan buah sawit dari kebun sawit di kawasan transmigrasi Arso, Papua, 19 April 2007. (Foto: REUTERS/Oka Barta)
Loading...

Gencil News – VOA – Tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit menggugat Bupati Sorong, Papua Barat, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena pencabutan izin. Persoalan hukum ini mengungkap problem lain yang lebih besar dan akut, yaitu eksistensi masyarakat adat.

Alasan Bupati Sorong, Jhon Kamaru, mencabut izin perusahaan sawit itu sebenarnya sederhana. Mereka telah diberi hak guna usaha di lahan milik masyarakat adat. Namun, setelah sekian lama hanya sebagian kecil dari luasan yang diberikan, dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanah yang dibiarkan tidak produktif, dinilai tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat adat.

“Dengan sendirinya setelah kita melakukan pencabutan, berarti sisa lahan yang ada dengan sendirinya kita kembalikan kepada masyarakat adat, pemilik hak ulayat yang ada,” kata John Kamaru, Senin (30/8) dalam keterangan kepada media secara daring.

John Kamaru juga mencatat sejak izin diberikan oleh pemerintah daerah periode lama, telah beberapa kali terjadi pergantian manajemen. Namun kegiatan usaha tetap tidak berjalan di lapangan. Pemerintah daerah kemudian melakukan kajian bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari evaluasi yang dilakukan, tidak adanya kegiatan usaha nyata ini membuat masyarakat setempat tak memperoleh manfaat ekonomi.

Seorang petani mengumpulkan buah kelapa sawit di kawasan transmigrasi Arso di Provinsi Papua, 19 April 2007. (Foto: Reuters)
Seorang petani mengumpulkan buah kelapa sawit di kawasan transmigrasi Arso di Provinsi Papua, 19 April 2007. (Foto: Reuters)

“Kita cabut demi kelangsungan hidup masyarakat adat di sana, demi kelestarian lingkungan alam, demi kesinambungan pembangunan, demi undang-undang yang ada, demi hak asasi manusia dan berbagai macam pertimbangan,” tandas John.

Dukungan untuk Bupati

Keputusan Bupati Sorong ini memperoleh dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua Barat, Mamberop Yosephus Rumakiek. Dia menilai, tidak banyak bupati di Papua Barat atau Papua yang berani mengambil keputusan semacam itu.

“Kami merasa ini sesuatu yang entah lucu atau sangat mengganggu, karena pemerintah yang punya kewenangan bisa digugat. Sudah dijelaskan, izin diberikan dan kemudian penggunaan izin yang diberikan itu terjadi kesalahan sehingga tidak bisa ditoleransi,” kata Mamberop memberi alasan

Lebih jauh Mamberop mengatakan, dalam praktik terkait izin dan pelaksanaan izin itu di lapangan, penyimpangan sering terjadi, dan masyarakat adat biasanya menjadi korban. Salah satunya menyangkut luasan kawasan yang dikelola, di mana ketika sebuah perusahaan diberi hak guna seluas tertentu, hutan yang dia babat jauh lebih luas dari jumlah yang tertulis di surat izin.

Namun, persoalan juga lebih besar dari itu, karena Papua dan Papua Barat menyandang status otonomi khusus. Presiden Joko Widodo sendiri berkali-kali berpesan agar hutan Papua dijaga terkait status khusus ini. Pada praktiknya, yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan presiden.

“Ini menjadi tugas kita bersama-sama untuk memperjuangkan bersama-sama agar kepemilikan masyarakat adat ini tidak dikuasai sepihak. Apalagi izin-izin konsesi yang ditentukan langsung oleh pemerintah pusat melalui kementerian, tanpa berkoordinasi dengan masyarakat adat atau bahkan pemerintah daerah,” lanjut Mamberop.

Ia menambahkan, ada sejumlah perusahaan perkebunan yang tiba-tiba datang ke Papua dan sudah memiliki izin dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan masyarakat adat tidak kuasa menolak. Status otonomi khusus pun seolah tidak memberi kewenangan ke daerah, dalam soal semacam ini, meski dengan alasan untuk melindungi masyarakat adat.

