Midji: “Saya tidak Sependapat Dengan Sistem Zonasi Mendikbud”– Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit.
Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun lalu kembali menuai banyak polemik serta pro-kontra di masyarakat.
Masyarakat banyak yang merasakan imbasnya secara langsung, terutama yang memiliki putra-putri yang akan mendaftar ke sekolah baru. Para orangtua mengeluhkan sulitnya mendapatkan sekolah sesuai dengan keinginan, karena adanya pembatasan kuota siswa yang berasal dari daerah bukan sekitar sekolah tujuan.
Hasilnya, banyak siswa dengan hasil akademis yang tinggi gagal menjadi siswa baru di sekolah unggulan, karena tersisihkan oleh siswa-siswa yang secara jarak berdekatan dengan letak sekolah.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sistim zonasi yang diterapkan oleh mendikbud.
“Saya tidak sependapat dengan diberlakukanya sistem zonasi oleh mendikbud. Keputusan dibuatnya sistem zonasi tidak disesuaikan dengan data dari wilayah daerah yang ada. Lain halnya dengan Jakarta dan Jawa itu bisa diberlakukan, tetapi kalau di Kalbar diberlakukan dengan sistem zonasi, itu tidak akan efektif karena di Kalbar ada jarak sekolahnya 10 km bahkan sampai 42 Km.
“Jika ini diberlakukan zonasi, Itu tidak akan bisa efektif. Bahkan zonasi itu akan mengurangi semangat anak untuk berprestasi, percuma berprestasi jika tidak bisa masuk sekolah yang diunggulkan sesuai prestasi yang diraihnya, ” tegas Sutarmidji ketika membuka Kegiatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi Kalbar, Desa Rasu Jaya, Rabu ( 30/10)
“apa kita mau mengorbankan mereka yang berprestasi, hanya karena berbicara tentang pemerataan dan keadilan, keadilan itu relatif, kita tak bisa berbicara dengan keadilan hanya dari satu sisi jangan juga membuat kebijakan berdasarkan opini, saya tak mau itu, mau orang ngomong apapun, kalau menurut kajian berdasar data seperti itu, saya tidak akan ikut’.
“Saya berharap Kementerian Pendidikan bisa berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja. Tolong lakukan perubahan dan perhatikan kebutuhan daerah dalam hal membangun SDM Kalbar, tolong lengkapi fasilitas untuk sekolah sertifikasi yang gedungnya telah dibangun oleh pemerintah daerah,” Pinta Midji.
