Kebijakan Australia 2025 adalah membatasi jumlah mahasiswa internasional. Pemerintah Australia melalui Menteri Pendidikan Jason Clare mengumumkan kebijakan baru yang akan membatasi jumlah mahasiswa asing yang dapat diterima di institusi pendidikan negara tersebut mulai tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan industri pendidikan yang saat ini bernilai miliaran dolar, sekaligus menanggapi tekanan politik terkait isu imigrasi.
“(Kebijakan) itu artinya beberapa universitas akan memiliki lebih banyak mahasiswa tahun ini dibandingkan tahun depan, sementara yang lain akan memiliki lebih sedikit,” kata Clare. Ia menambahkan rencana tersebut memerlukan amandemen undang-undang.
Dampak Kebijakan Terhadap Kebijakan Australia 2025
Dalam konferensi pers yang diadakan, Clare menjelaskan bahwa jumlah mahasiswa internasional baru yang diizinkan masuk ke Australia pada 2025 akan dibatasi hingga 270.000. Rinciannya, 145.000 mahasiswa akan ditempatkan di universitas, 30.000 di lembaga pendidikan tinggi lainnya, dan 95.000 di sektor pendidikan serta pelatihan kejuruan. Clare juga menambahkan bahwa perubahan ini memerlukan amandemen undang-undang yang berlaku.
“Kebijakan ini berarti beberapa universitas akan memiliki lebih banyak mahasiswa tahun ini dibandingkan tahun depan, sementara yang lain akan memiliki lebih sedikit,” jelas Clare.
Industri Pendidikan: Kontributor Ekonomi Utama Australia
Industri pendidikan adalah salah satu sektor terbesar di Australia, menyumbang lebih dari Aus$42 miliar (US$28 miliar) pada 2023. Mahasiswa internasional merupakan komponen penting dalam perekonomian Australia, dan pemerintah menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pengendalian imigrasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah telah mengeluarkan lebih dari 577.000 visa pelajar selama tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2023, dan perubahan ini akan membawa jumlah mahasiswa internasional kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
Tanggapan dari Universitas dan Masyarakat
Hal baru ini mendapatkan berbagai tanggapan dari pihak terkait. Ketua Universities Australia, David Lloyd, menekankan bahwa sektor pendidikan tidak seharusnya menjadi korban kebijakan imigrasi yang ketat.
“Walaupun kami mengakui hak pemerintah untuk mengatur jumlah migrasi, hal ini seharusnya tidak dilakukan dengan merugikan satu sektor, terutama sektor yang secara ekonomi penting seperti pendidikan,” ujar Ketua Universities Australia, David Lloyd.
“Setiap dolar dari mahasiswa luar negeri diinvestasikan kembali ke universitas-universitas Australia. Jumlah mahasiswa yang lebih sedikit di sini hanya akan memperlebar kesenjangan pendanaan di saat universitas membutuhkan dukungan yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, Perdana Menteri Anthony Albanese mengakui pentingnya industri pendidikan, namun menegaskan bahwa universitas sebaiknya tidak terlalu bergantung pada mahasiswa internasional, terutama karena dampaknya terhadap migrasi.
Implikasi Sosial dan Ekonomi
Menurut survei yang dilakukan oleh The Guardian pada 27 Agustus, 69 persen responden di Australia menyalahkan imigrasi sebagai penyebab tingginya harga rumah. Dengan meningkatnya angka migrasi bersih hingga 26,3 persen pada 2023, kebijakan ini juga bertujuan untuk meredam ketidakpuasan publik terkait isu ini.
Selain itu, pemerintah berencana melindungi industri pendidikan internasional dari eksploitasi dengan menutup lebih dari 150 “perguruan tinggi fiktif” yang digunakan sebagai jalur belakang untuk mendapatkan izin kerja di Australia.
