Gencil News – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan sejumlah pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab provinsi telah dilakukan.
Hal ini diungkapkankannya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, Senin (13/3).
“37 itu jalan provinsi, tanggung jawab provinsi. Itu kondisinya hanya beberapa spot akibat banjir. Kemudian ada 31 jembatan dimana 20an jembatan dalam kondisi kurang baik karena kondisi banjir dan jembatan yang rusak parah ada 5-6 saja,” terang Gubernur.
Gubernur menerangkan untuk jembatan Secapah nantinya akan menggunakan billing karena lebih cepat pemasangannya namun pemesanan yang lama.
“Perkiraan saya kira-kira ada enam yang bisa kita tangani tahun ini sehingga tahun depan bisa selesai,” imbuhnya.
Sementara untuk jembatan Semitau diperkirakan menghabiskan anggaran Rp25 sampai Rp30 miliar rencananya tahun ini dan realisasinya tahun depan.
“Kalau keadilan APBD dalam distribusi pembangunan maka saya rasa yang menjadi tanggung jawab provinsi itu tahun depan bisa selesai. Bahkan itu tidak begitu besar,” ungkap Sutarmidji.
Selanjutnya dalam musrenbang ini yang menjadi prioritas ialah penurunan stunting, pembangunan SMK unggulan untuk mempersiapkan SDM kalimantan Barat. Hal ini karena menurutnya IKN paling dekat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu.
“Jadi kita harus bisa menjawab sumber daya manusia untuk kebutuhan lokal maupun disana (IKN). lahannya sudah ada kalau bisa ditambah tahun depan perencanaannya sudah bisa bangun fisiknya SMK unggulan,” kata Gubernur.
Ia meyakini tahun depan akan ada tambahan 20 desa berstatus desa mandiri di kabupaten Kapuas Hulu.
Dimasa-masa akhir jabatannya, Sutarmidji menegaskan bahwa siapapun yang akan menjadi Gubernur nantinya mesti melanjutkan program yang sudah berjalan.
“Kalau jabatan itu kan simple saja, masalah program itu tidak akan putus. Program saya, nanti sesuai visi misi siapa yang akan jadi gubernur ya harus melanjutkan, tidak bisa bongkar pasang, kalau bongkar pasang akan susah tercapai nanti belum selesai batal kontrak nah itu saya tidak mau makanya tidak sistem kontrak siapapun selesaikan, “tegasnya.
Kemudian terkait pemekaran Kapuas Raya ia menerangkan tanggung jawabnya sebagau Gubernur sudah ia lakukan bahkan sejak tahun pertama menjabat, kabupaten/kota dengan ketua DPRD semua sudah tanda tangan namun masih marotarium di pusat.
