Gencil News – Pemerintah Kalimantan Barat canangkan penguatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui satu data kependudukan. Hal ini terwujud dalam Perencanaan program dan kegiatan dalam bidang administrasi kependudukan agar fokus dalam peningkatan cakupan pelayanan.
Dalam meuwujudkan hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat,Leysandri, membuka dan hadir dalam kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Forum Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu (10/3/2021), Hotel Gajah Mada Pontianak.
Usai membuka kegiatan, Sekda Kalbar mengatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani masyarakat, tentunya data dari Dukcapil ini menjadi referensi nasional.
“Jadi, data itulah yang semua instansi pemerintah pegang, baik Pusat maupun dari Daerah. Oleh karena itu, kita harapkan perekaman baik KTP (Kartu Tanda Penduduk) harus sesuai standar nasional,” ungkapnya.
Saat ini Provinsi Kalbar tinggi di Kartu Identitas Anak (KIA). Target Kalbar melebihi target nasional dalam pembuatan KIA.
Ia memaparkan formulasi kebijakan pemerintah selanjutnya agar data yang Dukcapil gunakan benar-benar valid.
“Target nasional 20, kita 25, dan sudah mencapai bahkan lebih. Harapan saya, supaya data Dukcapil referensinya harus benar valid tersedia dan tersaji dengan baik. Termasuk bagaimana memformulasikan kebijakan ke depan dalam kita menghadapi Pemilu,” ujarnya.
Leysandri meminta agar di pemilu mendatang, tidak ada lagi beredar surat keterangan. Apabila terdapat masyarakat yang tidak mempunyai KTP, maka Dukcapil segera melakukan evaluasi.
“Mereka (Dukcapil) harus bekerja profesional untuk bagaimana mengedukasi masyarakat, supaya memiliki identitas diri dan yang penting juga memiliki kartu keluarga,” jelasnya.
Ia menegaskan agar Dukcapil membiarkan hal ini berlarut-larut. Karena jika dibiarkan ke depannya, akan berbenturan dengan kepentingan semua pihak.
“Ada kecurigaan nanti bahwa Dukcapil ini tidak profesional kerja, karena itu tadi kita menekankan supaya data ini bisa menjadi acuan yang sangat strategis untuk mengukur kebijakan setiap Kepala Daerah dalam mengevaluasi anggaran dan kebijakan pembangunan,” tutupnya.
