Gencil News- Tahapan persiapan penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) meliputi : pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Aula Hotel Harvey Sanggau, Senin (21/3/2022), mewakili Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Junaidi, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2023.
pada kesempatan tersebut, Junaidi mengungkapkan bahwa target RKPD tersebut harus tercapai dengan mengikuti arah kebijakan yang berlaku.
“Guna mencapai target dimaksud dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah guna merangkul seluruh komponen masyarakat untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan”ungkap Asisten II Sekda Prov Kalbar.
Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2023 yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah serta beberapa peraturan pelaksanaan lainnya.
“Melalui Musrenbang kali ini, proses penyusunan perencanaan tidak lagi digambarkan hanya bersifat Top Down, namun juga bersifat partisipatif dengan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat,” ujar Junaidi.
Untuk capaian makro pembangunan daerah di tahun 2021, Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sanggau menunjukkan nilai yang cukup baik.
“Ekonomi Kabupaten Sanggau tumbuh 4,19% jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya yang tumbuh 0,7% akibat pandemi COVID-19. Indikator makro lainnya yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,44% yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 3,52%. Namun, TPT tersebut masih berada di bawah nilai Provinsi Kalbar sebesar 5,82%,” jelas Asisten II Sekda Prov Kalbar.
Guna mengurangi tingkat pengangguran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membangun Gedung Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja yang dibangun melalui APBD.
“Dengan adanya gedung sertifikasi ini diharapkan para pencari kerja mampu meningkatkan kualitas dan keahlian, serta dengan sertifikasi keahlian yang dapat berguna dalam persaingan mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat Kalbar,” harap Junaidi.