Apa yang terjadi di Sorong, diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Papua Barat dan Papua, agar berani mengambil keputusan demi masyarakat adat.

Dukungan juga datang dari pihak gereja. Keputusan Bupati Sorong mencabut izin perusahaan sawit ini, menurut Pendeta Dora Balubun, menjadi pengalaman pertama bagi mereka. Pendeta Dora berbicara mewakili Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Tanah Papua.

Pendeta Dora juga mengatakan gereja telah mengirim surat kepada pengadilan sebagai dukungan kepada pemerintah daerah menghadapi kasus ini.

“Dari pengalaman GKI di Tanah Papua, masyarakat adat selama ini berjuang sendiri, dan sudah ada beberapa permohonan kami, untuk terus-menerus melakukan pendampingan masyarakat adat. Surat langsung ditujukan kepada gereja. Masyarakat adat meminta gereja mendampingi mereka,” kata Pendeta Dora.

KPKC GKI Tanah Papua, menurut Pendeta Dora, belum lama juga menerima surat dari Klasis Malamoi terkait persoalan serupa. Setidaknya gereja telah terlibat dalam pembelaan terhadap masyarakat adat menghadapi ekspansi perkebunan kelapa sawit, dalam empat atau lima tahun terakhir.

“Dalam perjuangan kita berhadapan bukan hanya dengan kekuatan pemilik modal, tetapi juga kebijakan-kebijakan negara dan aparatur negara. Dalam melakukan pendampingan, kita berhadapan dengan kekuatan negara, aparat militer dan sebagainya. Masyarakat adat mendapatkan intimidasi dan perlakuan yang tidak benar, karena itu mari kita terus berjuang bersama,” papar Pendeta Dora.

Masyarakat Adat Melawan

Bagi masyarakat adat, pencabutan izin bagi perusahaan sawit di Sorong adalah gebrakan yang penting. Langkah itu, menurut tokoh perempuan Suku Moi, Frida Klasin, bermaka banyak bagi lingkungan hidup dalam konteks hutan, keberlanjutan hidup masyarakat adat dan wilayah penghidupan mereka.

“Ini wujud kongkret bagaimana pergumulan masyarakat adat menghadapi derasnya investasi yang terus masuk ke wilayah masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan hutan,” paparnya.

Hutan dalam konteks perempuan adat, kata Frida, sangat penting maknanya. Di dalamnya tersimpan sejumlah hal yang menjadi identitas masyarakat adat.

“Hutan bukan sekedar rapatan pohon, karena di dalam hutan itu ada tempat keramat. Di dalam hutan itu ada dusun sagu. Di dalam hutan itu ada nama-nama tempat yang hanya bisa dikenali oleh masyarakat adat dan terperinci oleh marga, yang berkaitan dengan hutan,” lanjutnya.

Mahasiswa menggelar aksi di halaman PTUN Jayapura mendukung pencabutan ijin perusahaan sawit di Sorong. (Foto: Courtesy/Yohanis Mambrasar)
Mahasiswa menggelar aksi di halaman PTUN Jayapura mendukung pencabutan ijin perusahaan sawit di Sorong. (Foto: Courtesy/Yohanis Mambrasar)

Langkah pemerintah daerah ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah pusat dalam melihat kembali kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan hutan. Setiap keputusan terhadap kawasan adat jika tidak melibatkan masyarakat adat, menurut Frida, adalah pelanggaran terstruktur dan sistematis oleh negara. Ke depan, masyarakat adat harus menjadi bagian penting untuk diperhitungkan, ketika wilayah-wilayah adat mereka dijadikan sasaran konversi.

Silas O. Kalami, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamai, menyebut praktik semacam ini sudah lama terjadi di Papua dan Papua Barat.

“Ini praktik yang terjadi sejak 10 atau 15 tahun yang lalu, di mana pemerintah daerah memberikan izin kepada perusahaan sebelum bertanya kepada masyarakat adat. Kamu mau tidak, kelapa sawit ini masuk di wilayah adat Anda,” kata Silas.

