Connect with us

Nusantara

Wabah Virus Demam Babi Afrika Diduga Serang Hewan Ternak di Sumut

Published

on

Kasus kematian hewan ternak babi akibat hog cholera atau virus kolera babi telah menyebar ke 11 kabupaten dan kota di Sumatera Utara (Sumut).

Data terakhir yang dilansir oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut menyebutkan hewan ternak babi yang mati mencapai 4.682 ekor. Namun, belakangan kematian ribuan babi tersebut bukan hanya disebabkan oleh virus kolera babi.

Diduga ribuan babi tersebut juga terserang African Swine Fever (ASF) atau virus demam babi Afrika. Kepala Balai Veteriner Medan, Agustia mengatakan saat ini telah dilakukan uji sampel terhadap babi yang mati. Namun, mereka belum bisa memastikan apakah wabah ASF telah menyerang hewan ternak babi yang ada di Sumut.

“Kami melakukan kepada jenis-jenis penyakit tersebut, sampai saat ini yang kami temukan positif adalah hog cholera. Namun, ketika kami melakukan pengujian terhadap African Swine Fever ada indikasi. Namun, indikasi ini masih diperlukan konfirmasi uji yang masih panjang untuk menetapkan ya atau tidak,” katanya di Medan, Kamis (7/11).

Menurutnya sampai saat ini belum ada vaksin dan antibiotik untuk menyembuhkan virus ASF yang menjangkiti hewan ternak babi. Namun, virus ini belum masuk ke Indonesia meski penyebaran wabah tersebut telah memasuki wilayah Asia Timur hingga Asia Selatan.

“Indonesia belum terpapar penyakit ini. Namun, hasil uji kami ada indikasi bahwa penyakit ini bereaksi terhadap uji yang kami lakukan,” ujar Agustia.

Masih kata Agustia, kendati virus ASF sangat berbahaya untuk babi, namun daging atau produk olahan babi yang terinfeksi ASF masih bisa dikonsumsi karena penyakit ini tidak bersifat berpindah ke manusia. Dengan catatan memasak daging atau produk olahan berbahan dasar babi dengan suhu minimal 100 derajat celsius.

Bangkai babi yang dibuang masyarakat di Sungai Bederah, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Selasa (5/11). (Courtesy: Camat Medan Marelan)
Bangkai babi yang dibuang masyarakat di Sungai Bederah, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Selasa (5/11). (Courtesy: Camat Medan Marelan)

“Untuk ternak yang diduga terkena ASF dan penyakit lain, sebaiknya tidak dibawa ke luar daerah. Dikhawatirkan ternak-ternak yang sakit bisa menyebarkan sumber penyakitnya ke ternak lain yang sehat,” imbau Agustia.

Seperti diketahui seekor babi yang sehat dapat terinfeksi demam babi Afrika melalui rute penularan secara langsung dan tidak. Penularan langsung terjadi melalui kontak fisik antara babi terinfeksi dengan babi sehat. Sementara penularan tidak langsung terjadi dengan cara menelan makanan atau sampah yang mengandung partikel virus ASF. Konsumsi sampah sisa makanan dikenal dengan istilah swill feeding. Sampah yang dihasilkan dari penerbangan pesawat udara dan kapal laut yang berlayar antar negara merupakan salah satu sumber infeksi virus ASF.

Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi turut menanggapi ribuan hewan ternak babi yang mati lantaran diserang wabah virus kolera babi. Kata mantan ketua PSSI ini, virus hog cholera yang menyerang ribuan hewan ternak babi di Sumut belum memasuki kategori krisis. Penyebaran virus tersebut masih terus ditangani dan terkendali, saat ini bantuan vaksin sedang dalam perjalanan.

“Masih terkendali. Kita sudah minta (vaksin) dibantu masih sifatnya nasional. Tidak sampai internasional,” kata Edy.

Mirisnya di sejumlah daerah di Sumut, bangkai-bangkai babi dibuang ke sungai dan tempat terbuka lainnya. Sementara di Medan bangkai-bangkai babi terlihat mengambang di aliran Sungai Bederah kawasan Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Edy juga sangat menyayangkan karena masih ada masyarakat di Sumut yang kerap membuang bangkai-bangkai babi ke sungai.

“Menjadi persoalan orangnya ini mungkin tidak mengerti dampak dia buang ke sungai, saya akan mengelurkan surat kepada masyrakat. Bukan hanya babi, tetapi seluruh sampah tidak boleh itu dibuang ke sungai. Ini harus clear yang membuang ini dia gak ngerti. Kalau ini bakteri,” ucapnya.

Dalam mengantisipasi agar hal serupa tak terjadi lagi. Edy berencana membuat peraturan gubernur (Pergub) untuk permasalahan ini. Masyarakat yang masih membuang bangkai babi ke sungai saat ini hanya diperingatkan.

“Setelah dikeluarkan Pergub nanti baru ada sanksi. Kalau masih bisa diperingatkan kenapa kita harus berikan sanksi,” tutur Edy. 


Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Nusantara

Peserta SBMPTN Wajib Bawa Surat Kesehatan dan Rapid Test

Published

on

Peserta SBMPTN Wajib Bawa Surat Kesehatan dan Rapid Test
Ketua MRPTNI yang juga menjabat Rektor UNS, Profesor Jamal Wiwoho ( bermasker memakai jas) melihat langsung suasana UTBK SBMPTN di UNS Solo dengan protokol kesehatan ketat saat ujian berlangsung, Minggu, 5 Juli 2020. (Foto: Panitia UTBK SBMPTN UNS Solo)

GENCIL NEWS – Peserta SBMPTN Wajib Bawa Surat Kesehatan dan Rapid Test untuk mengantisipasi klaster baru penularan Covid-19. Peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) wajib menyertakan hasil tes cepat (rapid test) dan surat kesehatan. SBMPTN dimulai pada Minggu (5/7).

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Profesor Jamal Wiwoho, mengatakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun ini dirancang. Untuk mencegah perpindahan peserta antar daerah agar tidak memunculkan klaster baru penularan Covid-19.

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, UTBK SBMPTN kali ini dilaksanakan di tengah sampar virus corona.

Tahap pertama UTBK SBMPTN, yang digelar serentak di berbagai kampus negeri di Tanah Air mulai Minggu (5/7), ditujukan hanya untuk peserta yang berasal dari pusat lokasi ujian.

Profesor Jamal mengatakan para peserta dari provinsi lain bisa melaksanakan tes di pusat ujian daerah lain asal memenuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Antara lain melampirkan surat keterangan hasil tes cepat (rapid test) Covid-19.



“Hasil temuan kami hari ini di UTBK UNS (Universitas Sebelas Maret Solo) tadi di Fakultas Kedokteran ada peserta dari Bekasi. Dia melampirkan surat hasil rapid test.Ya, kita terima dan boleh ikut ujian. Ada juga dari Ngawi Jawa Timur. Tapi tidak menyertakan surat rapid test ya kami minta dia untuk pulang atau kembali ke daerah asal,” kata Profesor Jamal kepada para wartawan usai memantau penyelenggaraan UTBK SBMPTN di UNS Solo, Minggu (5/7).



Menurut Jamal, yang juga Rektor UNS Solo ini, para peserta yang tidak bisa mengikuti ujian gelombang satu atau Tahap 1 karena tidak memenuhi syarat protokol kesehatan, bisa mengikuti gelombang berikutnya.

UTBK SBMPTN Tahap 1 digelar mulai 5-14 Juli 2020 di 74 lokasi kampus negeri di seluruh Indonesia. Tahap 2 digelar 20 – 29 Juli 2020. Tahap 3 atau cadangan digelar 30 Juli -2 Agustus jika peserta tidak bisa ikut tahap 1 dan tahap 2.

Jumlah total peserta UTBK SBMPTN 2020 sekitar 703 ribu orang. Mereka memperebutkan ribuan kursi sebagai mahasiswa baru di 84 kampus negeri di Indonesia.



Selain ketentuan rapid test, sejumlah protokol kesehatan juga diterapkan di lokasi pelaksanaan ujian dan wajib dipatuhi oleh peserta. Misalnya, penggunaan masker, pelindung wajah, dan wajib cuci tangan.

Pemeriksaan kesehatan berlangsung ketat dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN di UNS Solo pada Minggu (5/7). Kendaraan keluarga peserta ujian hanya bisa menurun peserta di lokasi ujian.

Keluarga harus memarkir kendaraan di luar karena tidak diperkenankan menunggu di area kampus. Petugas satpam kampus UNS memeriksa dan memastikan peserta dan keluarga yang sempat masuk kampus mengantar ke lokasi ujian memakai masker dan dipindai suhu tubuhnya.

Para petugas juga memeriksa dokumen bukti peserta ujian, termasuk surat hasil tes cepat Covid-19 bagi peserta yang berasal dari luar daerah atau lintas provinsi.

Herdiyanti Sukmaningrum, salah satu peserta UTBK SBMPTN di UNS Solo, menceritakan sebelum masuk ke tempat ujian, dia diwajibkan untuk mencuci tangan, dipindai suhu tubuhnya, dan mengenakan pelindung wajah.

“Saya bawa sarung tangan, hand sanitizer (penyanitasi tangan), sama faceshield (pelindung wajah). Wajib pakai masker juga. Kalau surat rapid test, saya tidak punya, cuma tadi dicek suhu tubuh saja pas mau masuk,” ujar Herdiyanti asal Wonogiri.

Tidak hanya Solo, sejumlah daerah, juga mewajibkan persyaratan kesehatan yang ketat, termasuk hasil tes cepat, untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun ini. Bahkan beberapa pemda memfasilitasi rapid test bagi warganya yang akan ikut ujian itu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, misalnya, menyediakan tes cepat gratis bagi calon peserta UTBK SBMPTN 2020.

Tes cepat gratis ini bisa dilakukan di 63 Puskesmas yang sudah ditentukan pemkot. Pemda Mojokerto, Madiun, Ponorogo, dan sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur juga melakukan hal yang sama.

Panitia UTBK SBMPTN di Purwokerto, Jawa Tengah juga menerapkan persyaratan tes cepat Covid-19 untuk peserta. Namun tak semua daerah mensyaratkan peserta ujian melampirkan surat keterangan hasil rapid test Covid-19. 

Continue Reading

Nusantara

RSBK Solo akan Jadi Pusat Pengobatan Tradisional

Published

on

RSBK Solo akan Jadi Pusat Pengobatan Tradisional
RSBK Solo akan Jadi Pusat Pengobatan Tradisional - foto yudha VOA

Banyak negara berlomba mengembangkan vaksin Covid-19 dan obat untuk menyembuhkan penyakit yang diakibatkan virus itu. Indonesia berpartisipasi dalam usaha itu dengan menunjuk RSUD Bung Karno (RSBK) Solo sebagai pusat pengembangan obat tradisional atau herbal.

Usai mengunjungi RSUD Bung Karno Solo, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Jumat (3/7) mengungkapkan pemerintah akan mengembangkan pengobatan herbal atau tradisional, termasuk untuk penanganan Covid-19. Menurut Terawan, RSUD di Solo menjadi pusat pengembangan obat tradisional atau herbal itu


“Pengobatan tradisional kan merupakan kearifan lokal. Jadi harus ditonjolkan. Obat ini bisa mendunia. Bisa jadi medical tourism, siapa tahu dari riset yang terus dilakukan, obat tradisional dari herbal bisa untuk menangani Covid-19. Di situlah kita mau memodernisir pengobatan tradisional menjadi sebuah ikon yang baik. Ada tempatnya untuk pelayanan, pengembangan riset maupun teknologinya,” jelasnya.

Negara lain yang juga mengembangkan obat herbal dalam menangani Covid-19 antara lain China, India, Filipina, dan sejumlah negara di Afrika. Indonesia juga memiliki sejumlah obat tradisional, termasuk empon-empon yang telah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh.

Pembentukan Rumah Sakit lini 3rujukan Covid-19 di Solo sebagai pusat pengembangan obat tradisional dan herbal ini, mendapat respon positif Walikota Solo, Hadi Rudyatmo. Menurut Rudy, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu Karanganyar bisa diselaraskan dengan rencana ini.

“RSUD ini menjadi pusat pengembangan obat tradisional dan herbal. Artinya,kalau Rumah Sakit Pusat Pengembangan Obat Tradisional dan Herbal ini berkembang, akan memperpanjang usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Ginjal dan Organ dalam tidak ada rusak karena efek obat. Selama ini kan di Tawangmangu itu kan kecil, baru semacam klinik nah sekarang dikembangkan di rumah sakit ini,” jelasnya.

Empon-empon seperti jahe, temulawak, sereh dan kunyit, sempat mewarnai proses penanganan Covid-19 di Indonesia. Tanaman ini tidak bisa mematikan virus corona, namun meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit terjangkit virus tersebut.

Sejumlah perusahaan farmasi kini sedang melakukan uji klinis beberapa obat tradisional yang berbahan dasar jamur, jahe merah, meniran, sambiloto, dan sembung. Obat ini diklaim menjaga sistem kekebalan tubuh dan mengobati gangguan pernapasan.

Website resmi Kementerian Kesehatan RI menyebutkan beberapa tanaman obat di Indonesia yang berpotensi membantu melawan virus corona.

Pemerintah juga secara gamblang memperkenalkan ramuan herbal pada pasien kasus Covid-19 nomor 1, 2, dan 3 saat jumpa pers kesembuhan ketiga orang dalam satu keluarga tersebut.

Mereka masing-masing mendapat ramuan jamu sebagai hadiah kesembuhan usai menjalani perawatan di RSPI Sulianti Saroso, Maret 2020 lalu. 

Continue Reading

HEADLINE

Cara Papua Tekan Penyebaran Virus Corona

Published

on

Provinsi Papua dan Papua Barat terus menekan laju penyebaran virus corona dengan berbagai kebijakan strategis. Beberapa kebijakan mereka bahkan lebih agresif dibanding provinsi-provinsi lain.

Muhammad Musaad, Assekda II Papua memberi contoh, merekalah yang pertama kali menutup akses masuk manusia dari luar wilayah.

“Kita kan provinsi yang pertama menutup pintu masuk pelabuhan laut maupun di airport bagi pergerakan orang dari luar Papua, maupun antar kabupaten di Papua. Karena kita sadar, bahwa kalau kita tidak melakukan tindakan preventif yang cepat, maka mungkin saja ini akan semakin meluas,” kata Musaad.

Musaad berbicara dalam diskusi daring Arah Baru Kebijakan Pembangunan Papua Memasuki Era Normal Baru, Selasa 9 Juni 2020. Diskusi ini diselenggarakan Gugus Tugas Papua, Universitas Gadjah Mada. Yang hadir sebagai pembicara dalam acara itu adalah sejumlah pemimpin daerah di Papua, akademisi dan wakil pemerintah.

Papua Minim Fasilitas Kesehatan

Provinsi Papua sejauh ini ada di urutan ketiga prevalensi kasus virus corona secara nasional. Angka ini diperoleh dengan membandingkan kasus positif dan jumlah penduduk. Papua hingga pekan ini mencatat setidaknya seribu kasus positif corona, dengan jumlah penduduk hanya sekitar 3,5 juta jiwa.

Ratusan atlet National Paralympic Committee (NPC) Papua menjalani rapid test, Jumat, 5 Juni 2020. (Foto: Humas Pemprov Papua)
Ratusan atlet National Paralympic Committee (NPC) Papua menjalani rapid test, Jumat, 5 Juni 2020. (Foto: Humas Pemprov Papua)

Pemerintah Papua sadar, mereka memiliki kekurangan di sektor layanan kesehatan. Hanya ada 202 ruang isolasi di seluruh Papua dan total 4.275 tempat tidur di seluruh rumah sakit. Ada 1.077 dokter bertugas, dengan hanya 7 spesialis paru, 32 spesialis penyakit dalam dan 23 spesialis anestesi. Jika kasus tinggi, mereka akan kewalahan, karena itulah kata Musaad sejak Maret penutupan wilayah diberlakukan.

Bersamaan dengan penutupan akses manusia, pembenahan sektor kesehatan dilakukan. Musaad menceritakan, peralatan penunjang pemeriksaan dan perawatan dikirimkan ke lima wilayah adat. Lima wilayah ini tersebar di seluruh Papua, sehingga setiap kabupaten dapat mengakses layanan dalam jarak yang lebih dekat, daripada ke ibukota provinsi.

Langkah cepat itu berbuah manis. Sampai saat ini, ada 15 kabupaten di Papua yang tidak memiliki kasus virus corona sama sekali. Mayoritas wilayah di pegunungan ini akan terus dijaga agar tidak ada akses masuk, karena tindakan preventif yang tepat menentukan keberhasilan pemerintah Papua.

Untuk menjamin ketersediaan pangan, selain distribusi barang tetap berjalan, masyarakat juga didorong menanam tanaman pangan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe membeli 5 ton ubi dan pangan lokal untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak pandemi corona, 5 Mei 2020. (Foto: Humas Pemda)
Gubernur Papua, Lukas Enembe membeli 5 ton ubi dan pangan lokal untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak pandemi corona, 5 Mei 2020. (Foto: Humas Pemda)


“Kita sekarang aktif untuk membuka lahan-lahan, menanam tanaman pangan lokal, ubi-ubian, termasuk juga jenis-jenis yang lain, sagu dan sebagainya. Memanfaatkan pangan lokal yang ada dengan harapan bahwa kita akan bisa mengatasi kelangkaan pangan,” lanjut Musaad.

Lebih strategis lagi, pemerintah Papua kini terus melengkapi fasilitas kesehatan dengan berbagai peralatan yang dibutuhkan. Tidak hanya untuk pandemi virus corona saat ini, upaya ini juga bagian strategi memperbaiki layanan kesehatan, baik untuk penyakit endemik maupun berjaga-jaga jika ada wabah lagi ke depan. Aturan hukum di tingkat lokal bahkan sedang disiapkan untuk mengkoordinasikan kebijakan strategis ini.

Papua Barat dan Pendidikan Daring

Papua Barat juga mengalami masalah yang mirip di sektor kesehatan, sebagaimana Papua. Selain itu, mereka juga menghadapi beban terkait kebijakan pembelajaran daring karena minimnya infrastruktur penunjang.

Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani yang juga berbicara dalam diskusi daring ini menyebut, belajar daring tidak mungkin diterapkan merata di setiap wilayahnya.

Poster ajakan memakai masker yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua. (Foto: Pemprov Papua)
Poster ajakan memakai masker yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua. (Foto: Pemprov Papua)

“Seperti kita ketahui, di beberapa daerah dan juga kondisi indeks pembangunan manusia kita, ini tentu kemudian berdampak terhadap kemampuan orang tua untuk menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan dalam rangka memfasilitasi anak-anak bisa mengikuti pendidikan secara online,” kata Lakotani.

Jika dipaksakan, kebijakan belajar secara daring juga menurunkan partisipasi siswa mengikut proses pendidikan. Karena itulah, di Papua Barat ada sejumlah wilayah yang tidak mengikuti kebijakan belajar daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi, di daerah-daerah tertentu yang tidak ada jaringan internet sama sekali.

Jalan keluarnya, proses pendidikan berjalan seperti biasa dengan sistem shif, sebagian siswa masuk pagi dan sebagian sisanya masuk siang. Tentu saja, ada konsekuensi yang harus ditanggung guru oleh keputusan tersebut. pemerintah Papua Barat memutuskan memberikan insentif bagi guru, sekaligus berupaya meningkatkan jumlah tenaga pengajar.

“Supaya proses pendidikan yang berlangsung secara singkat, di dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga,” tambah Lakotani.

Namun, ada hikmah dibalik pandemi virus corona ini diperoleh khususnya di Papua Barat. Menurut Lakotani, undang-undang Otonomi Khusus sudah mengamanatkan alokasi dana 20 persen untuk sektor pendidikan dan 15 persen di sektor kesehatan. Selama ini, angka itu tidak dipenuhi dengan baik sehingga target pengembangannya tidak maksimal.

“Kalau kita sejak awal konsisten, maka berbagai fasilitas kesehatan dan juga pendidikan itu sudah bisa kita persiapkan sejak awal, sehingga ketika ada situasi seperti ini, kita bisa kita lewati dengan baik,” ujar Lakotani.

Dua Provinsi dan Tantangan Regulasi

Berbicara dalam diskusi yang sama, Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden yang menyebut, Papua dan Papua Barat menghadapi tantangan besar ke depan. Tantangan itu juga diperberat dengan kondisi pandemi saat ini. Indeks Pembangunan Manusia di kedua provinsi termasuk yang paling rendah di Indonesia. Kondisi itu bahkan tidak banyak berubah di bawah Dana Otonomi Khusus yang sudah puluhan tahun dikucurkan.

“Kita perlu menyadari bahwa terdapat tantangan regulasi yang harus kita atasi dalam pembangunan Papua dan Papua Barat,” kata Jaleswari.

Tantangan regulasi yang dia sebut adalah karena Dana Otsus sesuai aturan akan berakhir pada tahun 2021. Sementara Inpres Nomor 9 tahun 2017 yang dikeluarkan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat, sudah berakhir pada 2019 lalu. Tanpa dua instrumen itu, kata Jaleswari, pembangunan di kedua provinsi akan berjalan dalam keadaan normal tanpa percepatan pembangunan.

Continue Reading

TRENDING