Gencil News – Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan perlu percepatan digitalisasi pemerintahan, terutama dalam hal pelaksanaan anggaran. Jika kabupaten/kota tidak menerapkannya, maka akan berdampak pada negara.
Menurutnya, membiasakan transfer uang elektronik dapat mempermudah proses penilaian.
“Pelaksanaan TP2DD dilengkapi dengan data potensi penerimaan maupun belanja daerah. Imbangi dengan data yang valid dan lengkap,” tegas pria yang akrab disapa Bang Midji saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Kalimantan Barat di Aula Enggang Kantor Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Senin (17/7/2023).
Selain itu, Gubernur Kalbar memberikan beberapa kiat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mengenali potensi daerah.
“Terserah orang mau bilang apa, selama itu baik dan memberi nilai tambah untuk daerah, teruskan saja,” jelasnya.
Sutarmidji juga tidak menampik bahwa 40% sektor yang dikelolanya memiliki kelemahan digitalisasi yang disebabkan oleh titik kosong (kesulitan pensinyalan). Hal ini tentu saja berdampak pada permasalahan digital di desa, bahkan status desa itu sendiri.
Gubernur Kalbar berharap kepada pemerintah kabupaten/kota, antara lain daerah tidak bergantung kepada Dana Transfer Pusat, transaksi keuangan pemerintah daerah sudah tervalidasi.
“Terus membiasakan masyarakat dengan transaksi noncash, perbaiki kelemahan data agar kemampuan fiskal daerah semakin baik dalam segala hal, terutama PAD. Alhamdulillah, Kalbar masuk dalam 20 daerah dengan kemampuan fiskal tertinggi di Indonesia,” sambung Sutarmidji menutup sambutannya.
Sementara itu, dalam paparan singkatnya, Nur Asyura Anggini Sari, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, meyakini Pemprov Kalbar bisa mencapai status Pemda Digital di Tahun 2023.
“Kami juga memberikan apresiasi karena selama tahun 2022, tidak ada daerah di Kalbar yang berstatus Pemda Berkembang,” ujar Nur Asyura.
