Connect with us

LAPORAN KHUSUS

RUU Pemberantasan Terorisme Terganjal Oleh Definisi Terorisme

Published

on

Ketua Panitia Khusus RUU Pemberantasan Terorisme Muhammad Syafii mengatakan batalnya pengesahan RUU Pemberantasan Terorisme karena masih terganjal masalah definisi terorisme itu sendiri.

GENCILNEWS – Definisi terorisme di beragam negara berbeda, bergantung pada siapa yang sedang menjabat. Di Turki misalnya, kelompok Al Ikhwan Al Muslimin berkembang pesat sebagai organisasi berpengaruh, tetapi di Mesir dan Arab Saudi kelompok yang didirikan oleh Hasan Al Banna itu dicap sebagai kelompok teroris.

Soal definisi terorisme ini yang membuat berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemberantasan Terorisme di Dewan Perwakilan Rakyat, yang awalnya ditargetkan selesai Desember lalu.

Masalah definisi terorisme ini kembali disorot dalam diskusi mengenai RUU Pemberantasan Terorisme yang digelar di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hari Senin (16/4). Ketua Panitia Khusus RUU Pemberantasan Terorisme Muhammad Syafii menegaskan harus ada definisi tentang teror, teroris, terorisme dan tindak pidana terorisme. Menurut Syafii, telah disepakati pengertian soal teror dan teroris dimasukkan dalam bagian penjelasan di RUU Pemberantasan Terorisme.

Sedangkan dalam norma dimasukkan definisi mengenai terorisme dan tindak pidana terorisme.

Syafii menambahkan definisi soal tindak pidana terorisme sudah disepakati namun definisi tentang terorisme tak kunjung disepakati. Karena itulah, RUU Pemberantasan Terorisme ini gagal disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa pekan lalu (10/4). Pemerintah meminta tambahan dua pekan untuk merumuskan soal definisi terorisme.

Syafii menegaskan bahwa orang tidak bisa begitu saja dicap sebagai teroris, tanpa terbukti bahwa ia memang termasuk jaringan teroris atau melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai teror.

“Jangan cara pandang orang jadi rusak. Apa yang terjadi di Yogya adalah kerusakan dahsyat. Kalau ada orang ganggu di gereja, marah publik kalau nggak disebut teroris. Itu artinya sudah berhasil masyarakat diyakinkan kalau yang melakukan Islam, korbannya itu gereja, harus teroris,” ujar Syafii.

Syafii menjelaskan RUU Pemberantasan Terorisme merupakan usul pemerintah yang dibuat berdasarkan semangat penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemberantasan terorisme.

Ada tiga poin utama dalam RUU itu, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban. Dia menjelaskan dalam aspek pencegahan diupayakan agar tidak terjadi reproduksi pemahaman terorisme, sehingga dibuat program kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Dalam RUU itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diperkuat sehingga selain berfungsi sebagai koordinator semua kementerian dan lembaga dalam menangani terorisme, BNPT juga menjadi satu-satunya badan yang berfungsi sebagai pusat analisis data terorisme dan pusat krisis penanganan terorisme.

Sementara dalam aspek penindakan, telah terjadi pergeseran dari tindak pidana murni materiil ke formil. Dia mencontohkan kalau ada orang menghasut dan merencanakan sebuah serangan teror, kalau tidak terbukti yang bersangkutan tidak bisa dikenai pasal-pasal dalam RUU Pemberantasan Terorisme.

Poin terakhir, yaitu aspek pemulihan korban, ada satu pasal yang disepakati, yakni korban serangan teroris adalah tanggung jawab negara. Mulai dari pemulihan medis sampai benar-benar pemulih. Ini mencakup pemulihan psikososial, pemulihan psikologi, pemberian kompensasi yang diajukan oleh korban, keluarganya, walinya, atau oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ada pula pasal mengenai restitusi yang mengharuskan pelaku memberi ganti rugi kepada korban.

RUU Pemberantasan Terorisme juga memiliki pasal yang melindungi pelaku, termasuk aturan bahwa pelaku tidak boleh disiksa dan dihina selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga ditetapkan sebagai narapidana.

Direktur Esekutif Imparsial Al A’raf mengatakan dalam kajian keamanan definisi terorisme bersifat sangat kontekstual, dan karenanya ketimbang memperdebatkan definisi terorisme, lebih baik menggunakan definisi terorisme dengan menjelaskan unsur tindak pidananya.

“Karena esensi terorisme itu adanya ancaman atau tindakan kekerasan. Yang membedakan dia dengan kejahatan lainnya, dia menimbulkan rasa takut yang meluas, makanya disebut teror. Ketiga, akan menimbulkan dampak secara meluas dan sebagainya,” tutur Al A’raf.

Al A’raf mengakui ada kemajuan dalam draft terbaru RUU Pemberantasan Terorisme, antara lain tidak adanya penghapusan kewarganegaraan bagi pelaku terorisme; jugal soal tindakan penyadapan yang harus seizin pengadilan, kecuali dalam keadaan darurat.

Al A’raf memuji draft terbaru karena memasukkan soal pemulihan korban serangan teroris. Dia juga menyebut sebagai sebuah kemajuan karena pasal ‘Guantanamo’ dihapus dalam draf terbaru di RUU Pemberantasan Terorisme.

Sementara, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Choirul Anam mengatakan serangan teroris merupakan kejahatan serius bukan kejahatan luar biasa.

Dampaknya mengguncang nurani umat manusia karena sifat kekejamannya, besarnya jumlah korban, sifat tidak memilah-milah, parahnya kerusakan harta milik, dan dampak psikologis jangka panjang yang diderita korban dan orang yang menyaksikan serangan teror tersebut.

Anam menekankan definisi terorisme harus rigid sehingga tidak bisa dimanipulasi oleh penguasa atau pihak tertentu. Kalau memang sulit untuk mendefinisikan terorisme maka perlu ada legitimasi.

“Penting pertanyaan siapa yang memutuskan organisasi A, kelompok B, kelompok C, atau organisasi ini dan itu dan sebagainya adalah organisasi terorisme. Bagi kami, pengadilan,” kata Anam.

Anam menjelaskan dalam negara demokratis yang mengedepankan proses hukum dan menjunjung hak asasi manusia, maka paradigma yang paling sesuai dalam penanganan terorisme adalah dengan konsep sistem peradilan pidana.

Paradigma ini lebih menjamin akuntabilitas dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia dibandingkan dengan paradigma keamanan dalam negeri, yang mendorong peran intelijen lebih efektif, seperti di Malaysia dan Singapura, yang bebas menangkap orang yang dicurigai tanpa proses hukum. [fw/em]

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

LAPORAN KHUSUS

Midji Pastikan Kemenangan Perjuangan Semua Pihak

Published

on

GENCILNEWS – Kemenangan Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat pada Quick Count menunjukkan hasil unggul pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan nomor urut 3, Sutarmidji dan Ria Norsan.

Pasangan ini lantas mengklaim kemenangan setelah beberapa survey hingga pukul 17.00 Wib, pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, Nasdem, PKB, PKS dan Hanura itu diatas hasil perolehan suara atas dua pasangan lainnya.

“Alhamdulillah, kemenangan ini merupakan perjuangan bersama menuju Kalbar baru yang maju dan lebih sejahtera,” ungkap Sutarmidji saat Konpers yang digelar di kediamannya di Gang Waris, Pontianak, Rabu 27 Juni 2018.

Menurutnya lebih dari 130 hari, seluruh tim berjuang bersama menuju kemenangan dan akan komit mewujudkan semua kepentingan serta keinginan masyarakat Kalbar yang selama ini dicita-citakan.

“Hasil quick count telah menunjukkan kemenangan untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018 dan insha Allah kami akan memperjuangkan serta akan mewujudkan kepentingan masyarakat Kalbar sesuai dengan komitmen kami dari awal,” jelasnya.

Midji menjelaskan meskipun telah menjadi pemenang bagi partai, pendukung serta tim kemenangan, namun setelah dilantik, ia dan Ria Norsan merupakan Gubernur serta Wakil Gubernur bagi seluruh pihak dari seluruh lapisan masyarakat Kalbar hingga pelosok negeri.

“Kami akan menjadi pemimpin bagi seluruh lapisan masyarakat Kalbar. Kompetisi meraih kemenangan sudah berakhir dan prediksi pemenang sudah ada dan hasil survey yang dilaksanakan tidak jauh berbeda hasilnya,” jelasnya.

Kepada seluruh pihak, termasuk keluarga, khusus kepada istri dan ketiga anaknya, Midji mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas perjuangan selama Pilkada berlangsung.

“Saya ucapkan terima kasih atas kesabarannya dan kepada tim saya ucapkan maaf jika saat melakukan kampanye kepelosok Kalbar saya emosi terutama kepada para sopir saya sangat cerewet,” tuturnya sembari tersenyum.

Ia menambahkan dari hasil sementara ini harus terus dikawal hingga hasil penetapan disampaikan oleh KPU Provinsi Kalbar.

“Saya yakin dan mudah-mudahan menjadi kemenangan karena tujuan saya memimpin adalah keadilan bagi seluruh masyarakat Kalbar menuju Kalbar baru yang jauh lebih sejahtera,” pungkasnya.(dpw)

Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

LAPORAN KHUSUS PILKADA KALBAR: Paslon Pilwako Pontianak Siap Menang dan Kalah

Published

on

GENCILNEWS – Usai pencoblosan yang dilaksanakan Rabu (27/6), tiga kandidat pemilihan walikota dan wakil walikota Pontianak, Harry-Yandi. Pasangan Edi-Bahasan dan pasangan nomor urut tiga Sataruddin-Alpian, berujar bahwa mereka siap menang dan siap kalah.

Seperti diungkapkan pasangan Harry-Yandi yang sudha siap menang dan mereka juga mengaku siap kalah. Menurut Harry, dalam pertarungan politik kedua sikap harus dimiliki.

“Kami siap menang dan kalah. Jika menang, pastinya juga siap kalah. Ini konsekuensi politik yang harus kita tanggung,” ujarnya.

Menurut Harry, siapapun yang nantinya terpilih dalam kontestasi pilwako ini, pastinya kata mantan anggota DPRD Kota Pontianak ini adalah yang terbaik dari yang terbaik.

Begiju juga diungkapkan pasangan nomor urut dua, Edi-Bahasan. Pasangan yang mengusung takeline ‘lanjutkan’ ini yakin menang dan jika pun kalah, pasangan petahana ini juga siap menerima kekalahan tersebut.

“Saat terjun ke dua politik dan maju, saya siap menang begitu juga siap kalah. Berjuang dulu baru menang,” ujarnya.

Edi mengaku akan berupaya keras dari biasanya untuk bisa memenangkan pertarungan politik yang diprediksi alot ini.

“Kalah nanti, tpi kita bicara perjuangan. Persoalan kalah itu biasa,” ucapnya.

Sementara pasangan Sataruddin-Alpian, optimis segera mendeklarasikan kemenangannya tersebut.

“Pasti menang, kita opotimis itu tapi jika kalah kita siap. Seorang pejuang harus paham perjuangan, berjuang dulu lalu kita lihat hasilnya,” tegas mantan Ketua DPRD Kota Pontianak ini. (all)

Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

LAPORAN KHUSUS PILKADA KALBAR : Pilkada, Polda dan TNI libatkan Kekuatan Penuh

Published

on

GENCILNEWS – Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs Didi Haryono mengatakan, Polda Kalbar berserta TNI sudah melakukan pergeseran pasukan dengan melibatkan kekuatan pengamanan dari unsur Polri sebanyak 4.337 personel; dari unsur TNI sebanyak 1.500 personel; serta dari unsur linmas sebanyak 23.332 personel yang tersebar di 11.658 TPS.

Upaya dari Polri/TNI dan seluruh stake holder lakukan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Kalbar sudah dilakukan secara maksimal.

“Sampai saat ini kita bisa menjaga dan menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif,” tuturnya.

Jenderal bintang dua itu menuturkan, sebelumnya sebanyak 26 deklarasi dan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah telah dilakukan. Itu dilakukan demi bentuk keseriusan kita ingin menciptakan kalbar yang aman dan damai.

“Indek kerawanan pemilu wilayah Kalimantan Barat memang di urutan ke dua setelah Papua. Untuk itu kita harus buktikan dengan seluruh dukungan dan keseriusan kalbar bisa menjadi provinisi teraman dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2018,” ucapnya.

Sebagai upaya terakhir dalam kegiatan yang dilakukan adalah berdoa dan memohon kepada Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberikan limpahan rahmatnya agar segala bentuk upaya dan kerja keras kita demi mewujudkan pilkada yang aman dan damai di kalimantan barat dapat berjalan kondusif.

“Untuk itulah kita berada di sini semoga apa yang kita harapkan dan impikan dapat terwujud,” ucapnya. (all)

Continue Reading

TRENDING