Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi UU Cipta Kerja
Connect with us

Opini

Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi UU Cipta Kerja

Published

on

Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi UU Cipta Kerja

Gencil News – Pendiri dan Mantan Rektor Pertama Universitas Pertahanan (Unhan) (2009-2012) Profesor Syarifuddin Tippe menyatakan bahwa letupan dan penolakan Undang-Undang Cipta kerja atau Omnibus Law wajar terjadi karena proses awalnya yang kurang massif dalam hal sosialisasi dan kondisnya kurang tepat karena masyarakat tengah berkonsentrasi menghadapi pandemic Covid-19.

“Saya tidak begitu paham tentang content atau subtansi sebuah undang-undang. Yang kita pahami adalah setiap undang-undang yang dibuat, pasti ada pihak yang kontra, itulah pentingnya dialog dan menyikapi semua isu di media sosial dengan arif dan bijak,” katanya.

Ia menegaskan, hanya merujuk dari apa yang bergulir di medsos, muncul letupan baru muncul Pidato Pak Jokowi. Meskipun demikian, Profesor Syarifuddin Tippe mengapresiasi pidato Presiden Jokowi tersebut.

“Sebaiknya, sosialisas omnibus law ini gencar dan massif lagi, tidak harus presiden yang bicara, bisa saja Menteri terkait atau DPR RI, karena setelah Pidato Jokowi kemarin, publik bisa lebih memahami apa sisi kritis dari Undang-Undang cipta kerja ini,” katanya.

Lebih lanjut, Guru Besar Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta ini melihat dari sisi bela Negara bahwa semua pihak, baik pro dan kontra, kurang cinta kepada Negara.

“Sebagai pencetus dari perumus kebijakan dalam melaksanakan segala sesuatu itu harus tanpa pamrih, dia rela mengabdikan apa yang ada pada dirinya, termasuk amanah yang dberikan oleh Allah SWT untuk menjadi sesuatu, baik sebagai pemimpin kelas atas, menengah atau dibawah sekalipun,” katanya.

Sebagai akademisi dan praktisi TNI yang mempunyai tugas melindungi NKRI ini, Mantan Dan Seskoad ini merasa sangat prihatin kepada bangsa ini yang menempatkan pancasila masih sebatas retorika, hanya diumumkan sana-sini tetap aplikasinya bisa dilihat apa yang terjadi saat ini.

“Hemat saya, sebaiknya Pemerintah instropeksi dalam setiap momen mengeluarkan kebijakan harus selalu merangkul berbagai pihak secara komprehesif dan memperhatikan faktor sejarah perburuhan dengan baik,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Jaya Baya ini.

Dalam memasuki era perang informasi, Pakar Bela Negara ini menyatakan bahwa cermati medsos secara bijak.

“Jangan terburu-buru bersikap. Apalagi tindakan yang dapat memperuncing perbedaan, sikapi setiap kebijakan dengan positive thinking, termasuk undang-undang omnibus law, yang menggabungkan 11 urusan, kalau saya lihat dari pidato Pak Jokowi semua positif. Tapi kita tidak tahu nanti pelaksanaannya bagaimana. Saya berharap pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip bela Negara dan mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai warga Negara,” katanya.

Ia juga menekankan semua pihak untuk bijak dalam bermedsos. “Apa yang kita terima di media sosial, jangan langsung kita forward, tapi lihat, pelajari, filter dulu sebelum disebar. Sebaiknya, mereka yang paham akan isu-isu sensitf juga langsung share, tanpa memahami isinya secara komperehensif. Dan disebar ke media sosial yang tingkat pemahamannya berbeda antara satu dan yang lain. Ini bisa menimbulkan miss persepsi dalam menerima dan melihat sesuatu,” katanya.

Menurut Pria yang sempat santer diisukan sebagai salahsatu Kandidat Menhan sebelu,m pengumuman Kabinet Kerja Jilid II ini menjelaskan jika sejak awal perumusannya melibatkan public secara luas. Saat perumusan Omnibu Law ini, katanya, sudah terjadi pro dan kontra yang tidak dipecahkan secara tuntas dan bicara lingkungan atau impact kebijakan dan terkait saat ini sedang pandemic dan ini harus jadi kesatuan.

“Saya termasuk yang kurang paham bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan dan disosialisasikan di tengah masyarakat tengah mengalami keterbatasan gerak karena efek pandemi, bisa jadi saat sosialisasi kebijakan ini kurang tepat, kurang bijak atau tidak komprehensif melibatkan semua unsur,” katanya.

Profesor Syarifuddin mencontohnya ketika saat dirinya menjabat Dan Seskoad dan akan menggelar acara mendatangkan KASAD di Bandung untuk ceramah wawasan kebangsaan, yang bersamaan dengan aksi mahasiswa mengenang peristwa Mei 1998.

“Saya tidak memanggil mereka, saya datangi mereka dan menghormati mereka, saya kemas dengan baik supaya jangan ada konflik, dan ternyata mereka paham dan esok acara longmarch mereka berjalan lancar dan aman, kami pun bisa mengelar acara keesokan harinya,” ujar Ketum FSBPN (Forum Silaturahmi Boemi Putra Nusantara) ini.

Prinsip bela Negara yang dikatakannya mengacu lima hal. Pertama pancasila, kedua kesadaran berbangsa, ketiga cinta tanah air, keempat rela berkorban dan kelima tanpa pamrih.

Terakhir, ia berpesan sebaiknya berkaca pada sejarah, terutama perumus kebijakan dan impelementator kebijakan dan kita semua sebagai masyarakat, mari kita waspada karena bangsa Indonesia yang besar secara kuantitas SDM dan SDA-nya pasti ada saja ancaman yang akan memecah belah kesatuan bangsa, bisa saja baik secara internal atau pun eksternal, bahkan bisa saja eksternal memanfaatkan internal untuk menggembosi kebesaran bangsa ini.

“Saya berharap TNI, Polri, dan semua kesatuan strategis bangsa untuk memperkokoh dalam kesatuan dan persatuan yang mutlak, kalau kita saling sikut menyikut, saling iri hanya karena kekuasaan, sungguh kerdilnya kita. Jaga bangsa ini dari ancaman internal dan eksternal, luar biasa besarnya bangsa ini. Kekuatan kita ada di masyarakat, semua komponen strategis bangsa ini harus bersatu jangan mau diadu domba oleh sebuah kepentingan yang tidak jelas siapa yang punya. Semua menahan diri,” demikian ia menghimbau.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Opini

Prof. Syarifuddin Tippe Himbau Pemerintah Kedepankan Dialog dan Prinsip Bela Negara Sosialisasikan Omnibus Law

Published

on

Syarifuddin Tippe Himbau Pemerintah Kedepankan Dialog dan Prinsip Bela Negara Sosialisasikan Omnibus Law
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Syarifudin Tippe, S.I.P., M.Si. - Direktur Pascasarjana Universitas Jayabaya

Gencil News – Profesor Syarifudin Tippe, Direktur Pascasarjana Universitas Jayabaya menyatakan semua pihak seyogyanya mengedepankan pendekatan dialogis serta melaksanakan prinsip-prinsip bela Negara dalam melihat dan memahami undang-undang Omnibus law yang saat ini tengah menjadi isu nasional.

Selain menggencarkan sosialisasi, Ketua Umum Forum Silaturahmi Boemiputra Nusantara (FSBN) ini juga meminta semua pihak, baik Pemerintah, DPR RI, dan Buruh serta masyarakat secara luas untuk tetap merawat dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

“Sejatinya inti dari diciptakannya undang-undang adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, dalam hal ini Pemerintah dan DPR sebaikya bersikap bijak dalam menyampaikan isi Omnibus Law, dalam arti telah mempertimbangkan semua aspek yang berpengaruh secara baik dan menyeluruh,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta ini.

Ia juga menegaskan konsistensi antara rumusan dengan implementasi Omnibus Law, jangan sampai nanti justru semakin memperlebar kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Implementasinya hanya menguntungkan pihak pemodal sebagaimana disinyalir para pakar ekonomi.

Sebagai Pendiri dan Rektor Pertama Universitas Pertahanan (Unhan), 2009-2012, ia menyoroti respon dan reaksi masyarakat dan Pemerintah serta DPR dari sisi nilai-nilai bela Negara yang juga merupakan turunan atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang harus diaplikasikan dalam kehidupan keseharian dalam berbangsa dan bernegara.

“Siapa pun kita, dalam melaksanakan tupoksi masing-masing, hendaknya berpijak kepada lima nilai atau prinsip bela negara. Nilai pertama, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, jangan hanya retorika, tapi diaplikasikan; nilai kedua, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, harus menegedepankan kepentingan bangsa dan negara; nilai ketiga, cinta tanah air, artinya bangga dan bersyukur sebagai warga negara NKRI serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan; nilai keempat, atas kecintaannya itu, setiap warga negara harus rela berkorban, bermakna menjadikan segala sesuatu sebagai panggilan ibu pertiwi; dan nilai kelima, sebagai wujud dari rela berkorban, haruslah tanpa pamrih, artinya tulus dalam setiap pengabdian kepada bangsanya. Jika kelima prinsip tersebut mampu diaplikasikan, Insya Allah kemampuan awal bela negara dapat diwujudkan. Itulah pesan moral nilai-nilai bela nagara kepada setiap waraga negara dalam menyikapi setiap kemelut, khususnya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadi isu nasional,” jelasnya detail.

Yang tak kalah pentingnya, ujar Mantan Pangdam Sriwijaya ini adalah isu sensitif lainnya seperti pandemic corona juga mestinya menjadi pertimbangan utama dalam menggulirkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Demikian juga kebijakan-kebijakan lainnya yang diangkat sebaiknya mengarah ke sana,” ujarnya.

Prof Syarifudin Tippe menyarankan kepada masyarakat untuk tidak terpancing terhadap provokasi pihak-pihak yang memanfaatkan suatu momen untuk semakin memperkeruh suasana.

“Saya kira imbauan ini sudah jamak di banyak momen yang melibatkan massa, ada saja pihak-pihak tertentu sebagai penumpang gelap yang dengan sengaja memperuncing situasi. Untuk itu, sebaiknya mari kita patuhi ketentuan sesuai SOP yang ada. Pengrusakan fasilitas umum misalnya, tidak ada untungnya, bahkan merugikan diri sendiri,” ujarnya.

Imbauan tersebut menurutnya didasarkan kareba dirinya merupakan prajurit Sapta Marga yang sudah purna tugas dan juga akademisi.

“Saya lakukan semata-mata karena kesadaran atau panggilan berbangsa dan bernegara di tengah situasi yang kurang menguntungkan,” tutupnya.

Continue Reading

Opini

Perbedaan Pilihan Diaspora Indonesia dalam Pilpres AS

Published

on

Perbedaan Pilihan Diaspora Indonesia dalam Pilpres AS

Gencil News – VOA – California adalah negara bagian di AS dengan konsentrasi diaspora Indonesia tertinggi. Menjelang pilpres November, sejumlah isu seperti keamanan nasional dan ekonomi menjadi alasan diaspora memilih kandidat yang dijagokan masing-masing.

Ada yang menilai petahana Donald Trump lebih tangguh menangani isu ini. Yang lain menilai penantang Joe Bidenlah yang lebih mampu.

Continue Reading

Opini

Berbagi Infrastruktur dan Momentum Reformasi Tata Kelola Industri Ekstraktif Nasional

Published

on

Berbagi Infrastruktur dan Momentum Reformasi Tata Kelola Industri Ekstraktif Nasional

Gencil News – Pembangunan infrastruktur tampaknya tetap menjadi andalan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Salah satu targetnya adalah pada penguatan infrastuktur digital di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Namun, kendala keterbatasan kapasitas fiskal membuat pemerintah harus memutar otak menemukan jurus-jurus alternatif, misalnya melalui pelibatan swasta dalam skenario Public Private Partnership (PPP), jika tidak ingin serta merta menempuh jalur pembiayaan hutang.

Tulisan ini mencoba melihat skema alternatif dalam pembangunan infrastruktur, dengan mengambil contoh penggunaan bersama sarana digital antara industri ekstraktif dengan masyarakat pedesaan untuk mendukung sektor pendidikan, sekaligus menjadi titik tolak agenda reformasi tata kelola sumberdaya nasional.

Secara agregat, Indonesia sebenarnya termasuk pengguna teknologi tertinggi di bidang pendidikan di dunia. Cambridge International pada tahun 2018 merilis bahwa siswa Indonesia terbanyak menggunakan ruang IT/komputer (40%) di sekolah, dan kedua tertinggi dalam penggunaan komputer desktop (54%), setelah Amerika Serikat.

Akan tetapi tekanan di sektor pendidikan meningkat drastis karena protokol kesehatan mengharamkan pembelajaran tatap muka selama masa pandemi. Pembelajaran daring menuntut ketersediaan sarana digital yang memadai.

Sementara itu hanya sekitar 40% guru yang siap dengan teknologi. Kondisi ini diperparah dengan kekurangan smartphone dan keterbatasan jaringan internet di daerah-daerah terpencil atau pedesaan.

Jika keadaan ini terus berlanjut maka Indonesia dapat mengalami kehilangan generasi (lost generation), atau minimal lonjakan ketimpangan pendidikan kota-desa.

Sekarang saatnya kita menimbang strategi shared-use or open access infrastruktur sektor ekstraktif sebagai salah satu alternatif penyediaan infrastruktur publik.

Penggunaan Bersama atau Shared Use

Operasi tambang dan industri ekstraktif lainnya seperti migas dan perkebunan, selalu membutuhkan infrastruktur untuk mengembangkan sistem bisnis dan operasional yang rumit di wilayah kerjanya. Jika beroperasi di daerah terpencil dan tertinggal, perusahaan harus mengembangkan sarana sendiri sebagai bagian dari investasi.

Karena itu, kantor-kantor lapangan biasanya dilengkapi dengan jaringan internet yang cepat dan tidak terbatas, di mana penggunaannya sering menjadi hak eksklusif perusahaan tersebut.

Shared-use adalah gagasan penggunaan infrakstruktur perusahaan secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Salah satu fasilitas yang dapat menjadi sasaran penggunaan bersama ini adalah jaringan internet.

Dalam suasana krisis seperti sekarang ini, tidak ada alasan lagi bagi korporasi untuk terus menjustifikasi penggunaan eksklusif yang sudah terlalu lazim itu.

Jaringan internet perusahaan harus bisa diperluas hingga ke desa-desa sekitar tambang untuk mendukung infrastruktur digital. Koneksi internet niscaya akan membantu anak-anak untuk mengakses pendidikan dan mengirim tugas-tugas.

Perusahaan pertambangan, migas, dan perkebunan juga dapat membuka kantor atau bangunan-bangunan lain mereka untuk para guru dan sekolah desa yang tidak memiliki internet, misalnya untuk mengakses materi pengajaran, atau setidaknya mengakselerasi kapasitas tenaga pendidik.

Yang terpenting, skema ini tidak membutuhkan dana pemerintah maupun pembiayaan hutang. Negara juga tidak perlu meyakinkan swasta melalui studi kelayakan yang mahal dan panjang.

Dengan mengadopsi inisiatif ini, negara dapat memperoleh alternatif tambahan untuk menyediakan infrastruktur digital di desa-desa kaya sumberdaya namun selama ini masih relatif tertinggal secara multi aspek. Yang kita butuhkan hanyalah sense of crisis yang cukup, kemauan politik dari pemerintah, dan niat baik pelaku industri ekstraktif.

Meluruskan fungsi CSR dan program pemberdayaan masyarakat

Walaupun tidak ada nilai investasi secara spesifik, tetapi satu hal yang pasti bahwa biaya penggunaan bersama ini jauh lebih murah dibanding apabila pemerintah harus membangun infrastruktur digital sendiri.

Biaya yang sangat ekonomis ini dapat dengan mudah ditutup oleh program CSR atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Pada tahun 2019, belanja sosial perusahaan tidak kurang dari 3 trilyun rupiah hanya untuk sektor mineral dan batubara saja.

Banyak pihak selama ini salah kaprah dalam memahami tanggungjawab sosial perusahaan. CSR diidentikkan dengan kegiatan sosial perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan hidup yang dianggap sebagai bagian dari alokasi keuntungan.

Oleh karena itu, kebanyakan industri memperlakukan program CSR sebagai kebijakan residu yaitu alokasi residu sisa keuntungan (laba) dan bukannya sebagai kebijakan strategis yang utama oleh industri.

CSR seolah-olah menjadi instrumen alat tukar menukar demi pencapaian sebuah tujuan kolonial yang dipoles secara lebih modern: memperoleh izin sosial untuk berusaha (social license to operate). Akibatnya, CSR dan agenda pengembangan masyarakat lainnya lebih banyak menyasar program-program pragmatis seperti berbagai macam bantuan sosial.

Sementara kalangan bahkan menganggap CSR hanya sebatas urusan bagi-bagi uang demi memuluskan operasi perusahaan, sehingga dana CSR lebih banyak dinikmati oleh para pemburu rente dan politisi oportunis.

Hal ini diperparah oleh sikap pemerintah sebagai regulator yang cenderung gagap dalam melihat perkembangan kontemporer.

Selama puluhan tahun, kementerian yang membidangi energi dan sumberdaya mineral terus menempatkan perusahaan sekedar sebagai agen penghasil revenue tanpa benar-benar sebagai mitra strategis yang dapat mengakselerasi kondisi sosial dan ekonomi desa.

Masyarakat pada daerah yang kaya sumberdaya tidak pernah benar-benar mandiri. Kedatangan investasi telah merenggut lahan-lahan yang selama ini menjadi aset penduduk. Dengan iming-iming pembukaan lapangan kerja dan segenap manfaat ekonomi lainnya, investasi pertambangan membalik keadaan dan membuat masyarakat menjadi tergantung terhadap aktivitas yang bersifat eksploitatif.

Data tahun 2018 misalnya sekitar 85% perekonomian Kabupaten Mimika bergantung semata-mata pada aktifitas tunggal pertambangan emas PT Freeport. Sementara itu lebih dari 65% perekonomian Kutai Kertanegara ditopang oleh sektor pertambangan dan migas.

Kolaka sebagai salah satu kabupaten penghasil nikel justru mengalami perkembangan buruk ketika hampir 50% perekonomiannya tergantung dari pertambangan. Padahal sekitar 15-20 tahun lalu angka ini hanya berkisar antara 8-15% saja.

Di sisi lain, penelitian Publish What You Pay Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskian banyak ditemukan di sekitar wilayah operasi industri ekstraktif di Sumbawa Barat, Indragiri Hulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Situasi ini tentu saja sangat riskan mengingat pertambangan adalah sumberdaya yang tidak terbarukan. Ketika perusahaan tambang tutup maka dampak buruk ketergantungan tersebut mulai kelihatan wujudnya. Masyarakat akan kehilangan mata pencaharian dan perekonomian lokal menjadi lumpuh akibat kehilangan penopang utamanya dalam sekejap.

Beban penduduk lokal akan semakin berlipat saat perusahaan meninggalkan kerusakan lingkungan yang membuat lahan-lahan menjadi tidak produktif untuk sektor-sektor lain seperti yang selama ini banyak terjadi.

Reformasi tata kelola sumberdaya

Perjalanan tata kelola industri ekstraktif selama ini telah jelas salah arah. Investasi pertambangan yang digadang-gadang dapat membantu perekonomian nasional justru telah menunjukkan gejala pertumbuhan semu.

Kedatangan modal malah menghilangkan kemandirian lokal, dan menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat rentan terhadap setiap gejolak ekonomi dan tekanan harga komoditas global. Kejatuhan harga batubara dunia misalnya dapat membuat masyarakat sekitar pertambangan jatuh miskin seketika.

Pandemi harusnya sekaligus menjadi momentum untuk menata kembali tata kelola sumberdaya nasional. Sudah saatnya pelaku industri dan pemerintah keluar dari jebakan perspektif masa lalu.

Pendekatan primitif tersebut telah membuat investasi sektor ekstraktif bekerja mirip seperti narkoba: menciptakan ketergantungan sekaligus memberi efek candu (addictive) bagi masyarakat.

Hal ini misalnya tampak pada sebagian masyarakat Pulau Bangka dan Belitung yang tidak bisa lepas dari ketergantungan menambang timah.

Program-program pemberdayaan harus mampu membuat masyarakat lebih mandiri dan mendorong diversifikasi ekonomi. Sharing infrastruktur teknologi digital hanyalah salah satu cara agar industri eksktraktif dapat memberi daya ungkit sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Penggunaan bersama juga dapat menyasar infrastruktur yang lain. Dalam skala yang lebih luas, program ini harusnya dapat membantu masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan (perbankan), logistik, dan pasar.

Dengan begitu, ekonomi pedesaan dapat tereksplorasi secara maksimal. Kebijakan ini pada dasarnya membuka potensi sosial dan ekonomi lokal yang selanjutnya dapat menghasilkan masyarakat pedesaan yang kompetitif.

Sharing infrastruktur bukan hanya memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan khususnya masyarakat dan pemerintah lokal. Dalam sudut pandang bisnis, program ini dapat memperkuat brand perusahaan, meningkatkan citra korporasi, dan memberi nilai lebih dibanding kompetitornya.
Strategi berbagi infrastruktur antara industri ekstraktif dengan masyarakat lokal merupakan perwujudan prinsip investasi yang bertanggungjawab sosial dengan tujuan akhir keberlanjutan (sustainability).

Lebih dari itu, kebijakan ini dapat dianggap sebagai kompensasi terhadap penerimaan masyarakat dan izin pemerintah atas pengembangan proyek-proyek industri ekstraktif.

Rizky Syahrir

Continue Reading

TRENDING