Gencil News – Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson membuka acara Diskusi Penguatan Peran Para Pihak dalam Implementasi Proyek Green Climate Fund (GCF) di Hotel Mercure Pontianak pada Rabu (6/11/2024).
Dalam diskusi ini, Pj Gubernur Harisson mengungkapkan bahwa sejumlah negara maju, seperti Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat, melalui GCF telah memberikan hibah sebesar 59,5 juta Euro, setara dengan 1 triliun rupiah, kepada Provinsi Kalimantan Barat.
“Ini akan dimanfaatkan melalui program selama 7 tahun. Jadi, 1 triliun itu akan digunakan dalam berbagai program selama 7 tahun untuk melestarikan hutan kita, memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pengembangan potensi daerah. Diharapkan, bantuan ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan hutan, sembari menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Harisson.
Pj Gubernur Harisson menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memastikan keterlibatan organisasi pemerhati lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini.
Menurutnya, penyelesaian krisis lingkungan memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan semua pihak, termasuk masyarakat dan kelompok pemerhati lingkungan.
“Organisasi pemerhati lingkungan kami libatkan dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Selain itu, penggunaan dana hibah ini diawasi oleh negara pendonor untuk memastikan pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran,” jelas Harisson.
Sasaran Program di 5 Kabupaten
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar, Adi Yani, menyebut bahwa program ini menargetkan lima kabupaten, yakni Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Kubu Raya, dan Ketapang.
“Ada sekitar 200 desa yang akan menjadi sasaran program ini. Jika dihitung, dana sebesar 1 triliun rupiah dibagi untuk 7 tahun dan 200 desa, maka setiap desa akan menerima beberapa miliar rupiah untuk pengembangan program,” terangnya.
Adi Yani menambahkan bahwa program ini akan memanfaatkan berbagai bentuk perhutanan sosial, seperti hutan desa, hutan adat, dan hutan kemitraan, sebagai penopang utama.
Desa-desa yang terlibat di luar kawasan hutan juga akan diarahkan untuk membangun desa ketahanan iklim.
“Implementasi program ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi oleh mitra-mitra yang bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan proyek ini,” tutupnya.
