Peningkatan Penggunaan Media Sosial Selama Ramadan
Connect with us

Mild Report

Peningkatan Penggunaan Media Sosial Selama Ramadan

Published

on

Bagi warga Muslim, bulan Ramadan menjadi saat untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta, beribadah, beramal dan bertoleransi.

Kombinasi antara bulan Ramadan dan berbagai kebijakan pada masa pandemi virus corona, antara lain keharusan tinggal di rumah dan melakukan pembatasan sosial, terbukti meningkatkan konsumsi media sosial di hampir seluruh negara.

Perubahan pola hidup dan keseharian – makan, tidur, beribadah – ditengarai mengubah perilaku warga, khususnya di bulan Ramadan.

Statista, suatu badan yang mengkaji data-data dari 170 industri di lebih dari 50 negara, April lalu melaporkan konsumsi media sosial – Facebook, Twitter, Instagram – naik hingga 44%. Jauh lebih tinggi dibanding jumlah mereka yang menghabiskan waktu untuk membaca buku atau mendengarkan audiobook yaitu 36%, mendengarkan musik yaitu 35% atau membaca majalah dan koran yaitu 18%. Ditambahkan, bahwa durasi konsumsi media sosial juga meningkat hingga lebih dari dua jam.

YouTube tahun lalu mencatat kenaikan penggunaan salurannya hingga 53%. Sementara jumlah yang berinteraksi aktif dengan memberikan tanda “suka” naik hingga 447%, membagi dengan orang lain naik hingga 228%, memberikan komentar naik hingga 431% dan akhirnya berlangganan YouTube naik hingga 490%. Data tahun ini diperkirakan akan lebih besar lagi.

Ceramah Ramadan di situs YouTube (foto: ilustrasi).
Ceramah Ramadan di situs YouTube (foto: ilustrasi).

Nana, seorang warga Indonesia yang tinggal di Maryland, mengakui hal ini. Tetapi berbeda dengan hari biasa, ibu tiga anak ini pada bulan Ramadan lebih memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan resep masakan dan menyimak ceramah agama.

“Saya menggunakan media sosial, terutama Facebook, WhatsApp dan kini Zoom, untuk mendengar kultum (kuliah tujuh menit.red) menjelang berakhirnya sahur atau menjelang berbuka. Kadang saya juga suka mencari resep masakan atau tradisi kuno yang menarik dibuat saat Ramadan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Zahara, seorang mahasiswi tahun ketiga di Universitas Indonesia, Depok.

“Saya memang jadi lebih sering menggunakan media sosial, terutama untuk nonton film. Tetapi saya sukanya film-film klasik. Rasanya kok enak aja gitu,” tutur Zaza.

Ceramah Ramadan yang disiarkan langsung melalui Facebook Live (foto: ilustrasi).
Ceramah Ramadan yang disiarkan langsung melalui Facebook Live (foto: ilustrasi).

Menurut pakar komunikasi dan budaya digital Dr. Firman Kurniawan, peningkatan konsumsi media sosial dan apa yang dikonsumsi itu merupakan hal yang wajar. Ia menyebutnya sebagai relaksasi.

“Relaksasi. Informasi tentang Covid-19 sekarang ini khan begitu mencekam, baik soal jumlahnya, kematiannya, cara penularan, dan ini menjadi satu-satunya informasi yang ada dalam tiga bulan terakhir ini. Nah ketika tiba bulan Ramadan, kita jadi seperti menemukan oase untuk mendapatkan informasi lain selain itu, yang tidak membutuhkan pemikiran berat. Ini yang ada di media sosial dan sangat dibutuhkan warga – resep makanan, film klasik, foto-foto atau kenangan masa lalu, relasi dengan keluarga. Ini penting juga untuk menjaga kewarasan. Publik melakukan relaksasi,” ulasnya.

Lebih jauh Firman mencatat peningkatan konsumsi media sosial di bulan Ramadan ini juga sangat erat kaitannya dengan perubahan pola hidup akibat Covid-19.

“Jika dulu orang bisa beribadah di masjid, berbuka puasa bersama teman-teman atau keluarga di restoran, atau jalan-jalan ke pusat perbelanjaan; kini semua dipusatkan di rumah. Sekolah-bekerja dan beribadah di rumah. Walhasil media sosial menjadi pintu satu-satunya untuk mendapat informasi dan relaksasi. Pada saat Ramadan ini yang dikonsumsi adalah yang lebih ringan atau lebih santai,” imbuh Firman.

Selain Facebook, Instagram menjadi salah satu bentuk media sosial yang paling sering digunakan. Sementara waktu yang paling diminati untuk menggunakan media sosial justru menjelang sahur yaitu sekitar jam 3 dini hari. 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mild Report

Mempelajari Epidemi Guna Menghindari Pandemi di Masa Depan

Dunia tidak siap saat pandemi COVID-19 pertama kali terjadi. Pandemi ini telah menampakkan kesenjangan besar dalam persiapan dan kemampuan kita untuk menanggapi virus tersebut.

Published

on

Para pakar kesehatan mengatakan bahwa ini akan terjadi kembali di masa depan. Namun diharapkan, apabila pandemi tersebut terulang kembali, tidak harus sampai separah COVID-19.
Pasien dirawat di bawah tenda darurat yang didirikan di kompleks rumah sakit untuk menangani masuknya orang yang menderita virus corona, di Yogyakarta pada 13 Juli 2021. (Foto: AFP/Agung Supriyanto)

Gencil News – VOA – Para pakar kesehatan mengatakan bahwa ini akan terjadi kembali di masa depan. Namun diharapkan, apabila pandemi tersebut terulang kembali, tidak harus sampai separah COVID-19.

COVID-19 telah mengakibatkan banyak kesedihan di dunia. Walau sejumlah negara mungkin telah berhasil mengatasi penyebaran virus tersebut, sebagian lainnya masih berjuang melawan cengkeraman COVID sehingga harus kembali melakukan berbagai pembatasan atau lockdown. Banyak orang, termasuk para ilmuwan, yang mempertanyakan mengapa pandemi tersebut tidak dapat ditangani atau dikendalikan lebih baik.

Dr. Tom Frieden telah berpengalaman bekerja untuk mengendalikan sejumlah epidemi. Ia adalah mantan direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Menurutnya, kita tidak akan pernah bisa tahu apakah COVID sebenarnya dapat dihentikan.

Dr. Tom Frieden, mantan Direktur CDC (foto: dok).
Dr. Tom Frieden, mantan Direktur CDC (foto: dok).

Dr. Frieden mengatakan, hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap hari para pekerja kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan di seluruh dunia selalu bekerja untuk menghentikan epidemi.

Satu lagi virus corona mematikan yang dijuluki MERS pernah muncul di kawasan timur tengah hampir satu dekade yang lalu. Dr. Frieden menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai direktur CDC.

Dr. Frieden selalu menanyakan kepada orang-orang apakah mereka pernah teringat adanya wabah MERS besar di Amerika, dan mereka akan nampak bingung dan kemudian mengatakan mereka tidak ingat. Dr. Frieden kemudian mengatakan bahwa itu memang tidak pernah terjadi di Amerika. Ia menjelaskan bahwa CDC telah menetapkan cara untuk mengujinya, lalu memperingatkan para dokter. Jadi mereka menemukan sejumlah kasus MERS, namun tidak sampai menyebar.


Dr. Frieden kini mengepalai organisasi Resolve to Save Lives, yang pernah mempelajari bagaimana negara-negara miskin sekali pun telah berhasil mengalahkan epidemi. Penelitian tersebut mengambil sejumlah contoh bagaimana negara-negara tersebut berhasil menghentikan epidemi atau mencegahnya terjadi melalui kepemimpinan yang baik, penanaman modal pada fasilitas kesehatan dan pekerja kesehatan, dan juga melalui keterlibatan masyarakat.

Anthrax merupakan bakteri yang terbentuk secara alami di dalam tanah. Bakteri tersebut mematikan bagi binatang yang merumput, kecuali jika binatang itu divaksinasi.

Anthrax juga dapat membunuh manusia yang menangani atau memakan daging yang telah terinfeksi.

Di Kenya, para relawan telah dilatih untuk memperhatikan tanda-tanda penyakit tersebut dan melaporkannya. Dua tahun yang lalu, Anthrax pernah mewabah di sebuah komunitas suku. Seorang relawan melaporkanya, lalu pekerja kesehatan segera mengambil tindakan, dan lebih dari 10 ribu hewan divaksinasi. Alhasil, sebuah epidemi berhasil dihentikan di tempat.

Saat terjadinya epidemi Ebola di Afrika Barat yang berakhir lima tahun yang lalu, Nigeria luput akibat sebuah program vaksinasi polio yang aktif.

Vaksinasi ebola di kota Goma, DRC. Wabah ebola pernah melanda negara-negara Afrika Barat.
Vaksinasi ebola di kota Goma, DRC. Wabah ebola pernah melanda negara-negara Afrika Barat.

Para pekerja kesehatan telah terhubung dengan komunitas, dan mereka tahu cara melakukan pelacakan kontak dan bagaimana mengartikan data dari laboratorium.

Amanda McClelland waktu itu berada di Afrika Barat saat terjadinya epidemi tersebut. Kini ia menjabat sebagai Senior Vice President pada organisasi Resolve to Save Lives.

Amanda mengatakan bahwa penggunaan tim polio di Lagos merupakan salah satu kisah sukses yang telah mereka lihat bagaimana caranya untuk diperkuat.

Nigeria berhasil mengendalikan wabah Ebola hanya dalam waktu sekitar dua bulan, dibandingkan dengan dua tahun yang dihabiskan oleh tiga negara lain. Dengan infrastruktur yang tepat, kepemimpinan yang tepat dan penindakan yang cepat, Dr. Frieden mengatakan sejumlah epidemi tidak hanya dapat dicegah, namun telah berhasil dicegah. Negara negara harus bekerja sama untuk mencegah penyebaran penyakit ke seluruh dunia.

Satu hal yang menurut para ahli dapat kita pelajari dari COVID-19, adalah bahwa dunia tidak siap untuk menghadapi pandemi berikutnya, yang mereka katakan akan terjadi kembali.

Continue Reading

Mild Report

Risiko Kekerasan Berbasis Gender Siber di Internet Terus Meningkat

Risiko kekerasan berbasis gender siber di internet terus meningkat. Atas hal tersebut dibutuhkan cara untuk meningkatkan keamanan data pribadi masyarakat khususnya perempuan di internet.

Published

on

Risiko Kekerasan Berbasis Gender Siber di Internet Terus Meningkat
Dua remaja putri menggunakan ponselnya untuk mengakses internet di sebuah cafe di Jakarta (foto: ilustrasi).

Gencil News – VOA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengatakan risiko kekerasan berbasis gender siber di internet terus meningkat.

Terutama bagi perempuan dan anak yang memiliki akses lebih sedikit dalam meningkatkan literasi digital untuk melindungi diri di internet.

“Kekerasan berbasis gender siber nyatanya jadi tantangan tersendiri karena pelaku bisa berlindung dalam akun anonim dan sulit ditemukan. Sehingga kekerasan yang tadinya terbatas fisik dan waktu kini jadi tak terbatas lagi,” katanya dalam webinar “Literasi Digital sebagai Solusi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan,” hari Senin (31/5).

Bintang melanjutkan, berbagai upaya pencegahan dan penanganan harus ditekankan serta diperkuat secara terus menerus. Kerja sama antar sektor pemerintah, swasta, penyedia layanan teknologi, akademisi, media dan seluruh masyarakat semakin diperlukan.

“Mohon dukungan kepada seluruh pihak untuk turut memperkuat perjuangan menghentikan kekerasan berbasis gender siber. Dunia tentunya tidak akan berhenti berkembang, kita yang harus beradaptasi serta mengupayakan berbagai inovasi dalam melindungi perempuan dan anak,” ujarnya.

Masih kata Bintang, pascapandemi teknologi informasi dan komunikasi akan semakin masif digunakan. Hal tersebut membuat risiko kekerasan berbasis gender siber terhadap perempuan dan anak akan semakin tinggi terjadi jika upaya khusus tidak dilakukan.

“Perlu kita ingat bahwa tidak ada satu pun orang yang berhak mendapatkan kekerasan bagaimana pun situasinya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menatap satu tujuan yaitu dunia yang aman bagi perempuan dan anak di mana pun berada,” ucapnya.

Komnas Perempuan: Tak Ada Kesenjangan Akses, Tapi Ada Lonjakan Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Sementara itu, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Mariam F. Barata, menyebutkan bahwa kesenjangan penggunaan akses internet antara perempuan dan laki-laki hampir tidak ada.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan. Kasus kekerasan berbagis gender siber terhadap perempuan selama pandemi COVID-19 terdapat 940 kasus di tahun 2020. Sebelumnya di tahun 2019, hanya ada 241 kasus kekerasan berbasis gender siber.

Para aktivis perempuan melakukan aksi unjuk rasa pada Hari Perempuan Internasional di Jakarta, 8 Maret 2021 lalu.
Para aktivis perempuan melakukan aksi unjuk rasa pada Hari Perempuan Internasional di Jakarta, 8 Maret 2021 lalu.

“Meskipun kesenjangan itu tidak ada. Tapi ada lonjakan kasus kekerasan berbasis gender siber ternyata selama pandemi COVID-19,” ucapnya.

Dalam meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan berbasis gender siber diperlukan edukasi kepada seluruh masyarakat tidak terkecuali perempuan. Salah satunya, literasi digital yang dilakukan oleh Kominfo bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap data pribadi di internet. Literasi digital juga tidak hanya dilakukan secara daring tapi juga luring ke desa-desa di seluruh provinsi Indonesia.

“Tahun 2021 target 15 juta masyarakat Indonesia terliterasi dan kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami bekerja sama dengan berbagai stakeholder, salah satunya komunitas seperti relawan TIK untuk melakukan literasi digital kepada ibu dan anak di desa,” jelas Mariam.

Menurut Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengatakan dibutuhkan dukungan untuk pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender siber.

“Teman-teman yang menjadi korban kekerasan berbasis gender siber membutuhkan dukungan kita untuk pulih. Sementara proses hukumnya bisa menjadi lambat tapi saat yang bersamaan berpotensi menjadi korban kriminalisasi,” katanya.

Bukan hanya itu, penguatan lembaga layanan juga menjadi sangat penting terutama peningkatan kapasitas dengan aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender siber.

“Agar upaya kita untuk memberikan perlindungan terhadap korban menjadi lebih nyata,” pungkas Andy. [aa/em]

Continue Reading

Mild Report

Data Pribadi 279 Juta Penduduk Indonesia Bocor, Kita Bisa Apa?

Published

on

By

Data Pribadi 279 Juta Penduduk Indonesia Bocor, Kita Bisa Apa?

Gencil News – Voa – Data pribadi 279 juta penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan di internet. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana tips untuk menghindarinya?

Kebocoran 279 juta data dari BPJS Kesehatan diketahui lewat sebuah cuitan yang viral pada Kamis (20/5). Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan, dari hasil investigasi, pihaknya menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller).

Penjual data juga mengunggah 3 tautan yang isinya adalah sampel data yang bisa diunduh gratis. Tautan tersebut diduga membocorkan data pribadi yang mencakup nama, alamat, dan tempat tanggal lahir, juga berisi informasi penting seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor NPWP, nomor ponsel, hingga besaran gaji.

Menurut Ruby Alamsyah, ahli forensik digital dari Digital Forensic Indonesia, data pribadi yang dikumpulkan, diproses dan disimpan oleh instansi baik itu pemerintahan maupun swasta bila tidak diamankan secara optimal, pasti memiliki risiko bocor.

“Kebocoran data ini bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Dari tren kebocoran data pribadi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, seringkali yang membocorkan adalah pihak eksternal dengan melakukan peretasan karena adanya celah pada sistem keamanan data tersebut,” kata Ruby.

Pemerintah sendiri melalui Kominfo langsung menindaklanjuti kasus ini dengan memblokir situs Raid Forums yang menyebarkan data tersebut. Dalam rilisnya, Kominfo juga mengatakan, proses pemblokiran juga dilakukan terhadap akun bernama Kotz yang menjadi penyebar data, termasuk 3 situs yang digunakan untuk mengunduh sampel data tersebut.

Kominfo mengaku telah mengidentifikasi jumlah data yang lebih besar dan memperluas investigasi terhadap sekitar 1 juta data yang diklaim sebagai data sampel oleh penjual. Pihak kementerian bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan investigasi mendalam bersama dengan BPJS Kesehatan.

Butuh Peraturan Perlindungan Data Pribadi Setara Undang-Undang

Pertanyaannya, pada kasus data pribadi bocor ke publik seperti ini, apa yang bisa kita lakukan?

Ruby Alamsyah menjelaskan, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi Perlindungan Data Pribadi yang setara Undang-Undang, sehingga masyarakat tidak memiliki opsi yang baik bila terjadi kebocoran atas data pribadinya.

BPJS dilaporkan akan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor. (Foto: Ilustrasi)
BPJS dilaporkan akan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor. (Foto: Ilustrasi)

Ruby mengatakan pada sejumlah kasus lampau, aturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016.

“Masyarakat bisa mengadukan kepada menteri dan masalahnya diselesaikan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya,” jelas Ruby kepada VOA.

Sementara, untuk kasus bocornya data BPJS ini, dikutip dari siaran persnya Kamis 20/5, pihak Kominfo menyatakan telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan pada hari Jumat, 21 Mei 2021 untuk melakukan proses investigasi secara lebih mendalam. Menurut Kominfo, BPJS akan memastikan dan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor.

Bukan Kejadian Pertama

Berita soal jual beli data pribadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini memang cukup marak. Namun untuk data pribadi dengan jumlah yang fantastis memang baru muncul di kasus data BPJS ini. Sebenarnya, berapa harga data pribadi ini sehingga laris diperjualbelikan?

Masyarakat Indonesia dinilai belum punya opsi baik jika terjadi kebocoran atas data pribadinya. (Foto: Ilustrasi)
Masyarakat Indonesia dinilai belum punya opsi baik jika terjadi kebocoran atas data pribadinya. (Foto: Ilustrasi)

Ruby Alamsyah mengatakan, besaran harganya akan tergantung pada beberapa indikator: kuantitas, kualitas, dan sumber data – untuk menentukan seberapa pentingnya data tersebut.

“Contoh, Kasus Bukalapak di tahun 2019, data yang bocor sebanyak 12,9 juta, dijual seharga 20 jutaan rupiah.

Pada kasus Tokopedia di tahun 2020, data yang bocor sebanyak 90 juta (data pengguna e-commerce tersebut sampai Maret 2020) dijual seharga 75 jutaan rupiah,” kata Ruby.

Data bocor terbaru pasti akan bernilai jauh lebih tinggi, daripada data lama.

Pada tahun 2020, Tokopedia kabarkan adanya upaya pencurian data jutaan pengguna.
Pada tahun 2020, Tokopedia kabarkan adanya upaya pencurian data jutaan pengguna.

Hingga Mei 2021 ini, Ruby mengamati, sudah lebih dari 11 milyar data pribadi yang pernah bocor di dunia internasional, termasuk data pribadi warga Indonesia dengan jumlah lebih dari 1 miliar record.

“Data ini bocor dari platform media sosial, provider email, e-commerce, fintech, bisnis retail, perbankan, instansi pemerintah, dan lain-lain,” tambah Ruby.

Data yang diperjualbelikan ini, kata Ruby, digunakan untuk beberapa kepentingan – misalnya untuk kebutuhan riset IT Security, untuk keperluan bisnis seperti telemarketing dan sejenisnya, untuk dijual kembali ke pihak yang membutuhkan (reselling), atau digunakan untuk tindak kriminal seperti penipuan online.

Upaya pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat dalam kasus kebocoran data pribadi dalam jumlah masif seperti dalam kasus BPJS ini, sangat minim, karena peretasan dilakukan ke sistem bukan ke individu.

Pakar tekankan kewaspadaan individu juga harus ditingkatkan. (Foto: Ilustrasi)
Pakar tekankan kewaspadaan individu juga harus ditingkatkan. (Foto: Ilustrasi)

“Masyarakat bisa meningkatkan kesadaran akan keamanan teknologi terkait risiko ke depan menjadi korban dari tindak kejahatan siber yang menggunakan kebocoran data tersebut,” tambah Ruby.

Ruby lebih lanjut menambahkan kewaspadaan harus ditingkatkan pada tingkat individu, terutama jika kita mendapat email atau SMS ke nomor ponsel pribadi yang berisi tautan yang berpotensi phishing ataupun malware. Penipuan online yang dilakukan dengan menggunakan teknik social engineering juga semakin marak,

“Karena korban akan mudah terperdaya jika dihubungi oleh pihak-pihak yang dapat menginformasikan data pribadinya secara lengkap dan benar,” tambah Ruby.

Continue Reading

Mild Report

Hari Internasional Antihomofobia dan Transfobia: “Benarkah Indonesia Bangsa Homofobik?”

Pada peringatan Hari Internasional Antihomofobia dan Transfobia tanggal 17 Mei, menyeruak sebuah pertanyaan: apakah bangsa Indonesia bangsa homofobik?

Published

on

Hari Internasional Antihomofobia dan Transfobia
Survei Microsoft yang belum lama ini dirilis menunjukkan, tingkat keberadaban digital netizen Indonesia berada di kelompok paling buruk. (Foto: ilustrasi).

Gencil News – VOA – Pertanyaan itu muncul menyusul pertikaian sengit antara para netizen di Indonesia dan Thailand terkait pasangan gay Thailand yang memposkan foto-foto pernikahan mereka di media sosial April lalu.

Orang-orang Indonesia sering membanggakan diri sebagai bangsa yang ramah. Namun ternyata, di dunia siber atau media sosial, faktanya jauh berbeda. Paling tidak sebuah survei Microsoft yang belum lama ini dirilis menunjukkan, tingkat keberadaban digital netizen Indonesia berada di kelompok paling buruk.

Dari 32 negara yang disurvei, Indonesia menempati posisi ke-29. Survei yang diberi nama Digital Civility Index 2020 ini merupakan survei tahunan dari Microsoft yang bertujuan “mempromosikan interaksi online yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih terhormat di antara semua orang”. Belanda, Inggris dan Amerika Serikat berada di tiga posisi teratas, sementara Singapura satu-satunya negara Asia yang tergolong ramah di dunia digital dengan menempati posisi keempat.

Anggota dan aktivis komunitas LGBTQ+ membentuk formasi berbentuk hati pada Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia dan Biphobia di Mother Theresa Square, di tengah pandemi COVID-19 di Tirana, Albania, 17 Mei 2021. (REUTERS/Florion Goga)
Anggota dan aktivis komunitas LGBTQ+ membentuk formasi berbentuk hati pada Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia dan Biphobia di Mother Theresa Square, di tengah pandemi COVID-19 di Tirana, Albania, 17 Mei 2021. (REUTERS/Florion Goga)

Terkait homofobia, kasus pertikaian antara netizen Indonesia dan netizen Thailand, barangkali bisa menjadi potret hasil survei ini. Netizen Indonesia menggertak, melecehkan, dan mengancam pasangan sesama jenis di Thailand, Suriya Kertsang dan Suriya Manusonth, karena memposting foto pernikahan mereka pada 4 April di Facebook. Dalam satu pekan, akun Facebook pasangan itu telah mengumpulkan ratusan ribu komentar dan dibagikan puluhan ribu kali. Sebagian besar komentar dari pengguna Indonesia bersifat homofobia, meskipun mereka tidak mengenal pasangan itu secara pribadi.

Pelecehan di dunia maya sering dialami Amahl S. Azwar, seorang warga Bali yang secara terbuka mengaku dirinya gay dan aktif mengkampanyekan hak-hak kelompok LGBTQ. Pria ini bahkan mengatakan, ada satu komentar yang sulit dilupakan sewaktu ia menyampaikan pernyataannya di media sosial mengenai pemikiran seorang kandidat presiden yang tidak disetujui.

“Saya ini kan HIV positif, dan saya termasuk aktivis HIV di Indonesia. Saya mencantumkan status saya itu di profil saya. Saya dikatai-katai, ‘oh dia gay, HIV positif pula, semoga dia cepat-cepat mati gara-gara AIDS. Ini bukan ancaman kematian, tapi disumpahi sudah HIV positif berani ngomong pula.”

Pria yang tercatat sebagai kontributor surat kabar The Jakarta Post ini merupakan satu-satunya wartawan yang sempat mewawancarai secara langsung pasangan Thailand yang menjadi korban serangan netizen Indonesia itu.Merenungi pengalaman dirinya, dan pengalaman anggota komunitas LGBTQ, termasuk pasangan Thailand itu, Amahl menyatakan, “Sudah saatnya kita memikirkan kembali apakah kita benar-benar Bhinneka Tunggal Ika, karena kenyataannya tidak seperti itu. Kita sudah tidak se-Bhinneka Tunggal Ika seperti yang selama ini kita berusaha katakan pada diri kita sendiri.”

Ragil Mahardika, warga Indonesia yang tinggal di Jerman, juga sering mendapat respons buruk dari netizen Indonesia. Selebriti media sosial dan vlogger yang punya jutaan pengikut di TikTok, Instagram, Facebook dan YouTube itu mengaku tak asing dengan ujaran kebencian yang dilontarkan terhadap dirinya. Salah satu yang sulit dilupakan pria gay yang aktif memperjuangkan hak-hak LGBTQ adalah pernyataan seperti ini.

“Ini darahnya halal untuk dibunuh. Terus juga banyak yang bilang siapa yang ingin bunuh anak ini,” jelasnya.

Ragil yang menikah dengan pria Jerman mengatakan, tanggapan negatif juga terkadang datang dari sesama anggota LGBTQ.

“Aku juga menerima pernyataan kontra dari teman-teman di LGBTQ di Indonesia. Mereka bilang aku terlalu berani sehingga bisa memberi dampak negatif pada mereka karena sering dibicarakan di banyak media,” lanjut Ragil.

Menurut Ragil, perilaku netizen Jerman berbeda dengan netizen Indonesia secara umum. Ujaran-ujaran bernada kebencian, apalagi bila menjurus ke masalah ras, agama, dan orientasi seksual, jarang terdengar di Jerman. Menurutnya, di negeri di mana ia tinggal sekarang, ujaran-ujaran seperti itu bisa berakhir di pengadilan dan dikenai sanksi hukum berat.

Ragil dan Amahl sama-sama memprihatinkan kurang tegasnya sikap pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak LGBT di ranah digital. Menurut mereka, perangkat hukumnya ada, namun pasal-pasalnya tidak tegas dan sering menimbulkan beragam penafsiran. Walhasil, pengaduan soal pelecehan terhadap kelompok minoritas ini tak pernah berakhir dengan penyelesaian.

Ragil mengatakan, ia memiliki harapan untuk masa depan komunitas LGBTQ di Indonesia. Pertama, dalam jangka pendek, dilahirkannya undang-undang yang ramah LGBTQ, sehingga warga komunitas itu mendapat perlakuan setara dengan komunitas heterokseksual. Kedua, dalam jangka panjang, Indonesia melegalkan pernikahan sesama jenis.

Terkait hasil survey Microsoft soal keberadaban digital netizen Indonesia, Firman Kurniawan, pakar komunikasi digital Universitas Indonesia, menanggapinya secara hati-hati. Ia mengatakan, beberapa netizen Indonesia juga berbicara untuk membela pasangan Thailand dan bahkan meminta maaf atas nama bangsa. Tetapi jumlah mereka yang bersuara terlalu sedikit, sehingga suara mereka tenggelam oleh suara-suara yang tidak bersahabat dari mereka yang homofobik.

Pernyataan Firman ini mungkin benar, tapi juga menimbulkan pertanyaan: Di manakah orang-orang ini? Mengapa suara mereka tidak terdengar? Jika separuh orang Indonesia homofobik dan separuh lainnya tidak tetapi memilih bungkam, bukankah dunia akan tetap menganggap orang Indonesia homofobik secara keseluruhan? Persepsi ini tidak akan berubah bahkan jika rasionya menjadi, katakanlah, hanya lima persen homofobik, jika mayoritas 95 persen tetap diam setiap kali komunitas LGBTQ diserang.

Firman berteori, perilaku digital netizen Indonesia terkait erat dengan iklim kebebasan berbicara di Indonesia pada masa sebelumnya. Menurutnya, dulu, saluran-saluran berekspresi begitu terhambat sehingga banyak orang terpaksa menahan diri untuk tidak mengeluarkan pendapat mereka. Kini, ujar Firman, dengan terbuka lebarnya media sosial yang tidak disertai perangkat hukum yang memadai, orang-orang Indonesia seperti mendapat kesempatan mengekspresikan pendapat mereka secara blak-blakan tanpa memperhitungkan konsekuensi.

Seorang pengendara sepeda melewati garis penyeberangan jalan (zebra-cross) berwarna pelangi, pada Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia di depan gedung parlemen di Brussel, 17 Mei 2021. (Foto: JOHN THYS / AFP)
Seorang pengendara sepeda melewati garis penyeberangan jalan (zebra-cross) berwarna pelangi, pada Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia di depan gedung parlemen di Brussel, 17 Mei 2021. (Foto: JOHN THYS / AFP)

Terkait isu LGBTQ, Firman mengatakan, ujaran negatif para netizen Indonesia juga tidak lepas dari ajaran agama mereka, “Agama berperan sangat penting dalam membangun pandangan masyarakat Indonesia, tentang orientasi seksual, tentang ideologi-ideologi tertentu, termasuk menyikapi pasangan sejenis, gay, lesbian. Jadi tidak hanya mempengaruhi tapi juga penting dalam membentuk sikap masyarakat Indonesia terhadap orientasi seksual.”

Ia sendiri optimistis perilaku digital Indonesia berpeluang besar untuk diperbaiki. “Itu bisa diperbaiki selama budaya untuk berbicara, berdialog dan saling mendengarkan dibangun oleh semua pihak, termasuk pengguna media sosial di Indonesia.”

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING