Didi Haryono, mantan Kapolda Kalimantan Barat, secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) Bank Kalbar. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) pada Senin, 26 Agustus 2024. RUPSLB ini dihadiri oleh jajaran komisaris, direksi, serta kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota se-Kalbar, yang memiliki saham di Bank Kalbar.
Alasan Pemberhentian Didi Haryono
Dalam RUPSLB tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah pemberhentian Didi Haryono dari jabatannya sebagai Komisaris Utama. Pemberhentian ini dilakukan menyusul keputusannya untuk maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat, mendampingi Sutarmidji pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalbar 2024. Selain itu, Didi Haryono juga baru-baru ini bergabung dengan partai politik Golongan Karya (Golkar).
Menurut Komisaris Bank Kalbar, Eddy Suratman, pemberhentian dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di dalam pasal 38 huruf k, disebutkan bahwa anggota dewan pengawas atau komisaris tidak boleh menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau wakil calon kepala daerah. Pemberhentian ini juga diperkuat oleh pasal 46 ayat 2 (f), yang menyatakan bahwa seseorang otomatis tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan pengawas atau komisaris jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menyampaikan bahwa dalam RUPSLB ini dibahas beberapa hal penting, termasuk penambahan penyertaan modal dari beberapa kabupaten/kota, pelepasan aset, dan pemberhentian Didi Haryono sebagai Komisaris Utama Bank Kalbar.
“Soal pemberhentian Pak Didi Haryono sebagai Komisaris Utama Bank Kalbar ini sehubungan dengan pencalonannya sebagai Wakil Gubernur Kalbar berpasangan dengan Pak Sutarmidji,” ungkap Harisson.
