Gencil News – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalbar menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Persiapan Evaluasi SAKIP Tahun 2023.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson dan dihadiri oleh Pj Sekda Kalbar, Mohammad Bari. Serta seluruh Perangkat Daerah Pemprov Kalbar di Ruang Data Analytic Room (DAR).
Rapat ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan pelaksanaan SAKIP yang efektif dan sukses di masing-masing OPD.
SAKIP menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan pelayanan publik.
Dari hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023, Pemprov Kalbar menempati peringkat tujuh nasional. Dengan indeks pelayanan publik sebesar 4,32, dengan kategori sangat baik
Dalam rapat koordinasi ini, bersama dengan Auditor Madya Inspektorat Daerah Prov. Kalbar Marlyna, dibahas beberapa agenda terkait implementasi dan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Pemprov Kalbar. Yang kemungkinan akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB antara bulan Juli sampai dengan Agustus.
Selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi diskusi membahas langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh OPD di Lingkungan Sekretariat Pemprov Kalbar. Sebagai upaya untuk peningkatan nilai SAKIP baik pada Perangkat Daerah maupun pada Pemerintah Daerah.
Mereka menyadari pentingnya pengumpulan data yang berkualitas guna mendapatkan hasil evaluasi yang objektif dan mampu memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja instansi pemerintah.
Efektivitas SAKIP di Pemprov Kalbar
Selain itu, peserta rapat juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi SAKIP dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan sejauh ini.
Mereka berdiskusi mengenai solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas SAKIP di Pemprov Kalbar.
Pj Gubernur Kalbar, Harisson menyampaikan pentingnya komitmen dan kerjasama dari seluruh instansi pemerintah dan stakeholder terkait dalam melaksanakan SAKIP.
“SAKIP bukan hanya tugas satu instansi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Barat. Jangan hanya melihat SAKIP dari nilai yang diperoleh saja”, tegas Harisson.
Dengan adanya Rapat Koordinasi Implementasi SAKIP dan Persiapan Evaluasi SAKIP Tahun 2024 ini, diharapkan Pemprov Kalbar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah mereka, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
