Connect with us

Opini

Perbedaan Pilihan Diaspora Indonesia dalam Pilpres AS

Published

on

Gencil News – VOA – California adalah negara bagian di AS dengan konsentrasi diaspora Indonesia tertinggi. Menjelang pilpres November, sejumlah isu seperti keamanan nasional dan ekonomi menjadi alasan diaspora memilih kandidat yang dijagokan masing-masing.

Ada yang menilai petahana Donald Trump lebih tangguh menangani isu ini. Yang lain menilai penantang Joe Bidenlah yang lebih mampu.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Opini

Berbagi Infrastruktur dan Momentum Reformasi Tata Kelola Industri Ekstraktif Nasional

Published

on

Berbagi Infrastruktur dan Momentum Reformasi Tata Kelola Industri Ekstraktif Nasional

Gencil News – Pembangunan infrastruktur tampaknya tetap menjadi andalan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Salah satu targetnya adalah pada penguatan infrastuktur digital di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Namun, kendala keterbatasan kapasitas fiskal membuat pemerintah harus memutar otak menemukan jurus-jurus alternatif, misalnya melalui pelibatan swasta dalam skenario Public Private Partnership (PPP), jika tidak ingin serta merta menempuh jalur pembiayaan hutang.

Tulisan ini mencoba melihat skema alternatif dalam pembangunan infrastruktur, dengan mengambil contoh penggunaan bersama sarana digital antara industri ekstraktif dengan masyarakat pedesaan untuk mendukung sektor pendidikan, sekaligus menjadi titik tolak agenda reformasi tata kelola sumberdaya nasional.

Secara agregat, Indonesia sebenarnya termasuk pengguna teknologi tertinggi di bidang pendidikan di dunia. Cambridge International pada tahun 2018 merilis bahwa siswa Indonesia terbanyak menggunakan ruang IT/komputer (40%) di sekolah, dan kedua tertinggi dalam penggunaan komputer desktop (54%), setelah Amerika Serikat.

Akan tetapi tekanan di sektor pendidikan meningkat drastis karena protokol kesehatan mengharamkan pembelajaran tatap muka selama masa pandemi. Pembelajaran daring menuntut ketersediaan sarana digital yang memadai.

Sementara itu hanya sekitar 40% guru yang siap dengan teknologi. Kondisi ini diperparah dengan kekurangan smartphone dan keterbatasan jaringan internet di daerah-daerah terpencil atau pedesaan.

Jika keadaan ini terus berlanjut maka Indonesia dapat mengalami kehilangan generasi (lost generation), atau minimal lonjakan ketimpangan pendidikan kota-desa.

Sekarang saatnya kita menimbang strategi shared-use or open access infrastruktur sektor ekstraktif sebagai salah satu alternatif penyediaan infrastruktur publik.

Penggunaan Bersama atau Shared Use

Operasi tambang dan industri ekstraktif lainnya seperti migas dan perkebunan, selalu membutuhkan infrastruktur untuk mengembangkan sistem bisnis dan operasional yang rumit di wilayah kerjanya. Jika beroperasi di daerah terpencil dan tertinggal, perusahaan harus mengembangkan sarana sendiri sebagai bagian dari investasi.

Karena itu, kantor-kantor lapangan biasanya dilengkapi dengan jaringan internet yang cepat dan tidak terbatas, di mana penggunaannya sering menjadi hak eksklusif perusahaan tersebut.

Shared-use adalah gagasan penggunaan infrakstruktur perusahaan secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Salah satu fasilitas yang dapat menjadi sasaran penggunaan bersama ini adalah jaringan internet.

Dalam suasana krisis seperti sekarang ini, tidak ada alasan lagi bagi korporasi untuk terus menjustifikasi penggunaan eksklusif yang sudah terlalu lazim itu.

Jaringan internet perusahaan harus bisa diperluas hingga ke desa-desa sekitar tambang untuk mendukung infrastruktur digital. Koneksi internet niscaya akan membantu anak-anak untuk mengakses pendidikan dan mengirim tugas-tugas.

Perusahaan pertambangan, migas, dan perkebunan juga dapat membuka kantor atau bangunan-bangunan lain mereka untuk para guru dan sekolah desa yang tidak memiliki internet, misalnya untuk mengakses materi pengajaran, atau setidaknya mengakselerasi kapasitas tenaga pendidik.

Yang terpenting, skema ini tidak membutuhkan dana pemerintah maupun pembiayaan hutang. Negara juga tidak perlu meyakinkan swasta melalui studi kelayakan yang mahal dan panjang.

Dengan mengadopsi inisiatif ini, negara dapat memperoleh alternatif tambahan untuk menyediakan infrastruktur digital di desa-desa kaya sumberdaya namun selama ini masih relatif tertinggal secara multi aspek. Yang kita butuhkan hanyalah sense of crisis yang cukup, kemauan politik dari pemerintah, dan niat baik pelaku industri ekstraktif.

Meluruskan fungsi CSR dan program pemberdayaan masyarakat

Walaupun tidak ada nilai investasi secara spesifik, tetapi satu hal yang pasti bahwa biaya penggunaan bersama ini jauh lebih murah dibanding apabila pemerintah harus membangun infrastruktur digital sendiri.

Biaya yang sangat ekonomis ini dapat dengan mudah ditutup oleh program CSR atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Pada tahun 2019, belanja sosial perusahaan tidak kurang dari 3 trilyun rupiah hanya untuk sektor mineral dan batubara saja.

Banyak pihak selama ini salah kaprah dalam memahami tanggungjawab sosial perusahaan. CSR diidentikkan dengan kegiatan sosial perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan hidup yang dianggap sebagai bagian dari alokasi keuntungan.

Oleh karena itu, kebanyakan industri memperlakukan program CSR sebagai kebijakan residu yaitu alokasi residu sisa keuntungan (laba) dan bukannya sebagai kebijakan strategis yang utama oleh industri.

CSR seolah-olah menjadi instrumen alat tukar menukar demi pencapaian sebuah tujuan kolonial yang dipoles secara lebih modern: memperoleh izin sosial untuk berusaha (social license to operate). Akibatnya, CSR dan agenda pengembangan masyarakat lainnya lebih banyak menyasar program-program pragmatis seperti berbagai macam bantuan sosial.

Sementara kalangan bahkan menganggap CSR hanya sebatas urusan bagi-bagi uang demi memuluskan operasi perusahaan, sehingga dana CSR lebih banyak dinikmati oleh para pemburu rente dan politisi oportunis.

Hal ini diperparah oleh sikap pemerintah sebagai regulator yang cenderung gagap dalam melihat perkembangan kontemporer.

Selama puluhan tahun, kementerian yang membidangi energi dan sumberdaya mineral terus menempatkan perusahaan sekedar sebagai agen penghasil revenue tanpa benar-benar sebagai mitra strategis yang dapat mengakselerasi kondisi sosial dan ekonomi desa.

Masyarakat pada daerah yang kaya sumberdaya tidak pernah benar-benar mandiri. Kedatangan investasi telah merenggut lahan-lahan yang selama ini menjadi aset penduduk. Dengan iming-iming pembukaan lapangan kerja dan segenap manfaat ekonomi lainnya, investasi pertambangan membalik keadaan dan membuat masyarakat menjadi tergantung terhadap aktivitas yang bersifat eksploitatif.

Data tahun 2018 misalnya sekitar 85% perekonomian Kabupaten Mimika bergantung semata-mata pada aktifitas tunggal pertambangan emas PT Freeport. Sementara itu lebih dari 65% perekonomian Kutai Kertanegara ditopang oleh sektor pertambangan dan migas.

Kolaka sebagai salah satu kabupaten penghasil nikel justru mengalami perkembangan buruk ketika hampir 50% perekonomiannya tergantung dari pertambangan. Padahal sekitar 15-20 tahun lalu angka ini hanya berkisar antara 8-15% saja.

Di sisi lain, penelitian Publish What You Pay Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskian banyak ditemukan di sekitar wilayah operasi industri ekstraktif di Sumbawa Barat, Indragiri Hulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Situasi ini tentu saja sangat riskan mengingat pertambangan adalah sumberdaya yang tidak terbarukan. Ketika perusahaan tambang tutup maka dampak buruk ketergantungan tersebut mulai kelihatan wujudnya. Masyarakat akan kehilangan mata pencaharian dan perekonomian lokal menjadi lumpuh akibat kehilangan penopang utamanya dalam sekejap.

Beban penduduk lokal akan semakin berlipat saat perusahaan meninggalkan kerusakan lingkungan yang membuat lahan-lahan menjadi tidak produktif untuk sektor-sektor lain seperti yang selama ini banyak terjadi.

Reformasi tata kelola sumberdaya

Perjalanan tata kelola industri ekstraktif selama ini telah jelas salah arah. Investasi pertambangan yang digadang-gadang dapat membantu perekonomian nasional justru telah menunjukkan gejala pertumbuhan semu.

Kedatangan modal malah menghilangkan kemandirian lokal, dan menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat rentan terhadap setiap gejolak ekonomi dan tekanan harga komoditas global. Kejatuhan harga batubara dunia misalnya dapat membuat masyarakat sekitar pertambangan jatuh miskin seketika.

Pandemi harusnya sekaligus menjadi momentum untuk menata kembali tata kelola sumberdaya nasional. Sudah saatnya pelaku industri dan pemerintah keluar dari jebakan perspektif masa lalu.

Pendekatan primitif tersebut telah membuat investasi sektor ekstraktif bekerja mirip seperti narkoba: menciptakan ketergantungan sekaligus memberi efek candu (addictive) bagi masyarakat.

Hal ini misalnya tampak pada sebagian masyarakat Pulau Bangka dan Belitung yang tidak bisa lepas dari ketergantungan menambang timah.

Program-program pemberdayaan harus mampu membuat masyarakat lebih mandiri dan mendorong diversifikasi ekonomi. Sharing infrastruktur teknologi digital hanyalah salah satu cara agar industri eksktraktif dapat memberi daya ungkit sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Penggunaan bersama juga dapat menyasar infrastruktur yang lain. Dalam skala yang lebih luas, program ini harusnya dapat membantu masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan (perbankan), logistik, dan pasar.

Dengan begitu, ekonomi pedesaan dapat tereksplorasi secara maksimal. Kebijakan ini pada dasarnya membuka potensi sosial dan ekonomi lokal yang selanjutnya dapat menghasilkan masyarakat pedesaan yang kompetitif.

Sharing infrastruktur bukan hanya memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan khususnya masyarakat dan pemerintah lokal. Dalam sudut pandang bisnis, program ini dapat memperkuat brand perusahaan, meningkatkan citra korporasi, dan memberi nilai lebih dibanding kompetitornya.
Strategi berbagi infrastruktur antara industri ekstraktif dengan masyarakat lokal merupakan perwujudan prinsip investasi yang bertanggungjawab sosial dengan tujuan akhir keberlanjutan (sustainability).

Lebih dari itu, kebijakan ini dapat dianggap sebagai kompensasi terhadap penerimaan masyarakat dan izin pemerintah atas pengembangan proyek-proyek industri ekstraktif.

Rizky Syahrir

Continue Reading

Opini

Midji-Norsan: Tiga Tahun Lagi untuk Pembuktian Kalbar Baru

Sementara publik tidak memiliki cukup peralatan untuk mengupas secara baik jika janji Kalbar Baru sudah dicicil oleh Pasangan Midji-Norsan dalam dua tahun terakhir kepemimpinan mereka.

Published

on

Midji-Norsan

Gencil News – Tiga tahun hadapan bukan waktu yang lama untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Kalbar Baru mampu dikerjakan pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Visi-Misi Midji-Norsan sudah berubah menjadi Visi Misi daerah sekarang.

Janji Kalbar Baru tidak ringan, tapi sejak awal mereka berdua sudah tentu berkeyakinan penuh bahwa pencapaian tersebut dapat dikerjakan. Rasional sejak menjadi kandidat, dan konsisten ketika berkuasa.

Publik mencatat bahwa narasi Kalbar Baru lahir dari tiga mimpi besar yaitu pertama terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalbar. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur. Terakhir, tata kelola pemerintahan yang baik.


Mimpi tadi bertransformasi menjadi 14 jalan pencapaian, yaitu mengejar terjadinya percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur perbatasan dan pemekaran daerah.

Selanjutnya, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan dan tata kelola pemerintahan diperbaiki. Selain itu, struktur ekonomi diperkuat dan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif meningkat di Kalbar. Daerah tertinggal berkurang dan ketimpangan antarpenduduk dan antarwilayah juga berkurang.

Angka pengangguran dan kemiskinan menurun, serta pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terakhir Memantapkan ketertiban masyarakat, dan masyarakat yang agamis dan bermoral dapat terwujud.

Visi-Misi tersebut akan dilekatkan dalam program kerja di masing-masing OPD secara terukur, dan kita berharap program yang telah dibuat dapat mendarat menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Serta mampu menunjukkan kemajuan-kemajuan baru yang selama ini belum sempat diselesaikan oleh kepemimpinan lama.

Jika tahun pertama kepemimpinan Midji-Norsan kita asumsikan fokus pada konsolidasi di lapangan birokrasi, parlemen propinsi serta mengurangi residu keterbelahan di masyarakat paska pemilihan.

Maka tahun kedua dapat kita katakan Midji-Norsan sudah dapat bekerja tenang supaya penetrasi konsepsi Kalbar Baru. Menjadi amalan di tiap-tiap satuan kerja provinsi Kalimantan Barat, dan semoga prediksi ini relevan seperti yang kita duga.

Kita, publik ingin melihat jika konsepsi Kalbar Baru memang berada dalam komitmen program kerja dan anggaran yang melekat pada tiap-tiap OPD. Midji-Norsan harus berani bersikap transparan dan akuntabel untuk memperlihatkan jika konsepsi Kalbar Baru meresap dalam politik anggaran dan politik pembangunan mereka.

Persoalannya sekarang ketika sudah masuk ke tahun kedua dan menuju tahun ketiga. Kita belum mengetahui jika kepentingan Kalbar baru sudah melekat erat. Dan menjadi ruh bagi program kerja di OPD-OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kekhawatiran sebagian besar publik terletak pada mungkin saja OPD-OPD gagap untuk memfasilitasi bekerjanya capaian Kalbar Baru. Dan Midji-Norsan luput dalam mengendalikan dan mengawasi kekurangan ini.

Sehingga masih terdapat OPD-OPD yang gagap menterjemahkan konsepsi Kalbar Baru ke dalam program kerja mereka.

Yang terjadi malahan program kerja mereka tidak terkoneksi baik dengan kebutuhan tercapainya Kalbar Baru.

Midji-Norsan tentu saja tidak menghendaki jika Kalbar Baru yang menjadi cita-cita mereka sejak awal hanya akan menjadi jargon semu tanpa realisasi yang solid.

Melalui Kalbar Baru kita yakini perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, infrastruktur dan pendidikan kelak akan dapat ikut berkontribusi mendongkrak IPM Kalbar yang terpuruk.

Kita harus mempunyai keyakinan yang lebih besar lagi bahwa Kalbar Baru memang mampu ditunaikan dalam sisa tiga tahun lagi.

Melalui Kalbar Baru kita yakini perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, infrastruktur dan pendidikan kelak akan dapat ikut berkontribusi mendongkrak IPM Kalbar yang terpuruk.

Paling tidak kita bisa melihat kemajuan dari sektor-sektor terakhir ini. Karena barangkali pekerjaan inilah yang paling mungkin di kejar dengan periode yang masih ada. Selamat bekerja Gubernur Sutarmidji, dan Wakinya Ria Norsan.

Ireng Maulana, Pengamat Politik

Continue Reading

Opini

Sosiolog Universitas Indonesia: Demokrasi Mulai Bergeser?

Published

on

Sosiolog Universitas Indonesia
Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola. (Foto: Courtesy/Universitas Indonesia)

Gencil News – Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola menilai sistem pemerintahan di Indonesia mulai bergeser dari demokrasi menuju otoritarianisme.

Hal tersebut terlihat dari sejumlah undang-undang yang telah dan akan direvisi pemerintah bersama pemerintah yang lebih berpihak kepada kepentingan golongan.

Antara lain mulai dari pengesahan UU KPK, hingga revisi RUU KUHP, omnibus law RUU Cipta Kerja, serta rencana revisi UU Mahkamah Konstitusi dan UU Bank Indonesia.

“Presiden Jokowi untuk menggambarkan gebrakannya. Itu saya pakai metafora, dia ingin jalan tol dimana-mana. Artinya tanpa hambatan, suatu pembangunan ekonomi yang konkret yang tidak terhalang berbagai undang-undang, ditangkap KPK, moneter dan MK yang ingin judicial review,” jelas Thamrin.

Di sisi lain, kata Thamrin Amal Tomagola, masyarakat sipil yang menjadi penyeimbang pemerintah juga sudah mulai lesu karena ditinggalkan pemimpin mereka.

Sebab, sebagian besar tokoh masyarakat sipil sudah bergabung dengan pemerintah menempati jabatan-jabatan staf ahli di pemerintahan.

Continue Reading

TRENDING