Transmigrasi: Program yang Mengubah Wajah Indonesia

Transmigrasi begitu popular di era Orde Baru. Kala itu, pemerintah
meyakini program ini strategis sebagai upaya pemerataan penduduk,
peningkatan produksi pertanian, dan keamanan negara. Bagaimana dengan
saat ini?

Kawasan Bandar Sakti, Lampung pada tahun 1974 masih berupa hutan
ketika Dasri datang bersama sembilan anaknya. Tiga bulan sebelum itu,
suaminya tiba bersama rombongan Transmigran Angkatan Darat (Trans AD).
Rombongan tentara sekaligus kepala keluarga ini membabat hutan dari nol,
menyiapkan lahan pertanian, dengan dukungan logistik awal dari
pemerintah. Perjuangan itu tidak mudah.

“Saya pilih transmigrasi karena tidak punya warisan di Jawa, padahal
anak saya sembilan. Sebelum berangkat suami saya bahkan sudah bilang,
kalau saya ikut program Trans AD dia mau memilih pulang kampung ke Jawa
Timur. Tapi akhirnya berangkat juga,” kenang Dasri.

Dasri adalah perempuan asal Jawa Timur, Matasan sang suami bertugas
di kesatuan Batalyon Zeni Tempur di Magelang, Jawa Tengah pada tahun
70-an.

Trans AD adalah salah satu model transmigrasi yang dikembangkan
pemerintah Orde Baru, dengan sasaran para anggota TNI (ABRI ketika itu)
dan kepolisian. Selain itu, tentu saja pemerintah juga mengirim para
petani melalui program ini.

Baca juga   Iriana Joko Widodo Ingatkan Anggota PKK Tidak Berpolitik

Dasri dan anaknya Yuswantoro bersantai di teras depan rumah mereka. (Foto courtesy: Sutopo Adi)

Dasri, dan ratusan ribu transmigran asal Pulau Jawa membangun Lampung
dari nol. Tidak ada jalan, tanpa listrik, tanpa aliran air bersih.
Mereka tinggal di Kampung Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nunyai,
Kabupaten Lampung Tengah. Begitu terpencilnya wilayah mereka saat itu,
bahkan untuk menonton televisi mereka harus jalan kaki 1 kilometer.

“Namanya kita bukan orang tani asli, belajar dulu kita jadi petani
bersama anak nomor 1, 2, dan 3 yang sudah besar. Kampungnya masih sepi,
belum ada lampu. Kalau mau nonton televisi, anak-anak saya kasih uang
saku seratus rupiah untuk beli es balon satu, dan itu harus ke Bandar
Sakti. Nonton televisinya di rumah orang lain,” kenang Dasri.

Transmigrasi atau pemindahan penduduk dari kawasan padat ke wilayah
jarang penduduk, dirintis pemerintah penjajahan Belanda sejak awal abad
19. Tujuannya adalah menyediakan tenaga kerja di kawasan perkebunan di
luar Pulau Jawa. Pada tahun 1929, sudah ada lebih dari 260 ribu orang
mengikuti program ini. Presiden Soekarno mulai melaksanakan program yang
sama pada tahun 1950, dengan tujuan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi
hingga Papua.

Baca juga   Mendagri: Informasi 72 Juta KTP elektronik hilang, Itu Hoax

Soeharto menggenjot upaya tersebut, hingga pada 1984, sudah ada
kurang lebih 2,5 juta penduduk menjadi transmigran. Lampung adalah salah
satu provinsi tujuan utama transmigrasi. Data sensus menunjukkan, pada
2010 ada 15,5 juta transmigran di Sumatera dengan 5,7 juta diantaranay
ada di Lampung. Sekitar 2,6 juta trasmigran ada di Kalimantan, dan
sekitar 1 juta di Papua. Total jumlah seluruh transmigran di Indonesia
mencapai 20 juta jiwa.

Kini, 44 tahun berlalu, dan Bandar Sakti telah menjadi kota kecil.
Industri berbasis perkebunan, seperti buah dalam kaleng, tepung tapioka,
dan gula pasir hadir menjadi daya tarik tenaga kerja tersendiri. Anak
Dasri nomor sepuluh, Yuswantoro yang lahir di Lampung, kini bekerja di
salah satu pabrik gula dengan gaji cukup, dan tak perlu bersusah payah
mengolah lahan seperti kedua orang tuanya.

Perumahan karyawan pabrik gula di Lampung Tengah. (foto Sutopo Adi).

“Listrik masuk kalau nggak salah sekitar tahun 90-an, Presidennya
masih Pak Harto. Televisi hitam putih lalu ganti yang berwarna. Kalau
anak-anak transmigran Trans AD, sekarang bekerja di perusahaan, bertani,
ada juga yang jadi tentara atau polisi. Untuk sekarang, secara ekonomi
di perdesaan baik kondisinya,” tutur Yuswantoro.

Setidaknya ada tiga pabrik gula besar di Lampung, dengan
masing-masing memiliki luas perkebunan antara 25 ribu hingga 30 ribu
hektar. Selain itu, ada pula perkebunan nanas dengan luas lahan lebih
kurang 33 ribu hektar. Lampung juga mengembangkan perkebunan kopi, lada,
kakao, kelapa, kelapa sawit dan cengkeh. Sektor perkebunan ini didukung
sepenuhnya oleh gelombang transmigran yang datang di era Orde Baru.

Industri ini kini juga menjadi daya tarik bagi banyak pemuda dari
Jawa untuk merantau ke Sumatera, khususnya Lampung. Sutopo Adi, misalnya
yang sejak lulus sekolah kejuruan di Yogyakarta tahun 2008, memilih
berebut manisnya industri gula di Lampung.

“Ada lahan luas disini, pabrik juga dijalankan dengan mesin modern
sehingga menghasilkan produk gula yang bagus dan berkembang pesat. Meski
jauh dari kota besar, karyawan dimanjakan dengan upah yang cukup, bonus
dan bahkan disediakan perumahan,” kata Adi memberi alasan.

Warga melintas di jalan desa Tanjung Anom, Lampung Tengah. (Foto: Sutopo Adi)

Generasi kedua para transmigran dan para perantau kini tidak lagi menggantungkan nasib dengan mengolah lahan. Pemerintah sendiri, menyadari bahwa transmigrasi dengan tujuan utama pertanian tak lagi sepopuler dulu.

Apalagi, kini tidak ada lagi model transmigrasi bedhol desa seperti di era Soeharto. Model ini pernah diterapkan ketika pemerintah membangun waduk Gajah Mungkur di Wonogiri dan Waduk Kedung Ombo. Ketika itu, ratusan ribu penduduk dalam beberapa kecamatan bahkan bisa berpindah pada saat bersamaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi memaparkan, tahun ini
pemerintah menargetkan ada 1.000 keluarga peserta transmigrasi.
Dibanding era Orde Baru, jumlah itu tentu saja jauh di bawah, seiring
dengan turunnya popularitas program itu sendiri.

Ditemui di Yogyakarta hari Rabu (12/9) siang, Anwar Sanusi mengatakan,
di luar persoalan jumlah, transmigrasi sekarang dikembangkan dengan
konsep yang berbeda.

“Peta baru transmigrasi jelas ada. Konsepnya bukan semata-mata
memindahkan penduduk dari wilayah padat ke kurang padat, tetapi
bagaimana kita menumbuhkan kawasan itu sebagai kota mandiri. Karena itu
transmigran kita kombinasikan, berapa persen yang berasal dari wilayah
asal dan dan berapa yang berasal dari wilayah tujuan. Komposisinya bisa
70 persen warga asli berbanding 30 persen transmigran,” ujarnya.

Anwar Sanusi juga menambahkan, sejak awal trasmingrasi membantu
daerah untuk tumbuh dan berkembang. Namun kini, fokusnya tidak hanya
pada sektor pertanian, tetapi juga perkebunan, peternakan dan bahkan
jasa. “Sektor jasa ini adalah untuk daerah-daerah yang memang
membutuhkan bidang jasa tertentu dan siap menerima transmigran,”
ujarnya.

Gapura desa di Tanjung Anom, Lampung Tengah. (Foto Sutopo Adi)

Data Kemendes PDTT mencatat tahun ini telah dilakukan penandatanganan kerja sama dari 43 badan usaha dalam investasi pasca panen di daerah transmigrasi dengan nilainya mencapai Rp16 triliun. Dari sisi kewilayahan, transmigrasi telah menciptakan 1.200 desa definitif, 400 kecamatan, 120 kabupaten, dan 2 ibu kota provinsi baru di Indonesia.

Transmigrasi, program warisan masa kolonial Belanda ini telah merubah wajah Indonesia dalam beberapa abad terakhir. Tidak selalu mulus, konflik juga sering terjadi. Salah satunya memicu Presiden Jokowi menghentikan pengiriman transmigran ke Papua sejak 2015. Namun, di luar soal dampak positif dan negatifnya, keberagaman penduduk di setiap pulau saat ini antara lain disumbang oleh program, yang di masa Orde Baru kadang dilaksanakan dengan paksaan ini. [ns/em]  Nurhadi Sucahyo

Portal Berita Online Harian Menyajikan Informasi Kalimantan Barat, Nasional,Internasional, Bisnis,Teknologi, Traveling,Budaya, Gaya hidup,Kesehatan, Kuliner, olahraga, Film, Musik, dibangun melalui inovasi dan teknologi terkini.