Scroll untuk baca artikel
Lintas Kalbar

Kalimantan Barat usulkan 2 Pemekaran Provinsi Baru

×

Kalimantan Barat usulkan 2 Pemekaran Provinsi Baru

Sebarkan artikel ini
Namun, usulan tersebut masih terhambat karena moratorium pembentukan DOB yang hingga kini belum dicabut.
Wakil menteri dalam negeri ( wamendagri ) bima arya sugiarto.

Gencil News – Pembahasan tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali menjadi sorotan publik. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Kemendagri telah menerima 337 usulan DOB dari berbagai wilayah di Indonesia.

Namun, usulan tersebut masih terhambat karena moratorium pembentukan DOB yang hingga kini belum dicabut.

“Permintaan untuk mencabut moratorium DOB terus berdatangan, mengingat banyaknya aspirasi pemekaran wilayah yang masuk,” ujar Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komite I DPD di Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Usulan pemekaran wilayah yang diterima Kemendagri tersebar di 36 provinsi, mencakup:

42 usulan tingkat provinsi

248 usulan tingkat kabupaten

36 usulan tingkat kota

6 usulan daerah istimewa

5 usulan tingkat otonomi khusus

Moratorium pembentukan DOB, yang telah berlangsung selama beberapa tahun, menjadi penghalang utama bagi realisasi pemekaran wilayah.

Baca juga  Sertifikat Elektronik Aset Pemprov Kalbar Diserahkan, Bukti Komitmen Keadilan

Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Arman Suparman, menyebutkan bahwa pencabutan moratorium menjadi solusi penting untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.

“Banyak wilayah yang sudah layak untuk dimekarkan, tetapi terkendala oleh moratorium. Jika moratorium dicabut, pemerintah perlu memastikan adanya Desain Penataan Daerah (Desartada) agar setiap DOB memiliki tujuan pembangunan yang jelas,” ungkap Arman.

Wamendagri Bima Arya menyebutkan bahwa Kemendagri tengah mempertimbangkan berbagai masukan terkait pencabutan moratorium.

“Pemekaran wilayah dapat memberikan dampak positif dalam pemerataan pembangunan, tetapi perlu direncanakan dengan matang, terutama dari sisi anggaran dan sumber daya manusia,” katanya.

Sementara itu, Komite I DPD mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan Desartada sebagai panduan jangka panjang dalam pengelolaan DOB.

Merujuk data pemaparan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Kerja Komisi I DPD, berikut rincian usulan DOB ini:

Baca juga  Sutarmidji Minta Penerima SK PPPK Bekerja Memahami Aturan

Aceh

Provinsi: 2 usulan

Kabupaten: 4 usulan

Kota: 3 usulan

Sumatera Utara

Provinsi: 8 usulan

Kabupaten: 14 usulan

Kota: 1 usulan

Sumatera Barat

Provinsi: 1 usulan

Kabupaten: 2 usulan

Daerah Istimewa: 1 usulan Riau

Daerah Istimewa: 1 usulan

Kabupaten: 6 usulanK

ota: 2 usulan

Jambi

Provinsi: 1 usulan

Kabupaten: 3 usulan

Kota: 1 usulan

Bengkulu

Kabupaten: 1 usulan

Kepulauan Riau

Otonomi Khusus: 1 usulan

Kabupaten: 6 usulan

Kota: 1 usulan

Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten: 1 usulan

Lampung

Provinsi: 1 usulan

Kabupaten: 6 usulan

Sumatera Selatan

Kabupaten: 7 usulan

Bali

Otonomi Khusus: 1 usulan

Banten

Kabupaten: 4 usulan

Jawa Barat

Provinsi: 3 usulan

Kabupaten: 15 usulan

Kota: 2 usulan

Daerah Istimewa: 1 usulan

Jawa Tengah

Daerah Istimewa: 1 usulan

Kabupaten: 5 usulan

Kota: 1 usulan

Nusa Tenggara Barat

Provinsi: 3 usulan

Kabupaten: 2 usulan

Kota: 2 usulan

Baca juga  Kalimantan Barat Siap Jadi Pusat Ekonomi Digital dengan QRIS

Nusa Tenggara Timur

Provinsi: 3 usulan

Kabupaten: 13 usulan

Kota: 1 usulan

Kalimantan Barat

Provinsi: 2 usulan

Kabupaten: 12 usulan

Kalimantan Selatan

Otonomi Khusus: 1 usulan

Kabupaten: 2 usulan

Kalimantan Tengah

Provinsi: 2 usulan

Kabupaten: 5 usulan

Kota: 1 usulan

Jawa Timur

Provinsi: 2 usulan

Kabupaten: 1 usulan

Kalimantan Timur

Otonomi Khusus: 1 usulan

Kabupaten: 8 usulan

Kalimantan Utara

Kabupaten: 3 usulan

Kota: 2 usulan

Gorontalo

Kabupaten: 4 usulan

Kota: 1 usulan

Sulawesi Barat

Kabupaten: 2 usulan

Kota: 1 usulan

Sulawesi Selatan

Provinsi: 1 usulanClick

Kabupaten: 4 usulan

Sulawesi Tengah

Provinsi: 1 usulan

Kabupaten: 11 usulan

Kota: 1 usulan

Sulawesi Tenggara

Provinsi: 2 usulan

Kabupaten: 6 usulan

Kota: 1 usulan

Daerah Istimewa: 2

Sulawesi Utara

Provinsi: 3 usulan

Kabupaten: 5 usulan

Kota: 3 usulan

Maluku

Provinsi: 1 usulan

Kabupaten: 13 usulan

Kota: 5 usulan

Maluku Utara

Provinsi: 1 usulan

Kabupaten: 6 usulan

Kota: 3 usulan

Otonomi Khusus: 1 usulan

Papua BaratProvinsi: 1 usulanKabupaten: 6 usulanKota: 1 usulan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *