Demi Foya-foya, Pria di Bantul Jual Perabotan Rumah Hingga Atapnya
Connect with us

Nusantara

Demi Foya-foya, Pria di Bantul Jual Perabotan Rumah Hingga Atapnya

Published

on

Demi Foya-foya, Pria di Bantul Jual Perabotan Rumah Hingga Atapnya
foto : istimewa

Gencil News – Seorang warga berinisial DR di Bantul, DIY, menjual perabotan rumah milik orangtuanya dengan harga murah. Parahnya, uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk foya-foya bersama teman perempuannya.

Kanit Reskrim Polsek Pundong Ipda Heru Pracoyo membenarkan adanya peristiwa tersebut. Heru menyebut, barang-barang yang ia jual antara lain genting rumah, lemari, empat kursi panjang, dan lain sebagainya, dengan total kerugian mencapai Rp24 juta.

Ia mengatakan, DR dapat leluasa menjual perabotan mulai dari lemari hingga genteng karena Pariyem yang juga ibu pelaku, selama ini tinggal di rumah majikannya di Kapanewon Kasihan, Bantul.

Menurut Heru, aksi DRS yang menjual seluruh barang perabotan di rumahnya tidak diketahui oleh ibunya.

“Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Kasihan Bantul sejak dua bulan lalu. Dia tinggal di tempat ia bekerja,” ungkapnya.

Baca juga   Indonesia Terus Tingkatkan Kemampuan Hadapi Bencana

Melansir dari Tribun, selama ini DRS tinggal sendiri di rumah tersebut, sedangkan ayahnya juga sudah meninggal.

DRS sempat bekerja sebagai ojek online di sekitar Terminal Giwangan.

Namun motor yang ia gunakan untuk bekerja justru ia gadaikan ke temannya.

Saat tak bisa bekerja menjadi ojol karena tak punya kendaraan, ia mulai mengenal perempuan asal Ngawi Jawa Timur yang tinggal di Yogyakarta.

“Sekitar tanggal 14 Oktober dia sudah mulai menjual perabotan rumah tangga, ada lemari, meja, kursi, semua perabotan di rumah habis. Termasuk daun pintu semua sudah habis,” ungkapnya.

DRS Jual Genting Rumah

Hingga terakhir, pada hari Minggu (7/11/2021) kemarin DRS berniat menjual genting rumahnya.

Baca juga   Pangdam XII/Tpr Tutup Latihan Pratugas Penebalan Satuan BKO

Genting rumahnya sudah diangkut ke dalam truk untuk dijual. Beruntung warga sekitar sempat menghentikan dan melaporkan perbuatan DRS ke ibunya.

Melihat isi rumahnya sudah dalam kondisi kosong, termasuk genting rumah sudah diturunkan, Paliyem sontak marah dan melaporkan anaknya ke Polsek Pundong.

“Orang tuanya juga sudah bilang bahwa dirinya, Pak RT, tetangga, sudah sering menasehati, tapi tetap tidak bisa. Ibunya pun minta dilanjutkan (proses hukum),” katanya.  

Heru menyatakan bahwa pada hari minggu itu pihaknya sempat memberikan waktu untuk mediasi.

Namun karena kesabaran sang Ibu sudah habis, DRS tetap dilaporkan ke Polsek Pundong.

“Saat itu kita kasih waktu untuk mediasi, namun paginya tetap melaporkan. Dan kita dari polsek tetap melayani laporan tersebut,” tambahnya.

Baca juga   Gotong Royong, Modal Bangsa Tanggulangi Pandemi Corona

Dari pengakuan tersangka, perabotan rumah tangga telah dijual dengan harga yang jauh dari pasaran.

Misalnya lemari dan empat kursi panjang ia jual seharga Rp 500 ribu.

Sementara dua daun pintu, meja kursi ia jual seharga Rp 700 ribu.

“Harganya tidak sesuai, yang penting dia dapat uang. Uangnya itu DRS gunakan untuk foya-foya bersama teman perempuannya,” bebernya.

“Padahal kalau satu pintu saja, kalau normal bisa terjual seharga Rp 2,5 juta. Sementara total kerugian kalau dihitung kurang lebih Rp 24 juta,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, DRS saat ini meringkuk di sel tahanan Polsek Pundong.

Polisi menjeratnya dengan pasal 367 KUHP tentang Pencurian Dalam Keluarga dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nusantara

Erick Thohir Minta Direksi Pertamina Gratiskan Fasum di SPBU

Published

on

Erick Thohir Minta Direksi Pertamina Gratiskan Fasum di SPBU
Menteri BUMN Erick Thohir langsung meminta kepada Direksi Pertamina untuk dapat menggratiskan fasilitas umum yang terdapat di seluruh SPBU yang bekerja sama dengan Pertamina. 📸 https://www.instagram.com/erickthohir/

Gencil News – Menteri BUMN Erick Thohir langsung meminta kepada Direksi Pertamina untuk dapat menggratiskan fasilitas umum yang terdapat di seluruh SPBU yang bekerja sama dengan Pertamina.

Permintaan gratiskan fasilitas umum di SPBU itu, Erick sampaikan saat ia meninjau salah satu SPBU di Kecamatan, Probolinggo, Jawa Timur.

Erick yang mendatangi SPBU itu juga mengecek fasilitas umum yang tersedia, termasuk toilet. Sampainya disana, Menteri BUMN itu tampak heran, karena ada tulisan adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan apabila menggunakan toilet. Pihak SPBU mematok Rp2 ribu untuk buang air kecil dan Rp4 ribu untuk mandi.

Menteri Erick pun menanyakan langsung kepada petugas berjaga persis dekat pintu toilet.

Baca juga   Jumlah Pengguna Tembakau di Seluruh Dunia Menurun

“Kenapa gak gratis, inikan fasilitas umum” tanya Mentri Erick, seperti dikutip dari Instagram Erick Thohir

“Saya kurang tahu pak, saya cuman kerja pak” jawab Petugas SPBU

“(Ini SPBU Swasta) terus sama yang punya dikontrak, kalau yang mau pakai bayar Rp2.000,” ucap penjaganya.

Setelah berbicara kepada penjaga toilet, kemudian Menteri BUMN itu lewat instagramnya meminta kepada Direksi Pertamina untuk menggratiskan fasilitas umum yang terdapat di SPBU.

Baca juga   Seorang Mukmin Itu Hanya Takut Kepada Allah Ta'ala

” Kepada Direksi Pertamina saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong jadi masyarakat mustinya ya mendapatkan fasilitas tambahan. Saya minta Direksi Pertamina harus perbaiki dan saya minta nanti seluruh kerjasama dengan pom pom bensin swasta yang dibawa Pertamina juga nggak boleh bayar harus gratis” tegas Erick Thohir

Continue Reading

Nusantara

Dosen Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Riau

Seorang dosen di Universitas Riau (UNRI) yang diduga terlibat dalam pelecehan seksual di lingkungan kampus, hari Kamis ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan dilakukan setelah polisi memeriksa 18 saksi.

Published

on

Dosen Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Riau
Dosen UNRI yang diduga terlibat pelecehan seksual di lingkungan kampus, ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (18/11). (Foto: ilustrasi).

Gencil News – VOA – Dosen sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau, berinisial SH, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus negeri itu. Penetapan SH sebagai tersangka dibenarkan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto.

“Perkembangan penyelidikan bahwa saudara terlapor SH sudah kami tetapkan sebagai tersangka dari hasil gelar perkara penyidik,” katanya saat dihubungi VOA, Kamis (18/11) siang.

Sunarto menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SH didasari oleh barang bukti dan keterangan para saksi-saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus dugaan pelecehan seksual ini, polisi telah memeriksa sedikitnya 18 orang saksi termasuk Rektor UNRI, Prof Aras Mulyadi. “Tentu kami akan menjadwalkan untuk pemanggilan terhadap saudara SH untuk diperiksa selaku tersangka,” jelasnya.

Kendati SH telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sampai saat ini dosen yang diduga telah melecehkan mahasiswinya saat proses bimbingan skripsi itu belum ditahan. “Baru kami tetapkan tersangka jadi belum (ditahan). Baru dijadwalkan untuk diperiksa yang bersangkutan,” ucap Sunarto.

Baca juga   Kunci Jawaban Kelas 6 SD Tema 3 Subtema 1 Hal 1-9

Tersangka dijerat dengan Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dan Pasal 294 Ayat 2 KUHP tentang pejabat yang melakukan perbuatan cabul.

Kuasa Hukum Yakin Kliennya Tak Bersalah

Kuasa hukum SH, Dodi Fernando, mengatakan pihaknya akan menyiapkan sejumlah rencana usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual.

“Terkait penetapan tersangka itu tentunya akan bermusyawarah dengan keluarga klien kami terlebih dahulu. Apakah akan dilakukan upaya hukum atas penetapan tersangka atau kami mengikuti proses dan dibuktikan saja nanti di pokok perkara,” ucapnya kepada VOA.

Aktivis perempuan dari gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan dalam demo di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memprotes pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di kampus-kampus, Jakarta, 10 Februari 2020. (Foto: AFP)
Aktivis perempuan dari gerakan anti-kekerasan terhadap perempuan dalam demo di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memprotes pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di kampus-kampus, Jakarta, 10 Februari 2020. (Foto: AFP)

Dodi pun berharap agar kasus ini segera mungkin masuk ke dalam proses pemeriksaan materi pokok perkara (persidangan). Pasalnya, pihak kuasa hukum SH memiliki ruang untuk bertanya kepada para saksi terkait kasus dugaan pelecehan seksual tersebut.

“Jadi kami tahu persis apa yang terjadi. Tapi berdasarkan hasil penelusuran kami kepada saksi-saksi yang ada pada hari dan di tempat kejadian itu tidak seperti yang disampaikan oleh korban,” katanya.

Baca juga   Pangdam XII/Tpr Tutup Latihan Pratugas Penebalan Satuan BKO

Dodi berkeyakinan bahwa SH tidak melakukan seperti apa yang telah dituduhkan terhadap kliennya itu. Mereka pun menanti proses persidangan untuk menguji seluruh keterangan para saksi dan korban terkait kasus dugaan pelecehan tersebut.

“Nanti bisa diuji semuanya di persidangan. Kami tetap berpegangan berdasarkan penelurusan bahwa peristiwa (pelecehan seksual) itu tidak ada,” pungkasnya.

Rektor UNRI Bungkam

Namun, hingga laporan ini ditayangkan Rektor UNRI, Prof Aras Mulyadi, belum menjawab pertanyaan yang diajukan VOA terkait status SH yang menjabat sebagai dekan usai ditetapkan jadi tersangka.

Kasus dugaan pelecehan seksual ini menjadi sorotan usai seorang mahasiswi jurusan Hubungan Internasional FISIP UNRI angkatan 2018, berinisial L, angkat bicara atas tindakan yang dilakukan dosen pembimbing skripsinya yakni SH. Tindakan pelecehan yang dialami L diungkapnya melalui sebuah video dan diunggah ke media sosial Instagram di akun @komahi-ur. Pengakuan itu sontak mendapat sorotan dari warganet.

Dalam video itu korban menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka terhadap dirinya. Kejadian itu berawal saat L ingin menemui SH untuk melakukan bimbingan proposal skripsi Rabu 27 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 WIB.

Baca juga   Buronan Rusia Ditangkap di Bali Setelah Melarikan Diri dari Deportasi
Aktivis perempuan dari gerakan anti kekerasan memegang spanduk bertuliskan "Memberantas Kekerasan Seksual? Pasti Ada Jalan!" saat protes pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di kampus-kampus, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di
Aktivis perempuan dari gerakan anti kekerasan memegang spanduk bertuliskan “Memberantas Kekerasan Seksual? Pasti Ada Jalan!” saat protes pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di kampus-kampus, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di

Kemudian, L melakukan bimbingan skripsi di ruang dekan FISIP UNRI. Dalam ruangan itu hanya ada korban dan tersangka. Saat proses bimbingan skripsi berjalan, tersangka kerap menanyakan hal terkait pribadi korban. Beberapa kali tersangka juga mengeluarkan kalimat yang membuat korban tidak nyaman.

Setelah bimbingan skripsi itu berakhir, korban hendak berpamitan kepada tersangka. Namun, tersangka malah menggenggam bahu korban dan mendekatkan badannya ke mahasiswi itu. Lalu, tersangka memegang kepala korban dengan kedua tangannya. Setelah itu tersangka mencium pipi dan kening korban.

Korban yang saat itu mengaku telah ketakutan langsung menundukkan kepalanya. Tapi tersangka malah mendongakkan kepala korban dan mengeluarkan kalimat “mana bibir”. Tindakan tersangka itu membuat korban ketakutan. Lalu, korban pun mendorong badan tersangka.

“Dia malah mengatakan ya sudah kalau tidak mau. Saya langsung buru-buru meninggalkan ruangan dekan dan kampus dalam keadaan gemetaran. Saya ketakutan dan merasa telah dilecehkan Bapak Syafri Harto. Saya mengalami trauma yang sangat berat,” kata korban. 

Continue Reading

Nusantara

Wisatawan dan Warga Bandung Masuk Braga Bisa Didenda Rp500 Ribu

Published

on

Wisatawan dan Warga Bandung Masuk Braga Bisa Didenda Rp500 Ribu
Wisatawan dan Warga Bandung Masuk Braga Bisa Didenda Rp500 Ribu 📷 Mufid Majnun

Gencil News – Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan aturan tentang kawasan tanpa rokok. Dari empat lokasi yaitu Pasar Ciahapit, Plaza Balai Kota Bandung, Taman Tongkeng dan kawasan Braga.

Empat Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandung diresmikan bertepatan dengan peringatan ke 57 Hari Kesehatan Nasional.

Dikutip dari Pikiran Rakyat – Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan penambahan titik KTR merupakan keberlanjutan dari adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung tentang KTR.

Oded berharap hal itu bisa mengedukasi dan mengingatkan warga Kota Bandung tentang bahaya merokok.

“Harap dipahami oleh semua warga Kota Bandung. Bagi masyarakat yang belum bisa berhentu merokok, maka diharapkan indahkanlah Perda ini,” ucap Oded.

Baca juga   Buronan Rusia Ditangkap di Bali Setelah Melarikan Diri dari Deportasi

“Paling tidak hindari, jangan sampai merokok di sembarang tempat,” kata Wali Kota Bandung itu.

Tidak hanya 4 titik Oded mengaku akan memperbanyak KTR di Kota Bandung.

Dengan tujuan untuk mengingatkan warga bahwa merokok itu berbahaya bagi diri sendiri dan jika merokok di sembarang tempat bisa berdampak kepada orang lain.

Oded pun menjelaskan alasan pribadinya getol membuar kebijakan bagi para perokok.

Baca juga   Resep Rumahan Cempedak Goreng Crispy dengan Saus Gula Merah

“Saya juga dulu perokok berat, sehari bisa sampai 2 bungkus setengah. Setelah menyadari itu (bahaya merokok), saya berhenti,” ucap Oded mengenang masa lalunya.

“Penjualan rokok di KTR juga akan dibatasi dan bagi yang melanggar ada sanksi sampai denda Rp500 ribu,” katanya.

Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan, Ahyani Raksanagara berharap peresmian rambu KTR di empat titik berbeda ini dapat membantu meningkatkan kesehatan warga Bandung.

Selain sebagai upaya menurunkan jumlah prevalensi perokok di Kota Bandung, KTR juga diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 di Kota Bandung.

Dan juga melindungi generasi muda Kota Bandung dari bahaya rokok.

“Harapannya mulai awal tahun 2022 nanti, seluruh area publik di Kota Bandung akan terlindungi oleh Perda KTR secara utuh,” kata dia.

Baca juga   ASN Banda Aceh Dilarang Main "Game Online"

Sumber Pikiran Rakyat

Continue Reading

Nusantara

Salah Kelola, Dana Otsus Tak Mampu Redam Gejolak Papua

Published

on

Salah Kelola, Dana Otsus Tak Mampu Redam Gejolak Papua
Pasukan keamanan berpatroli di Ilaga, Kabupaten Puncak di Papua, 30 September 2019. (Foto: Sevianto Pakiding/Antara Foto via Reuters)

Gencil News – Pemerintah pusat telah menyalurkan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua selama dua dekade. Pemekaran daerah juga dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan birokrasi dan memenuhi tuntutan daerah. UU No 2/2021 disahkan sebagai landasan hukum baru bagi Otsus Papua. Sayangnya, kondisi kedua provinsi secara umum tidak banyak berubah.

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr Siti Zuhro menilai, Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikucurkan pemerintah belum mampu mewujudkan tujuannya. Papua masih menjadi provinsi termiskin. Alokasi dana itu juga membuat pemerintah daerah tidak kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. (Foto: Courtesy/LIPI)
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. (Foto: Courtesy/LIPI)

“Persoalannya adalah, pengelolaan keuangan daerah masih lemah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah kurang, sehingga berpengaruh terhadap penyelengaraan pemerintahan daerah,” ujar Siti dalam diskusi Menjalankan Kebijakan Baru untuk Papua, yang diselenggarakan Kantor Wakil Presiden, Senin (15/11).

Dana Otsus Bias Politik

Siti memaparkan sejumlah temuan lapangan yang diperoleh peneliti BRIN. Sejauh ini, Papua dan Papua Barat belum memiliki rencana induk terkait dana Otsus ini. Perencanaan program cenderung berbasis kepentingan atau pertimbangan politik.

“Program yang didanai dana Otsus dan istimewa, cenderung belum berorientasi kepada kebutuhan masyarakat lokal. Pengeloaan dana Otsus dan istimewa juga berbasis kepentingan atau pertimbangan politik,” kata Siti.

Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)
Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)

Faktor yang menciptakan kondisi tersebut, tambah Siti, juga cukup beragam. Kapasitas birokrasi misalnya yang masih rendah, sehingga masyarakat kampung di Papua tidak didampingi dalam mengelola dana Otsus. Masifnya pemekaran daerah di Papua dan Papua Barat juga menyebabkan pengelolaan dana Otsus tidak efisien.

“Dana Otsus lebih banyak dinikmati oleh elite politik dan birokasi, sehingga kurang terdistribusi kepada masyarakat bawah. Dana ini juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik dan keamanan, dalam konteks Pilkada,” tambahnya.

Kondisi itu, membuat dampak pembangunan di Papua dan Papua Barat kurang dirasakan oleh Orang Asli Papua.

Siti juga mengkritik pengawasan penggunaan dana Otsus oleh lembaga pusat, daerah dan masyarakat yang selama ini tidak berjalan. Pemeriksaan teknis, kata dia, tidak menyentuh substansi.

Baca juga   Fatwa Haram Bagi Perempuan Main Sepak Bola di Aceh

“Kita harus mendorong lembaga pengawasan terkait dana Otsus mulai keluar dari zona lama. Zona yang memang masih dilingkupi rasa saling tidak percaya, sehingga mengganggu efektifitas pola pengawasan,” ujarnya lagi.

Hati-Hati Pemekaran Papua

Papua juga mengalami pemekaran daerah dalam jumlah sangat besar selama era reformasi. Dalam catatan Prof Djohermansyah Djohan, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Papua mengalami penambahan 320 persen.

Pakar otonomi dan mantan Dirjen Otda Kemendagri, Prof Djohermansyah Djohan. (Foto: VOA/Nurhadi)
Pakar otonomi dan mantan Dirjen Otda Kemendagri, Prof Djohermansyah Djohan. (Foto: VOA/Nurhadi)

Data menunjukkan, pada 1999 Papua hanya memiliki satu provinsi dan sembilan kabupaten/kota. Pada 2021, jumlahnya menjadi dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Papua kini memiliki 28 kabupaten dan satu kota, dengan 384 distrik. Sedangkan Papua Barat memiliki 12 kabupaten dan satu kota dengan 124 distrik.

Pemerintah pusat telah mewacanakan pemekaran wilayah di Papua, antara lain dengan menciptakan provinsi baru. Dasar hukumnya adalah UU No.2/2021, di mana pemekaran wilayah ternyata dapat dilakukan bahkan tanpa melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua. Djohermansyah menyebut, ketentuan hukum ini memiliki tantangan dalam pelaksanaannya.

“Itu harus hati-hati kita, bagaimanapun DPRP adalah lembaga politik hasil pemilihan umum, sedang MRP merupakan lembaga representasi kultural yang menjadi cita cita, berkumpulnya orang-orang adat, tokoh agama, wakil perempuan yang merepresentasikan orang asli Papua,” kata Djohermansyah.

Dia juga mengingatkan, pemekaran wilayah yang terlalu banyak mengakomodasi pertimbangan politik berpotensi gagal. Pertimbangan teknis, misalnya memudahkan masyarakat menerima layanan birokrasi, harus lebih diutamakan.

Pemekaran wilayah yang telah, sedang dan berlanjut di Papua juga memiliki tantangan tersendiri. Djohermansyah mencontohkan, telah ada wacana untuk melakukan judicial review UU No2/2021. DPR Papua dan MRP juga menolak dasar hukum baru itu. Selain itu, kemampuan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah induk untuk membiayai daerah pemekaran juga tidak begitu baik saat ini.

“Semakin meruncingnya konflik Papua dan Jakarta juga menjadi persoalan,” tambahnya.

Baca juga   Jumlah Pengguna Tembakau di Seluruh Dunia Menurun
Personel Pos Skofro Baru Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/Brs melaksanakan patroli wilayah mengecek patok perbatasan MM 2.2, di Skofro Baru Distrik Arso Timur Kab. Keerom, Papua, 22 Oktober 2021. (Courtesy: Pendam XVII/Cenderawasih-Papua)
Personel Pos Skofro Baru Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/Brs melaksanakan patroli wilayah mengecek patok perbatasan MM 2.2, di Skofro Baru Distrik Arso Timur Kab. Keerom, Papua, 22 Oktober 2021. (Courtesy: Pendam XVII/Cenderawasih-Papua)

Menunggu Dampak UU Baru

Dr Agus Sumule, akademisi Universitas Papua menyebut, UU No 2/2021 sebenarnya memperjelas sejumlah persoalan yang selama ini membelit daerah itu. Salah satunya, kewenangan daerah kini lebih jelas dijabarkan.

“Karena pada era UU 21/2001, soal kewenangan yang bolak-balik menjadi persoalan antara pemerintah di Papua, baik Papua maupun Papua Barat dengan pemerintah pusat,” ujar Agus.

Akademisi Universitas Papua, Dr Agus Sumule. (Foto: VOA/Nurhadi)
Akademisi Universitas Papua, Dr Agus Sumule. (Foto: VOA/Nurhadi)

Perbaikan juga terjadi di sektor keuangan, di mana dana Otsus disalurkan lebih besar. Ada juga Peraturan Pemerintah di bawahnya, yang mengatur dengan jelas bagaimana dana itu dikumpulkan dan dikelola. Harapan perbaikan selanjutnya dengan UU baru adalah adanya Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, yang semestinya selesai akhir tahun ini. Agus berharap, Bappenas sebagai penyusun mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.

Kemajuan juga ada di sektor politik, dengan keterwakilan lebih besar orang asli Papua.

“Di bawah perubahan UU, ada tambahan 15 persen terhadap total anggota DPRP, khusus untuk provinsi dan kabupaten/kota. Dan 15 persen itu harus orang asli Papua, dan dari 15 persen itu, 30 persennya harus perempuan.

Agus juga menyambut baik lahirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua, yang dipimpin Wakil Presiden, sebagai amanat UU baru ini.

Meski begitu, pengamat politik J Kristiadi menyebut, ada sejumlah hal yang belum ada dalam UU baru Otsus Papua. Hal pertama yang dia catat, adalah belum adanya ketentuan tentang pembentukan Komisi Kebenaran. Padahal menurutnya, komisi ini merupakan instrumen klarifikasi sejarah Papua guna mengonstruksi budaya serta nilai-nilai asli orang asli Papua di tengah keragaman Indonesia.

Pengamat politik CSIS, J Kristiadi. (Foto: VOA/Nurhadi)
Pengamat politik CSIS, J Kristiadi. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Bagi saya ini penting dan sudah menjadi bagian dari kendala yang harus dihadapi badan ini, untuk memahami bahwa ada isu sensitif yang sebenarnya minta diperhatikan oleh orang Papua,” ujar Kristiadi.

Faktor kedua yang penting tetapi terlewatkan dari UU baru Otsus Papua, lanjut Kristiadi, adalah soal partai politik lokal yang dihilangkan. Kondisi ini membuat berbagai aspirasi kepentingan masyarakat tidak dapat disalurkan oleh lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Baca juga   Seorang Mukmin Itu Hanya Takut Kepada Allah Ta'ala

“Tanpa itu saya khawatir, akan terjadi gerakan-gerakan di luar kendali. Meskipun membentuk partai tidak seperti membentuk warung. Perlu pendidikan lagi,” tambah Kristiadi.

Tiga Fenomena Memprihatinkan

Tokoh senior Papua, Michael Menufandu menyebut tiga fenomena yang menggambarkan kurang harmonisnya hubungan Papua dan Jakarta. Fenomena pertama adalah kecenderungan generasi muda Papua yang makin berani menentang dan menilai Indonesia sebagai kolonialis, kapitalis dan militeristik. Padahal, mereka lahir, tumbuh, dan berkembang di era pemerintahan Indonesia melalui pendidikan yang baik dan teratur.

Fenomena kedua adalah soal stigmatisasi yang berlanjut.

“Mengapa ada ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua, dengan pemberian stigma politik separatis, stigma sosial kebodohan dan stigma keterbelakangan,” papar Michael.

Satgas Pamtas Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista Pos Kotis bersama masyarakat perbatasan memperbaiki jembatan kayu yang rusak di Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, 17 Oktober 2021. (Courtesy: Pendam XVII/Cenderawasih-Papua)
Satgas Pamtas Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista Pos Kotis bersama masyarakat perbatasan memperbaiki jembatan kayu yang rusak di Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, 17 Oktober 2021. (Courtesy: Pendam XVII/Cenderawasih-Papua)

Fenomena ketiga adalah pengembangan struktur organisasi dan penambahan anggota militer serta polisi secara intensif dan masif. Pilihan kebijakan ini, kata Michael seolah menempatkan orang Papua sebagai musuh Indonesia yang harus diberantas.

“Ini menjadi pertanyaan akademis dan politis, dan bagaimana masalah ini bisa diatasi bersama,” katanya lagi.

Pendekatan struktural, budaya dan agama, kata Michael, penting dilakukan. Pemerintah daerah harus tampil mewakili dan dekat dengan rakyat. Orang Asli Papua tidak bisa ditempatkan seolah sebagai pengemis. Pada sisi lain, pemerintah daerah dan pusat harus membangun rasa saling percaya. Selain itu, hubungan masyarakat asli Papua dan pendatang juga harus didasari pada kepercayaan.

Pendekatan budaya juga penting, karena keanekaragaman masyarakat di sana. Ada tiga zona tempat tinggal, yaitu pesisir dan pulau kecil, dataran rendah dan kaki gunung, serta di pergunungan dan pedalaman.

“Masing-masing memiliki karakteristik yang bervariasi, baik struktur sosial, sistem kepemimpinan, kepemilikan tanah, sistem nilai dan orientasi hidup, sistem ekonomi juga aksesibilitas dan respons terhadap pembangunan,” tambah Michael, yang juga menyebut faktor tokoh agama yang kuat membuat pendekatan keagamaan juga penting di Papua. 

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING