Connect with us

Mild Report

Pengakuan Febri Ramdani: 300 Hari Terpedaya Propaganda ISIS

Published

on

Mantan pengikut ISIS, Febri Ramdani (baju batik) dalam peluncuran sekaligus bedah bukunya yang berjudul “300 Hari di Bumi Syam" di Jakarta, Selasa (11/2). (VOA/Fathiyah)

Gencil News – Febri Ramdani, seorang mantan pengikut ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) menceritakan perjalanannya bergabung dengan ISIS dalam buku yang berjudul “300 Hari di Bumi Syam”.

Dini hari di awal Februari 2017, Febri Ramdani, tiba di Raqqa, Suriah, yang ketika itu menjadi ibu kota ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah).

Ia tiba di sana tiga tahun setelah pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi mengumumkan berdirinya khilafah, negara berdasarkan syariat Islam yang menjadi impian sebagian kaum Muslim.

Mantan pengikut ISIS, Febri Ramdani (baju batik) dalam peluncuran sekaligus bedah bukunya yang berjudul “300 Hari di Bumi Syam" di Jakarta, Selasa (11/2). (VOA/Fathiyah)
Mantan pengikut ISIS, Febri Ramdani (baju batik) dalam peluncuran sekaligus bedah bukunya yang berjudul “300 Hari di Bumi Syam” di Jakarta, Selasa (11/2). (VOA/Fathiyah)

Kekecewaan menyeruak di hati pemuda berusia 20 tahun itu karena gambaran Raqqa tidak seperti yang diperlihatkan ISIS melalui video propaganda mereka sebar di berbagai media sosial.

Dalam acara peluncuran sekaligus bedah bukunya yang berjudul “300 Hari di Bumi Syam,” Febri, Selasa (11/2), mengatakan ia pergi ke Suriah bukan karena dorongan ideologi tapi karena rindu ibu dan kakaknya yang sudah lebih dulu pergi ke kota itu dua tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, pada Agustus 2015, 26 anggota keluarga besar Febri pergi ke Suriah tanpa memberitahu dan mengajak dirinya. Alasan yang dipakai waktu itu adalah untuk berobat.

Mantan pengikut ISIS, Febri Ramdani (baju batik) dalam peluncuran sekaligus bedah bukunya yang berjudul “300 Hari di Bumi Syam" di Jakarta, Selasa (11/2). (VOA/Fathiyah)
Mantan pengikut ISIS, Febri Ramdani (baju batik) dalam peluncuran sekaligus bedah bukunya yang berjudul “300 Hari di Bumi Syam” di Jakarta, Selasa (11/2). (VOA/Fathiyah)

Febri mengaku heran mengapa banyak kerabatnya, termasuk ibu dan kakaknya, rela meninggalkan Indonesia untuk terbang ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Dia pun mulai mencari tahu seperti apa Daulah Islamiyah yang ingin diciptakan ISIS tersebut.

Dari pencariannya di media sosial, pria berdarah campuran Madura dan Minangkabau ini melihat kota-kota di bawah kendali ISIS keadaannya bagus, tata kotanya rapih.

Bahkan dalam propaganda ISIS, siapa yang hidup dalam Daulah Islamiyah akan mendapat jaminan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. ISIS juga membebaskan orang pergi ke sana bebas memilih profesi apa saja, tidak ada kewajiban untuk berperang.

Febri akhirnya semakin yakin untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah bikinan ISIS dan pada September 2016 pergi ke sana lewat Turki.

Perjalanan yang dilaluinya sangat sulit dan berliku, sampai-sampai baru lima bulan kemudian anak kedua dari empat bersaudara tersebut menjejakkan kaki di Raqqah. Ia juga sempat ditawan kelompok Jabhat Al Nusra, salah satu sayap Al-Qaeda di Suriah.

Singkat cerita, Febri akhirnya bertemu ibu dan kakaknya di Raqqa. Dia bersyukur keduanya dalam keadaan sehat.

Mereka kaget kenapa dirinya malah datang untuk bergabung dengan ISIS karena mereka justru ingin pulang. Keduanya mengaku kehidupan di wilayah kekuasaan ISIS tidak sesuai yang dijanjikan.

“Satu tahun lebih hidup di sini (Raqqa.red) tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh ISIS, malah kita (ibu dan kakak saya) mendapat intimidasi, diancam, dan segala macam. Mereka menjelaskan semua keburukan-keburukan yang ISIS lakukan,” kata Febri.

Karena memang bukan oleh dorongan ideologi, Febri pun sepakat untuk pulang ke Indonesia bersama ibu dan kakaknya.

Sejak tiba di Suriah, Febri juga menolak ikut pendidikan agama dan pelatihan militer ISIS.

Galau, Dorong Banyak Orang Bergabung dengan ISIS

Menurut Ketua Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhammad Syauqillah, banyak orang-orang yang bergabung ke ISIS adalah mereka yang mengalami kegalauan karena terbelit persoalan, termasuk Febri yang galau karena orang tuanya bercerai.

Selain itu, lanjutnya, orang-orang bergabung dengan ISIS atau gerakan teror lainnya adalah orang-orang yang tadinya tidak taat beragama. Kemudian muncul semangat belajar agama yang sangat tinggi tapi belajar di ustad yang salah.

Lingkungan sosial juga mempengaruhi orang untuk bergabung dengan ISIS. Dalam kasus Febri, kakak iparnya sangat berpengaruh untuk mengajak keluarga Febri bergabung dengan ISIS di Suriah.

“Kakak iparnya yang bernama Hidayat sangat berpengaruh ternyata dalam keluarga besar itu (keluarga Febri). Saya ketahui kemudian beliaulah yang menarik seluruh keluarga masuk ke dalam kelompok ini,” ujar Syauqillah.

Di samping itu, ada sosok laki-laki yang disebut sebagai “Om Bow,” karyawan di perusahaan milik Hidayat, kakak ipar Febri. Ia yang mengatur perjalanan keluarga besar Febri dan Febri sendiri hingga sampai ke Suriah.

Karena langsung menyadari bahwa ia telah tertipu, Febri setuju ketika diajak pulang ibu dan kakaknya. Mereka kemudian memanfaatkan kelompok penyelundup yang memang mencari uang bagi orang-orang ingin keluar dari kekangan ISIS.

Febri dan keluarganya membayar lima ribu dolar untuk keluar dari Raqqa dan dipindahkan ke wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak Pasukan Demokratik Suriah SDF. Ia sempat mendekam di penjara SDF, sementara ibu dan kakaknya ditampung di kamp Ain Isa. Ketiganya baru diserahkan kembali kepada perwakilan pemerintah Indonesia di kota Irbil, yang merupakan bagian dari wilayah Kurdi, di bagian utara Irak.

Pada 12 Agustus 2017, pesawat membawa Febri, ibu, dan kakaknya pun mendarat di Soekarno-Hatta. Mereka tak habis menyampaikan rasa syukur karena dapat kembali ke tanah air setelah terpedaya propaganda ISIS di Suriah.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Mild Report

KontraS: Pam Swakarsa Ingatkan Memori Buruk Tahun 1998

Published

on

KontraS: Pam Swakarsa Ingatkan Memori Buruk Tahun 1998

Gencil News – VOA – LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menemukan sejumlah poin bermasalah dan berpotensi melanggar HAM dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan (Pam) Swakarsa. Di antaranya terdapat celah hukum yang bertentangan dengan Undang-undang Polri.

Dalam penjelasan Pasal 3 Ayat 1 (c) UU Polri, Pam Swakarsa merupakan bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri dan memperoleh pengukuhan Polri. Contohnya Satpam dan Satuan Pengaman Lingkungan (Satkamling).

Namun, Perpol Pam Swakarsa dapat berasal dari kearifan lokal seperti Pecalang di Bali. Ketentuan ini memperluas kualifikasi kelompok yang dapat dikukuhkan menjadi Pam Swakarsa yang bergantung pada diskresi Polri. Menurut KontraS, hal ini dapat berakibat Pam Swakarsa yang dibentuk bisa menjadi tidak berdasar kemauan masyarakat.

“Terlebih lagi apabila yang direkrut adalah ormas-ormas, preman pasar atau organ-organ lain di luar kepolisian yang dapat melegitimasi kekerasan mereka, yang akan membentuk vigilante group dan akhirnya berpotensi menimbulkan konflik horisontal,” tutur Fatia dalam konferensi pers daring, Rabu (23/9/2020).

Di Tahun 1998, Pam Swakarsa Justru Bentrok dengan Demonstran

KontraS menambahkan pembentukan Pam Swakarsa ini juga mengingatkan dengan memori buruk tentang pembentukan Pam Swakarsa pada 1998 yang bertujuan menghalau aksi mahasiswa dan sebagai dukungan Sidang Istimewa.

Menurut kesaksian Kivlan Zen yang menggugat Panglima ABRI Wiranto kala itu, Pam Swakarsa dibentuk pada 4 November 1998 dan terkumpul 30 ribu orang yang dikerahkan pada 6-13 November 1998.

Selama jalannya SI MPR 1998, Pam Swakarsa kerap terlibat bentrok dengan demonstran dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka tidak ragu melukai massa aksi dengan senjata tajam, seperti bambu runcing dan samurai.

Fatia juga khawatir Pam Swakarsa akan digunakan untuk melawan masyarakat sipil yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. “Dengan adanya swakarsa, kita juga melegitimasi adanya keinginan dari pemerintah untuk membentuk kelompok tertentu yang memiliki kewenangan hampir sama dengan polisi. Di mana mereka dapat menggebuk masyarakat sipil lainnya yang dapat mencederai hak warga,” tambah Fatia.

Profesionalisme Pam Swarsa Diragukan

Staf Riset dan Dokumentasi KontraS, Danu Pratama meragukan profesionalisme Pam Swakarsa meskipun akan ada pembinaan dari Polri sehingga tidak bersikap represif dalam menjalankan tugas. Ia beralasan Polri yang akan membina Pam Swakarsa kerap permisif terhadap berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan anggotanya.

“Dari sekian banyaknya peristiwa kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan dan diadili dalam kerangka hukum pidana itu nyaris tidak ada,” jelas Danu.

Danu menambahkan Perpol Pam Swakarsa ini tidak mengatur wewenang dan batasan kepolisian dalam mengerahkan massa Pam Swakarsa. Hal ini dikhawatirkan dapat berpotensi penyalahgunaan wewenang kepolisian dalam pengerahan massa. Semisal untuk menghadapi masyarakat sipil atau kepentingan politik praktis.

KontraS mendorong Kapolri untuk mencabut Perpol tentang Pengamanan Swakarsa dan tidak menjadikan pandemi corona dalam mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan masyarakat.

VOA sudah berusaha menghubungi juru bicara Mabes Polri terkait kritik yang disampaikan Kontras tentang aturan ini dan belum ada tanggapan dari mereka
hingga berita ini diturunkan.

Pembentukan Pam Swakarsa Untuk Bantu Kinerja Polisi

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Awi Setiyono pada Kamis (17/9) lalu menjelaskan pembentukan Pam Swakarsa ini dikarenakan jumlah anggota Polri saat ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Karena itu, perlu ada pengamanan dari Pam Swakarsa untuk membantu kinerja polisi di masyarakat.

Awi juga menolak nama Pam Swakarsa dikaitkan dengan peristiwa pada tahun 1998 silam.

“Tidak ada, kok ditarik lagi ke 1998. Selama ini kan kondusif, karena ada filosofinya jumlah Polri dibandingkan jumlah penduduk itu jauh sekali perbandingannya,” ujar Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Kamis (17/9).

Awi menambahkan tidak ada yang baru dalam pembentukan Pam Swakarsa. Ia beralasan selama ini di masyarakat sudah ada Satpam, Satkamling maupun Pecalang seperti yang ada di Bali.

Menurut Awi,polisi juga akan melakukan pembinaan kepada Pam Swakarsa dan menjelaskan batas-batas dari kegiatan mereka, seperti tidak boleh represif terhadap masyarakat. 

Continue Reading

Mild Report

Keberadaan Influencer dan Buzzer di Era Media Sosial

Published

on

Keberadaan Influencer dan Buzzer di Era Media Sosial

Gencil News – Keberadaan influencer dan buzzer di era media sosial makin tak terhindarkan. Artis, atlet, dosen dan bahkan penyiar radio ikut jadi influencer. Apa perbedaan di antara keduanya dan mengapa penggunaan ‘humas’ ala milenial untuk mendorong kebijakan publik dinilai tak elok?

Kontroversi influencer dan buzzer awalnya tak terlalu menarik perhatian, hingga ketika beberapa pesohor yang diduga menjadi influencer untuk program pemerintah ramai-ramai minta maaf.

Sebagian di antaranya bahkan mengembalikan imbalan yang pernah didapat. Mereka antara lain Gritte Agatha, Gading Marten, Gisela Anastasia, Ardhito Pramono, Cita Citata, Inul Daratista hingga Gofar Hilman; yang sebelumnya menggunakan tagar #IndonesiaButuhKerja untuk mempromosikan RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR. Musisi Ardhita Pramono memberikan klarifikasi lengkap di Twitter.

Sementara penyiar radio Gofar Hilman mengaku “tidak melakukan riset lebih dalam lagi sebelum dan sesudah menerima pekerjaan” dan minta maaf.

Influencer dan buzzer sebenarnya merupakan bentuk lain dari fungsi kehumasan yang selama ini dikenal luas masyarakat. Pakar komunikasi di Universitas Indonesia Dr. Ade Armando mengatakan, “Jika dulu ada humas yang bertugas mendorong sosialisasi atau kampanye suatu kebijakan, program atau produk departemen atau perusahaan tertentu, kini ada influencer.

Dulu humas juga biasa menggandeng figur publik untuk menjadi duta atau bintang mereka. Pernah ada Duta Lingkungan Hidup, Duta Penyelamatan Lumba-Lumba, Duta Anti-Kawin Anak dll. Kini posisi mereka untuk menyebarluaskan informasi yang arahanya diatur oleh humas itu dikenal sebagai influencer. Umumnya mereka dibayar atau menerima imbalan.”

Lebih jauh Ade mengatakan maraknya media sosial membuat kini juga ada istilah buzzer, yang fungsinya hanya “mendengungkan” atau menyebarluaskan saja.

“Ia tidak harus menjadi influencer. Misalnya influencer-nya si A, maka buzzer yang akan menyebarluaskan, me-retweet, menambahkan, mendukung dan seterusnya. Ia tidak perlu tokoh berpengaruh, tapi ia memviralkan ke lebih banyak orang lain setelah influencer mengeluarkan pernyataannya. Buzzer itu bisa orang biasa, bisa juga orang terkenal yang memang suka dengan influencer tertentu. Buzzer ini ada yang sukarela, ada pula yang menerima imbalan atau melakukannya secara profesional,” papar Ade.

Keberadaan Influencer dan Buzzer Tak Terhindarkan

Menurut Ade, penggunaan influencer dan buzzer untuk mensosialisasikan sebuah program atau kebijakan tertentu merupakan hal yang tak terhindarkan di era digitalisasi seperti sekarang ini. “Malah bodoh sekali ketika kita tahu persis bahwa kita bisa meraih sasaran dengan lebih cepat dan luas jika menggunakan influencer, tetapi tidak menggunakannya,” ujar Ade.

Ditambahkannya, hal ini lumrah terjadi dan siapa pun dapat menggunakan influencer atau buzzer, dan tidak semua membuat disclaimer atau semacam pemberitahuan bahwa informasi yang disampaikan merupakan pesanan atau dukungan pada sebuah program atau kebijakan. “Bagaimana membuatnya? Jika di koran, atau televisi dan radio, bisa dibuat keterangan atau advertorial, jadi orang tahu. Tapi bagaimana melakukannya di media sosial?,” tanya Ade.

ICW : Pemerintah Gunakan 90,45 Miliar untuk Influencer

Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), mengutip keterangan resmi di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE di 34 kementerian dan non-kementerian, termasuk dua lembaga hukum, diketahui bahwa semua menggunakan jasa influencer.

Peneliti ICW, Lola Easter, kepada VOA mengatakan “dari penelusuran kami di LPSE diketahui bahwa dari 2014-2020 ada 1,29 triliun total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital. Jika dikaji lebih spesifik lagi tentang aktivitas belanja terkait influencer maka 90,45 miliar. Kami mengkaji ada lonjakan penggunaan influencer oleh pemerintah sejak tahun 2017.”

ICW lebih jauh mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana publik ini karena menilai belum ada dasar hukum yang mengatur tentang penggunaan jasa influencer atau pemengaruh ini. “Yang lebih mengkhawatirkan lagi ketika narasi yang dipakai para influencer dibuat seolah-olah ini genuine atau hasil olah pikir mereka sendiri. Selemah-lemahnya iman dibuat ada semacam ‘disclaimer’ bahwa ini merupakan pernyataan hasil brief. Publik perlu tahu di mana batasannya. Tapi tidak semua melakukannya.”

Selama Akuntabel, Penggunaan Influencer Dinilai Wajar

Dr. Ade Armando setuju agar pemerintah menyampaikan semua informasi soal penggunaan anggaran untuk influencer dan buzzer pada publik. “Dan saya rasa mereka [pemerintah.red] sudah melakukannya karena data yang didapat ICW pun berasal dari LPSE, ini data resmi. Pemerintah tidak menutup-nutupi hal ini kok. Pertanggungjawabannya ada dan jika wartawan ini mempertanyakan hal ini secara detail soal kepada siapa uang itu dibayar, pemerintah harus menjelaskannya karena kini ada keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

“Jadi jika ada pertanyaan apakah boleh menggunakan uang rakyat? Tentu saja boleh! Pemerintah ini dipilih rakyat dan uang rakyat sedang dikelola pemerintah. Masa’ setiap kali pemerintah menggunakan uang rakyat untuk bangun jalan, bangun infrastruktur, kebijakan pariwisata dan sekarang penggunaan influencer, ia harus tanya dulu ke publik: boleh ‘gak? Tentu tidak perlu. Yang penting pemerintah transparan dan akuntabel,” imbuhnya.

Lebih jauh Ade menilai keterbukaan pemerintah dan kesigapan badan-badan nirlaba mencermati fenomena kehadiran influencer dan buzzer seharusnya bisa menepis stigmatisasi yang kuat sekarang ini bahwa apa-apa yang disampaikan influencer dan buzzer tidak benar.

“Ada semacam stigmatisasi terhadap influencer dan buzzer seakan-akan mereka adalah orang-orang yang menyebarluaskan distorted information, informasi yang terdistorsi, yang bohong atau hoaks. Padahal ya gak gitu dong.. Bahkan ini dilakukan oleh media dengan reputasi tinggi, kalangan civil society yang berpendidikan dan lain-lain, dan ini tidak fair. Padahal jika Anda menemukan kebohongan, nyatakan itu, ungkapkan, kita semua support,” tegasnya.

Media Laporkan Isyarat Penggunaan Influencer untuk Kampanye Penanganan Covid19

Di Amerika sendiri penggunaan influencer untuk mendorong suatu kebijakan atau program merupakan hal yang biasa. Departemen Kesehatan dan Layanan Publik HHS awal bulan ini bahkan mengisyaratkan untuk meluncurkan kampanye kesehatan publik tentang Covid-19 yang melibatkan aktor Hollywood, atlet hingga seniman. Politico melaporkan kampanye ini bertujuan untuk “menepis kekhawatiran dan memunculkan harapan” akan penanganan pandemi virus corona.

ABC News mengutip sumber yang tidak disebut namanya karena tidak berwenang bicara pada pers tentang rincian itu melaporkan bahwa anggaran yang digunakan akan mencapai sekitar 250 juta dolar atau 3,7 triliun rupiah.

Juru bicara HHS Michael Caputo mengukuhkan soal besarnya anggaran ini tetapi menolak memberi rincian lebih jauh. (VOA)

Continue Reading

Mild Report

Ada Harga yang Harus Dibayar dari Diplomasi Vaksin China di Asia Tenggara

Published

on

Ada Harga yang Harus Dibayar dari Diplomasi Vaksin China di Asia Tenggara

Gencil News -VOA – China mengumumkan proses pembuatan vaksin COVID-19nya akan segera selesai. Beijing mulai menjanjikan akses awal vaksin ini kepada negara-negara strategis bagi China.

Upaya ini tampaknya merupakan cara Beijing memperkuat posisi globalnya setelah wabah COVID-19 merebak di provinsi Wuhan dan kemudian menyebar ke luar negeri.

Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, yang juga terlibat dalam konflik Laut China Selatan menjadi target kampanye diplomasi vaksin Beijing. Bulan Juli lalu, Menteri Luar Negeri China menjanjikan Filipina diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin China.

Pada bulan Agustus, Sinovac yang merupakan perusahaan farmasi besar China menandatangani kerjasama dengan BUMN farmasi Indonesia, Bio Farma. China menjanjikan 250 juta dosis vaksin kepada Indonesia setiap tahun.

Awal September lalu, anggota politbiro China Yang Jiechi melakukan lawatan ke Myanmar dan berjanji akan memprioritaskan Myanmar jika China berhasil kembangkan vaksin COVID19.

“Bagi kebanyakan pemerintahan di kawasan Asia Tenggara, terlepas dari bagaimana hubungan mereka dengan China, baik terkait isu Laut China Selatan atau isu lainnya, mengatasi pandemi pasti jadi prioritas terpenting,” ujar Gregory Polling, pakar Asia Tenggara di Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington D.C.

“Mereka bisa saja tidak suka dengan tindakan China, mereka mungkin tidak suka berdiam diri dalam perselisihan dengan China, tapi jika vaksin hanya bisa didapatkan dari China maka mereka akan lakukan apapun untuk mendapatkannya,” ucapnya kepada VOA.

“Saya sangat khawatir China akan tebang pilih dalam hal negara mana saja yang akan menerima vaksinnya,” kata Lawrence Gastin, profesor Hukum Kesehatan Global di Georgetown University kepada VOA.

“Akan ada harga yang harus dibayar, yang akan menguntungkan China secara politis, secara ekonomi, dan militer. Vaksin demi keselamatan manusia tidak seharusnya dibarter demi kepentingan politik atau pengaruh semata.”

Hotspot COVID-19

Kasus COVID-19 terus meningkat di Asia Tenggara. Menurut pantauan CSIS, Indonesia dan Filipina memiliki angka kasus terkonfirmasi tertinggi di kawasan tersebut, masing-masing mencapai 200.000 dan 250.000 kasus.

Singapura mencatat hampir 60.000 kasus dan Myanmar dilaporkan mengalami peningkatan kasus COVID-19 secara tajam.

“Vaksin yang efektif tak ternilai harganya; sumber daya medis yang paling penting sepanjang sejarah modern,” kata Gostin. “Vaksin akan menyelamatkan banyak sekali nyawa dan membawa roda ekonomi kembali berputar.”

Amerika Serikat, China dan Inggris adalah negara-negara terdepan dalam adu balap global untuk mengembangkan vaksin COVID-19. China saat ini memiliki 2 projek pengembangan vaksin yang telah dinonaktifkan – yang menggunakan versi virus yang telah mati untuk mengajarkan tubuh bagaimana melindungi diri dari virus yang masih hidup – dan satu vaksin lain yang merupakan teknologi tinggi mRNA dalam fase uji klinis ke-3. Berdasarkan media pemerintah China, Beijing telah melakukan eksperimen vaksin COVID-19 terhadap kelompok beresiko tinggi sejak Juli lalu.

AS dan Inggris juga memiliki beberapa vaksin potensial yang telah masuk tahap 3 uji klinis.

Negara-negara seperti Indonesia dan Filipina, yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan atau memproduksi vaksin secara mandiri, menaruh harapan mereka pada negara lain. Pemerintahan AS, Uni Eropa, Jepang dan Inggris telah mengamankan puluhan juta dosis dari perusahaan-perusahaan farmasi besar terlebih dahulu. Menteri Kesehatan AS Alex Azar mengatakan Washington akan bagikan vaksinnya jika kebutuhan di dalam negerinya telah terpenuhi.

“Mereka harus mengantre bahkan jika mereka hendak membeli vaksin ini. Ini berarti mereka tidak memiliki pilihan selain China atau Rusia,” ujar Poling ke VOA.

Vaksin: sebuah prioritas

Terlepas dari pandemi, sikap agresif China di Laut China Selatan telah menyebabkan banyak keluhan dari AS dan pihak-pihak lain. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Juli mengatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam oleh China di kawasan tersebut adalah tindakan ilegal. Pada bulan Agustus, delegasi Australia mengatakan hal serupa dalam pernyataan resminya di PBB.

Negara-negara ASEAN juga telah mengukuhkan sikap awal tahun ini. Indonesia berupaya untuk promosikan Pedoman Perilaku China-ASEAN di Laut China Selatan, sebagai acuan perilaku terhadap isu-isu yang menyangkut Laut China Selatan. Vietnam, yang tahun ini menjabat sebagai ketua ASEAN, secara publik mengkritik perselisihan angkatan laut dengan militer China di kawasan tersebut.

Poling katakan inilah mengapa dirinya pesimis Vietnam akan mendapatkan akses terhadap vaksin China lebih awal.

“Vietnam menjadi negara pertama yang memesan vaksin Rusia dalam jumlah besar. Hal ini menyiratkan betapa tidak nyamannya Hanoi jika harus mengandalkan Beijing,” tambahnya.

Negara-negara ASEAN sebelumnya mengharapkan Indonesia akan ambil alih kepemimpinan untuk bernegosiasi dengan China terkait Laut China Selatan. Namun kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat menggeser prioritas Indonesia dari isu geopolitik.

“Menemukan vaksin yang efektif adalah prioritas utama,” ujar Shiskha Prabawaningtyas, ketua program Paramadina Graduate School of Diplomacy di Jakarta.

Shiskha menambahkan pemberitaan media dan masyarakat Indonesia nampak menyambut secara positif terhadap hasil perkembangan vaksin China.

“Narasi utama pers dan juga diskusi-diskusi di media sosial lebih mengarah kepada pertanyaan ‘kapan tepatnya’ vaksin (dari China) akan siap,” katanya pada VOA.

Di Filipina, popularitas Presiden Rodrigo Duterte berada di titik terendah selama ia menjabat, terutama karena respon pemerintahannya terhadap COVID-19. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional di televisi, Duterte mengatakan ia telah meminta Presiden China Xi Jinping agar Manila diberikan prioritas untuk memperoleh vaksin. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak akan mempermasalahkan konfilk dengan China soal Laut China Selatan.

“China mengklaim (Laut Filipina Barat), kamipun mengklaimnya juga. China punya pasukan, sedangkan kami tidak … sesederhana itu,” ujar Duterte.

Poling menyebut hal ini semakin menunjukkan bahwa tidak mungkin China tidak pamrih.

“Diplomat China tidak akan mengatakan: akui klaim kami sebagai barter untuk vaksin, namun kode ini akan dipahami secara tersirat,” kata Poling. “Akan ada ekspektasi bahwa jika Anda ingin akses awal terhadap vaksin ini, maka Anda akan menghindari garis merah China, dan konflik Laut China Selatan adalah salah satunya.”

Myanmar, yang telah dijanjikan akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin, akan menyelenggarakan pemilu di bulan November mendatang.

“Aung Sang Suu Kyi dan partainya mempunyai kedekatan dengan pemerintahan China, dan China pasti ingin mereka memenangkan pemilu lagi,” kata Khin Zaw Win, Direktur Tampadipa Institute, lembaga kajian yang berbasis di Yangon.

Khin menambahkan bahwa sejumlah proyek infrastruktur besar sudah masuk tahap final antara Beijing dan Yangon, termasuk Koridor Ekonomi China-Myanmar. “Vaksin yang efektif akan semakin memperkuat kerjasama ini,” katanya.

Namun ia mengingatkan sebagian masyarakat Myanmar masih memiliki “ketidakpercayaan mendalam terhadap vaksin China dan niat China sendiri.” Ia juga menyebut bahwa ia memperkirakan Myanmar akan terus meningkatkan hubungan ekonominya dengan China jika kemudian Yangon benar-benar memperoleh akses awal untuk mendapatkan vaksin China.

Huang Yanzhong, pejabat senior Kesehatan Global di Dewan Hubungan Luar Negeri, menyambut baik sikap China yang telah menjanjikan vaksin kepada sejumlah negara. Namun ia mengingatkan agar mewasapadai masalah yang akan muncul jika vaksinnya terbukti tidak efektif.

“Ada juga resikonya,” kata Huang. “China tidak bisa mengontrol media di negara-negara ini. Jadi jika vaksinnya terbukti tidak cukup efektif atau malah memiliki reaksi buruk, kampanye vaksin publik ini justru akan berdampak buruk terhadap citra global China.”

Poling mengatakan bahwa Filipina khususnya, berpotensi “meledak” secara politik.

“Ada isu Laut China Selatan, ada ketidakpercayaan kepada China, dan popularitas Duterte berada di titik terendah selama ia menjabat akibat respon pemerintahannya terhadap COVID,” ucapnya. “Jadi jika Anda berpikir ini akan jadi bumerang atau berdampak pada kemarahan publik, mungkin saja terjadi di Manila.”

Continue Reading

TRENDING