Gencil News – Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terdiri dari lima wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga. Kabupaten yang berbatasan yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sintang yang berbatasan dengan Negara Malaysia (Sarawak).
Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan bahwa wajah atau tampilan Perbatasan di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin bagus.
“Khususnya di PLBN sudah lebih bagus kecuali di Kabupaten Sintang (Sungai Kelik) yang masih proses pembangunan. Kemudian Infrastruktur seperti jalan juga sudah ada, hanya saja Gubernur menyayangkan letak perbatasan yang ada di Indonesia jaraknya terlalu jauh dari perbatasan yang ada”, ungkap Sutarmidji, Selasa (27/12/2022).
Dirinya juga mengungkapkan bahwa desa yang ada di sekitar perbatasan sudah berwarna Hijau artinya mengindikasikan kalau tidak Desa Maju atau Desa Mandiri.
Menurutnya, hanya ada satu atau dua saja yang berwarna Kuning menandakan sebagai Desa yang masih Berkembang.
“Bila desa di sekitar perbatasan indikatornya sudah berwarna Hijau artinya Infrastruktur pendidikan, listriknya sudah ada, hanya saja permasalahannya adalah akses menuju ke sekolahnya yang jauh, selain itu kelistrikannya juga belum menjangkau ke semua desa“, jelasnya.
Gubernur Kalbar selama ini terus mendorong bagaimana desa-desa agar indikatornya menjadi Desa Mandiri dimana ada 54 Indikator yang berkaitan dengan masyarakat, seperti akses Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Perbankan dan sebagainya.
“Jika semuanya bisa terpenuhi diharapkan nantinya tidak ada lagi warga perbatasan yang akan kerja, dan sekolah di Malaysia”, harapnya.
Gubernur berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah melakukan pembangunan dan memperhatikan wilayah perbatasan.
Akan tetapi, ia menyayangkan ranah pengelolaannya lebih banyak pada Pemerintah Pusat terutama pada Perdagangan Luar Negeri.
“Kita sebagai Pemerintah Daerah akan terus mendorong agar lebih maksimal lagi, kemudian perlunya diperjelas antara kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal Pengelolaan Perbatasan dan hal tersebut harus segera diselesaikan”, tuturnya..
Terkait Infrastruktur Pendidikan Tinggi dan Tenaga Pengajar yang yang masih kurang di daerah perbatasannya.
