Gencil News – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan kinerja penanganan Covid-19 pada beberapa daerah Kalimantan Barat. Kabupaten Kayong Utara menjadi daerah dengan penilaian kinerja penangan Covid-19 kurang efektif.
Kurang efektifnya kinerja Kayong Utara dalam penanganan Covid-19 ini disampaikan Ketua BPK perwakilan Kalbar Rahmadi.
“Ada dua laporan yang diserahkan ke provinsi (Pemprov) dan lima kabupaten lainnya. Yakni Kabupaten Sekadau, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara,” ungkapnya usai menerima laporan penyerahan dari gubernur Kalbar, Senin (21/12).
Ia mengungkapkan dari semua daerah tersebut, Nilainya masuk kategori cukup efektif. Terkecuali Kabupaten Kayong Utara yang masuk kategori kurang efektif. Sementara ada empat tingkatan penilaian mulai dari efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif.
“Yang lain cukup efektif, hanya yang kurang efektif yaitu Kabupaten Kayong Utara,” katanya.
Rahmadi menjelaskan banyak indikator penilaian untuk menetapkan kategori tersebut. Salah satunya soal penelusuran atau pemeriksaan warga terkait Covid-19. Semua menurutnya memiliki hitung-hitungan tersendiri.
“Nantinya yang mendapat penilaian kurang efektif akan ada perbaikan ke depan. BPK akan memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan, semua ada direkomendasi. Ini dari sisi penanganan, buka anggarannya. Jika anggaran menyangkut recofusing, kalau refocusing pemeriksaan dengan tujuan tertentu, lain lagi pemeriksaannya,” pungkasnya.
Sementara Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan sudah sering mengingatkan daerah yang jarang mengirim sampel tes usap (swab), salah satunya Kabupaten Kayong Utara. Dan hal tersebut menurutnya terbukti dari hasil penilaian BPK kali ini.
“Sekarang hasil audit BPK sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Jadi jangan marah sama saya, kalau saya suka marah mengingatkan,” katanya.
Ia berharap ke depan seluruh Satgas bisa membuat penanganan Covid-19 jauh lebih efektif. Caranya dengan membuat model-model penanganan yang inovatif. Salah satunya soal pengadaan laboratorium PCR di seluruh daerah kabupaten/kota.