Di sejumlah wilayah, menurut pengalaman Silas, masyarakat adat mengatakan tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pelepasan lahan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Proses ini jelas tidak demokratis. Perubahan dilakukan, khususnya di Sorong saat ini, karena mereka memiliki Perda 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Moi. Aturan lokal ini mengakomodasi prinsip-prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan.

“Pemerintah daerah, perusahaan atau investor yang membutuhkan tanah, harus memberikan penjelasan kepada masyarakat adat, mereka mau atau tidak menerima sebuah program pembangunan. Masyarakat adat berhak menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain,”jelas Silas.

Aksi solidaritas di lakukan masyarakat adat di Sorong, Manokwari dan Jayapura. (Foto: Courtesy/Yohanis Mambrasar/PAHAM Papua)
Aksi solidaritas di lakukan masyarakat adat di Sorong, Manokwari dan Jayapura. (Foto: Courtesy/Yohanis Mambrasar/PAHAM Papua)

Di sisi lain, Silas juga percaya masyarakat adat perlu penguatan kapasitas.

“Supaya masyarakat adat itu tidak terpengaruh dengan tawaran pejabat atau investor. Mereka harus menjaga hutan adat, sebagai firdaus pemberian Tuhan,” ujarnya.

Apa yang berlaku pada 10 atau 15 tahun lalu berdampak saat ini di Sorong dan sekitarnya. Silas mencatat di Sorong ada salah satu marga yang sama sekali sudah tidak memiliki tanah adat. Di wilayah Klamono, lanjutnya, juga ada marga yang kampungnya berada di tengah perkebunan sawit. Marga ini juga sudah tidak memiliki tanah adat karena melepaskan haknya belasan tahun lalu.

“Orang-orang kita juga pendidikan terbatas di zaman-zaman awal, sehingga semua ramai-ramai bikin pelepasan tanah adat. Saya duduk pikir, ini yang terjadi pada masyarakat adat kalau tidak ada regulasi yang melindungi mereka,” lanjut Silas.

Sebagai tokoh adat, Silas berpesan kepada politisi dan pemimpin agar tidak hanya sekadar memakai baju adat. Prinsip, ideologi dan perjuangan masyarakat adat juga harus mereka pahami. 

Continue Reading

Mild Report

Radikalisme, Remaja, dan Internet: Kekerasan yang Ditularkan Melalui Layar

Published

on

radikaliskme
Loading...

Gencil News – VOA – Kelompok-kelompok radikal memanfaatkan platform media sosial untuk berebut pengaruh melalui internet.

Anak muda menjadi sasaran empuk bagi mereka. Berbagai upaya pencegahan dilakukan, baik penyedia platform maupun pemerintah. Namun seolah semua langkah belum cukup.

Kisah Nurshadrina Khaira Dhania mengunggah kesadaran banyak pihak tentang bagaimana internet berdampak bagi remaja. Tahun 2015, Dhania meminta seluruh keluarganya untuk pindah ke Suriah, setelah ISIS mengkampanyekan kehidupan baru di negeri Islam.

“Saya dipengaruhi paham radikal oleh grup ini ketika masih berumur 16 atau 17 tahun dan kemudian saya pindah ke Suriah bersama seluruh keluarga saya,” kata Dhania.

Keluarga Dhania menjadi bagian dari sedikit sisa warga Indonesia yang berhasil diselamatkan dari Suriah, setelah ISIS jatuh.

Memanfaatkan pengalaman pahitnya selama berada disana, Dhania kini aktif berkampanye tentang bahaya paham radikal.

Dia yakin, remaja mudah terpengaruh karena sejumlah sebab. Mereka bersemangat tinggi, emosinya tidak stabil, di sisi lain anak muda belum memahami apa yang mereka lakukan, apa tujuan hidupnya, dan apa makna hidupnya.

“Faktor lainnya adalah pengaruh dari sebaya. Saya melihat remaja pindah ke Suriah ada yang dari Amerika, Inggris dan negara lain,” ujarnya.

Semua pengaruh itu, diperoleh Dhania melalui internet, khususnya berbagai macam platform media sosial. Salah satu yang dia sebut cukup berpengaruh, adalah Facebook.

Dhania berbagi pengalamannya dalam konferensi yang diselenggarakan selama dua hari, 24-25 Agustus, 2021 oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) bekerja sama dengan sejumlah lembaga lain. Belasan pembicara berbagi pengalaman dan pandangan mereka, dalam isu-isu terkait internet, anak muda, perempuan dan upaya menekan laju paham radikal di Indonesia.

Pengaruh Besar Internet

Internet memang membawa pengaruh besar setidaknya dalam satu dekade terakhir, terkait bagaimana paham radikal sampai ke para remaja. Sejumlah riset yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Masyarakat Islam (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah membuktikan itu. Didin Syafruddin Peneliti Senior di PPIM mengatakan, riset mereka tahun 2018 sudah membuktikan itu.

“Riset PPIM tahun 2018 menunjukkan ada sebanyak 58 persen yang mengakses belajar agama secara online. Dibandingkan melalui guru, membaca buku langsung atau melalui pengajian. Ternyata mereka belajar agama secara online,” kata Didin.

Di tengah masa pandemi, yang menambah waktu remaja di depan layar monitor, angka itu kemungkinan akan bertambah.

Sayangnya, masih menurut riset PPIM, internet didominasi oleh paham Islam konservatis literalis. Studi PPIM tahun 2018 sudah menunjukkan fenomena itu, dan riset pada 2021 mengkonfirmasi kondisi tersebut.

“Ciri-cirinya literalis itu memahami Islam dan al Quran secara harfiah. Jadi makna itu sama dengan bunyi katanya di dalam teks kitab sucinya. Mereka berkarakter eksklusif dan cenderung indoktrinasi dalam menjalankan kehidupan,” kata Didin.

Media Sosial banyak dimanfaatkan kelompok-kelompok radikal untuk menarget kalangan remaja. (Ilustrasi).
Media Sosial banyak dimanfaatkan kelompok-kelompok radikal untuk menarget kalangan remaja. (Ilustrasi).

Kelompok ini juga membatasi hidup dalam kelompoknya saja. Menghindari bergaul dengan kelompok berbeda, menolak kesetaraan gender, mau menerima demokrasi tetapi lebih karena ketaatan kepada pemerintah.

Survei lain pada 2020, PPIM menemukan fakta bahwa 30 persen mahasiswa berada dalam kategori toleransi rendah. Mereka menolak hak-hak kebebasan sipil seperti mendirikan rumah ibadah, keberatan mendirikan sekolah agama lain, dan menolak pejabat yang berbeda agama.

Peran Pemerintah dan Platform

Anthonius Malau, pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika menggambarkan peran besar internet saat ini. Dia memaparkan, pengguna internet di Indonesia saat ini adalah 202 juta orang dengan 170 juta diantaranya aktif di media sosial.

“Pengguna ini menghabiskan waktu hampir sembilan jam di internet setiap harinya. Betapa masyarakat Indonesia begitu aktif di dunia internet, sehingga persebaran konten yang terkait dengan ekstrimisme, kekerasan dan terorisme itu juga sangat mungkin tersebar di internet,” ujarnya.

Jika terdapat konten yang mengarah pada ideologi ekstrim, pemerintah memiliki kewenangan meminta penyedia plaftform untuk menghapus atau memutus akses. Di sisi lain, penyedia platform juga dinilai pemerintah sudah memiliki standar komunitas yang mendukung upaya ini. Hanya saja, pekerjaan ini memang tidak sederhana karena sejumlah faktor, seperti ketiadaan batas internet yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Anonimitas di media sosial juga menjadi masalah, karena hukum tidak mudah menjangkaunya.

Anthonius memastikan pemerintah melakukan upaya pengendalian. Mereka melakuan pemblokiran internet negatif, termasuk konten terorisme, ekstrimisme, dan kekerasan. Pemerintah melakuan patroli siber, menangani berita bohong, serta membuka jalur aduan konten. Kerja sama dengan BNPT, Bareskrim, Densus 88, BIN, Kemen PPPA atau Komnas Perlindungan Anak juga dijalin Kominfo.

Platform media sosial juga melakukan upaya serupa. Nawab Osman, Kepala Bidang Konter Terorisme dan Organisasi Berbahaya di Facebook Singapura menyebut, mereka setidaknya menerapkan tiga langkah, yaitu intervensi kebijakan, keterlibatan pakar dan berinvestasi dalam teknologi.

“Tiga persen dari konten yang kami hapus, merupakan upaya kami sendiri, baik melalui artificial intelligence ataupun review manual sebelum seseorang melapokan konten itu kepada kami,” kata Osman.

Namun, dia memastikan langkah ini harus merupakan kolaborasi.“Kami di Facebook tidak bisa melakukannya sendiri. Kami membutuhkan kerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, agar kami bisa menerapkan kebijakan ini,” tambah Osman.

Berbagai platform medsos yang populer di kalangan anak muda. (Foto ilustrasi/ Reuters)
Berbagai platform medsos yang populer di kalangan anak muda. (Foto ilustrasi/ Reuters)

Namun, Noor Huda Ismail dari Yayasan Prasasti Perdamaian menilai, menghapus konten atau menutup situs saja tidaklah cukup.

“Karena tidak benar-benar menyentuh akar permasalahannya. Ketika pemerintah menutup satu situs tertentu, dalam hitungan jam atau hari, mereka akan memproduksinya lagi dalam platform yang berbeda atau link yang berbeda,” kata Noor Huda.

Upaya lain yang harus dilakukan adalah memberi tempat bagi suara-suara kritis, terutama dari kalangan muda sendiri, untuk menentang paham radikal. Keterlibatan Nurshadrina Khaira Dhania, yang saat ini aktif menulis di media sosial, adalah salah satu contohnya.

Guyub Project UNDP

Guyub Project sendiri adalah proyek percontohan dari UNDP dalam upaya menekan penyebaran radikalisme. Sebagai langkah awal, berbagai program dalam proyek ini mengambil lokasi di Jawa Timur.

Menurut Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand beberapa tujuan proyek ini antara lain adalah mencegah ekstrimis kekerasan menggunakan internet untuk menyebarkan paham radikal kepada warga di Jawa Timur, khususnya di kalangan anak muda. Selain itu, memperkuat kerjasama antara warga, masyarakat dan polisi agar mampu memperkuat perlindungan dari upaya perekrutan ekstrimis kekerasan.

“Juga memperkuat sistem hukum untuk secara proaktif mencegah ekstrimisme kekerasan,” kata Valerie Julliand.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar juga mengakui, peran Guyub Project sejauh ini. Proyek ini, ujarnya telah berkontribusi melalui pemberdayaan masyarakat sipil organisasi masyarakat, pemuda, komunitas rentan termasuk perempuan dan penyandang disabilitas dalam mengatasi akar penyebab ekstrimisme kekerasan. Tidak hanya di Indonesia, dampaknya bahkan juga dirasakan di kawasan.

Pemakaian internet dan keikutsertaan perempuan menjadi isu penting. Boy Rafli mencatat, insiden serangan yang melibatkan perempuan terjadi di Surabaya, Sibolga, Makassar, dan terakhir di Mabes Polri, Jakarta.

“Sejak 2018 lebih banyak perempuan telah ditangkap di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Mereka terlibat dalam 8 dari 11 serangan, pada periode Mei 2018 sampai dengan Mei 2021. Jumlah ini lebih tinggi dari tingat global, para periode yang sama,” kata Boy Rafli.

Karena generasi muda dominan di internet khususnya media sosial, maka mereka termasuk kelompok rentan. Karena itu, BNPT berharap sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam upaya mengatasinya.

Continue Reading

Mild Report

Risiko Kekerasan Berbasis Gender Siber di Internet Terus Meningkat

Risiko kekerasan berbasis gender siber di internet terus meningkat. Atas hal tersebut dibutuhkan cara untuk meningkatkan keamanan data pribadi masyarakat khususnya perempuan di internet.

Published

on

Risiko Kekerasan Berbasis Gender Siber di Internet Terus Meningkat
Dua remaja putri menggunakan ponselnya untuk mengakses internet di sebuah cafe di Jakarta (foto: ilustrasi).
Loading...

Gencil News – VOA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengatakan risiko kekerasan berbasis gender siber di internet terus meningkat.

Terutama bagi perempuan dan anak yang memiliki akses lebih sedikit dalam meningkatkan literasi digital untuk melindungi diri di internet.

“Kekerasan berbasis gender siber nyatanya jadi tantangan tersendiri karena pelaku bisa berlindung dalam akun anonim dan sulit ditemukan. Sehingga kekerasan yang tadinya terbatas fisik dan waktu kini jadi tak terbatas lagi,” katanya dalam webinar “Literasi Digital sebagai Solusi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan,” hari Senin (31/5).

Bintang melanjutkan, berbagai upaya pencegahan dan penanganan harus ditekankan serta diperkuat secara terus menerus. Kerja sama antar sektor pemerintah, swasta, penyedia layanan teknologi, akademisi, media dan seluruh masyarakat semakin diperlukan.

“Mohon dukungan kepada seluruh pihak untuk turut memperkuat perjuangan menghentikan kekerasan berbasis gender siber. Dunia tentunya tidak akan berhenti berkembang, kita yang harus beradaptasi serta mengupayakan berbagai inovasi dalam melindungi perempuan dan anak,” ujarnya.

Masih kata Bintang, pascapandemi teknologi informasi dan komunikasi akan semakin masif digunakan. Hal tersebut membuat risiko kekerasan berbasis gender siber terhadap perempuan dan anak akan semakin tinggi terjadi jika upaya khusus tidak dilakukan.

“Perlu kita ingat bahwa tidak ada satu pun orang yang berhak mendapatkan kekerasan bagaimana pun situasinya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menatap satu tujuan yaitu dunia yang aman bagi perempuan dan anak di mana pun berada,” ucapnya.

Komnas Perempuan: Tak Ada Kesenjangan Akses, Tapi Ada Lonjakan Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Sementara itu, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Mariam F. Barata, menyebutkan bahwa kesenjangan penggunaan akses internet antara perempuan dan laki-laki hampir tidak ada.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan. Kasus kekerasan berbagis gender siber terhadap perempuan selama pandemi COVID-19 terdapat 940 kasus di tahun 2020. Sebelumnya di tahun 2019, hanya ada 241 kasus kekerasan berbasis gender siber.

Para aktivis perempuan melakukan aksi unjuk rasa pada Hari Perempuan Internasional di Jakarta, 8 Maret 2021 lalu.
Para aktivis perempuan melakukan aksi unjuk rasa pada Hari Perempuan Internasional di Jakarta, 8 Maret 2021 lalu.

“Meskipun kesenjangan itu tidak ada. Tapi ada lonjakan kasus kekerasan berbasis gender siber ternyata selama pandemi COVID-19,” ucapnya.

Dalam meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan berbasis gender siber diperlukan edukasi kepada seluruh masyarakat tidak terkecuali perempuan. Salah satunya, literasi digital yang dilakukan oleh Kominfo bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap data pribadi di internet. Literasi digital juga tidak hanya dilakukan secara daring tapi juga luring ke desa-desa di seluruh provinsi Indonesia.

“Tahun 2021 target 15 juta masyarakat Indonesia terliterasi dan kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami bekerja sama dengan berbagai stakeholder, salah satunya komunitas seperti relawan TIK untuk melakukan literasi digital kepada ibu dan anak di desa,” jelas Mariam.

Menurut Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengatakan dibutuhkan dukungan untuk pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender siber.

“Teman-teman yang menjadi korban kekerasan berbasis gender siber membutuhkan dukungan kita untuk pulih. Sementara proses hukumnya bisa menjadi lambat tapi saat yang bersamaan berpotensi menjadi korban kriminalisasi,” katanya.

Bukan hanya itu, penguatan lembaga layanan juga menjadi sangat penting terutama peningkatan kapasitas dengan aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender siber.

“Agar upaya kita untuk memberikan perlindungan terhadap korban menjadi lebih nyata,” pungkas Andy. [aa/em]

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING