Gencil News – Pj. Gubernur Kalbar,Harisson menerima kunjungan Tim Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) RI di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar.
Pertemuan ini bertujuan membahas perumusan kebijakan ekonomi nasional di Kalimantan Barat, khususnya terkait potensi dan strategi pengembangan ekonomi di provinsi tersebut.
Dalam audiensi tersebut, Harisson memaparkan keunggulan geografis Kalimantan Barat yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan berbatasan langsung dengan Malaysia, yang membuka peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk menjadi provinsi unggulan dan mandiri, terutama di bidang pangan.
“Dengan penduduk 5,6 juta jiwa dan luas wilayah 14,6 juta hektar, Kalbar memiliki potensi besar untuk berkembang. Data BPS menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 7,77 persen di tahun 2018 menjadi 6,71 persen di tahun 2023,” ungkap Harisson.
Capaian Positif Pembangunan Ekonomi Kalbar
Harisson menjelaskan bahwa kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kalbar mengalami penurunan signifikan.
“Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kalbar berada pada angka 7,77 persen (387,08 ribu jiwa) dari seluruh penduduk Kalbar. Angka ini menurun pada tahun 2023 menjadi 6,71 persen (353,35 ribu jiwa),” ujarnya.
Melihat perkembangan sektor ekonomi, Harisson menyampaikan bahwa sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan tren fluktuatif.
“Pada tahun 2020, PDRB sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 7,926 triliun dan meningkat menjadi Rp 8,333 triliun di tahun 2022, kemudian menurun kembali menjadi Rp 7,016 triliun pada tahun 2023,” jelasnya.
Sebaliknya, sektor industri pengolahan menunjukkan tren positif.
“Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai Rp 21,677 triliun dan meningkat menjadi Rp 24,252 triliun pada tahun 2023,” tambah Harisson.
Pj. Gubernur Kalbar menekankan pentingnya hilirisasi usaha pertambangan mineral untuk memaksimalkan nilai tambah dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Kalbar.
“Pemprov. Kalbar telah melakukan beberapa upaya seperti penerbitan izin usaha pertambangan bauksit, mendorong pembangunan Pelabuhan Pontianak Terminal Kijing sebagai pintu keluar hasil pengelolaan komoditas, menerbitkan Perda, serta mendorong penyediaan energi terjangkau dan berkelanjutan bagi industri pengolahan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir,” tuturnya.
