Diusir dan Dilarang Wawancara, Puluhan Jurnalis di Medan Demo
Connect with us

Nusantara

Diusir dan Dilarang Wawancara, Puluhan Jurnalis di Medan Demo

Published

on

Diusir dan Dilarang Wawancara, Puluhan Jurnalis di Medan Demo Menantu Presiden
Spanduk kecaman terhadap tindakan arogansi dari pengamanan Wali Kota Medan, Kamis, 15 April 2021. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Gencil News – VOA – Puluhan jurnalis Kota Medan melakukan aksi protes di depan kantor Wali Kota Medan, Kamis (15/4). Unjuk rasa itu berlangsung menyusul pengusiran dua jurnalis yang ingin mewawancarai Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution.

Aksi protes dilakukan puluhan jurnalis dari berbagai media karena pengamanan berlebihan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Sehari sebelumnya, dua jurnalis yang bertugas di kantor pemerintah kota (pemkot) Medan, diusir sejumlah petugas keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres).

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Liston Damanik mengatakan, tindakan pengusiran dan larangan wawancara itu merupakan tindakan arogansi sejumlah bawahan menantu Presiden Joko Widodo tersebut.

“Ini adalah puncak dari keresahan jurnalis yang selama ini merasakan kesulitan dalam mengakses informasi terutama saat ingin mewawancarai Bobby Nasution,” kata Liston di depan kantor wali kota Medan, Kamis (15/4).

Menurut Liston, pekerjaan jurnalis adalah pekerja publik. Jurnalis bekerja dilindungi oleh Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999. Menghalangi kerja jurnalis berarti melawan undang-undang.

“Pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan publik karena masyarakat perlu tahu informasi kinerja Pemkot Medan. Kami berharap wali kota Medan mewakili anak buahnya meminta maaf terhadap jurnalis se-Kota Medan. Dua rekan kami yang disakiti. Kami semua merasa tersakiti,” tandasnya.

Jurnalis di Medan menolak pengusiran dan kekerasan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, Kamis, 15 April 2021. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)
Jurnalis di Medan menolak pengusiran dan kekerasan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, Kamis, 15 April 2021. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Salah satu korban pengusiran yakni Rehtin Hani Ritonga, jurnalis Tribun Medan. Ia menceritakan, tindakan arogansi yang dilakukan tim keamanan wali kota itu dialaminya Rabu sore (14/4) .

“Dari awal menunggu kami sudah didatangi Satpol PP, terus ditanya dari mana, mau ngapain. Terus oknum itu bilang enggak boleh harus izin dahulu, harus ada jadwal. Kami jawab hanya sebentar saja enggak lebih dari dua menit,” katanya.

Hani melanjutkan, oknum Satpol PP tersebut mendapat arahan dari Paspampres untuk mengusir mereka. “Setelah ada perdebatan di antara kami dengan petugas Satpol PP, dia masuk lagi. Di situ saat kami sedang menunggu sudah seperti dipantau. Beberapa kali tim keamanan lihat kami,” ungkapnya.

Tak lama berselang, kedua jurnalis itu mengetahui Bobby Nasution akan keluar dari kantornya. Mereka kemudian berusaha menunggu di dekat mobil dinas wali kota Medan itu untuk mewawancarai Bobby.

“Kami mendekat ke mobil itu, dimarahin (Paspampres) jangan di sini enggak boleh. Sana-sana jangan disini. Di situ ada Satpol PP, polisi, dan Paspampres. Terus Paspampres datang kami cekcok,” jelasnya.

Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. (kiri) dan Wakil Wali Kota Medan H.Aulia Rachman, S.E. (Foto: IG/humaspemkomedan)
Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. (kiri) dan Wakil Wali Kota Medan H.Aulia Rachman, S.E. (Foto: IG/humaspemkomedan)

Hingga unjuk rasa itu selesai dan massa membubarkan diri, wali kota Medan maupun wakilnya tak ada yang menemui puluhan jurnalis tersebut.

Sementara, Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI, Agus Subiyanto kepada VOA, membantah anggotanya melakukan pengusiran terhadap dua jurnalis tersebut. Menurutnya, dua orang jurnalis itu masuk ke kantor wali kota Medan tidak sesuai prosedur dan tanpa menggunakan tanda pengenal.

“Kemudian dicegah oleh polisi dan Satpol PP. Kemungkinan ditegur tidak terima. Saya rasa di instansi manapun sekarang sudah menggunakan sistem pengamanan yang bagus,” kata Agus melalui pesan singkat.

Berdasarkan catatan AJI Indonesia hingga April 2021. Sedikitnya telah terjadi tiga kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan fisik, ancaman kekerasan, hingga pengusiran dialami jurnalis pada awal tahun ini.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nusantara

Memilih Jalan Dialog untuk Mengakhiri Konflik di Papua

Published

on

Memilih Jalan Dialog untuk Mengakhiri Konflik di Papua
Situasi di Papua setelah adanya penembakan oleh kelompok bersenjata. (Foto: Courtesy/Polda Papua)

Gencil News – VOA – Labelisasi terorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang ada di Papua semakin menegaskan sikap pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan dan bukan jalan dialog dalam penyelesaian konflik. Padahal memilih jalan dialog merupakan sebuah jalan untuk mengakhiri konflik di Papua.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative dan peneliti senior Imparsial, Al Araf, mengatakan pelabelan teroris terhadap KKB yang dinyatakan pemerintah pada akhir April, justru akan memperkeruh konflik di Papua. Labelisasi itu semakin menegaskan serta memperkuat pilihan penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan dan bukan jalan dialog.

“Ini menimbulkan luka yang semakin dalam. Luka kemarin belum sembuh akibat berbagai kekerasan yang terjadi di Papua. Ditambah lagi luka baru dengan penetapan labeling terorisme,” kata Al Araf dalam diskusi “Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan”, Kamis (6/5).

Al Araf melanjutkan, labelisasi ini juga akan memperkuat stigmatisasi dan generalisasi masyarakat di Papua sebagai teroris. Pasalnya, tidak ada indikator jelas siapa yang dimaksud secara spesifik dengan kelompok teroris itu di Papua. Hal ini akan berpotensi besar menguatnya stigmatisasi dan diskriminasi di Papua karena labelisasi teroris.

Kondisi itu akan semakin mempertajam rasa ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Pemerintah seharusnya membangun pendekatan yang bisa menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat Papua dan sebaliknya. Sebab, membangun kepercayaan jauh lebih penting dalam penyelesaian konflik yang ada di Papua.

“Ini yang akan menimbulkan generalisasi yang berbahaya terhadap masyarakat di Papua yang dengan mudahnya akan dituduh sebagai bagian dari teroris. Ini berbahaya. Pelabelan ini akan berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan di Papua yang berdampak semakin jauhnya upaya menyelesaikan secara damai konflik di Papua,” ungkapnya.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut secara prinsip tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Seharusnya pemerintah membangun jalan resolusi konflik untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.

“Kita butuh waktu yang matang untuk mengakhiri konflik ini. Kuncinya adalah kemauan politik dari pemerintah. Saat ini memilih kemauan politik yang rendah untuk menyelesaikan dengan jalan damai dan lebih memilih jalan labelisasi serta pendekatan keamanan itu yang tentu menimbulkan luka di masyarakat Papua,” ucap Al-Araf.

Labelling terorisme tidak menjawab persoalan di Papua tapi memperkeruh. Sesungguhnya ini harus dievaluasi dan mencabut itu serta pemerintah mengambil jalan lain penyelesaian konflik melalui jalan dialog,” imbuh Al Araf.

Koordinator Klaster Kajian Konflik, Pertahanan dan Keamanan di Pusat Penelitian Politik LIPI, Muhammad Haripin, mendorong semua pemangku kepentingan untuk bersikap etis, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, dan penghormatan terhadap HAM dalam menyikapi situasi di Papua.

Penyematan status teroris bagi KKB di Papua mesti didasari pertimbangan yang objektif dan diperkuat oleh telaah sosial-politik yang mendalam atas dampak dari pelabelan tersebut. Penggunaan istilah tersebut akan memperburuk dampak psikologis, stigmatisasi, dan diskriminasi terhadap orang Papua.

“Alih-alih menyelesaikan konflik, pelabelan teroris justru berpotensi memicu eskalasi kekerasan dan menghambat proses perdamaian di Papua,” katanya yang juga hadir dalam diskusi tersebut.

Oleh karena itu, mengedepankan pendekatan dialog dan membangunan rasa saling percaya di antara semua pihak harus dilakukan. Hal tersebut merupakan solusi terbaik bagi pemenuhan cita-cita perdamaian, kemanusiaan, serta kesejahteraan di Papua.

Sementara, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mencatat ada tiga situasi umum yang terjadi di Papua. Pertama, siklus kekerasan tidak pernah berhenti yang terus memakan korban jiwa baik itu dari TNI-Polri, masyarakat sipil, dan juga menimbulkan kerusakan fasilitas publik. Kedua, soal kualitas dan jangkauan layanan publik yang belum menjangkau semua daerah di Papua untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial, serta budaya. Terakhir, pemerintah lebih mengutamakan pendekatan hak ekonomi dibandingkan hak sipil politik, sosial, dan budaya.

“Kalau pemerintahan sekarang, Presiden Joko Widodo mungkin dihitung sudah 12 kali ke Papua. Tapi itu lebih banyak membangun infrastruktur, investasi. Kemudian melegasikan soal hak sipil politik, sosial, serta budaya bagaimana dengan soal masyarakat adatnya, hak hidup masyarakat adat, dan ulayat,” ujarnya.

Melihat situasi tersebut, Komnas HAM merekomendasikan upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan berdialog secara damai sebagai strategi utama penyelesaian siklus kekerasan di Papua. Langkah itu juga sekaligus menjadi pembuka jalan untuk isu-isu lainnya seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan hak ulayat di Papua. Memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan kepada semua pihak yang diduga bersalah juga perlu dilakukan pemerintah.

“Ini penting. Penegakan hukum juga bukan hanya terhadap KKB saja tapi juga kepada aparat TNI-Polri yang memang bersalah menyebabkan korban dari masyarakat biasa juga harus diberi sanksi dan dihukum. Tidak hanya kita berkonsentrasi terhadap KKB saja, tapi melupakan bagaimana proses hukum kepada aparat TNI-Polri yang memang bersalah mengakibatkan korban jiwa,” pungkas Beka.

Continue Reading

Nusantara

Longsor di Areal PLTA Batang Toru, Korban Tewas Bertambah

Tim SAR gabungan kembali menemukan dua jenazah korban longsor yang terjadi di areal proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru. Hingga hari ini lima orang ditemukan meninggal dunia, delapan lainnya masih dalam pencarian.

Published

on

Longsor di Areal PLTA Batang Toru, Korban Tewas Bertambah Jadi 5 Orang
Proses pencarian dan evakuasi korban longsor di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat 30 April 2021. (Courtesy: BPBD Tapanuli Selatan)

Gencil News – VOA – Tim SAR gabungan kembali menemukan dua jenazah korban longsor yang terjadi di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut). Ketua tim posko evakuasi korban longsor Batang Toru, Supri Siregar, mengatakan dua jenazah ditemukan di aliran sungai Batang Toru, Minggu (2/5). Penemuan dua jenazah itu berjarak kurang lebih 15 kilometer dari tempat kejadian longsor.

“Sekitar pukul 12.00 WIB ada ditemukan dua korban lagi itu di sekitaran Sungai Batang Toru di wilayah Kecamatan Muara Batang Toru,” katanya, Minggu (2/5).

Dua korban yang ditemukan itu diketahui berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Satu jenazah diduga sebagai warga masyarakat yang bermukim di lokasi longsor. Sedangkan satu jenazah lainnya diduga karyawan dari pengembang PLTA Batang Toru, yakni Sinohydro dan PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE).

Tim penyelamat yang mencari korban tanah longsor akibat hujan menewaskan sedikitnya tiga orang di dekat pembangkit listrik Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. (Foto: BNPB via AFP)
Tim penyelamat yang mencari korban tanah longsor akibat hujan menewaskan sedikitnya tiga orang di dekat pembangkit listrik Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. (Foto: BNPB via AFP)

“Jadi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sipirok. Sampai saat ini informasi yang saya terima sudah proses pemakaman,” ucap Supri.

Hingga saat ini tim SAR gabungan telah menemukan lima korban dalam keadaan meninggal, dan masih mencari delapan orang lainnya. Supri menduga korban yang masih dalam proses pencarian itu telah terbawa arus aliran Sungai Batang Toru. Pasalnya, lokasi kejadian longsor di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru itu tak jauh dari bantaran sungai.

“Posisi ini (lokasi kejadian) di pinggiran sungai, terus tanahnya labil jadi agak rawan. Dugaan kami sebagaian sudah ke sungai, makanya dua orang ini ditemukan di Sungai Batang Toru. Dugaan kami sudah yakin (korban) ke sungai mengingat lokasi ini dekat dengan pinggiran sungai,” ujarnya.

Pencarian para korban longsor yang masih hilang itu akan dilakukan hingga hari ke tujuh, atau Kamis (6/5). Sebanyak 200 anggota tim SAR gabungan dan anjing pelacak telah diturunkan dalam pencarian para korban longsor tersebut. Nantinya apabila seluruh korban hilang tidak berhasil ditemukan hingga di akhir hari pencarian. Tim SAR gabungan akan melakukan evaluasi pencarian tersebut.

“Nanti akan dievaluasi apakah kemungkinan dilanjutkan dan harapan mungkin bisa diperpanjang. Nanti kami evaluasi di hari ketujuh,” jelas Supri.

Pencarian Diintensifkan Hingga Kamis

Sementara, Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra, saat meninjau lokasi longsor tersebut meminta tim SAR gabungan yang terdiri dari personel Polres Tapanuli Selatan, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Batalyon C Brimob Polda Sumut, dan Basarnas agar menangani bencana alam tanah longsor di Batang Toru dengan cepat dan tepat.

“Kerahkan segala kemampuan kalian dengan baik, lakukan penanganan korban dengan tepat serta bekerja sama dalam melakukan SAR,” katanya.

Sedangkan, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang juga meninjau longsor di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru meminta agar pencarian dilakukan secara optimal dan terpadu.

“Memperhatikan keselamatan karena kondisi lokasi bencana masih rawan. Unsur terkait BPBD agar bersinergi dalam melakukan penyelamatan. Gunakan alat-alat pendukung yang berkompeten,” kata Edy.

Proses pencarian dan evakuasi korban longsor di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat 30 April 2021. (Courtesy: BPBD Tapanuli Selatan)
Proses pencarian dan evakuasi korban longsor di areal proyek pembangunan PLTA Batang Toru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat 30 April 2021. (Courtesy: BPBD Tapanuli Selatan)

NSHE Tolak Berkomentar Lebih Jauh

Sementara, Communication and External Affairs Director PT NSHE, Firman Taufick, melalui keterangan resmi tertulisnya menjelaskan kronologis terjadinya longsor di jalan R17 K4+100 Bridge 6, lokasi proyek pembangunan PLTA Batang Toru. Karyawan asal China juga menjadi korban dalam bencana itu.

“Kejadian bermula saat karyawan K3 Sinohydro bernama Dolan Sitompul menemani dua orang bernama Long Quan dan Xie, pada 18.10 WIB mengendarai sebuah mobil proyek double cabin untuk mengecek dan mendokumentasikan terjadinya banjir lumpur setinggi 50 sentimeter yang terjadi pada pukul 16.30 WIB di jalan R17 K4+100 Bridge 6,” kata Firman.

Pengecekan dilakukan karena diduga banjir lumpur itu akan memicu tanah longsor, hal yang terbukti tak lama kemudian.

“Namun Xie yang sempat melihat adanya longsoran berhasil melompat keluar dari dalam mobil dan lari menyelamatkan diri. Sementara rekannya, Long Quan dan Dolan Sitompul tergulung tanah longsor,” ujar Firman.

Continue Reading

Nusantara

ASN Banten Dipantau Lewat GPS Selama Libur Lebaran

Published

on

ASN Banten Dipantau Lewat GPS Selama Libur Lebaran

Gencil News – Selama libur lebaran ASN di Banten akan dipantau lewat GPS. Salah satunya dengan menggunakan fitur berbagi lokasi melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Kebijakan pemantuan pegawai melalui GPS itu setelah adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 8 Tahun 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Komarudin mengatakan, saat ini sedang disusun kebijakan untuk mengontrol aktivitas ASN selama libur Lebaran.

Menurut Komarudin, aturan berbagi lokasi juga sudah diterapkan sejak diberlakukannya work from home (WFH) sebagai pengganti absensi ASN.

Menurut dia, dalam kondisi pandemi Covid-19, pemanfaatan teknologi untuk pengawasan sangat dibutuhkan.

“Dari tahun lalu WFH, salah satu pengganti absennya dengan mengaktifkan share lokasi selama jam kerja. Walaupun bekerja di rumah harus mengaktifkan dari jam 08.00 WIB sampai jam 15.00 WIB,” ujar Komarudin.

Komarudin mengatakan, di dalam SE itu dijelaskan bahwa pegawai ASN dan keluarga dilarang mudik atau berpergian ke luar daerah mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

“ASN suka atau tidak suka harus mematuhi aturan, harus melaksanakan,” kata Komarudin.

sumber : Kompas.com

Continue Reading

Nusantara

Euforia Setelah Dapat Vaksin, Warga Semarang Positif Covid-19

Published

on

Euforia Setelah Dapat Vaksin, Warga Semarang Positif Covid-19

Gencil News – Euforia setelah mendapatkan vaksin covid-19, warga Semarang malah banyak yang terkonfirmasi positif covid-19. Memiliki euforia setelah setelah dapat vaksin covid-19, justru jika tidak dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan, maka bisa saja seseorang dapat terpapar virus corona.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, dr. Abdul Hakam Sp.PD menanggapi temuan adanya ratusan warga yang sudah divaksin tapi terkonfirmasi COVID-19.

“Dalam data kami temukan, 267 kasus terkonfirmasi setelah mendapatkan vaksin dosis satu. Dan, 144 yang ditemukan pada penerima vaksin dosis dua,” ujar Abdul, Kamis, 22 April 2021 sebagaimana dikutip dari TV-One Semarang.

Dia meminta seluruh masyarakat mengerti setelah divaksin bukan berarti jadi kebal virus. Meski punya kekebalan tapi tetap bisa terpapar jika tak menjalani protokol kesehatan. Vaksin hanya melindungi orang dari gejala berat jika virus masuk dalam tubuh.

Nah, ini mohon dimengerti juga oleh seluruh masyarakat. Jadi, mohon untuk tidak euforia menerima vaksin kemudian prokesnya ditinggal. Harus tetap wajib 5M ditambah dengan vaksin, insha Allah proteksinya dobel dan kita terhindar dari COVID-19,” tuturnya.

Hakam juga menambahkan, tren COVID-19 di Kota Semarang dalam dua pekan terakhir juga mengalami kenaikan. Menurut dia, dari angka harian menunjukkan grafik yang fluktuatif. 

Namun, kata dia, dari kalkulasi mingguan mencatat ada kenaikan selama dua pekan. Dari rata-rata 50 menjadi 54 kasus barunya.

Menurut dia, penyebabnya antara lain mobilitas warga dan turunnya disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Continue Reading

Advertisement

DOWNLOAD APLIKASI GENCILNEWS

Advertisement

TRENDING