Meski Mudik Dilarang, Potensi Peningkatan Kasus COVID Tetap Ada
Connect with us

Mild Report

Meski Mudik Dilarang, Potensi Peningkatan Kasus COVID Tetap Ada

Published

on

Meski Mudik Dilarang, Potensi Peningkatan Kasus COVID Tetap Ada

Gencil News – VOA – Pemerintah telah resmi melarang mudik pada Lebaran tahun ini. Namun, tanpa upaya lanjutan, ancaman peningkatan kasus COVID-19 masih berpotensi untuk terjadi.

Bagi epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Dr Riris Andono Ahmad, pelarangan mudik itu tidak cukup. Kota-kota besar di Tanah Air, terutama di Pulau Jawa, ada yang masih dalam status oranye dan merah.

Penularan di komunitas tingkat kota-kota itu sendiri relatif tinggi. Jika masyarakat lokal tetap berinteraksi selama perayaan Lebaran, mungkin saja kasus bertambah, bukan dari pemudik tetapi antarsesama warga lokal sendiri.

“Maka larangan mudik saja tidak akan mengurangi penularan. Karena ketika Lebaran, tidak mengurangi mobilitas, maka penularan akan meningkat. Anjuran yang diperlukan, pemerintah tidak hanya larangan mudik, tetapi juga pembatasan kerumunan dan mobilitas yang ada di wilayah satu lokalitas,” kata Riris.

Selain melarang mudik, pemerintah juga menutup interaksi antarwilayah dengan pembatasan ketat. Menurut Riris, kebijakan ini tidak akan sepenuhnya efektif, karena pada dasarnya setiap wilayah masih memiliki jumlah kasus yang tinggi. Penularan akan tetap terjadi di dalam setiap wilayah, terutama karena aktivitas interaksi lokal tetap diperkenankan.

Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa masyarakat dalam satuan aglomerasi, yang bisa terdiri dari sejumlah kabupaten atau kota, tetap dapat mudik secara lokal. Di sinilah kunci penanganannya, yang akan menentukan apakah Lebaran tahun ini akan menjadi pemicu lonjakan seperti tahun lalu atau tidak.

Masyarakat memadati area perbelanjaan untuk membeli baju baru, kebiasaan jelang Idul Fitri yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadhan di Bekasi, Jawa Barat, pada 22 Mei 2020, dengan mengabaikan anjuran pemerintah untuk dilakukan. jarak sosial di tengah
Masyarakat memadati area perbelanjaan untuk membeli baju baru, kebiasaan jelang Idul Fitri yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadhan di Bekasi, Jawa Barat, pada 22 Mei 2020, dengan mengabaikan anjuran pemerintah untuk dilakukan. jarak sosial di tengah

Kontrol Aktivitas Diperlukan

Riris meminta pemerintah tegas, jika melarang mudik maka sebaiknya juga tidak mendorong masyarakat melakukan kegiatan wisata meskipun di tingkat lokal. Selain itu, harus ada edukasi agar selama Lebaran, masyarakat tetap menjaga interaksi.

“Secara tradisional, ketika Lebaran mobilitas dan interaksi sosialnya sangat cair dan meningkat. Ketika itu tidak dilakukan pembatasan, orang akan melakukan aktivitas tradisionalnya seperti biasa. Apalagi kemudian ada endorsmen untuk mengunjungi tempat wisata,” tambah Riris dalam diskusi terkait mudik yang diselenggarakan Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA), Minggu (2/5).

Dia juga menambahkan, melihat situasi saat ini, mudik belum tentu akan menjadi sumber peningkatan kasus signifikan. Karena di dalam populasi lokal sendiri, tambahnya, sudah ada transmisi virus yang terjadi secara terus menerus.

Orang-orang berkumpul di pasar jalanan untuk berbuka puasa selama bulan suci Ramadhan di Banda Aceh pada 14 April 2021. (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)
Orang-orang berkumpul di pasar jalanan untuk berbuka puasa selama bulan suci Ramadhan di Banda Aceh pada 14 April 2021. (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)

“Itu kemudian, dengan atau tanpa mudik, kalau ada peningkatan moblitas di dalam populasinya, maka kasus itu otomatis akan meningkat,” ujar Riris.

Pandangan yang kurang lebih sama juga disampaikan Imron Agus Nurali, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

Upaya menekan penularan COVID-19 tidak dapat dilihat dalam batasan wilayah administrasi. Dia memberi contoh, batas wilayah DKI Jakarta dengan kawasan sekitarnya, seperti Depok, Bekasi atau Tangerang, yang dalam kacamata penanganan pandemi menjadi tipis sekali. Begitupun dalam skala yang lebih luas.

“Jadi saya rasa, dari sisi kesehatan tidak ada istilah batasan mudik. Tetapi ini kan istilah dari sisi Kementerian Perhubungan atau Kementerian Dalam Negeri. Kalau dari sisi kami, masalahnya adalah menerapkan protokol kesehatan itu,” ujar Imron.

Imron juga memaparkan sejumlah data, apa yang terjadi selama masa Lebaran tahun lalu yang harus menjadi perhatian saat ini.

Secara khusus, konsentrasi tidak hanya ada dalam kegiatan mudik, tetapi juga interaksi masyarakat di tingkat lokal. Imron menyinggung kepadatan di Pasar Tanah Abang yang viral, sebagai salah satu contoh fenomena yang harus diperhatikan. Yang terpenting dalam hal ini, katanya, adalah penerapan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

“Mau mudik atau tidak mudik, di dalam kota pun juga bisa terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Itu yang sulit sekali,” tambah Imron.

PMI Jadi Perhatian

Tidak hanya mudik nasional, mudik antarnegara juga menjadi potensi peningkatan kasus COVID-19, seperti yang dilakukan para pekerja migran. Pandemi kemungkinan akan menekan jumlah pemudik lintas negara, tetapi mungkin tidak akan menghilangkannya sama sekali.

Malaysia adalah salah satu sumber pemudik antarnegara yang besar bagi Indonesia. Yang berbeda dari kebanyakan negara lain, angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dokumen di negara itu sangat besar. Tahun-tahun sebelumnya, mereka selalu mudik menggunakan jalur tikus, dan sering menimbulkan kecelakaan di laut dengan banyak korban. Sebuah perahu kecil berkapasitas 30 orang, bisa dinaiki hingga 100 orang.

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, memastikan kondisi tahun ini akan berbeda. Pandemi COVID-19 membuat animo untuk pulang tidak seperti sebelumnya.

“Pertama, jalur tikus praktis ditutup. Yang ada jalur resmi. Resikonya, bagi PMI tanpa dokumen, harus bayar denda dan akan masuk daftar hitam. Kedua, sarana transportasi untuk pulang sangat sulit. Biasanya satu hari ada 42 penerbangan. Sekarang ini entry point hanya Johor Bahru ke Batam, lalu dari Kuala Lumpur ke Jakarta, Surabaya dan Medan. Itu saja,” kata Hermono.

Denda bagi pekerja tanpa dokumen mencapai RM 3.100. Selain itu, mereka juga akan dimaksukkan ke daftar hitam dan dilarang masuk Malaysia selama 5 tahun.

Ekonomi Malaysia yang memburuk menjadi simalakama bagi pekerja migran. Menurut Hermono, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sektor jasa dan konstruksi. Pekerja yang tidak memiliki dokumen resmi juga tidak bisa mengakses layanan kesehatan ketika mereka sakit. Selain itu, pergerakan antarnegara bagian juga dilarang, sehingga upaya mencari pekerjaan baru sulit.

Pilihan rasional bagi mereka adalah mudik ke Indonesia. Namun, hanya karena keterpaksaan saja pilihan ini diambil. Menurut Hermono, mereka yang mudik biasanya karena tidak lagi bekerja, sakit atau menjelang melahirkan.

“Yang legal pada umumnya tidak pulang. Kalaupun pulang, kecil sekali jumlahnya. Sebab kalau pulang, belum tentu bisa masuk lagi,” kata Hermono.

Sejumlah hal harus disiapkan pemerintah Indonesia untuk menghadapi gelombang mudik Idul Fitri dari Malaysia. Salah satunya terkait status kesehatan pekerja migran. Baru saja terbongkar sindikat PCR palsu, yang mayoritas digunakan pekerja untuk pulang melalui Batam.

Hermono mengaku kondisi ini sudah dibicarakan dengan Jakarta untuk diatasi. Masalahnya, lanjut dia, kedutaan tidak bisa melarang WNI untuk mudik ke Tanah Air. Mereka hanya bisa mengimbau, tidak setegas larangan di dalam negeri.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mild Report

JAD, Bayang-bayang Simpatisan ISIS di Indonesia?

Published

on

JAD, Bayang-bayang Simpatisan ISIS di Indonesia?

Rangkaian peristiwa di Makassar dan Jakarta akhir Maret lalu kembali membawa nama Jemaah Ansharut Daulah (JAD) ke permukaan. Siapa sebenarnya mereka? Dan apakah benar organisasi ini pelaku berbagai serangan itu?

Gencil News – VOA – Sejak lima tahun terakhir, aparat keamanan Indonesia terus melakukan penangkapan anggota JAD di Tanah Air. Upaya ini semakin gencar pada periode di mana anggota atau simpatisan organisasi tersebut baru saja melakukan aksi kekerasan. Namun, ini tidak mudah karena sel JAD lebih mandiri dan tidak terikat pada struktur utama.

Dalam perbincangan dengan VOA, peneliti terorisme asal Australia Jordan Newton, mengurai sejarah JAD, di mana ide sebuah organisasi pro-ISIS di Indonesia pertama muncul pada 2014. Ketika itu, sejumlah ekstremis Indonesia melakukan baiat atau janji setia kepada ISIS. Salah satu tokoh utamanya adalah Aman Abdurrahman, yang berbaiat dari dalam penjara.

“Mereka berharap untuk membentuk sebuah kelompok yang bertindak sebagai jembatan, antara ekstremis di Indonesia dan militan di Suriah dan Irak. Mereka berharap suatu hari akan menjadi provinsi resmi ISIS di Indonesia,” papar Jordan.

Jordan Newton adalah konsultan program-program melawan ektremisme dengan kekerasan dan telah bertahun-tahun mengkaji gerakan radikal di Indonesia. Dia juga mantan analis kontraterorisme yang bekerja untuk pemerintah Australia.

Sejarah Singkat JAD

Pada November 2015, JAD resmi berdiri di Batu, Jawa Timur, dan segera menarik ekstremis kelompok lain. Mereka terutama sisa-sisa simpatisan Darul Islam dan NII, anggota Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) binaan Abu Bakar Ba’asyir, dan simpatisan organisasi lain, seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Front Pembela Islam (FPI).

Pemimpin Jemaah Ansharut Daulah (JAD) Zainal Anshori dikawal oleh polisi bersenjata setelah sidang pengadilan di Jakarta pada 31 Juli 2018. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Pemimpin Jemaah Ansharut Daulah (JAD) Zainal Anshori dikawal oleh polisi bersenjata setelah sidang pengadilan di Jakarta pada 31 Juli 2018. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

Jordan menyebut, JAD mengarahkan dan mendukung serangan teroris Thamrin 2016 yang dipuji ISIS. Mereka terlibat bom bunuh diri 2017 yang menarget polisi di Kampung Melayu dan bom bunuh diri 2018 yang menarget gereja dan polisi di Surabaya.

“Serangan paling merusak dari serangan-serangan ini adalah pengeboman Surabaya 2018, meskipun dalam serangan tersebut mungkin peran JAD sangat sedikit, karena sebagian besar perencanaan dan pelaksanaan diserahkan kepada sel kecil dalam keluarga yang terlibat,” tambah Jordan.

Namun, secara umum aksi JAD lebih sering gagal. Aksi Thamrin 2016 dikritik ekstremis lain dan mantan anggota JI karena tidak berhasil dan senjata yang digunakan berkualitas rendah. Ada juga pengeboman yang gagal di Bandung pada 2017, ledakan dini di Sidoarjo 2018 serta serangan yang hanya menjadikan anggota JAD sebagai korban dan bukan polisi sebagai target, seperti yang terjadi di Tuban pada 2017 dan Cirebon pada 2018.

“Kadang sulit mengetahui kapan JAD benar-benar terlibat penyerangan. Bagi polisi, JAD menjadi sebutan untuk pendukung ISIS. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika polisi menyebut seseorang sebagai “anggota JAD”, maka yang mereka maksud adalah pendukung ISIS,” papar Jordan.

Sebutan ini lebih tepat, karena sejumlah pelaku serangan tidak berkontak dengan JAD, tetapi mendukung ISIS. Mereka menjadi radikal karena teman atau mengakses propaganda di media sosial. Karena investigasi masih berlangsung terkait serangan di Makassar dan Mabes Polri, Jordan menyarankan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Informasi awal, ujarnya, menunjukkan bahwa serangan itu dilakukan oleh pendukung ISIS, bukan anggota JAD.

“Pakar seperti Sidney Jones bahkan menekankan bahwa mengatakan penyerang Makassar berasal dari JAD Makassar adalah kesimpulan yang problematik, karena ada perpecahan dan cabang-cabang yang terpisah di JAD Makassar,” tambahnya.

Polisi bersiap meledakkan bahan peledak di Sibolga pada 14 Maret 2019, menemukan dari tersangka dalam tahanan polisi yang diidentifikasi sebagai anggota Jemaah Ansharut Daulah (JAD). (Foto: AFP/Rommy Pasaribu)
Polisi bersiap meledakkan bahan peledak di Sibolga pada 14 Maret 2019, menemukan dari tersangka dalam tahanan polisi yang diidentifikasi sebagai anggota Jemaah Ansharut Daulah (JAD). (Foto: AFP/Rommy Pasaribu)

Seiring waktu, kata Jordan, JAD sebagai label menjadi kurang membantu untuk memahami kelompok ekstremis. Lebih banyak ekstremis mengidentifikasi diri mereka sebagai pendukung ISIS atau Anshar Daulah daripada sebagai anggota JAD. Mereka saling terkait, bukan oleh organisasi, tetapi komitmen bersama terhadap ideologi ISIS dan keinginan melawan pemerintah Indonesia.

Satuan kontraterorisme Indonesia, tambah Jordan, menjadi bagian penting yang membuat JAD sering gagal beraksi. Polisi menangkap ratusan anggota JAD sejak 2016, khususnya setelah pemboman Surabaya 2018. Penerapan undang-undang kontraterorisme baru membuat mereka lebih agresif menangkap anggota JAD, bahkan ketika mereka baru pada tahap awal rencana aksi. “Organisasi” nasional JAD sekarang vakum, sementara sejumlah cabang lokal terus aktif, tetapi mayoritas hanya memiliki sedikit kontak atau koordinasi dengan cabang lain.

Aksi Saling Terkait

Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah, kepada VOA mengatakan ada sejumlah kaitan yang bisa menghubungkan pelaku aksi di Indonesia akhir-akhir ini dengan ideologi ISIS.

“Ada kesamaan kalau kita lihat dari sisi ISIS. Ada warga negara Indonesia yang pergi ke Suriah, salah satu motivasinya adalah dia berjihad, di mana dengan berjihad dia bisa memberikan syafaat. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Zakiah Aini, di mana dia juga punya keiginan untuk memberikan syafaat,” ujar Syauqillah.

Syafaat secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang terdekat dari hukuman akibat dosa yang dilakukan. Dalam surat wasiat pelaku bom dan serangan ke Mabes Polri baru-baru ini, hal tersebut memang disinggung.

Selain itu, penanda keterkaitan pelaku aksi JAD dan ISIS adalah keterlibatan perempuan. Di era Jamaah Islamiyah, laki-laki lebih berperan sebagai martir dan perempuan menjadi bagian pendukung. Sementara ISIS menempatkan perempuan juga sebagai aktor utama.

Kecenderungan ini, kata Syauqillah, tergambar dalam Global Terorism Index 2019 dan 2020, yang mencatat naiknya peran anak muda dan perempuan dalam aksi terorisme selama lima tahun terakhir. Syauqillah juga mengutip data penelitian yang menyebut hampir separuh dari sekitar 200 pelaku teror berusia 21-40 tahun, sedang 54 dari 200 itu rentang usianya 21-30 tahun.

“Yang tergabung dengan ISIS banyak yang berusia muda, orang Indonesia yang pergi ke Suriah juga banyak generasi muda,” tambah Ketua Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI ini.

Struktur organisasi JAD juga tidak begitu jelas dengan aksi yang cenderung sporadis dan kadang dilakukan sendiri atau lone wolf. Sementara JI sangat rapi, setidaknya tergambar dari kemampuan mereka mengorganisir upaya pendanaan yang melibatkan lebih dari 13 ribu kotak amal, seperti diungkap kepolisian akhir tahun lalu, lanjut Syauqillah.

Karena berbagai ketidakjelasan terkait JAD inilah, pencegahan berperan penting. Program kontra narasi, kontra radikalisasi, kontra terorisme, dan program sejenis harus terus didorong. Semangatnya adalah mencegah seseorang terpapar dan menjadi bagian dari kelompok teroris. Ditegaskan Syauqillah, operasi penangkapan yang terus dilakukan polisi memang legal.

Seorang polisi berjaga di lokasi ledakan di luar sebuah gereja di Makassar pada 28 Maret 2021. (Foto: AFP/Indra Abriyanto)
Seorang polisi berjaga di lokasi ledakan di luar sebuah gereja di Makassar pada 28 Maret 2021. (Foto: AFP/Indra Abriyanto)

“Karena perencanaan tindak pidana teror itu dimungkinkan untuk ditangkap. Kalau kita lihat, 228 pelaku tindak pidana terorisme di tahun 2020 itu kan kebanyakan perencanaan teror. Jadi secara hukum dilegalkan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018,” kata Syauqillah.

Semangat Undang-Undang Terorisme, ujarnya lagi, adalah mencegah orang melakukan tindakan teror dan mencegah agar seseorang tidak melakukan atau terpapar ideologi terorisme. Tantangannya adalah kemampuan melakukan kontra narasi sebagai upaya pencegahan dan itu membutuhkan kerja keras.

“Apalagi ini sasarannya milenial, tantangannya adalah soal teknologi digital,” pungkas Syauqillah. 

Continue Reading

Mild Report

Misi Pekerja Seni Mengubah Arti Kata “Perempuan” dalam KBBI

Published

on

Misi Pekerja Seni Mengubah Arti Kata “Perempuan” dalam KBBI
Ika Vantianti, seorang seniman, menunjukkan jurnal buatan tangan yang bertuliskan 'untuk perempuan', saat menjadi mentor lokakarya jurnal kreatif online untuk perempuan. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Gencil News – VOA – Perempuan nakal, istri simpanan, pelacur, perempuan jahat – ini hanya sebagian dari sembilan contoh kata majemuk yang secara mengejutkan ditemukan oleh seniman perempuan, Ika Vantiani, di bawah kata ‘perempuan’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesembilan kata-kata tersebut adalah istilah-istilah bernada seksual dan menghina. Sebaliknya, untuk kata ‘laki-laki’, hanya ada satu contoh, yaitu ‘laki-laki jemputan’ yang artinya ‘laki-laki yang dipilih sebagai menantu’. Untuk kata ‘pria’ juga hanya mencantumkan satu istilah: ‘pria idaman.’

Sejak menemukan hal ini pada 2016, Ika berkampanye melalui karya seninya untuk melakukan perubahan. Dan sebagai bagian dari upaya tersebut, ia dengan tekun mengumpulkan edisi KBBI, yang disusun oleh lembaga pemerintah dan merupakan kamus standar yang digunakan di sekolah dan oleh para guru.

“Perempuan jalang, yang ini sebenarnya berarti pelacur. Itulah satu kata yang terus muncul di setiap edisi,” katanya kepada Reuters.

“Fokusnya adalah pada contoh-contoh yang menyertakan kata-kata seperti pelacur atau jalang – artinya pelacur, perempuan yang menjual dirinya sendiri, perempuan jahat, perempuan simpanan.”

November lalu, Oxford University Press mengatakan akan mengubah arti kata untuk ‘perempuan’ dalam kamusnya untuk memasukkan deskripsi yang lebih positif dan aktif. Ika mengharapkan hal yang sama akan diterapkan pada KBBI.

Kampanye tersebut telah menarik perhatian pada, apa yang disebut para kritikus, sebagai budaya patriarki di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.

Ika juga mendapat dukungan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang tahun ini juga menyerukan revisi terhadap arti kata ‘perempuan.’

Bahasa, kata Komnas Perempuan, “memainkan peran penting dalam membangun nilai-nilai kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.”

Ika dan rekan prianya, Yolando Zelkeos Siahaya, mengangkat isu tersebut dalam rangkaian lokakarya dan pameran, termasuk di Galeri Nasional Indonesia pada 2018.

Salah satu karya mereka menampilkan lembaran akrilik bening dengan entri kata ‘perempuan’ di KBBI yang tercetak di atasnya sehingga penonton bisa membayangkan dirujuk dengan cara itu.

Kebanyakan orang ketika melihat karya saya ini, mereka kaget,” kata Ika. “Mereka berkata: ‘Saya tidak akan pernah berpikir bahwa begitulah definisi kata ‘perempuan’ dalam kamus kita.'”

Bulan lalu karyanya, termasuk kaus yang meminta perubahan pada entri kata dan dikenakan saat pawai Women’s March pada 2020, memicu tanggapan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Badan Bahasa mengatakan penggunaan istilah itu berdasarkan data yang menunjukkan bahwa kata-kata tersebut termasuk yang paling sering digunakan berpasangan dengan ‘perempuan.’

“Adapun gambaran sosial yang tidak ideal yang muncul dari penyajian informasi di kamus, itu pembahasan lain,” kata Badan Bahasa dalam pernyataan yang diunggah di situs web Kemendikbud.

Tanggapan tersebut membingungkan Nazarudin, ahli bahasa di Universitas Indonesia Nazarudin. Dia mengatakan bahwa data bahasa Indonesia yang dikumpulkan oleh Universitas Leipzig sejak 2013 menunjukkan ungkapan lain, seperti pemberdayaan perempuan atau hak-hak perempuan, jauh lebih sering digunakan.

“Pertanyaannya adalah, jenis data apa yang mereka punya?” dia bertanya, “Bagaimana bisa begitu negatif?”

Pencarian Google menunjukkan adanya 98 juta entri untuk ‘hak perempuan’ dibandingkan dengan hanya 481 ribu entri untuk perempuan jalang, kata lain untuk ‘pelacur.’

Badan Bahasa mengatakan kepada Reuters bahwa selain data Leipzig, itu juga merujuk pada Malay Concordance Project (MCP) atau kumpulan teks Melayu klasik.

Ika mengatakan dia berharap perubahan.

“Saya tidak mengatakan saya ingin semuanya diubah menjadi kata-kata positif,” katanya, “Tidak. Tapi saya ingin objektivitas dan percakapan yang nyata.”

Continue Reading

Mild Report

Kekerasan Aparat Terhadap Sipil di Papua Tinggi

Published

on

Kekerasan Aparat Terhadap Sipil di Papua Tinggi

Gencil News – VOA – Sebuah laporan yang disusun Perkumpulan Advokat HAM (PAHAM) Papua dan KontraS Papua menunjukkan tren kekerasan tetap tinggi pada tahun 2020. Konsentrasi aparat keamanan dan pendekatan persoalan yang diterapkan diduga menjadi faktor.

Laporan berjudul “Orang Papua Dilarang Bicara” itu disusun berdasar monitoring dan investigasi kasus-kasus kekerasan di Papua, yang melibatkan TNI dan Polri. Kedua lembaga itu memberi perhatian lebih pada empat wilayah konflik, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Maybrat dan Kota Timika. Menurut Yohanis Mambrasar dari PAHAM Papua, laporan ini tidak terkait konflik bersenjata yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB).

“Saya tidak bicara soal kontak tembak atau konflik antara pihak TNI dengan OPM. Saya bicara soal dampaknya terhadap masyarakat sipil. Orang-orang, masyarakat biasa, yang tidak tahu apa-apa tetapi kemudian menjadi korban kekerasan,” kata Yohanis.

PAHAM Papua dan KontraS Papua membagi kasus kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri di Papua tahun 2020 dalam tiga motif. Ketiganya adalah motif politik dengan 35 kasus, motif ekonomi tiga kasus dan motif arogansi 25 kasus.

Kekerasan bermotif politik berkaitan dengan kegiatan politik, seperti. pembubaran paksa demonstrasi damai menolak Otonomi Khusus (Otsus) mahasiswa Universitas Cenderawasih pada 28 September 2020 yang disertai penangkapan dan penganiayaan sejumlah mahasiswa.

Contoh lainnya adalah penangkapan 55 orang Papua peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kota Merauke pada 17 November 2020 dan penembakan Elias Karungu dan anaknya, Selu Karunggu pada 8 Juli 2020 di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)
Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)

Kekerasan bermotif ekonomi terkait dengan aktivitas pengamanan proyek investasi. Contohnya adalah penangkapan Pontius Wakom pada 21 April 2020 di Aifat, Maibrat. Kemudian penembakan dua warga Timika, yaitu Eden Armando Babari dan Roni Wandik pada 13 April 2020, dan terbunuhnya warga Boven Digoel, Marius Batera, pada 16 Mei 2020.

Sementara motif arogansi, semata-mata muncul karena sikap aparat keamanan. Contoh kasusnya adalah penganiayaan terhadap tiga warga Sorong Selatan — Saulus Melkior Wugaje, Dominggus Aifufu, dan Chiko Momot – pada 16 Agustus 2020. Serta kekerasan terhadap empat warga Tambrauw, yaitu Neles Yenjau, Karlos Yeror, Harun Yewen, dan Piter Yenggren, pada 28 Juli 2020.

“Jadi tren kasus ini ikut meningkat, seiring dengan gejolak politik Papua yang beberapa tahun ini semakin meningkat. Jadi ada faktor gerakan politik, yang dikendalikan oleh perlawanan politik kelompok-kelompok yang di hutan dan di masyarakat sipil,” tambah Yohanis.

Rasio Aparat Keamanan Tinggi

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati, mencoba mengaitkan kondisi yang dilaporkan itu dengan jumlah aparat keamanan di Papua dan Papua Barat. Mengutip pernyataan TNI pada 16 Juli 2019, direncanakan akan ada penambahan 31 Kodim baru di Maluku, Papua dan Papua Barat. Di Papua dan Papua Barat akan dilakukan penambahan sekitar 12 ribu Bintara Pembina Desa (Babinsa), dari 50 ribu yang saat ini sudah ada.

Data polisi menyebut jumlah personel mereka di Papua pada 2019 adalah 11.984 dan di Papua Barat ada 4.300 personel. Kapolda Papua Barat, menurut catatan Kusumaryanti, juga menargetkan penambahan 10 ribu personel pada 2021-2022.

Kusumaryanti kemudian menyandingkan angka itu dengan jumlah penduduk Provinsi Papua, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 4.338.916. Dengan angka itu, disertai penambahan Babinsa dan personel polisi, maka rasio aparat keamanan dibanding penduduk Papua adalah 14,5 : 1.000.

“Saat ini Papua rasionya sudah 15 aparat per seribu penduduk. Jadi ini adalah konsentrasi aparat keamanan paling tinggi di Indonesia. Dan kalau kita melihat bahwa orang Papua (asli) itu setengahnya, dan kebanyakan polisi atau operasi keamanan ditargetkan ke orang Papua, maka itu bisa dikalikan dua, jadi sekitar 30 aparat per seribu orang Papua,” kata Kusumaryati.

Dia kemudian membandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 34,5 juta penduduk. Provinsi ini memiliki 38 Kodim, 26 ribu anggota TNI dan 35 ribu polisi. Jika dihitung, kata Kusumaryati, hanya ada dua aparat keamanan untuk setiap seribu penduduk di Jawa Tengah.

Perbandingan lain yang menurut Kusumaryati cocok disandingkan adalah dengan Aceh. Pada tahun 2002, dalam status darurat militer, jumlah penduduk Aceh 4,1 juta. Sementara ada 40 ribu anggota TNI dan 14 ribu polisi di sana ketika itu.

“Kalau kita lihat Aceh waktu itu, rasio aparat dengan penduduk ini 13 per seribu penduduk. Jadi kesimpulannya, jumlah aparat per penduduk jauh lebih banyak di Papua, daripada di Aceh ketika darurat militer,” tambahnya.

Kebijakan pemerintah pusat juga berdampak pada jumlah kasus kekerasan. Melihat kasus Aceh, di masa pemerintahan Presiden Habibie tercatat ada 949 korban kekerasan. Sementara di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, korban turun drastis menjadi 294 orang, dan kemudian naik lagi di masa Presiden Megawati menjadi 662 orang. Kusumaryanti mengatakan, penambahan pasukan non organik berbanding lurus dengan peningkatan jumlah korban.

Otsus dan Pendekatan Keamanan

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, menilai kekerasan yang terjadi tidak lepas dari kebijakan pendekatan keamanan yang diambil. UU Otonomi Khusus Papua nomor 21/2021, pasal 4 ayat 1 jelas menyebutkan bahwa pertahanan dan keamanan langsung dikendalikan pemerintah pusat. Menurut Gobay, ketentuan itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat diberikan legalitas mengatur kebijakan keamanan di Papua.

Para pengunjuk rasa berteriak dari truk polisi menyusul demonstrasi yang menyerukan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)
Para pengunjuk rasa berteriak dari truk polisi menyusul demonstrasi yang menyerukan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

“Yang kemudian sangat-sangat disayangkan yaitu, yang memiliki kewenangan pengawasan dalam hal ini DPR Papua, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang Otsus memberikan legitimasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengedropan (pengerahan aparat keamanan-red),” kata Gobay.

Gobay juga mempertanyakan, apakah pendekatan keamanan dalam bentuk pengerahan aparat keamanan tambahan di Papua, sudah dibicarakan di DPR. Atau, dalam bentuk berbeda, apakah Presiden memiliki dasar hukum yang khusus, seperti Perppu atau Keppres untuk mengatur persoalan ini.

Seorang petugas polisi mengevakuasi warga Papua setelah bentrokan antara aparat keamanan dan pemberontak separatis, di Mimika, Papua, 8 Maret 2020. (Foto: Antara/Sevianto Pakiding via REUTERS)
Seorang petugas polisi mengevakuasi warga Papua setelah bentrokan antara aparat keamanan dan pemberontak separatis, di Mimika, Papua, 8 Maret 2020. (Foto: Antara/Sevianto Pakiding via REUTERS)

Gobay juga mengingatkan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Terlepas dari siapa yang dihadapi aparat keamanan di Papua, TNI dan Polri yang menjadi representasi alat keamanan negara, harus tunduk dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam konvensi itu.

“Dalam hal ini kemanusiaan. Kan sangat lucu, ketika kita melihat masyarakat sipil menjadi korban, baik itu korban pelanggaran hak hidup maupun pelanggaran lain seperti pengungsian,” ujarnya.

Continue Reading

Mild Report

Perempuan, Terorisme, dan Tawaran Feminisme untuk Mengatasinya

Published

on

Perempuan, Terorisme, dan Tawaran Feminisme untuk Mengatasinya

Gencil News – VOA- Mengutip sebuah hasil penelitian, feminis muslimah Dr Musdah Mulia menyebut Indonesia sebagai negara demokratis, tetapi intoleran. Ia mengatakan, dibutuhkan upaya bersama untuk menekan praktik intoleransi, sehingga demokrasi yang sudah dicapai lebih bermakna.

Musdah menawarkan tiga langkah, yaitu pendidikan, reformasi kebijakan dan reintrepretasi ajaran keagamaan.

Pendidikan dalam makna luas penting untuk melakukan upaya rekonstruksi budaya terutama melalui dalam skala keluarga. Perempuan kini menjadi agensi perubahan yang bermakna positif, maupun negatif. Misalnya, dicontohkan Musdah, perempuan juga berperan dalam tindak kekerasan, seperti keterlibatan mereka dalam aksi-aksi terorisme belakangan ini.

“Ketika kita melakukan penelitian tentang radikalisme dan aksi-aksi teroris di Indonesia, perempuan sudah menjadi agensi yang luar biasa. Agenda perempuan dalam dunia terorisme itu menarik. Semakin kuat. Jadi, sekarang bagaimana mengubah agensi perempuan dalam upaya membangun pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan nilai toleransi,” ujarnya.

Upaya kedua adalah reformasi kebijakan. Musdah memberi contoh, upaya gerakan aktivis perempuan untuk mendukung SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah yang disambut sekitar 1.200 lembaga. Aktivis perempuan harus terus mendesak pemerintah mencabut aturan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. Dilaporkan ada sekurangnya 400 produk hukum yang perlu dikaji terkait ini, dan sebaiknya tidak dilakukan satu persatu.

Sementara upaya reintrepretasi ajaran keagamaan penting, terutama kata Musdah, karena Menteri Agama saat ini cukup progresif dalam hal ini. Negara, ujarnya, memang sebaiknya tidak melakukan pemaksaan seperti di era Orde Baru, tetapi upaya ke arah itu tetap harus dilakukan.

Pekerja rumah tangga melakukan protes yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, mereka mendesak pemerintah melarang pekerja rumah tangga Indonesia bekerja di luar negeri. (Foto: Reuters)
Pekerja rumah tangga melakukan protes yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, mereka mendesak pemerintah melarang pekerja rumah tangga Indonesia bekerja di luar negeri. (Foto: Reuters)

“Negara harus mampu membuat interpretasi-interpretasi keagamaan yang kondusif, yang kompatibel dengan nilai kemanusiaan, itu menjadi interpretasi yang dominan. Menjadi interpretasi mainstream di masyarakat. Pasti ada cara,” tambahnya.

Tawaran itu disampaikan Musdah Mulia dalam diskusi daring 36 tahun Kalyanamitra: Gerakan Feminis dan Isu Keberagaman di Indonesia. Diskusi diselenggarakan pada Rabu (31/3) oleh lembaga tersebut, untuk memperingati kiprahnya dalam gerakan feminisme di Indonesia sejak 1985.

Feminisme dan Radikalisme

Salah satu pendiri Kalyanamitra, Myra Diarsi, juga menyinggung isu radikalisme di tengah pembicaraannya mengenai feminisme di Tanah Air. Dia menyitir pertanyaan krusial, apakah gerakan fundamentalisme dan radikalisme menjadi ancaman bagi feminisme?

Myra memberi jawaban singkat untuk membalikkan kekhawatiran. Feminisme, ujarnya, adalah perlawanan terhadap tindakan dan praktik diskriminasi serta penindasan.

“Maka harus dibalik. Feminisme itu adalah cara berpikir dan juga cara melawan yang tepat untuk mengalahkan semua fundamentalisme, radikalisme, dan lain-lain,” ujar Myra.

Fundamentalisme dan radikalisme menekan perempuan dari hal sederhana, seperti cara mereka tampil. Awalnya pakaian adalah anjuran atau perkenalan, tetapi dalam proses panjang hal itu kemudian berubah menjadi kewajiban. Lebih jauh lagi, upaya mewajibkan model pakaian itu kemudian juga disertai intimidasi atau bahkan persekusi untuk mereka yang tidak bersedia.

“Sampai kepada hal yang paling ekstrem. Kita terkaget-kaget sejak empat tahun terakhir, bahwa pelaku bom bunuh diri, terorisme, sudah mewujud, mengambil gender perempuan,” ucapnya.

Myra mengingatkan apa yang terjadi dalam peristiwa bom Surabaya 2018, di mana seorang ibu tega mengorbankan empat anaknya. Sementara dalam tragedi Makassar, salah satu pelakunya adalah seorang istri yang masih muda. Padahal, perempuan adalah perawat kehidupan.

“Tetapi kini sudah masuk sampai pelaku bom bunuh diri, dan bahkan menghabisi kehidupan.

Itu dimulai dari yang ringan sampai ekstrem, dan ini membuat perempuan lagi-lagi ditempatkan sebagai bukan manusia, tetapi sebagai obyek, sebagai sasaran tembak, atau korban yang sangat empuk,” tambah aktivis perempuan ini.

Kiprah Kalyanamitra

Ratna Saptari, salah satu pendiri Kalyanamitra yang kini mengajar di Belanda, menyebut feminisme bukan isu baru bagi perempuan Indonesia. Kartini bahkan sudah bersinggungan dengan para feminis Belanda melalui surat-surat yang dikenal sampai sekarang.

“Saya masih ingat, dulu waktu Kalyanamitra awalnya berdiri, kita ngomong feminisme itu kan Barat. Padahal, Kartini sejak jaman dulu sudah feminis, sehinga itu juga menjadi bagian dari sejarah kita sendiri,” papar Ratna.

Kalyanamitra adalah salah satu organisasi perintis dalam isu feminisme di Indonesia. Ita Fatia Nadia, Ketua Kalyanamitra periode 1992-2001, menyebut lembaga itu berdiri dari satu ruang yang tidak kosong. Perintisnya adalah sekumpulan aktivis mahasiswa kelas menengah di Universitas Indonesia, yang juga para sahabat Fatia.

Kumpulan mahasiswi ini sering mendiskusikan persoalan-persoalan sosial, politik, dan isu perempuan sejak 1983. Perhatian terbesar mereka adalah tentang bagaimana Orde Baru memposisikan perempuan sejak runtuhnya pemerintahan sebelumnya.

“Tahun 1983 sampai 1985 itu adalah pematangan dalam diskusi-diskusi. Saya sering datang ke mereka. Saya orang kampung dari Yogya, mahasiswa UGM yang unyu-unyu, datang naik bus kota, duduk, berdiskusi dengan mereka,” kenang Fatia.

Grup diskusi mahasiswi ketika itu menjadi penting perannya, kata Fatia, karena belum ada yang membicarakan isu-isu perempuan secara kolektif. Apa yang menjadi pusat kajian pun berubah seiring waktu. Mulai tema-tema peran perempuan dalam rumah tangga pada pertengahan 80-an, hingga isu buruh perempuan tahun 90-an, dan isu-isu lain yang terus berkembang hingga saat ini.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING