Pemerintah Australia siapkan undang undang bernama News Media Bargaining Code Law untuk konten berita yang ada dalam google dan facebook.
Para senator meminta pembayaran kepada media berita Australia untuk konten berita yang d itautkan ke platform tersebut.
Namun ternyata, Pihak Google menolak undang-undang tersebut, dan memberikan dua pilihan.
Selanjutnya, pilihan tersebut yakni: mengubah undang-undang atau Google Search hengkang dari Autralia.
Mel Silva, Wakil Presiden Google Australia dan Selandia Baru menyampaikan kepada Komite Legislasi Ekonomi Senat Australia.
- Pj Gubernur Kalbar Komitmen Dukung Program Pemerintah Pusat
- Tips Mengatasi Flu dan Batuk dengan Bahan Alami
- Bapenda Kota Pontianak Tertibkan Tiga Titik Reklame Tak Taat Pajak
- Ramalan Zodiak 15 Desember 2024: Peruntungan Cinta dan Karier
- Kakan Kemenag Kubu Raya Tekankan Pentingnya 5 Nilai Budaya Kerja
“Setelah melihat undang-undang ini secara rinci dan juga mempertimbangkan risiko keuangan dan operasional, kami tidak menemukan cara alternatif untuk terus menawarkan layanan kami ”
Pemerintah Australia menilai, industri media lokal jadi kehilangan pendapatan iklan karena perusahaan search engine dan jejaring sosial.
Pada kesempatan lain, Menurut Google sistem mereka mendorong trafik ke situs-situs media.
Keharusan membayar ke perusahaan media untuk menampilkan cuplikan berita hanya akan melanggar prinsip internet terbuka.
Google juga menolak model arbitrase penawaran akhir, yang menentukan besaran biaya yang harus keluar.
Sementara itu, Facebook juga menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menghentikan orang untuk berbagi berita dalam platformnya jika undang-undang itu nanti berlaku.
Sebagai informasi, total output ekonomi Australia kurang dari nilai kapitalisasi Alphabet yang mencapai 1,4 triliun dolar AS, atau sekitar Rp 19,5 triliun (kurs Rp 14.000).
Jadi cukup mengejutkan, bagaimana bisa perusahaan yang seharusnya berada di bawah level negara, tiba-tiba menjadi sangat d ibutuhkan.
