Gencil News – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menyampaikan harapannya agar semua transaksi keuangan sudah menggunakan transaksi Elektronik.
Sehingga setiap transaksi tidak lagi dengan cash dan sebagainya khususnya pada jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Bak gayung bersambut, dengan menerapkan sistem tersebut Pemprov Kalbar mendapat rangking kedua setelah DKI Jakarta dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Ini harus kita pertahankan dan Saya selalu sosialisasikan agar setiap transaksi diusahakan tidak dalam bentuk cash. Makanya, orang yang masih menyimpan uang dalam jumlah besar di dompet tu Sepok (ketinggalan zaman), “ucapnya saat agenda Pekan QRIS Nasional 2023 yang dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (20/8).
Dirinya menyebutkan, untuk aliran dana berupa Transfer Pusat pun sudah menerapkan non tunai, dan untuk daerah di Pemerintah Kabupaten / Kota juga didorong untuk transaksi Non Tunai.
“Sebagaimana saya selalu menggunakan transaksi Non Tunai baik itu memberikan sumbangan yang ratusan ribu rupiah pun, sehingga BPK melakukan pengauditan dapat diperiksa dan lebih jelas dari dana rekening, bahkan untuk berbelanja Saya juga menggunakan QRIS,”terangnya.
Kemudian untuk transaksi-transaksi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, Gubernur Kalimantan Barat, juga mendorong transaksi dapat menggunakan QRIS, selain karena untuk mencetak uang menggunakan biaya yang mahal, untuk memusnahkannya pun perlu menggunakan biaya, sehingga dapat menjadi beban negara.
Menurutnya penggunaan transaksi QRIS juga aman, mengikuti trend dan perkembangan zaman, juga dapat memudahkan dalam semua sektor.
“Dari sektor Pariwisata untuk Pajak restoran, Pajak hotel seharusnya sudah bisa terpantau dengan baik, untuk itu setiap program transaksi yang apapun bentuk dan modelnya baik itu QRIS dan lainnya harus terus disosialisasikan”, harap Sutarmidji.
Sebagai Informasi, Gubernur Kalbar mengungkapkan Kalimantan Barat akan mendapatkan penghargaan KEJAR AWARD yaitu program satu Rekening satu Pelajar dimana Provinsi Kalimantan Barat merupakan juaranya.
“Hal ini karena banyaknya para Pelajar yang telah memiliki Rekening sendiri. mudah-mudahan ini juga merupakan satu terobosan bagi Kalimantan Barat”, ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat menyampaikan bahwa terkait Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagaimana diketahui, target Inflasi di tahun 2023 sebesar 31 %. Year on year dengan Inflasi di Kalimantan Barat pada bulan Juli 2023, 4,04 % Year on years, masih di atas realisasi nasional sebesar 3,08 %.
“Berbagai upaya terus dilakukan dalam pengendalian Inflasi yang pada hari ini dalam rangka GNPIP, akan dilakukan beberapa kegiatan terkait dengan ketersediaan pasokan, akan diberikan 20.000 bibit dan benih kepada Tim Penggerak PKK se- Kalimantan Barat, Kelompok Wanita Tani, dan juga Pondok Pesantren, juga akan diberikan Alsintan dan Saprodi kepada kelompok Petani Padi dan Hortikultura, dengan total bantuan sekitar 500 Juta rupiah, berupa supporting Milling unit Cultifacktor, Pompa Air dan lainnya”, ungkap Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalbar.
Di akhir acara Gubernur Kalimantan Barat, juga dilakukan Penandatangan MoU Kerjasama Antar Daerah Pengendalian Inflasi SINGBEBASWAH, oleh Perwakilan 4 orang Sekretaris Daerah di Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat dengan Bank Indonesia.
